Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 19/M-Ind/Per/3, 2016

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
Nomor 19/M-Ind/Per/3,2016
Tentang
Ketentuan Pemberian Rekomendasi Impor Barang
Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, Dan/Atau
Pelayanan Purna Jual

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 118/ M-DAG/ PER/ 12/ 2015 tentang Ketentuan
Impor Barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan
Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual, Menteri
Perindustrian memiliki kewenangan untuk
menetapkan jumlah dan jangka waktu impor barang
komplementer, barang untuk keperluan tes pasar,
dan/atau pelayanan purna jual;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Ketentuan Pemberian
Rekomendasi Impor Barang Komplementer, Barang
Untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Pelayanan
Purna Jual;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perindustrian;

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 20 14-20 19

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/
PER/ 11 / 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118/M-DAG/
PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang
Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar,
dan Pelayanan Purna Jual;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI IMPOR BARANG
KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES
PASAR, DAN/ATAU PELAYANAN PURNA JUAL.
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun
tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak,
baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat
dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai,
digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau
pelaku usaha.

Impor adalah kegiatan memasukkan barang barang ke
dalam daerah pabean.

Angka Pengenal Importir Produsen, yang selanjutnya
disingkat API-P, adalah tanda pengenal sebagai
importir produsen.

Barang Komplementer adalah barang manufaktur yang
diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan
untuk melengkapi lini produk, yang berasal dari dan
dihasilkan oleh perusahaan di luar negeri yang
memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan
pemilik API-P.

Barang Untuk Keperluan Tes Pasar adalah barang
manufaktur yang diimpor dan belum dapat diproduksi
oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk
mengetahui reaksi pasar dan digunakan dalam rangka
pengembangan usahanya dalam jangka waktu
tertentu.

Barang Untuk Keperluan Pelayanan Purna Jual adalah
barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan
pemilik API-P dengan tujuan untuk menjamin
ketersediaan suku cadang, produk pengganti, dan
penggantian produk yang terkait dengan produk
utamanya.

Hubungan istimewa adalah hubungan antara
perusahaan pemilik API-P dengan perusahaan yang
berada di luar negeri dimana salah satu pihak
mempunyai kemampuan mengendalikan pihak lain
atau mempunyai pengaruh signifikan sesuai standar

akuntansi yang berlaku. 8. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh
menteri atau pejabat yang ditunjuk yang berisi
penjelasan teknis mengenai Barang Komplementer,
Barang untuk keperluan Tes Pasar, dan/atau
Pelayanan Purna Jual yang akan diimpor.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

10. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur
Jenderal Industri Agro, Direktur Jenderal Industri
Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, dan
Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka
yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam

pembinaan industri sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 2

(1) Perusahaan pemilik API-P dapat mengimpor barang
manufaktur sepanjang diperlukan untuk
pengembangan usaha dan investasinya.

(2) Barang manufaktur yang diimpor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diperdagangkan
dan/ atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

(3) Barang manufaktur yang diimpor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan dalam proses
produksi dan hanya digunakan sebagai barang
Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar,

dan/ atau Pelayanan Purna Jual.

Pasal 3
Barang manufaktur yang diimpor sebagai Barang
Komplementer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus
memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. dalam keadaan baru;

b. belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik
API-P; c. sesuai dengan izin usaha industri atau izin usaha di
bidang industri lainnya yang dimiliki oleh perusahaan
pemilik API-P; dan

d. dihasilkan oleh perusahaan di luar negeri yang
memiliki Hubungan Istimewa dengan perusahaan

pemilik API-P.

Pasal 4
Barang manufaktur yang diimpor untuk keperluan Tes
Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. dalam keadaan baru;
b. belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik

API-P; dan

c. sesuai dengan izin usaha industri atau izin usaha di

bidang industri lainnya yang dimiliki oleh perusahaan

pemilik API-P.

Pasal 5

Barang manufaktur yang diimpor untuk keperluan
Pelayanan Purna Jual harus memenuhi kriteria sebagai
berikut:

a. dalam keadaan baru;

b. belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik
API-P atau ketersediaan di dalam negeri masih
terbatas; dan

c. sesuai dengan izin usaha industri atau izin usaha di

bidang industri lainnya yang dimiliki oleh perusahaan

pemilik API-P.

Pasal 6
(1) Impor Barang manufaktur sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan oleh
perusahaan pemilik API-P setelah mendapat
Persetujuan Impor dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Persetujuan Impor Barang Manufaktur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jumlah dan
jangka waktu yang terbatas.

Batasan atas jumlah dan jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana
dalam Pasal 6 ayat (1) Perusahaan pemilik API-P wajib
memiliki Rekomendasi.

Dalam penerbitan Rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri mendelegasikan
kepada Direktur Jenderal Pembina Industri untuk
menerbitkan Rekomendasi Impor Barang
Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar,
dan/ atau Pelayanan Purna Jual.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat data jumlah, jenis, Pos
Tarif/HS, dan jangka waktu impor Barang
Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar,
dan/atau Pelayanan Purna Jual sesuai dengan
maksud dan tujuan peruntukan barang, serta pelabuhan tujuan.

Pasal 8

Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Perusahaan pemilik
API-P harus mengajukan permohonan Rekomendasi
kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pembina
Industri dengan melampirkan:

a. fotokOpi izin usaha industri atau izin usaha di
bidang industri lainnya yang dimiliki oleh
perusahaan pemilik API-P;
b. fotokOpi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
c. fotokopi API-P.

Untuk permohonan Rekomendasi Impor Barang
Komplementer, selain memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan
pemilik API-P juga wajib melampirkan fotokopi bukti
Hubungan Istimewa, berupa:

a. persetujuan kontraktual untuk berbagi
pengendalian terhadap suatu aktivitas ekonomi;

b. bukti kepemilikan saham;

c. anggaran dasar;

d. perjanjian keagenan / distributor;

e. perjanjian pinjaman (loan agreement); atau

f. perjanjian penyediaan barang (supplier
agreement).

Untuk permohonan Rekomendasi Impor Barang untuk
Keperluan Tes Pasar, selain memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan
pemilik API-P juga wajib melampirkan rencana untuk

pengembangan usaha dan investasinya di Indonesia.

Pasal 9

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8, Direktur Jenderal Pembina Industri
dapat menerbitkan atau menolak Rekomendasi.
Direktur Jenderal Pembina Industri menerbitkan
rekomendasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung
sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 diterima secara lengkap dan benar. Pasal 10

(1) Pengajuan permohonan untuk memperoleh
Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
hanya dapat dilakukan melalui laman
siinas.kemenperin.go.id.

(2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure)
yang mengakibatkan laman siinas.kemenperin.go.id
tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara
manual.

Pasal 11

(1) Perusahaan pemilik API-P yang telah mendapat
Rekomendasi wajib menyampaikan laporan secara
elektronik atas pelaksanaan impor, baik terealisasi
maupun tidak terealisasi, melalui laman
siinas.kemenperin.go.id.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan setiap 3 (tiga) bulan paling lambat
tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan
berikutnya, kepada Direktur Jenderal Pembina
Industri.

Pasal 12

Rekomendasi dicabut apabila perusahaan pemilik API-P:

a. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebanyak 2
(dua) kali;

b. terbukti mengubah data dan/atau keterangan yang
tercantum dalam rekomendasi;

c. terbukti menyampaikan data dan/ atau keterangan
yang tidak benar sebagai persyaratan untuk
mendapatkan rekomendasi, setelah rekomendasi
diterbitkan;
d. melakukan palanggaran di bidang kepabeanan
berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderak Bea
dan Cukai, Kementerian Keuangan; dan/atau

e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas
tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan
rekomendasi.

Pasal 13

Pencabutan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembina
Industri.

Pasal 14
Perusahaan pemilik API-P yang telah dikenakan sanksi
pencabutan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 hanya dapat mengajukan kembali permohonan
Rekomendasi setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal
pencabutan Rekomendasi.

Pasal 15

(1) Dalam rangka pengawasan impor, Direktur Jenderal
Pembina Industri dapat melakukan penilaian
kepatuhan (post audit) terhadap perusahaan pemilik
API-P yang telah mendapatkan rekomendasi.

(2) Penilaian kepatuhan (post audit) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. kebenaran laporan realisasi impor;

b. kesesuaian barang yang diimpor dengan data
yang tercantum dalam rekomendasi; dan

c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan.

(3) Penilaian kepatuhan (post audit) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-
waktu dan berkoordinasi dengan
kementerian / instansi terkait.
10

(4) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat membentuk
Tim Terpadu untuk melaksanakan penilaian
kepatuhan (post audit) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Pasal 16

Impor barang manufaktur sebagai Barang Komplementer,

Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Pelayanan

Purna Jual, selain tunduk pada ketentuan dalam Peraturan

Menteri ini juga tunduk pada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur pembatasan Impor.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan

Rekomendasi Impor Barang Komplementer, Barang Untuk

Keperluan Tes Pasar, dan/atau Pelayanan Purna Jual

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
11
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2016
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 439
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Eko.S.A.Cahyanto

12_

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/M-IND/PER/3/2016

TENTANG

KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI IMPOR BARANG
KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR,
DAN/ATAU PELAYANAN PURNA JUAL.

JUMLAH DAN JANGKA WAKTU IMPOR BARANG KOMPLEMENTER,
BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN/ATAU
PELAYANAN PURNA JUAL

I. BARANG KOMPLEMENTER

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO

Industri Paling banyak 5% (lima
Hasil Hutan persen) per tahun dari rata-
dan rata realisasi produksi 2
Perkebunan (dua) tahun sebelumnya
yang dinyatakan oleh
Perusahaan di atas kertas
bermaterai
Paling banyak 20% (dua
puluh persen) per tahun dari
rata-rata realisasi produksi 2
(dua) tahun sebelumnya
yang dinyatakan oleh
Perusahaan di atas kertas
bermaterai

Industri
Makanan,
Hasil Laut
dan
Perikanan

Industri Paling banyak 20% (dua
Minuman, puluh persen) per tahun dari
Hasil rata-rata realisasi produksi 2
Tembakau (dua) tahun sebelumnya

dan Bahan yang dinyatakan oleh
Penyegar Perusahaan di atas kertas
bermaterai

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKA
Industri Paling banyak 20% (dua Persyaratan
Tekstil, puluh persen) per tahun dari Komplementer

Kulit, Alas rata-rata realisasi produksi 2 1. Perlu investasi yang
Kaki dan (dua) tahun sebelumnya besar dan teknologi
Aneka yang dinyatakan oleh yang tinggi untuk
ndustri
Barang

Galian Non
Logam

Industri
Kimia Hilir

Industri
Kimia Hulu

13_

Keterangan masam

Perusahaan di atas kertas
bermaterai

persen) per tahun dari rata-
rata realisasi produksi 2
(dua) tahun sebelumnya
yang dinyatakan oleh
Perusahaan di atas kertas
bermaterai

persen) per tahun dari rata-
rata realisasi produksi 2
(dua) tahun sebelumnya
yang dinyatakan oleh
Perusahaan di atas kertas
bermaterai

persen) per tahun dari rata-
rata realisasi produksi 2
(dua) tahun sebelumnya
yang dinyatakan oleh
Perusahaan di atas kertas
bermaterai

Paling banyak 10% (sepuluh

Paling banyak 10% (sepuluh

Paling banyak 10% (sepuluh

memproduksi barang
yang diimpor.

2. Barang yang diimpor tidak dapat diproduksi oleh mesin dan peralatan yang dimiliki industri tersebut

3. Barang yang diimpor di tidak diproduksi dalam negeri

4. Nilai ekonomi barang komplementer harus lebih kecil daripada produksi utama industri dimaksud

Apabila sudah melebihi 10% (sepuluh persen), berarti sudah mempunyai pasar yang jelas, sehingga harus diarahkan untuk melakukan investasi di dalam negeri

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT
TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA

1. Industri Permesinan dan Alat rata-rata realisasi produksi
2 MesinPertanian
Paling banyak 20% (dua puluh persen) per tahun dari (dua) tahun sebelumnya yang dinyatakan oleh

Perusahaan di atas kertas
I_-
2. Industri Paling banyak 20% (dua
Maritim, Alat puluh persen) per tahun dari Transportasi rata-rata realisasi produksi 2 dan Alat (dua) tahun sebelumnya Pertahanan yang dinyatakan oleh Perusahaan di atas kertas bermaterai untuk industri komponen kendaraan bermotor dan Paling banyak 3% (tiga persen) per tahun
dari rata-rata realisasi produksi 2 (dua) tahun sebelumnya yang dinyatakan oleh Perusahaan di atas
kertas bermaterai untuk industri perakitan kendaraan bermotor Paling banyak 20% (dua puluh persen) per tahun dari rata-rata realisasi produksi 2 (dua) tahun sebelumnya yang dinyatakan oleh Perusahaan di atas kertas bermaterai

Industri
Elektronika

I . BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR

No. Sektor Jumlah Jangka Keterangan
I-_
IREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
I-ndustri Hasil Hutan
Paling banyak 5% (lima persen) per tahun dari rata-rata realisasi produksi 2 (dua) tahun sebelumnya
yang dinyatakan oleh Perusahaan di atas kertas materai
Keterangan
Paling banyak 5% (lima persen) per tahun dari rata-rata realisasi produksi 2 (dua) tahun sebelumnya
yang dinyatakan oleh Perusahaan di atas kertas materai
Paling banyak 5% (lima persen) per tahun dari rata-rata realisasi produksi 2 (dua) tahun sebelumnya
yang dinyatakan oleh Perusahaan di atas kertas materai
Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Industri
Minuman, Hasil Tembakau danBahan Penyegar
Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka

Paling banyak 5% (lima persen) per tahun dari rata-rata realisasi produksi 2 (dua) tahun sebelumnya
yang dinyatakan oleh Perusahaan di atas kertas bermaterai

Alasan
Paling lama
2 (dua) tahun
Paling lama
2 (dua) tahun
Paling lama
2 (dua) tahun

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ditolak, Direktur Jenderal Pembina Industri
menyampaikan penolakan penerbitan Rekomendasi
paling lama 5 (lima) hari kerja disertai alasan
penolakan.

16

No. Sektor Jumlah Jangka Keterangan
I-_

2. Industri Barang Paling banyak Paling lama melampirkan

Galian Non 5% (lima 2 (dua) tahun rencana untuk

Logam persen) per pengembangan
tahun dari usaha dan
rata-rata investasinya di
realisasi Indonesia
produksi 2
(dua) tahun
sebelumnya
yang
dinyatakan
oleh
Perusahaan di
atas kertas
bermaterai

3. Industri Kimia Paling banyak Paling lama melampirkan

Hilir 5% (lima 2 (dua) tahun rencana untuk
persen) per pengembangan
tahun dari usaha dan
rata-rata investasinya di
realisasi Indonesia
produksi 2
(dua) tahun
sebelumnya
yang
dinyatakan
oleh
Perusahaan di
atas kertas
bermaterai

4. Industri Kimia Paling banyak Paling lama melampirkan

hulu 5% (lima 2 (dua) tahun rencana untuk
persen) per pengembangan
tahun dari usaha dan
rata-rata investasinya di
realisasi Indonesia
produksi 2
(dua) tahun
sebelumnya
yang
dinyatakan
oleh
Perusahaan di

atas kertas
17-

Waktu / Alasan

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT

TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA

1. Industri Logam Paling banyak Paling lama melampirkan

5% (lima 1 (satu) rencana untuk
persen) per tahun pengembangan
tahun dari usaha dan
rata-rata investasinya di
realisasi Indonesia
produksi 2
(dua) tahun
sebelumnya
yang
dinyatakan
oleh
Perusahaan di

atas kertas
bermaterai

Sektor Jumlah Jangka Keterangan

Industri
Permesinan dan

Alat Mesin
Pertanian

Paling banyak
5% (lima
persen) per
tahun dari
rata-rata
realisasi
produksi 2
(dua) tahun
sebelumnya
yang
dinyatakan
oleh
Perusahaan di
atas kertas
bermaterai

Paling lama
3 (tiga) tahun

melampirkan
rencana untuk
pengembangan
usaha dan

investasinya di
Indonesia

Industri
Maritim, Alat
Transportasi

dan Alat
Pertahanan

Paling banyak
5% (lima
persen) per
tahun dari
rata-rata
realisasi
produksi 2
(dua) tahun
sebelumnya
yang
dinyatakan

Paling lama
3 (tiga) tahun

melampirkan
rencana untuk
pengembangan
usaha dan

investasinya di
Indonesia18
No. Sektor Jumlah Jangka Keterangan

oleh
Perusahaan di
atas kertas
bermaterai
4. Industri
Paling banyak Paling lama melampirkan
Elektronika 5% (lima 2 (dua) tahun rencana untuk
persen) per pengembangan
tahun dari usaha dan
rata-rata investasinya di
realisasi Indonesia
produksi 2
(dua) tahun
sebelumnya
yang
dinyatakan
oleh
Perusahaan di
atas kertas
bermaterai
III. BARANG PELAYANAN PURNA JUAL
1. Industri Tekstil, Berdasarkan evaluasi Hanya untuk produk Kulit, Alas Kaki dan direktorat teknis pembina tertentu seperti jam
Aneka tangan, mainan, alat musik, alat olahraga dan lain-lain yang memerlukan layanan purna jual
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI
1. Industri Permesinan Berdasarkan evaluasi dan Alat Mesin direktorat teknis pembina
2. Industri Maritim, Berdasarkan evaluasi Alat Transportasi direktorat teknis Pembina
19
3. Industri Elektronika Berdasarkan evaluasi direktorat teknis pembina
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Eko.S.A. Cahyanto

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *