Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 17 /M- Ind/Per/ 3/2016

Menteri Perindustrian Republik Indonesia
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 /M- Ind/Per/ 3/2016
Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-Ind/Per/8/2015 Tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Menteri Perindustrian Republik Indonesia,

Menimbang
a. bahwa dalam rangka kemudahan dan kelancaran pendistribusian Pupuk Bersubsidi, serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan penggunaan kantong satu merek untuk Pupuk Bersubsidi, perlu mengubah pengaturan mengenai penggunaan kantong satu merek untuk Pupuk Bersubsidi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi;
Mengingat
1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/ PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Menetapkan
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/ PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107 /M-IND / PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
MEMUTUSKAN:
PERU BAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 69/M-IND/PER/8/2015 TENTANG PENGGUNAAN KANTONG SATU MEREK UNTUK PUPUK BERSUBSIDI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi diu bah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara lang sung atau tidak langsung.
2. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/ atau petani di sektor pertanian, yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
3. PT Pupuk Indonesia (Persero) adalah perusahaan induk dari PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
4. Produsen adalah PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, yang memproduksi pupuk anorganik dan/ atau organik.
5. Ketentuan ayat (5) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut:
Pasal2
(1) Pupuk Bersubsidi meliputi pupuk yang diproduksi dan/ atau diimpor oleh Produsen untuk keperluan Pupuk Bersubsidi sektor pertanian.
(2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pupuk Urea, Pupuk NPK, dan Zatau Pupuk Organik.
(3) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dikemas mengunakan kantong satu merek untuk setiap jenisnya.
(4) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pengemasan Pupuk Urea dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b. pengemasan Pupuk NPK dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
c. pengemasan Pupuk Organik dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5) Dalam kemasan kantong satu merek untuk Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dicantumkan paling sedikit informasi meliputi:
a. tulisan PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH, BARANG DALAM PENGAWASAN menggunakan warna merah;
b. nomor pengaduan;
c. merek, jenis, dan kandungan unsur hara
makro pupuk;
d. logo PT Pupuk Indonesia (Persero);
e. masa edar;
f. alamat Produsen;
g. nomor pendaftaran;
h. logo dan nomor SNI untuk jenis pupuk yang diberlakukan SNI secara wajib;
1. kode LSPro untuk jenis pupuk yang diberlakukan SNI secara wajib;
J. Nomor Registrasi Produk (NRP) untuk jenis
pupuk yang diberlakukan SNI secara wajib;
k. berat bersih;
1. tulisan JANGAN DIGANCU; dan
m. kode kantong (bag code) yang dicantumkan pada bagian belakang kemasan kantong satu merek untuk Pupuk Bersubsidi.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sebagai berikut:
Pasal4
Penggunaan kantong satu merek untuk Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mulai berlaku pada tanggal 1 September 2016.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 399

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *