Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 09/M-Ind/Per/2/2016

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 09/M-Ind/Per/2/2016
Tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pembangunan Sarana Industri Tahun Anggaran 2016

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Menteri Perindustrian Republik Indonesia,

Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015

tentang Belanja Teknis Rincian Anggaran Pendapatan dan Negara perlu menyusun Petunjuk Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pembangunan Sarana Industri Tahun Anggaran 2016;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pembangunan Sarana Industri Tahun 2016;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian NegarajLembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor278);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035;
Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No.3);
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 54);
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);

24. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107 /M_IND/PER/ 11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PEMBANGUNAN
SARANA INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1
(1) Dana Alokasi Khusus Bidang Pembangunan Sarana Industri Tahun Anggaran 2016 yang selanjutnya disebut DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan bidang Pembangunan sarana Industri yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan Industri nasional tahun 2016.
(2) DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan penyebaran dan pemerataan serta nilai tambah dan daya saing Sentra Industri Keeil dan Industri Menengah (IKM).
(3) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Pemerintah Kabupaterr/Kota dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri Tahun Anggaran 2016.

Pasal 2
DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari :
Subbidang Pembangunan Sentra IKM;
Subbidang Revitalisasi Sentra IKM;

Pasal 3
(1) Perencanaan, Implementasi, Pelaporan dan Pengawasan DAK dilakukan berdasarkan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaterr/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II petunjuk teknis ini;
(2) Pengelola dan Penanggungjawab Kegiatan DAK Pembangunan Sarana Industri Tahun 2016 adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaterr/Kota yang menangani bidang industri.

Pasal 4
(1) Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri dalam bentuk laporan triwulan dan laporan akhir disampaikan oleh Kepala Daerah Kabupateri/ Kota kepada:

a Gubernur;
b Menteri Keuangan;
c Menteri Dalam Negeri;
d Kepala Bappenas;
e Menteri Perindustrian;
dengan tembusan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang menangani bidang industri.
(2) Penyampaian laporan triwulan dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
(3) Format laporan triwulan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
-7-
(4) Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang menangani bidang industri menyampaikan laporan triwulan secara daring (online) melalui Aplikasi Monitoring Dana Alokasi Khusus Kementerian Perindustrian.
(5) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri dilakukan oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri, SKPD Provinsi yang menangani bidang industri dan Instansi pengawasan Kabupaten/Kota;
Pasal 5
Penggunaan DAK Bidang Pembangunan Saran a Industri Tahun 2016, Sub Bidang Pembangunan Sentra IKM dilaksanakan sesuai Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Sub Bidang Revitalisasi Sentra IKM dilaksanakan sesuai Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II pada Petunjuk Teknis ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 6
DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri Tahun 2016 dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dengan anggaran maksimal sebesar 5% dari Pagu Anggaran DAK, yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku.
Pasa1 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Pebruari 2016
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Pe bruari 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERA TURAN PERUNDANG- UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 244
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal
LAMPlRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 09/M- IND/PER/2/2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNMN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PEMBANGUNAN SARANA INDUSTRI TAHUN 2016 SUB BIDANG PEMBANGUNAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Perindustrian pasal 14 ayat (3) huruf d, pengembangan perwilayahan industri dilakukan an tara lain melalui pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM). Salah satu pengembangan sentra IKM dilakukan melalui pembangunan Sentra IKM. Pembangunan sentra IKM merupakan salah satu upaya untuk percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia.
Sentra IKM merupakan kelompok IKM dalam satu lokasi/jempat yang menggunakan bahan baku, menghasilkan produk sejenis, darr/atau melakukan proses produksi yang sarna. Mengelompoknya IKM dalam Sentra akan mempermudah pembinaan untuk meningkatkan kemampuan IKM dalam Sentra tersebut.
Berdasarkan kondisi saat ini, banyak potensi di daerah yang dapat digunakan untuk penumbuhan IKM yang belum dimanfaatkan. Di samping itu, pad a beberapa daerah sudah tumbuh sejumlah IKM dalam kondisi tersebar, sehingga pembinaan yang dilakukan kurang efektif, atau telah berbentuk sentra namun belum optimal.
Oleh karena itu, perlu dilakukan Pembangunan Sentra IKM baik untuk merelokasi IKM yang tersebar maupun menempatkan IKM baru sehingga dapat dilakukan pengembangan dan penumbuhan IKM secara efisien.
Ruang Lingkup
Ruang lingkup Pembangunan Sentra IKM meliputi :
Pembangunan fisik sarana produksi, sarana pembinaan dan sarana penunjang lainnya yang diperlukan dalam sentra.
Penyediaan mesin Zperalatan guna melengkapi sarana produksi dan sarana pembinaan IKM.
II. KETENTUAN DAN KEGIATAN
Ketentuan Umum
Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan anggaran transfer daerah termasuk OAK Bidang Pembangunan Sarana Industri Tahun 2016 mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Oalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan.
OAK Bidang Pembangunan Sarana Industri Tahun 2016 dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dengan anggaran maksimal sebesar 5% dari Pagu Anggaran OAK, yang rincian penggunaanya akan diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Kegiatan Perencanaan yang dimaksud pada butir 2 dapat digunakan an tara lain untuk Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM, Detail Engineering Design (OED), dan /atau Studi Analisis Mengenai Oampak Lingkungan Hidup (AMOAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian yang dimaksud pada butir 2 meliputi pengawasan dan pengendalian mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima pelaksanaan kegiatan.
Oalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh OAK Bidang Pembangunan Sarana Industri Tahun 2016, Pemerintah Oaerah dapat menyiapkan Dana Pendamping/ Sharing yang bersumber dari APBO maupun pembiayaan lainnya, yang diperuntukan bagi biaya perencanaan; pengawasan; operasional; administrasi kegiatan; manajemen/pengelola/kelembagaan sentra IKM; dan aspek lainnya, selama tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan pada kegiatan yang sarna.
Proses penyediaan dan pengadaan barang dan jasa dalam mendukung pembangunan dan kelengkapan mesirr/ perala tan di Sentra dapat mengacu pada harga e-catalog. Apabila harga tidak tercantum dalam e-catalog, maka dapat digunakan mekanisme peraturan yang berlaku.
Ketentuan Khusus
Pembangunan Sentra dilaksanakan pada Kabupaterr/Kota dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :
Pemda menyediakan lahan minimal 5.000 m2 berada di lokasi yang sesuai RTRW dan layak secara topografi untuk pembangunan fisik dilengkapi dengan dokumen legalitas kepemilikan lahan oleh Pemda serta mempunyai infrastruktur penunjang menuju lokasi sentra (jalan dan listrik).
Memiliki Pola Pengembangan Sentra IKM (Masterplan, Pola Kelembagaan dan Bisnis plan),
Memiliki dokumen OED pembangunan Sentra IKM dan Instalasi Pengolah air lim bah (IPAL),
Menyusun AMDAL/UKL/UPL,
Produk IKM-nya mempunyai prospek untuk dikembangkan dilihat dari potensi pasar, ketersediaan bahan baku dan ketersediaan sumber daya manusia.
Surat pernyataan kesediaan dari minimal 20 IKM untuk direlokasi atau IKM yang baru berdiri ke sentra IKM yang baru.
Surat pernyataan Pemda bersedia membentuk kelembagaan pengelola yang disahkan oleh Instansi Terkait/Notaris
Surat pernyataan Pemda bersedia menyediakan biaya operasional bagi kelembagaan dan keberlanjutan sentra.
Kegiatan:
Kegiatan pembangunan Sentra IKM disesuaikan dengan anggaran yang ada dengan memperhatikan skala prioritas yang dapat dialokasikan untuk kegiatan:
Pematangan Lahan sebagai bagian konstruksi Sentra IKM dan atau;
Pembangunan Gedung Produksi dan atau mesin Zperalatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
Pendirian UPT dan mesm serta peralatan yang diperlukan di dalam untuk mendukung Sentra IKM dan atau;
Pendirian Kantor Pengelola dan Adminstrasi serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
Pendirian Gudang bahan baku Zpenolong serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
Pembuatan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Bersih dan atau;
Pendirian Pusat Promosi dan Ruang Pamer Sentra serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
Pendirian Ruang untuk sarana penunjang lain seperti: Solar Cell, Generator, Sarana Komunikasi serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
Pembuatan Infrastruktur Fisik di dalam sentra dan atau;
Pembuatan Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra dan;
Pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM;
Uraian Kegiatan :
Pematangan Lahan sebagai bagian dari konstruksi Sentra IKM; Penggunaan DAK untuk pematangan lahan tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan pembangunan fisik diatas lahan tersebut minimal UPT dan atau gedung produksi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
Pembangunan Gedung Produksi dan atau mesin Zperalatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Pembangunan Gedung Produksi dan atau mesin Zperalatan dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karasteristik IKM.
Pembangunan UPT dan mesin Zperalatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM
Untuk pembangunan UPT dan mesin Zperalatan lainnya diperlukan adanya Surat Kepala Daerah Kabupaten /Kota yang menjelaskan kelembagaan maupun dukungan APBD dalam mendukung operasional UPT.
UPT ini dimaksudkan sebagai sarana pelayanan bagi IKM yang dapat digunakan secara bersama antara IKM yang ada di dalam sentra. Oleh karena itu mesin/ peralatan yang terdapat di UPT adalah mesin/ peralatan yang tidak mampu dimiliki oleh IKM atau tidak dapat dioperasionalkan oleh IKM ataupun tidak ekonomis jika dioperasikan oleh IKM secara individual.
Pembangunan Kantor Pengelola dan Adminstrasi serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Pembangunan Kantor Pengelola dan Administrasi dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karasteristik IKM.
Pembangunan Gudang bahan bakuy penolong serta peralatan yang diperlukan dalam Sentra IKM;
Pembangunan Gudang bahan baku/ penolong dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karasteristik IKM.
Pembangunan Instalasi Pengolah air lim bah (IPAL) serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) merupakan unit yang harus ada untuk Sentra yang menimbulkan pencemaran sesuai ketentuan SKPD yang menangani Lingkungan Hidup. Pembangunan Instalasi Pengolah air limbah (IPAL)diperlukan Surat Kepala Daerah Kabupaten /Kota yang menjelaskan adanya kelembagaan dan mendapat dukungan APBD dalam operasional IPAL tersebut.
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih;
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih dapat dilakukan apabila didalam Sentra tersebut tidak tersedia sumber air bersih yang mendukung proses produksi baik kualitas maupun kuantitas atau air yang tersedia tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan dalam proses produksi.
Pembangunan Pusat Promosi dan Ruang Pamer Sentra serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Penggunaan DAK untuk Pembangunan Pusat Promosi dan Ruang Pamer Sentra tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan pembangunan fisik minimal UPT dan atau gedung produksi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia
Pembangunan Pusat Promosi dan Ruang Pamer Sentra dilakukan apabila Sentra tersebut telah menghasilkan produksi yang berkualitas.
Pembangunan Pusat Promosi dan Ruang Pamer Sentra dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karasteristik IKM.
Pembangunan Ruang untuk sarana penunjang lain seperti :
Solar Cell, Generator, Sarana Komunikasi serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Pembangunan Ruang untuk sarana penunjang lain dapat dilakukan apabila didalam Sentra tersebut tidak tersedia Sumber Energi, Sarana Komunikasi serta peralatan lainnya yang mendukung proses produksi baik kualitas maupun kuantitas.
Pembangunan Ruang untuk sarana penunjang lain dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karasteristik IKM.
Pembangunan Infrastruktur Fisik di dalam sentra;
Penggunaan DAK untuk Pembangunan Infrastruktur Fisik hanya untuk yang berada di dalam sentra dan merupakan sarana dan fasilitas yang terkait dan tidak terlepas dari kelengkapan proses pembangunan Sentra IKM secara keseluruhan. Kegiatan ini dapat berupa berupa pembangunan Landscape, Jalan Lingkungan, saluran drainase, jaringan air bersih, dan sanitasi. Kegiatan ini baru dapat dilakukan apabila pembangunan gedung UPT, Ruang kantor Pengelola dan Adminstrasi, Gudang bahan baku/ penolong, Gedung Produksi, Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) telah selesai dilaksanakan.
Pembuatan Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra; Pembuatan Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra dapat dilakukan apabila alat kelengkapan Sentra telah berdiri dan beroperasi serta memerlukan pengamanan terhadap kelancaran produksi.
Pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM;
Pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM merupakan hal yang wajib dikerjakan.
Papan Nama Sentra memuat Nama Sentra, Alamat Sentra, serta Logo DAK Kementerian Perindustrian dan Pemda Kabupatenj Kota.
Papan Potensi Sentra memuat Jumlah Unit Usaha, Jumlah Tenaga Kerja, Nilai Aset Mesin Peralatan, Nilai Produksi dan Nilai Bahan Baku per tahun.
III. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pemantauan dan Evaluasi
Tujuan Pemantauan dan Evaluasi
Memastikan pelaksanaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sub bidang Pembangunan Sentra IKM di KabupatenjKota tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan penetapan alokasi DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri Tahun Anggaran 2016 dan Petunjuk Teknis DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sub bidang Pembangunan Sentra IKM Tahun 2016.
Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sub bidang Pembangunan Sentra IKM Tahun Anggaran 2016, yang nantinya digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri Tahun 2017.
Memastikan pelaksanaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sub bidang Pembangunan Sentra IKM bermanfaat bagi masyarakat di KabupatenjKota mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.
Memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri yang meliputi aspek perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan pemanfaatan ke depan.
Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi
Kesesuaian an tara kegiatan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sub bidang Pembangunan Sentra IKM dengan usulan kegiatan yang ada dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).
Kesesuaian pemanfaatan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sub bidang Pembangunan Sentra IKM dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DIPA-SKPD) dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan di lapangan.
Realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.
Evaluasi pencapaian sasaran kegiatan DAK berdasarkan input, proses, output sejauh mana bila memungkinkan sampai outcome dan impact.
Pencapaian manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sub bidang Pembangunan Sentra IKM.
Dampak (impact) yang ditimbulkan dalam pelaksanaan DAK.
Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi
Reviu atas laporan triwulan dan laporan akhir yang disampaikan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota setiap akhir triwulan sesuai dengan format laporan.
Reviu atas laporan secara daring (online) melalui Aplikasi Monitoring Dana Alokasi Khusus yang telah dibuat oleh Kementerian Perindustrian dan disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang industri Kabupaten/Kota secara berkala setiap triwulan
Kunjungan lapangan atau studi evaluasi.
Pelaporan
Kepala Daerah Kabupaterr/Kota wajib menyampaikan laporan triwulan dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sesuai peraturan perundang-undangan kepada:
– Gubernur;
– Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
– Menteri Dalam Negeri;
– Kepala Bappenas;
– Menteri Perindustrian c.q Oirektur Jenderal Pengembangan
Perwilayahan Industri untuk Sub Bidang Pembangunan Sentra IKM;
dan dengan tembusan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang menangani bidang industri Provinsi.
Penyampaian laporan triwulan dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan penggunaan OAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sub bidang Pembangunan Sentra IKM dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
Format laporan triwulan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan OAK Bidang Pembangunan Sarana Industri akan diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Selain laporan triwulan dan laporan akhir sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang menangani bidang industri Kabupatenj Kota juga menyampaikan laporan secara daring (online) melalui Aplikasi Monitoring Dana Alokasi Khusus yang telah dibuat oleh Kementerian Perindustrian secara berkala setiap triwulan.
Jenis Pelaporan
Laporan dari kegiatan pemantauan teknis pelaksanaan OAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sub bidang Pembangunan Sentra IKM terdiri:
Laporan triwulan dan laporan akhir yang memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan, realisasi fisik dan permasalahan dalam pelaksanaan OAK, yang disampaikan selambat-lambatnya 14 hari setelah akhir triwulan yang bersangkutan berakhir.
Laporan penyerapan OAK disampaikan kepada Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Oaerah yang berlaku.
Alur Pelaporan
Kepala Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang menangani bidang industri Kabupatenj Kota menyampaikan laporan triwulan dan
laporan akhir kepada Sekretaris Daerah dan selanjutnya Sekretaris Daerah melakukan kompilasi laporan. BupatijWalikota menyampaikan kompilasi laporan kepada Gubernur, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Kepala Bappenas, Menteri Perindustrian dan dengan tembusan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang industri Provinsi.
IV. PENUTUP
Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sub bidang Pembangunan Sentra IKM Tahun Anggaran 2016 yang diarahkan untuk kegiatan pembangunan sarana industri disentra-sentra industri kecil dan menengah, guna meningkatkan daya saing serta nilai produk yang dihasilkan dari sentra industri kecil di maksud dan memberi dampak bagi peningkatan ekonomi dan pendapatan daerah secara berkelanjutan. Pemilihan kegiatan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri Tahun Anggaran 2016 merupakan bagian program jangka menengah sesuai

Rencana Strategis Kernenterian Perindustrian dan Rencana Pembangunan Daerah.
Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri Tahun 2016, Pemerintah Daerah dapat menyiapkan Dana Pendampingj Sharing yang bersumber dari APBD maupun pembiayaan lainnya, selama tidak terjadi tumpang tindihjduplikasi pembiayaan pada kegiatan yang sarna sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat J enderal

SALEH HUSIN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 09/M- IND/PER/2/2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PEMBANGUNAN SARANA INDUSTRI TAHUN 2016 SUB BIDANG REVITALISASI SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Sentra IKM merupakan kelompok IKM dalam satu lokasi/ tempat yang menggunakan bahan baku, menghasilkan produk sejenis, darr/ atau melakukan proses produksi yang sama.
Mengelompoknya IKM dalam Sentra akan meningkatkan kemampuan serta mempermudah dalam pembinaan IKM dalam Sentra tersebut.
Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Sentra IKM sampai saat ini adalah lemahnya sarana dan prasarana yang dimiliki serta kelemahan dalam aspek legalitas.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan upaya pengembangan sentra IKM melalui Revitalisasi Sentra IKM yang diharapkan akan meningkatkan daya saing IKM untuk memasuki pasar dalam negeri maupun pasar global.
Khusus untuk Tahun 2016, Pendirian/Revitalisasi UPT ini merupakan kegiatan prioritas utama dari Sub Bidang Revitalisasi Sentra IKM yang diperuntukkan bagi peningkatan kemampuan IKM yang berada dalam sentra tersebut.
Ruang Lingkup
Ruang lingkup Revitalisasi Sentra IKM meliputi :
Pendirian at au perbaikan fisik sarana produksi atau sarana penunjang lainnya yang diperlukan dalam kelancaran sentra.
Penyediaan dan penarnbahan mesin Zperalatan guna rnelengkapi sarana pernbinaan IKM an tara lain : UPT, Koperasi yang bergerak di bidang Industri, Rurnah Kernasan dan Pusat Prornosi.
II. KETENTUAN DAN KEGIATAN
Ketentuan Urnurn
Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan anggaran transfer daerah terrnasuk DAK Bidang Pernbangunan Sarana Industri Tahun 2016 rnengikuti ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalarn Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan.
Kegiatan Perencanaan yang dirnaksud pada butir 2 dapat digunakan an tara lain untuk Pernbuatan Feasibility Study (FS), Masterplan, Detail Engineering Design (DED), Studi Analisis Mengenai Darnpak Lingkungan Hidup (AMDAL).
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian yang dirnaksud pada butir 2 rneliputi pengawasan dan pengendalian rnulai dari perencanaan sampai dengan serah terirna pelaksanaan kegiatan.
Dalarn pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Bidang Pernbangunan Sarana Industri Tahun 2016, Pernerintah Daerah dapat rnenyiapkan Dana Pendarnping/ Sharing yang bersurnber dari APBD rnaupun pernbiayaan lainnya, selarna tidak terjadi turnpang tindib / duplikasi pernbiayaan pada kegiatan yang
sarna.
Proses penyediaan dan pengadaan barang dan jasa dalarn rnendukung pernbangunan dan kelengkapan alat-alat sentra dapat rnengacu pada harga e-catalog. Apabila harga tidak tercanturn dalarn e-catalog, rnaka dapat digunakan rnekanisrne peraturan yang berlaku.
Ketentuan Khusus
Revitalisasi Sentra dilaksanakan pada Sentra yang:
Belum tertata dengan baik sehingga memiliki daya saing yang rendah.
Produk IKM pada Sentra tersebut mempunyai prospek untuk dikembangkan dilihat dari potensi pasar, ketersediaan bahan baku dan ketersediaan tenaga kerja.
Memiliki minimal 10 IKM di dalam sentra terse but yang dilengkapi dengan data nama, nilai investasi mesinj peralatan, jumlah tenaga kerja, dan kapasitas produksi, serta nilai produksi dan nilai bahan baku per tahun dari masing-masing IKM.
Telah menetapkan lokasi DAK Revitalisasi Sentra IKM sesuai dengan proposal yang telah disampaikan.
Untuk perubahan lokasi DAK Revitalisasi Sentra IKM harus disertai dengan persetujuan dari Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian.
Memerlukan pembuatanjperbaikan sarana penunjang :
Untuk pembuatan dan penambahan saran a penunjang Sen tra, Pemda harus menyediakan lahan sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk Industri, milik Pemda dan bersertifikat, tidak bermasalah yang dinyatakan dengan surat pernyataan Kepala daerah setempat atau surat lain yang dapat membuktikan keabsahan dari kepemilikan lahan, mempunyai infrastruktur penunjang (jalan, listrik), serta membuat Feasibility Study (FS), Masterplan, Detail Engineering Design (DED) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)jUpaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)jUpaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Revitalisasi Sentra IKM sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran;
Untuk perbaikan sarana penunjang Sentra diperlukan adanya Profil Pengembangan Sarana Penunjang dalam Sentra tersebut minimal jangka waktu 3 tahun kedepan;
Bagi sentra yang belum memiliki kelembagaan, Pemda menyiapkan surat yang menyatakan kesiapan dan membentuk kelembagaan sentra berupa UPTD, Koperasi atau organisasi berbadan hukum lainnya dan disahkan oleh Kepala Daerah Kabupaterr/Kota atau Instansi Terkait /Notaris;
Pemda wajib menyediakan biaya operasional bagi kelembagaan dan keberlanjutan sentra tersebut;
Kegiatan:
1. Pematangan Lahan sebagai bagian konstruksi Sentra IKM dan
atau;
Revitalisasi Ruang Produksi dan atau mesirr/peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
Pendirian/Revitalisasi UPT dan ruang laboratorium rmrn beserta alat uji serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
Pendiriarr/Revitalisasi Ruang kantor Pengelola dan Adminstrasi serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
Pendirian/Revitalisasi Gudang bahan baku Zpenolong serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan
atau;
Pembuatan/Revitalisasi Instalasi Pengolah Air Limbah (I PAL) serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
Pembuatan /Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Bersih dan
atau;
Pendirian/Revitalisasi Pusat Promosi dan Ruang Pamer Sentra serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
Pendirian/Revitalisasi Ruang untuk sarana penunjang lain seperti : Solar Cell, Generator, Sarana Komunikasi serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
10. Pembuatarr/Revitalisasi Infrastruktur Fisik di dalam sentra dan atau;
Pembuatan/Revitalisasi Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra dan;
Pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM;
Uraian Kegiatan :
Pematangan Lahan sebagai bagian konstruksi Sentra IKM; Penggunaan DAK untuk pematangan lahan tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan pembangunan fisik diatas lahan tersebut.
Revitalisasi Ruang Produksi dan atau mesin Zperalatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Revitalisasi Ruang Produksi dan atau mesin Zperalatan dapat dilakukan pada ruang produksi yang masih menyatu dengan rumah tinggal serta tidak memenuhi syarat.
Dalam hal akan dibuat ruang Produksi yang terpisah dari rumah tinggal, maka IKM harus memiliki tanah diluar rumah tinggal untuk dibangunkan Ruang Produksi.
Pendiriarr/ Revitalisasi UPT dan ruang laboratorium beserta alat uji serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan atau;
Pendirian UPT dan ruang laboratorium dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan pada B. 6. a.
Untuk Revitalisasi UPT dan ruang laboratorium diperlukan adanya Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan kelembagaan maupun dukungan APBD dalam mend ukung operasional UPT.
UPT ini dimaksudkan sebagai sarana pelayanan bagi IKM yang dapat digunakan secara bersama dan bukan sebagai pesaing. Oleh karena itu mesin/ peralatan yang terdapat di UPT adalah mesin Zperalatan yang tidak mampu dimiliki oleh IKM atau tidak dapat dioperasionalkan oleh IKM ataupun tidak ekonomis jika dioperasikan oleh IKM secara individual.
Pendirian/Revitalisasi Ruang kantor Pengelola dan Adminstrasi serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Pendiriarr/ Revitalisasi Ruang Kantor Pengelola dan
Administrasi dilakukan apabila Sentra terse but belum memiliki kantor pengelola atau memiliki ruang kantor namun tidak memungkinkan bagi pengelola sentra untuk melakukan aktifitas.
Pendirian Ruang Kantor Pengelola dan Administrasi dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan pada B. 6. a.
Untuk Revitalisasi Ruang Kantor Pengelola dan Administrasi diperlukan Surat Kepala Daerah Kabupaten /Kota yang menjelaskan adanya kepengurusan serta mendapatkan dukungan APBD dalam operasional pengelola sentra.
Ruang Kantor Pengelola dan Administrasi dimaksudkan sebagai sarana operasional sentra dalam melakukan pelayanan bagi IKM.
Pendiriarr/Revitalisasi Gudang bahan baku Zpenolong serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM; Pendirian/Revitalisasi Gudang bahan baku Zpcnolongdapat dilakukan apabila Sentra telah memiliki UPT.
Pendirian Gudang bahan baku zpenolong dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan pada B. 6. a.
Untuk Revitalisasi Gudang bahan baku Zpenolong diperlukan Surat Kepala Daerah Kabupatern/Kota yang menjelaskan adanya kelembagaan dan mendapat dukungan APBD.
Pembuatarr/Revitalisasi Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) merupakan unit yang harus ada un tuk Sen tra yang menim bulkan pencemaran sesuai ketentuan SKPD yang menangani Lingkungan Hidup. Pembuatan Instalasi Pengolah air limbah (I PAL) dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan pada B. 6. a.
Pembuatan/Revitalisasi Instalasi Pengolah air lim bah (IPAL) diperlukan Surat Kepala Daerah Kabupaterr/Kota yang menjelaskan adanya kelembagaan dan mendapat dukungan APBD dalam operasional IPAL tersebut.
Pembuatan/Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Bersih; Pembuatan/Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Bersih dapat dilakukan apabila didalam Sentra tersebut tidak tersedia sumber air bersih yang mendukung proses produksi baik kualitas maupun kuantitas ataupun air yang tersedia tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan dalam proses produksi.
Pendirian/Revitalisasi Pusat Promosi dan Ruang Pamer Sentra serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM; Penggunaan DAK untuk Pendirian/Revitalisasi Pusat Promosi dan Ruang Pamer Sentra tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan pembangunan fisik minimal UPT dan atau gedung produksi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia Pendirian/Revitalisasi Pusat Promosi dan Ruang Pamer Sentra dilakukan apabila Sentra tersebut telah menghasilkan produksi yang berkualitas.
Pendirian Pusat Promosi dan Ruang Pamer Sentra dapat dilakukan jika tersedia lahan yang me menu hi ketentuan pada B. 6. a.
Untuk Revitalisasi Pusat Promosi dan Ruang Pamer Sentra diperlukan Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan bahwa Ruang Promosi/Pamer dan kelembagaannya yang sudah ada tidak bekerja secara optimal dan disertai surat pernyataan akan dukungan APBD sebagai biaya operasional.
Pendiriarr/Revitalisasi Ruang untuk sarana penunjang lain seperti : Solar Cell, Generator, Sarana Komunikasi serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM; Pendirian/Revitalisasi Ruang untuk sarana penunjang lain dapat dilakukan apabila didalam Sentra tersebut tidak tersedia Sumber Energi, Sarana Komunikasi serta peralatan lainnya yang mendukung proses produksi baik kualitas maupun kuantitas.
Pembuatan/Revitalisasi Infrastruktur Fisik di dalam sentra; Penggunaan DAK untuk Pembangunan/Revitalisasi Infrastruktur Fisik hanya untuk yang berada di dalam sentra dan merupakan sarana dan fasilitas yang terkait dan tidak terlepas dari kelengkapan proses revitalisasi Sentra IKM secara keseluruhan. Kegiatan ini baru dapat dilakukan apabila pembangunan/ revitalisasi UPT dan ruang laboratorium mini, Ruang kantor Pengelola dan Adminstrasi, Gudang bahan baku/ penolong, Ruang Produksi, Instalasi Pengolah air limbah
(IPAL) dan Pusat Promosi dan Ruang Pamer Sentra telah selesai dilaksanakan.
PembuatanjRevitalisasi Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra;
PembuatanjRevitalisasi Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra dapat dilakukan apabila alat kelengkapan Sentra telah berdiri dan beroperasi serta memerlukan pengamanan terhadap kelancaran produksi.
Pembuatan Pap an Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM;
Pembuatan Pap an Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM merupakan hal yang wajib dikerjakan.
Papan Nama Sentra memuat Nama Sentra, Alamat Sentra, serta Logo DAK Kementerian Perindustrian dan Pemda KabupatenjKota.
Papan Potensi Sentra memuat Jumlah Unit Usaha, Jumlah Tenaga Kerja, Nilai Aset Mesin Peralatan, Nilai Produksi dan Nilai Bahan Baku per tahun.
III. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pemantauan dan Evaluasi
Tujuan Pemantauan dan Evaluasi
Memastikan pelaksanaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sub bidang Revitalisasi Sentra IKM di KabupatenjKota tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan penetapan alokasi DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri Tahun Anggaran 2016 dan Petunjuk Teknis DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sub bidang Revitalisasi Sentra IKM Tahun 2016.
Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam
pelaksanaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sub bidang Revitalisasi Sentra IKM Tahun Anggaran 2016, yang nantinya digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri Tahun 2017.
Memastikan pelaksanaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sub bidang Revitalisasi Sentra IKM bermanfaat bagi masyarakat di Kabupateri/Kota mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.
Memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri yang meliputi aspek perencanaan, pengalokasian, pe1aksanaan, dan pemanfaatan ke depan.
Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi
Kesesuaian an tara kegiatan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sub bidang Revitalisasi Sentra IKM dengan usulan kegiatan yang ada dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).
Kesesuaian pemanfaatan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sub bidang Revitalisasi Sentra IKM dalam Daftar Isian Pe1aksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DIPA-SKPD) dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan di lapangan.
Realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.
Evaluasi pencapaian sasaran kegiatan DAK berdasarkan input, proses, output sejauh mana bila memungkinkan sampai outcome dan impact.
Pencapaian manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sub bidang Revitalisasi Sentra IKM.
Dampak (impact) yang ditimbulkan dalam pelaksanaan DAK.
Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi
Reviu atas laporan triwulan dan laporan akhir yang disampaikan oleh Kepala Daerah Kabupaterr/Kota setiap akhir triwulan sesuai dengan format laporan.
Reviu atas laporan secara daring (online) melalui Aplikasi Monitoring Dana Alokasi Khusus yang telah dibuat oleh Kementerian Perindustrian dan disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang industri Kabupaterr/Kota secara berkala setiap triwulan
Kunjungan lapangan atau studi evaluasi.

Pelaporan
Kepala Daerah Kabupateri/Kota wajib menyampaikan laporan triwulan dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sesuai peraturan perundang-undangan kepada :
Gubernur;
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
Menteri Dalam Negeri; Kepala Bappenas;
Menteri Perindustrian cq Direktur Jenderal IKM untuk Sub Bidang Revitalisasi Sentra IKM;
dan dengan tembusan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang industri Provinsi.
Penyampaian laporan triwulan dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sub bidang Revitalisasi Sentra IKM dilakukan paling lamb at 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangku tan berakhir.
Format laporan triwulan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Pembangunan Sarana Industri akan diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Selain laporan triwulan dan laporan akhir sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang industri Kabupatcrr/ Kota juga menyampaikan laporan secara daring (online) melalui Aplikasi Monitoring Dana Alokasi Khusus yang telah dibuat oleh Kementerian Perindustrian secara berkala setiap triwulan.
Jenis Pelaporan
Laporan dari kegiatan pemantauan teknis pelaksanaan OAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sub bidang Revitalisasi Sentra IKM terdiri:
Laporan triwulan dan laporan akhir yang memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan, realisasi fisik dan permasalahan dalam pelaksanaan OAK, yang disampaikan selambat-lambatnya 14 hari setelah akhir triwulan yang bersangkutan berakhir.
Laporan penyerapan OAK disampaikan kepada Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Oaerah yang berlaku.
Alur Pelaporan
Kepala Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang menangani bidang industri Kabupaterr/ Kota menyampaikan laporan triwulan dan laporan akhir kepada Sekretaris Oaerah dan selanjutnya Sekretaris Oaerah melakukan kompilasi laporan. Bupati/ Walikota menyampaikan kompilasi laporan kepada Gubernur, Menteri Keuangan, Menteri Oalam Negeri, Kepala Bappenas, Menteri Perindustrian dan dengan tembusan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang menangani bidang industri Provinsi.
IV. PENUTUP
Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan OAK Bidang Pembangunan Sarana Industri sub bidang Revitalisasi Sentra IKM Tahun Anggaran 2016 yang diarahkan untuk kegiatan yang dapat membangun sarana industri di sentra-sentra industri kecil dan menengah yang sudah ada, guna meningkatkan daya saing serta nilai produk yang dihasilkan dari sentra industri kecil di maksud dan memberi dampak bagi peningkatan ekonomi dan pendapatan daerah secara berkelanjutan.
Pemilihan kegiatan OAK Bidang Pembangunan Sarana Industri Tahun Anggaran 2016 merupakan bagian program jangka menengah sesuai Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dan Rencana Pembangunan Oaerah.
Selanjutnya dalarn pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Bidang Pernbangunan Sarana Industri Tahun 2016, Pernerintah Daerah dapat rnenyiapkan Dana Pendarnpingj Sharing yang bersurnber dari APBD rnaupun pernbiayaan lainnya, selarna tidak terjadi turnpang tindihjduplikasi pernbiayaan pada kegiatan yang sarna sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *