Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15/M-Ind/Per/3/2016

Menteri Perindustrian Repuhlik Indonesia
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15/M-Ind/Per/3/2016
Tentang
Standar Spesifikasi Dan Standar Harga Tower Transmisi Dan Konduktor Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 ten tang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian ten tang Standar Spesifikasi dan Standar Harga Tower Transmisi dan Konduktor Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/ PER/2/2011 ten tang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/ PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/ PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STAN DAR SPESIFIKASI DAN STANDAR HARGA TOWER TRANSMISI DAN KONDUKTOR PRODUK DALAM NEGERI DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Standar Spesifikasi adalah standar spesifikasi tower transmisi dan konduktor produksi dalam negeri yang digunakan dalam proses percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
transmisi dan konduktor produksi dalam negeri yang digunakan sebagai harga satuan dalam proses pengadaan oleh PI’ Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Standar Perusahaan Listrik Negara, yang selanjutnya disingkat SPLN, adalah standar produk yang dibuat oleh PI’ Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Tower Transmisi adalah struktur tower rangka baja yang digunakan untuk mendukung proses transmisi tenaga listrik tegangan tinggi atau tegangan ekstra tinggi.
Konduktor adalah kawat logam tembaga-alumunium yang digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik.
Tingkat Komponen Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut TKDN, adalah besaran komponen dalam negeri yang merupakan gabungan barang dan jasa pada produk Tower Transmisi dan Konduktor yang digunakan dalam percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
Verifikasi adalah kegiatan untuk mendapatkan kepastian kebenaran penggunaan bahan baku dalam negeri dan atau impor dalam proses produksi barang dan jasa untuk menentukan besaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Direktur J enderal adalah Direktur J enderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.
Pasa1 2
Tower Transmisi dan Konduktor produk dalam negeri dalam rangka percepatan infrastruktur ketenagalistrikan wajib memenuhi Standar Spesifikasi dan sesuai dengan Standar Harga.
(2) Standar Harga Konduktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 5
(1) Dalam hal terjadi perubahan terhadap nilai tukar rupiah danj atau harga bahan baku, Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disesuaikan.
(2) Penyesuaian Standar Harga se bagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam hal terjadi perubahan nilai tukar rupiah danjatau harga bahan baku yang mengakibatkan perubahan Standar Harga lebih dari 5 % (lima perseratus).
(3) Peninjauan terhadap perubahan nilai tukar rupiah danjatau harga bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan setiap 6 bulan oleh Direktur Jenderal.
(4) Penyesuaian Standar Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 6
Dalam rangka meningkatkan penggunaan barangj jasa produk dalam negeri, Tower Transmisi dan Konduktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi nilai TKDN dengan ketentuan sebagai berikut:
nilai TKDN untuk Tower Transmisi paling sedikit 40% (empat puluh perseratus); dan
nilai TKDN untuk Konduktor paling sedikit 40% (empat puluh perseratus).

Pasal 7
(1) Nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibuktikan dengan sertifikat tanda sah nilai TKDN.
(2) Penghitungan nilai TKDN dan penerbitan sertifikat tanda sah nilai TKDN se bagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Pasal 8
(1) Terhadap nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan pengawasan sewaktu-waktu oleh Direktur Jenderal.
(2) Apabila berdasarkan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian antara nilai TKDN pada tower transmisi atau konduktor dengan sertifikat TKDN, Direktur Jenderal menyampaikan laporan kepada Menteri.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat mencabut sertifikat TKDN tower transmisi atau konduktor.
(4) Direktur Jenderal dapat menyampaikan pencabutan sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Pasal 9
Spesifikasi dan harga dalam kontrak dan pemesanan yang telah ditetapkan sebelum diberlakukan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.
Pasal10
Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2016
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN
Diundangkan di Jakarta padatanggal
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WI DODO EKATJAHJANA

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *