Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 18/M- Ind/Per/3/2016

Menteri Perindustrian Republik Indonesia
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 18/M- Ind/Per/3/2016
Tentang
Penghargaan Industri Hijau
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Menteri Perindustrian Republik Indonesia,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Industri Hijau dan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan melalui promosi Industri Hijau sesuai dengan Pasal 3 huruf c dan Pasal 78 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, serta untuk memberikan motivasi kepada perusahaan industri, dipandang perlu untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan industri yang telah menerapkan prinsip Industri Hijau;
b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan program Penghargaan Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan adanya perubahan dan dinamika di sektor industri sehingga perlu mengganti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/1/2011;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penghargaan Industri Hijau.

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
Menetapkan
3. Peraturan Pemerintab Nomor 41 Tabun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146 Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tabun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tabun 2015 ten tang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 54);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tabun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M¬IND/PER/ 11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU.
Pasal l
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
1. Penghargaan Industri Hijau adalab program pemberian penghargaan kepada perusabaan industri yang telab menerapkan prinsip industri hijau dalam proses produksinya;
2. Perusabaan Industri adalab Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia;
3. Industri Hijau adalab Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan
pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan
manfaat bagi masyarakat;
4. Menteri adalab Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
Pasal 2
Program Penghargaan Industri Hijau bertujuan memberikan motivasi kepada perusabaan industri untuk menerapkan prinsip industri hijau.

Pasal 3
(1) Penghargaan Industri Hijau kepada perusahaan industri dilakukan melalui tahap seleksi dan penilaian
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap perusahaan industri di bidang manufaktur yang telah menerapkan prinsip Industri Hijau.
(3) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu:
a. Kategori Industri Besar;
b. Kategori Industri Menengah;
c. Kategori Industri Kecil.
Pasal 4
Ketentuan dan tata cara penilaian Penghargaan Industri Hijau diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
Pasal 5
(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas kesekretariatan kegiatan Penghargaan Industri Hijau, dibentuk Tim Sekretariat Penghargaan Industri Hijau;
(2) Tim Sekretariat berasal dari Pegawai Negeri Sipil darr/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dari unit yang membawahi urusan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup;
(3) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
Pasal 6
(1) Untuk melakukan rangkaian kegiatan mulai dari verifikasi dokumen, verifikasi lapangan dan penilaian terhadap perusahaan industri dibentuk Tim Teknis.
(2) Untuk melakukan tugas review dan evaluasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Dewan Pertimbangan.
(3) Tim Teknis dan Dewan Pertimbangan terdiri dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga konsultan dan instansi terkait lainnya.
(4) Tim Teknis dan Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 7
(I) Menteri menetapkan penerima Penghargaan Industri Hijau berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pertimbangan;
(2) Perusahaan industri yang ditetapkan sebagai penerima Penghargaan Industri Hijau diberikan Piala dan/ atau sertifikat yang diserahkan pada acara Penganugerahan Penghargaan Industri Hijau;
(3) Program Penghargaan Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 1 (tahun) sekali.
Pasa1 8
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Penghargaan Industri Hijau dibebankan kepada anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Pasal 9
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Perindustrian Republik Republik Indonesia Nomor 05/M-IND/PER/1/2011 tentang Program Penganugerahan Penghargaan Industri Hijau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 10
Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2016
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SALEH HUSIN

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *