Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 102/M-IND/PER/ 11/2015

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102/M-IND/PER/ 11/2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
66/M-IND/PER/ 121 20 13 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA SENG OKSIDA SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.
bahwa dalam rangka keamanan, kesehatan, dan
keselamatan konsumen atas penggunaan Seng Oksida,
memberikan kepastian hukum bagi iklim investasi, dan
mendorong peningkatan daya saing industri melalui
kebijakan deregulasi dan debirokratisasi peraturan,
perlu mengubah ketentuan pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia (SNI) secara wajib untuk produk
Seng Obsida sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/ PER/ 12/20 13;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu mene tapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-
IND/PER/ 12/20 13 tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia Seng Oksida Secara Wajib;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5584);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 15 Nomor 54);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 1 /P Tahun 20 14 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 20 14 -20 19 sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P
Tahun 20 15;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/
PER/ 121 20 13 tentang Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia Seng Oksida Secara Wajib;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 66/M-IND/PER/ 1212013 TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SENG
OKSIDA SECARA WAJIB.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 661 M-IND/PER/ 121 20 13 tentang Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia Seng Oksida Secara Wajib diubah
sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.
Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Seng
Oksida, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI, adalah
sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi
Produk kepada produsen yang mampu
memproduksi Seng Oksida sesuai dengan
persyaratan SNI .
2.
Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya
disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan
kegiatan sertifikasi produk penggunaan tanda SNI.
3.
Laboratorium Uji adalah laboratorium yang
melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh
Seng Oksida sesuai metode uji SNI.
4.
Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya
disebut KAN, adalah lembaga nonstruktural yang
bertugas dan bertanggung jawab di bidang
akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
5.
Dihapus.
6.
Surveilan adalah pengecekan secara berkala
dan/atau secara khusus yang dilakukan oleh
LSPro terhadap perusahaan/produsen yang telah
memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan
SNI.
7.
Petugas Pengawas Standar barang dan/ atau jasa di
Pabrik, yang selanjutnya disebut PPSP, adalah
Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang
ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang
dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi
kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan
secara wajib.
8.
Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

?
Direktur Jenderal Pembina Industri adalah
Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan
Aneka, Kementerian Perindustrian.

10.
Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri, Kementerian
Perindustrian.
I 1. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang
membina industri Seng Oksida pada Direktorat
Jenderal Pembina Industri, Kementerian
Perindustrian.

12.
Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah
Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan
Aneka, Kementerian Perindustrian.
13. BPPI adalah Badan Penelitian dan Pengembangan
Industri, Kementerian Perindustrian.
14.
Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat
daerah di tingkat provinsi yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
15.
Dinas Kabupatenl Kota adalah satuan kerja
perangkat daerah di tingkat kabupatenl kota yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian.
2.
Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menambah 1 (satu)
ayat, yakni ayat (2),sehingga Pasal 2 menjadi sebagai
berikut:
Pasal2

(1)
Memberlakukan SNI 0085:2009 secara wajib pada
Seng Oksida dengan nomor Pos Tarifl Harmonize
System(HS)Code Ex. 2817.00.10.00.
(2)
Pemberlakuan SNI 0085:2009 secara wajib
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi
Seng Oksida dalam bentuk kemasan danlatau
curah.

3.
Ketentuan Pasal6 diubah sebagai berikut:
Pasal6

(1)
Pemberlakuan SNI 0085:2009 secara wajib
dikecualikan bagi:
a.
Seng Oksida asal impor dengan jenis produk
dan nomor pos tarif/Harmonize System (HS)
Code di luar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal2 ayat (1); dan
b.
Seng Oksida dengan jenis produk dan nomor
pos tarif/ HS Code sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (I), apabila digunakan
untuk:
1.
penelitian dan pengembangan; atau
2.
contoh uji dalam rangka penerbitan
SPPT-SNI.
(2)
Dihapus.
4.
Di antara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1
(satu) Pasal, yakni Pasal 6A, yang berbunyi sebagai
berikut:
Pasal6A

(1)
Perusahaan yang mengimpor Seng Oksida
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf b wajib menyampaikan laporan kegiatan
impor secara tertulis kepada Direktur Pembina
Industri.
(2) Laporan kegiatan impor Seng Oksida sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam setiap
kali importasi.
5.
Ketentuan Pasal7 dihapus.
6.
Ketentuan Pasal8 dihapus.

7.
Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu)
Pasal, yakni Pasal 1lA, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11A
Produsen dan/atau importir Seng Oksida dilarang
memproduksi, mengimpor, dan/ atau mengedarkan
Asam Sulfat Teknis yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I), Pasal 3,
dan Pasal4.

8.
Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu)
Pasal, yakni Pasal 13A, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13A

(1)
Perusahaan yang memproduksi dan/atau
mengimpor Seng Oksida wajib menyampaikan
laporan realisasi produksi danlatau impor secara
tertulis kepada Direktur Pembina Industri.
(2)
Laporan realisasi produksi danlatau impor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan
secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
(3)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:
a.
identitas produsen dm/ atau importir;
b. kegunaan;
c. spesifikasi produk;
d. kapasitas dan rencana produksi, bagi
produsen;

e. negara asal impor, bagi importir;
f. volume impor, bagi importir;
g. alamat gudang penyimpanan produk; dan
h. bukti kesesuaian penerapan SNI 0085:2009.
Ketentuan Pasal 14 diubah sebagai berikut:

Pasal 14
Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap:

a.
penerapan pemberlakuan SNI 0085:2009
secara wajib sebagaimana dimaksud dalam
Pasal2 ayat (I), Pasal3, dan Pasal4; dan
b.
pelaksanaan laporan kegiatan impor Seng
Oksida sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6A dan laporan realisasi produksi danlatau
impor Seng Oksida sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13A.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit dilakukan melalui:

a.
sosialisasi;
b.
konsultasi; dan
c. bimbingan teknis.
Pengawasan terhadap:
a.
penerapan pemberlakuan SNI 0085:2009
secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) humf a dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:
I.
di lokasi produksi dan di luar lokasi
produksi yang dilaksanakan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
dan
2.
melalui post audit penerapan
pemberlakuan SNI 0085:2009 secara
wajib terhadap produsen danlatau
importir dan terhadap Seng Oksida hasil
produksi dalam negeri dan/ atau asal
impor yang beredar di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

b.
pelaksanaan laporan kegiatan impor dan
laporan realisasi produksi dan/atau impor
Seng Oksida sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan melalui monitoring
dan evaluasi.
(4)
Dalam melakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)huruf a, Direktur Jenderal
Pembina Industri menugaskan PPSP.
(5)
Dalam melakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pembina
Industri dapat berkoordinasi dengan instansi
terkait, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas
Kabupatenl Kota.
(6)
Kepala BPPI melaksanakan pembinaan terhadap
LSPro dan Laboratorium Uji dalam rangka
penerapan pemberlakuan SNI 0085:2009 secara
wajib.
(7)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara post
audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf a
angka 2 dan monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dalarn
Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.
10.
Ketentuan Pasal 16 diubah sebagai berikut:
Pasal 16

(1)
Produsen dan/atau importir Seng Oksida yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11A dikenai sanksi pidana sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3
Tahun 20 14 tentang Perindustrian.
(2)
Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disertai dengan pencabutan SPPT-
SNI.

(3)
Produsen dan/atau importir Seng Oksida yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 3, Pasal4, Pasal 6A, Pasal 12 ayat (4),
Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 13A, dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan dapat disertai dengan
pencabutan SPPT-SNI.
(4)
LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11,
dikenai sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diberikan oleh Kepala BPPI.
11.
Di antara ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1
(satu) Pasal, yakni Pasal 16A, yang berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 16A
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

3.
peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 66/M-IND/ PER/ 12/20 13
tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia
Seng Oksida Secara Wajib dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum
diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan
Peraturan Menteri ini; dan
b.
peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud
pada huruf a wajib disesuaikan dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini dalam waktu paling
lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
Peraturan Menteri ini diberlakukan.

Pasal I1
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Nopember 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 15 NOMOR 1778

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *