Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor :104/M-IND/PER/ 11/2015

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 104/M-IND/PER/ 11/2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
641 M-IND/ PER/ 12/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA SODIUM TRIPOLIFOSFAT (STPP) MUTU TEKNIS SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka keamanan, kesehatan, dan
keselamatan konsumen atas penggunaan Sodium
Tripolifosfat (STPP), memberikan kepastian hukum bagi
iklim investasi, dan mendorong peningkatan daya saing
industri melalui kebijakan deregulasi dan
debirokratisasi peraturan, perlu mengubah ketentuan
pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara
wajib untuk produk Sodium Tripolifosfat (STPP)
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 641 M-IND / PER/ 12 /20 13;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/
PER/ 12 /20 13 tentang Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia Sodium Tripolifosfat (STPP) Mutu Teknis
Secara Wajib;

Mengingat : 1.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

2.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 16,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5584);
3.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor 8);
4.
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 15 Nomor 54);
5.
Keputusan Presiden Nomor 12 1 / P Tahun 20 14 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 20 14 -2019 sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79 / P
Tahun 20 15;
6.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 641 M-IND /
PER/ 12 / 20 13 tentang Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia Sodium Tripolifosfat (STPP) Mutu Teknis
Secara Wajib;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 64/M-IND/PER/ 1212013 TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SODIUM
TRIPOLIFOSFAT (STPP) MUTU TEKNIS SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian

Nomor 641 M-IND/PER/ 12/2013 tentang Pemberlakuan

Standar Nasional Indonesia Sodium Tripolifosfat (STPP) Mutu

Teknis Secara Wajib diubah sebagai berikut:

1.
Ketentuan Pasal 1 diubah menjadi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.
Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Sodium
Tripolifosfat (STPP) Mutu Teknis, yang selanjutnya
disebut SPPT-SNI, adalah sertifikat yang
dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk
kepada produsen yang mampu memproduksi
Sodium Tripolifosfat (STPP) sesuai dengan
persyaratan SNI .
2.
Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya
disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan
kegiatan sertifikasi produk penggunaan tanda SNI.
3.
Laboratorium Uji adalah laboratorium yang
melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh
Sodium Tripolifosfat (STPP) sesuai metode uji SNI.
4.
Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya
disebut KAN, adalah lembaga nonstruktural yang
bertugas dan bertanggung jawab di bidang
akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
5.
Dihapus.
6.
Surveilan adalah pengecekan secara berkala
dan/ atau secara khusus yang dilakukan oleh
LSPro terhadap perusahaanl produsen yang telah
memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan
SNI.
7.
Petugas Pengawas Standar barang dan/ atau jasa di
Pabrik, yang selanjutnya disebut PPSP, adalah
Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang
ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang
dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi
kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan
secara waj ib.

8.
Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
9.
Direktur Jenderal Pembina Industri adalah
Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan
Aneka, Kementerian Perindustrian.
10.
Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri, Kementerian
Perindustrian.
1 1.
Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang
membina industri Sodium Tripolifosfat (STPP) pada
Direktorat Jenderal Pembina Industri, Kementerian
Perindustrian.
12.
Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah
Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan
Aneka, Kementerian Perindustrian.
13.
BPPI adalah Badan Penelitian dan Pengembangan
Industri, Kementerian Perindustrian.
14.
Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat
daerah di tingkat provinsi yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
15.
Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja
perangkat daerah di tingkat kabupatenl kota yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian.
2.
Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menambah 1 (satu)
ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 2 menjadi sebagai
berikut:
Pasal2

(1)
Memberlakukan SNI Sodium Tripolifosfat (STPP)
Mutu Teknis secara wajib pada Sodium Tripolifosfat
(STPP) dengan nomor SNI 2109:2011 dan nomor
Pos Tarif/ Harmonize System (HS) Code
Ex.2835.3 1.90.00.

(2)
Pemberlakuan SNI 2 1 09:20 1 1 secara wajib
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi
Sodium Tripolifosfat (STPP) dalam bentuk kemasan
dan/atau curah.
3.
Ketentuan Pasal6 diubah sebagai berikut:
Pasal6

(1)
Pemberlakuan SNI 2 109:20 1 1 secara wajib
dikecualikan bagi:
a.
Sodium Tripolifosfat (STPP) asal impor dengan
jenis produk dan nomor pos tarif/ Harmonize
System (HS) Code di luar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (1);
dan
b.
Sodium Tripolifosfat (STPP) dengan jenis
produk dan nomor pos tarif/HS Code
sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (I),
apabila digunakan untuk:
1.
penelitian dan pengembangan; atau
2.
contoh uji dalam rangka penerbitan
SPPT-SNI.
(2)
Dihapus.
4.
Di antara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1
(satu) Pasal, yakni Pasal 6A, yang berbunyi sebagai
berikut:
Pasal6A

(1)
Perusahaan yang mengimpor Sodium Tripolifosfat
(STPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf b wajib menyampaikan laporan kegiatan
impor Sodium Tripolifosfat (STPP) secara tertulis
kepada Direktur Pembina Industri.

(2)
Laporan kegiatan impor Seng Oksida sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalarn setiap
kali importasi.
5.
Ketentuan Pasal7 dihapus.
6.
Ketentuan Pasal8 dihapus.
7.
Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu)
Pasal, yakni Pasal 1 1 A, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1 1A

Produsen dan/atau importir Sodium Tripolifosfat (STPP)

dilarang memproduksi, mengimpor, dan/atau

mengedarkan Sodium Tripolifosfat (STPP) yang tidak

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal2 ayat (I), Pasal3, dan Pasal4.

8.
Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu)
Pasal, yakni Pasal 13A, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13A

( 1) Perusahaan yang memproduksi dan/ atau
mengimpor Sodium Tripolifosfat (STPP) wajib
menyampaikan laporan realisasi produksi
dan/atau impor secara tertulis kepada Direktur
Pembina Industri.
(2)
Laporan realisasi produksi dan/atau impor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
(3)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:
a.
identitas produsen dan/atau importir;
b.
kegunaan;
c.
spesifikasi produk;

d.
kapasitas dan rencana produksi, bagi
produsen;
e.
negara asal impor, bagi importir;
f.
volume impor, bagi importir;
g.
alarnat gudang penyimpanan produk; dan
h.
bukti kesesuaian penerapan SNI 0085:2009.
9.
Ketentuan Pasal 14 diubah sebagai berikut:
Pasal 14

(1)
Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap:
a.
penerapan pemberlakuan SNI 2 109:20 1 1
secara wajib sebagaimana dimaksud dalam
Pasal2 ayat (I), Pasal3, dan Pasal4; dan
b.
pelaksanaan laporan kegiatan impor Sodium
Tripolifosfat (STPP) se bagaimana dimaksud
dalam Pasal6A dan laporan realisasi produksi
danlatau impor Sodium Tripolifosfat (STPP)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A.
(2)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit dilakukan melalui:
a.
sosialisasi;
b.
konsultasi; dan
c.
bimbingan teknis.
(3)
Pengawasan terhadap:
a.
penerapan pemberlakuan SNI 2 109:20 1 1
secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:
1.
di lokasi produksi dan di luar lokasi
produksi yang dilaksanakan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
dan
2.
melalui post audit penerapan
pemberlakuan SNI 2 109: 20 1 1 secara

wajib terhadap produsen dan/ atau
importir dan terhadap Sodium
Tripolifosfat (STPP) hasil produksi dalam
negeri dan/atau asal impor yang beredar
di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

b.
pelaksanaan laporan kegiatan impor Sodium
Tripolifosfat (STPP) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui
monitoring dan evaluasi.
(4)
Dalam melakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)huruf a, Direktur Jenderal
Pembina Industri menugaskan PPSP.
(5)
Dalam melakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pembina
Industri dapat berkoordinasi dengan instansi
terkait, Dinas Provinsi, dan/ atau Dinas
Kabupaten/ Kota.
(6)
Kepala BPPI melaksanakan pembinaan terhadap
LSPro dan Laboratorium Uji dalam rangka
penerapan pemberlakuan SNI 2 109:20 1 1 secara
wajib.
(7)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara post
audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf a
angka 2 dan monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dalam
Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.
10.
Ketentuan Pasal 16 diubah sebagai berikut:
Pasal 16

( 1) Produsen dan/ atau importir Sodium Tripolifosfat
(STPP) yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11A dikenai sanksi pidana
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 3Tahun 2014 tentang Perindustrian.

(2)
Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disertai dengan pencabutan SPPT-
SNI.
(3)
Produsen dan/ atau importir Sodium Tripolifosfat
(STPP) yang melanggar ke ten tuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6A, Pasal
12 ayat (4), Pasal 13ayat (2), dan Pasal 13A dikenai
sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan dapat disertai
dengan pencabutan SPPT-SNI .
(4)
LSPro danlatau Laboratorium Uji yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11,
dikenai sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diberikan oleh Kepala BPPI.
Di antara ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1
(satu) Pasal, yakni Pasal 16A, yang berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 16A
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.
peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/ 12/20 13
tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia
Sodium Tripolifosfat (STTP) Mutu Teknis Secara
Wajib dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan atau belum diganti dengan
peraturan yang baru berdasarkan Peraturan
Menteri ini; dan
b.
peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud
pada huruf a wajib disesuaikan dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini dalam waktu paling
lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal

Peraturan Menteri ini diberlakukan.

Pasal I1
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Nopember 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 20 15

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 15 NOMOR 1780

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *