Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 111/M-IND/PER/12/2015

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 111/M-IND/PER/12/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR: 24/M-IND/PER/4/2013
TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA (SNI) SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka keamanan, kesehatan, dan
keselamatan konsumen atas penggunaan mainan,
memberikan kepastian hukum bagi iklim investasi, dan
mendorong peningkatan daya saing industri melalui
kebijakan deregulasi dan debirokratisasi peraturan,
perlu mengubah ketentuan pemberlakuan SNI
secara wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013;

b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013
tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI)
mainan Secara Wajib;

Mengingat

1.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);
2.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5584);
3.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 8);
4.
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 15 Nomor 54);
5.
Keputusan Presiden Nomor 12
Tahun 2014
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 -2019 sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor
Tahun 20 15;

6.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013
tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) mainan
Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013;

7.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 107/M-IND/PER/11/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN MENTERI
PERINDUSTRIAN NOMOR 24/M-IND/PER/4/2013 TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MAINAN
SECARA WAJIB.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia (SNI) Mianan Secara Wajib
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013, diubah
sebagai berikut:

1.
Ketentuan

diubah sebagai berikut:

(1)
Pemberlakuan SNI Mainan secara wajib dikecualikan

a. Mainan asal impor dengan jenis produk dan
nomor pos tarif/HS Code di luar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan/
atau

b. Mainan dengan jenis produk dan nomor pos
HS Code se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1)apabila:

1.
digunakan sebagai contoh uji penerbitan
SPPT-SNI;
2.
memiliki karakteristik dan kegunaan
untuk keperluan teknis penelitian dan
pengembangan (model skill); dan atau
3.
memiliki karakteristik dan kegunaan
untuk keperluan khusus.

(2)
Dihapus.
(3)
Dihapus.
(4)
Dihapus.
(5)
Dihapus.

2.
Di antara ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4
disisipkan 2 (dua) ayat, yakniayat (3a)dan ayat (3b)
sehingga pasal 4 menjadi sebagai berikut:

(1) mengajukan permohonan penerbitan
SPPT-SNI kepada LSPro yang telah diakreditasi
oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Mainan dan
ditunjuk oleh Menteri.

(2)
Permohonan sertifikasi SNI sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Surat
Pencatatan Permohonan SPTT-SNI dari Direktur
Pembina Industri.
(3)
Surat Pencatatan Permohonan SPTT-SNI
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan
berdasarkan permohonan.

(3a)
Permohonan penerbitan Surat Pencatatan
Permohonan SPTT-SNI diajukan dalam jaringan
(online).

(3b) Dalam

infrastruktur dalam
online belum tersedia, permohonan penerbitan
Surat Pencatatan Permohonan SPTT-SNI dapat
dilakukan secara manual.

(4)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus berisi informasi LSPro yang akan melakukan
sertifikasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.
bagi permohonan SPPT-SNI yang dilakukan
langsung oleh

dilengkapi dengan:

1.
fotokopi formulir permohonan SPPT-SNI
yang telah diisi oleh pemohon dan
dilegalisasi oleh LSPro;
2.
fotokopi Izin
Industri (IUI) Mainan
atau izin sejenis dari luar negeri;

3.
surat tanda daftar merek/sertifikat
merek dan/atau perjanjian lisensi yang
telah didaftarkan di Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual, Kementerian
Hukum dan HAM;

4.
daftar peralatan produksi yang dimiliki
mendukung pemenuhan ketentuan
SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2; dan

5.
daftar jenis produk yang akan
disertifikasi.

b.
bagi permohonan SPPT-SNI yang dilakukan
oleh perusahaan perwakilan/ importir
dilengkapi dengan:

1.
seluruh persyaratan sebagaimana
dimaksud pada huruf a;
2.
surat penunjukan dari produsen mainan luar negeri;
3.
dokumen perizinan yang terdiri dari:
a) IUI, apabila perusahaan perwakilan
merupakan perusahaan industri;

b) Surat Izin Perdagangan (SIUP);

c)
Angka Pengenal Importir (API),
apabila perusahaan perwakilan
merupakan importir.

(5)
Surat Pencatatan Permohonan SPTT-SNI
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat
paling sedikit informasi mengenai:

a.
nama dan alamat produsen pemohon SPPT-SNI;

b.
nama dan alamat perusahaan perwakilan/
importir yang bertanggung jawab, bagi produk impor;

c. LSPro yang akan melakukan SNI sesuai dengan permohonan; dan

d. jenis produk yang akan disertifikasi.

3.
Ketentuan Pasal 8 diubah sebagai berikut:

Pasal 8

Produsen dan/atau Importir mainan dilarang
memproduksi, mengimpor, mengedarkan mainan
yang tidak ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan
Pasal 3.

4.
Ketentuan Pasal 11 diubah sebagai berikut:

Pasal 11

(1)
Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan
pemberlakuan SNI mainan secara wajib
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan
Pasal 3.

(2)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling sedikit melalui:
a.
sosialisasi;
b.
konsultasi; dan
c.
bimbinganteknis.

(3)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan ke tentuan sebagai berikut:
a.
di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi
yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam
(satu)tahun; dan

b.
melalui post audit penerapan pemberlakuan
SNI Mainan secara wajib terhadap:

1. Prosusen dan/atau Importir Mainan;dan

2.
Mainan hasil produksi dalam negeri dan/atau asal
impor yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

(4)
Dalam melakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) a, Direktur Jenderal
Pembina Industri menugaskan PPSP.

(5)
Dalam melakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal
Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan
instansi terkait, Dinas Provinsi, dan/atau
dinas Kabupaten/Kota.

(6)
Direktur Jenderal Pembina Industri dapat
mendelegasikan kewenangan pembinaan dan
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Direktur Pembina Industri.

(7)
Kepala BPPI melaksanakan pembinaan terhadap
LSPro dan Laboratorium Uji dalam rangka
penerapan pemberlakuan SNI Mainan secara wajib.

(8)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
post audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b
diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina
Industri.

5.
Ketentuan Pasal 13 diubah sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Produsen dan/atau importir yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 dikenai sanksi pidana sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perindustrian.

(2)
Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disertai dengan pencabutan SPPT-
SNI.
(3) Produsen dan/atau importir Mainan yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2)
dan Pasal 11A,dikenai sanksi administratif sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan
dapat disertai dengan pencabutan SPPT-SNI.

(4) LSPro dan/atauu Laboratorium Uji yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3), Pasal 6, dan Pasal 7, dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (4)diberikan oleh Kepala BPPI.

6.
Di antara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1
(satu) Pasal, yakni Pasal 13A, yang berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 13A
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.
peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia
(SNI) Mainan Secara Wajib sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
atau belum diganti dengan peraturan yang
berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan

b.
peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud
pada huruf a wajib disesuaikan dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini dalam waktu paling
lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
Peraturan Menteri ini diberlakukan.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengunadangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada

29 Desember 20 15
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN
Diundangkan di Jakarta
pada

30 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2009
Salinan dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *