Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 63/M-Ind/Per/8/2015

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 63/M-Ind/Per/8/2015

PETA JALAN PRODUKSI INDUSTRI HASIL TEMBAKAU
TAHUN 2015-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pengembangan industri nasional sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 Kebijakan Industri Nasional, perlu mengembangkan industri berbasis agro;

b. bahwa Industri Hasil Tembakau yang merupakan bagian dari industri berbasis agro sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Peta Jalan (Roadmap) dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1

c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman produksi Hasil Tembakau 5 (lima) tahun mendatang, perlu
mengganti dan mencabut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 117/M-Ind/Per/10/2009

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Jalan Produksi Industri Tembakau;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
Rencana
Pembangunan Jangka

Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

3.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
trian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5492);

Peraturan Menteri Perindustrian RI

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 Pemerin-
tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20 14 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
5. Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009
Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4987);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun
20 15-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20 15 Nomor 46, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
567 1);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 1 Tahun 2015
Pembangunan Sumber Industri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 146, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5708);
8. Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2008 Kebijakan Industri Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 8);

10. Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
20 15 Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 54);
1 1.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 1 P
Tahun 20 14 Pembentukan Kementerian
Pengangkatan Menteri Kabinet Periode Tahun
20 14-20 19;

12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
20 10 Organisasi dan Tata Kementerian
Perindustrian;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 PER/ 7-

20 1 1 Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan
Direktorat Jenderal dan di Lingkungan Kementerian
Perindustrian;

14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
20 14
Pengawasan dan

Industri Rokok;

Peraturan Menteri Perindustrian RI

Nomor :
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN PETA
JALAN (ROADMAP) PRODUKSI INDUSTRI HASIL TEMBAKAU
TAHUN 2015-2020.
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peta Jalan (Roadmap) Produksi Industri Hasil Tembakau
Tahun 2015-2020 selanjutnya disebut Peta Jalan adalah
dokumen perencanaan nasional yang sasaran,
strategi dan kebijakan, serta program Industri Hasil
Tembakau.
2.
Industri Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut IHT
adalah industri yang mengolah
cengkeh untuk menghasilkan

hasil tembakau.

3.
Industri Rokok Kretek adalah pengolahan tembakau
dengan menambah bunga cengkeh, daun cengkeh, tangkai
cengkeh,
atau aroma cengkeh.

4. Industri Rokok Putih adalah
pengolahan tembakau
dengan tidak menambah komponen cengkeh.
5. Menteri
adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perindustrian.
secara atau
sebagian bahan baku dari daun tembakau
tambah berupa produk
IHT terdiri dari:

a.
Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau (KBLI
1209 1);
b. Industri Rokok Kretek (KBLI 120 1 1);
c.
Industri Rokok Putih (KBLI 12012); dan
d. Industri Rokok dan lainnya (KBLI 12019).
(1)Peta Jalan Produksi IHT untuk
Industri Rokok Kretek dan
Industri Rokok Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf b dan c sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Menteri ini.
(2) Peta Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman bagi:
a.
Pemerintah
dan pemerintah daerah untuk
melakukan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan
monitoring pembinaan produksi IHT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bidang
masing-masing;

Peraturan Menteri Perindustrian RI

Nomor :
instansi terkait untuk melakukan perencanaan dan
penetapan penyedian bahan baku dan pengenaan pita
cukai; dan
c. pelaku
dalam melakukan kegiatan produksi IHT.

(1)Program pembangunan IHT dilaksanakan sesuai dengan
Peta Jalan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (1).
(2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada
dilakukan oleh Kementerian Perindustrian
terkait serta pelaku IHT.
(1)
instansi
Pada saat berlaku Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 1

M-IND/Per/
Peta
Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Hasil
Tembakau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini

berlaku pada
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada

10 Agustus 20 15

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada

24 Agustus 20 15

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1261

Salinan sesuai dengan aslinya

Jenderal
erindustrian
m Organisasi

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR
:

2015
PETA JALAN (ROADMAP) PRODUKSI INDUSTRI HASIL TEMBAKAU
TAHUN 20 15-2020

BAB
I

PENDAHULUAN

I. belakang

Industri hasil tembakau termasuk tembakau merupakan komoditas yang
sudah tidak asing

dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Keberadaannya bahkan sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat
Indonesia dari waktu ke waktu sejak
dahulu.

penting dari Industri Hasil Tembakau (IHT), khususnya rokok kretek,

produk budaya bangsa, identitas dan nasionalisme bangsa
serta pencipta kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bangsa
berlangsung pada masa kemerdekaan Indonesia sampai saat ini. Secara
umum, IHT memberi kontribusi besar dalam penciptaan mata rantai
aktivitas perekonomian dan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan
negara, serta memberi kontribusi besar bagi penerimaan negara dan produk

domestik

(PDB). IHT juga menciptakan

pekerjaan dan

tenaga kerja yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan
bagi masyarakat Indonesia, namun tetap memperhatikan aspek kesehatan
masyarakat sehingga perlu pengendalian produksi IHT.

Dalam rangka pengendalian produksi IHT telah disusun peta jalan
(Roadmap). Dalam

periode 2009-20 14, pengendalian produksi IHT
disusun berdasarkan keseimbangan antara tenaga kerja dengan penerimaan
negara dan kesehatan masyarakat.

IHT itu tertuang dalam
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1

M-IND

Pada

Peraturan Menteri Perindustrian
tersebut, juga diatur pengendalian terhadap produksi rokok
sebagai parameter tingkat keberhasilan konsumsi rokok, yaitu dibatasi
hanya mencapai kapasitas 240 milyar batang pada 2010 dan 260 milyar
batang mulai tahun 20 15 hingga 2020.

seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli
masyarakat, serta melonjaknya tingkat pertumbuhan penduduk usia
dewasa, angka konsumsi rokok di Indonesia terus meningkat melampaui

produksi yang ditetapkan dalam IHT, walaupun telah
dibatasi dan dikendalikan secara ketat oleh regulasi, terutama regulasi
kesehatan dan pengendalian melalui cukai rokok yang tinggi, namun
konsumsi produksi IHT terus mengalami peningkatan, sehingga produksi
IHT mengalami pertumbuhan yang signifikan dari milyar batang
pada tahun 2006 menjadi 34 1 milyar batang pada tahun 20 13.

Berdasarkan peningkatan konsumsi dan produksi yang melampaui

maka keberadaan IHT 2009 -2014 sebagai
pedoman dan pengendalian produksi IHT untuk kepentingan ekonomi,
sosial dan dinilai sudah tidak efektif dan tidak lagi
sebagai arahan dan instrumen pengendalian laju produksi IHT di Indonesia
ke depan.

Berkenaan dengan perlu menetapkan Produksi IHT
untuk periode 20 15-2020 dengan mengggunakan asumsi-asumsi yang lebih

realistik, serta mengutamakan harmonisasi pelaku IHT untuk
kepentingan keberlanjutan industri, kesehatan masyarakat serta
kepentingan negara.
Dengan memiliki yang lebih realistik dan progresif sesuai

dinamika lingkungan bisnis internal dan eksternal serta mengutamakan
pendekatan harmonisasi berbagai pihak demi kepentingan bangsa dan
negara yang lebih luas tersebut, maka diharapkan Produksi IHT
2015 -2020 akan menjadi pedoman bagi pemerintah, pelaku IHT dan
pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dan pengendalian IHT nasional.

1.
Memberikan pedoman kepada Kementerian Perindustrian dan instansi
terkait serta para pelaku IHT
peta jalan produksi IHT nasional
selama periode 20

Menteri Perindustrian

2.
Memberikan basis teoritis dan yuridis serta sasaran, asumsi dan
proyeksi capaian produksi IHT kepada Kementerian Perindustrian dan
instansi terkait dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan
pengendalian produksi IHT nasional serta para pelaku IHT dalam
melakukan usaha.
Road map

1. Pedoman bagi Kementerian Perindustrian dan instansi terkait, dalam
melakukan harmonisasi penyusunan perencanaan dan penetapan
keputusan
pengendalian produksi IHT selama 20 15 -2020.

2. Pedoman
bagi pelaku IHT dalam penyusunan perencanaan produksi
selama 2015 -2020.
BAB
SASARAN DAN STRATEGI

Sasaran IHT Tahun 20 15-2020

1.
Terjaminnya pasokan tembakau dan cengkeh untuk kebutuhan IHT;
2. Pertumbuhan produksi rokok terkendali
secara regresi pada kisaran
5% –
per tahun;

3.
Meningkatnya nilai ekspor hasil tembakau;
4. Meningkatnya kemitraan antara
rokok dengan petani
tembakau yang saling menguntungkan;

5. Tenvujudnya peraturan perundang-undangan di bidang pertembakauan
yang komprehensif dan berimbang bagi IHT;
6. Tenvujudnya kebijakan cukai dan pajak yang terencana sesuai dengan
kondisi perekonomian dan kemampuan IHT;
7. Terciptanya opini yang berimbang dalam masyarakat terkait dengan IHT;
dan
8.
Pengembangan kapasitas dalam rangka pendalaman struktur IHT.
Pertumbuhan produksi rokok terkendali secara regresi pada kisaran
per tahun sebagaimana tercantum pada

I

ini.

Menteri Perindustrian

Strategi IHT Tahun 20 15-2020
1. Peningkatan produksi tembakau dan cengkeh nasional untuk kebutuhan
IHT;
2. Peningkatan mutu tembakau dan cengkeh dalam negeri;
3. Pengutaman produksi tembakau dan cengkeh dari dalam negeri
sepanjang jumlah dan mutunya terpenuhi;
4. Pengendalian perluasan kapasitas produksi dengan mempertimbangkan
rata-rata pertumbuhan IHT pada kisaran 5% –
per tahun ;

5. Penciptaan iklim
yang kondusif;

6. Penanggulangan produk rokok illegal;
7. Penguasaan teknologi dalam pengembangan IHT yang berkaitan dengan
pengurangan risiko kesehatan;
8. Peningkatan mutu hasil tembakau sesuai dengan standar;
9. Pemberian
dalam rangka mendorong ekspor;

10. Peningkatan komunikasi antara
dengan pe tani untuk
menentukan pemenuhan bahan baku bagi IHT;

1 1. Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang IHT yang sesuai
dengan kepentingan nasional;
12. Pengkoordinasian dalam penetapan
cukai yang terencana dan
transparan;

13. Pengurangan perbedaan persepsi publik yang tidak berimbang terhadap
produk IHT;
14. Peningkatan komunikasi aktif dari
Lembaga, asosiasi
kepada masyarakat; dan

15. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang IHT.
BAB
PROGRAM/ RENCANA AKSI

Dalam rangka melaksanakan

IHT 20 1 5-2020 ditetapkan program
atau rencana aksi sebagai berikut:

I. Standar pada IHT
1. Penyusunan Standar Kompetensi
Nasional Indonesia IHT;

Peraturan Perindustrian

Nomor :

2. Sosialisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dibidang IHT;
3.Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi dan
4. Pemberlakuan SNI Wajib untuk industri Rokok Kretek
5. Pemberlakuan SNI Wajib untuk industri Rokok Putih
6. Revisi SNI di bidang IHT lainnya.
Pengembangan Industri

Inventarisasi potensi produk tembakau dan cengkeh rangka
pemetaan potensi daerah dan pola distribusi penghasil tembakau dan
cengkeh;

2.
Audit kapasitas produksi IHT;
3.
Pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian Pertanian dalam rangka
pembinaan petani tembakau dan cengkeh;
4.
Penyelenggaraan bimbingan teknis tenaga grader produk tembakau di
NTB, Jatim, Jateng, Jabar dan Utara;
5. Penyelenggaraan bimbingan teknis Good
Industri Rokok di NTB, Jatim, Jateng dan
Practises (GMP)
Utara;
6. Bantuan alat proses pengomprongan
selain bahan bakar minyak;
menggunakan tungku pemanas

7. Sosialisasi Produksi IHT dan Permenperin
7 2014 serta pembinaan IHT;
8. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring registrasi pelinting sigaret
(rokok) di Jawa Jawa Tengah, Jawa Timur, Utara, dan
Kepulauan Riau;
9.
Penyelenggaraan Forum Komunikasi dan Diskusi (Focus Group
Uji Kompetensi IHT;
dan
pengembangkan produk rokok yang berkaitan dengan
pengurangan risiko kesehatan;

10. Pelaksanaan koordinasi penyusunan ekspor bagi IHT;

11. Evaluasi dan penyempurnaan peraturan terkait dengan pelaksanaan
pengawasan dan pengendalian industri rokok;
12. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan peraturan
undangan yang terkait IHT dengan melibatkan industri dan stakeholder
terkait;

Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor :

13.
Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pencegahan
rokok ilegal dalam rangka pembinaan industri rokok; dan
14.
Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penetapan
kebijakan cukai dan pajak yang terencana dan kondusif sesuai dengan
kemampuan IHT.
Jadwal

aksi tahun 2015-2020 sebagaimana
tercantum dalam ini.

pelaksanaan
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN

dengan aslinya
Perindustrian
Biro dan Organisasi

I
PER TAHUN

PERTUMBUHAN PRODUKSI ROKOK PADA 5% –

No Proyeksi (milyar batang)
Tahun
2015 20 16 2017 2018 2019 2020
Rokok Total
1 SKT
SKM Mild
4 SPM

No Penggunaan Tembakau (ton)
Tahun
2015 20 16 20 17 2018 20 19 2020
Rokok Total
1 SKT
2 SKM Mild 12
3 SKM
4 SPM 17.4

No Total Kebutuhan (ton)
Tahun
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1
2 Cengkeh

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SALEH HUSIN

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum

PELAKSANAAN

AKSI TAHUN

AKSI
Tahun
2015 2016 12017 2018 2019 2020
Standar pada IHT
1. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia IHT.
2. Sosialisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dibidang IHT.
3. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi dan Uji Kompetensi IHT.
4. Pemberlakuan SNI Wajib untuk industri rokok kretek
5. Pemberlakuan SNI Wajib untuk industri rokok putih
6. Revisi SNI di bidang IHT lainnya.
Pengembangan Industri Bahan
1. Inventarisasi potensi produk tembakau dan cengkeh dalam rangka pemetaan potensi daerah
dan pola distribusi penghasil tembakau dan cengkeh.
2. Audit kapasitas produksi IHT.
3. Pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian Pertanian dalam rangka pembinaan petani
tembakau dan cengkeh.
4. Penyelenggaraan bimbingan teknis tenaga grader produk tembakau di NTB, Jatim, Jateng,
Jabar dan Utara.
5. Penyelenggaraan bimbingan teknis Good Manufacturing Practises (GMP) Industri Rokok di
NTB, Jatim, Jateng ,Jabar dan Utara. J J

6. Bantuan alat proses pengomprongan menggunakan tungku pemanas selain bahan
minyak.
7. Sosialisasi Produksi IHT dan Permenperin PER/ M-IND 2014 serta
pembinaan IHT.
8. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelinting sigaret (rokok) di Jawa
Jawa Tengah, Jawa Timur, Utara, dan Kepulauan Riau.
9. Penyelenggaraan Forum Komunikasi dan Diskusi (Focus Group
pengembangkan produk rokok yang berkaitan dengan pengurangan risiko kesehatan.
10. Pelaksanaan koordinasi penyusunan ekspor bagi IHT.
11. Evaluasi dan penyempurnaan peraturan terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian industri rokok.
12. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan yang
terkait IHT dengan melibatkan industri dan stakeholder terkait.
13. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pencegahan produk peredaran rokok ilegal dalarn
rangka pembinaan industri rokok.
14. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penetapan kebijakan cukai
dan yang terencana dan kondusif sesuai dengan kemampuan IHT.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SALEH HUSIN

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *