Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 108/M-IND/PER/ 11/2015

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108/M-IND/PER/12/2015

TENTANG

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang
bebas dari korupsi dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik di lingkungan Kementerian
Perindustrian perlu pembangunan zona integritas
menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi
bersih dan melayani;
b. bahwa dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
171 M-IND/ PER/2/20 15 tentang Penyelenggaraan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Kementerian Perindustrian, masih terdapat kekurangan
dan belum dapat menarnpung perkembangan satuan
organisasi dalam membangun zona integritas menuju
wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan
melayani, sehingga perlu diganti;
c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Kementerian Perindustrian;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874);
3.
Peraturan
Presiden
Nomor
55
Tahun
2012
tentang
Strategi
Nasional
Pencegahan
dan
Pemberantasan
Korupsi
Jangka
Panjang
Tahun
2012-2025
dan
Jangka
Menengah
Tahun
2012—2014
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2012
Nomor
122)
;
4.
Peraturan
Presiden
Nomor 7
Tahun
2015
tentang
Organisasi
Kementerian
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2015
Nomor
8)
;
5.
Peraturan
Presiden
Nomor
29
Tahun
2015
tentang
Kementerian
Perindustrian
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2015
Nomor
54)
;
6.
Keputusan
Presiden
Nomor
121/
P
Tahun
2014
tentang
Pembentukan
Kementerian
dan
Pengangkatan
Menteri
KabinetKerjaPeriodeTahun2014-2019;
7.
Peraturan
Menteri
Perindustrian
Nomor
107/M-IND/
PER/11/2015
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja

Menetapkan

Peraturan
Menteri
Perindustrian
RI
Nomor:108/M-IND/PER/12/2015

KementerianPerindustrian;
MEMUTUSKAN:

PERATURAN
MENTERI
PERINDUSTRIAN
TENTANG
PEMBANGUNAN
ZONA
INTEGRITAS
MENUJU
WILAYAH
BEBAS
KORUPSI
DAN
WILAYAH
BIROKRASI
BERSIH
DAN
MELAYANI
DI
LINGKUNGAN
KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

Dalarn
Peraturan
Menteri
ini
yang
dimaksud
dengan:

1.
Zona
Integritas
adalah
predikat
yang
diberikan
kepada
instansi
pemerintah
yang
pimpinan
dan
jajarannya
mempunyai
komitmen
untuk
mewujudkan
Wilayah
Bebas
Korupsi/Wilayah
Birokrasi
Bersih
dan
Melayani
melalui
reformasi
birokrasi,
khususnya
dalam
hal
pencegahan
korupsi
dan
peningkatan
kualitas
pelayananpublik.
2.
Menuju
Wilayah
Bebas
dari
Korupsi
yang
selanjutnya
disebut
Menuju
WBK
adalah
predikat
yang
diberikan
kepada
suatu
unit
kerja
yang
memenuhi
sebagian
besar
manajemen
perubahan,
penataaan
tatalaksana,
penataan
sistem
manajemen
sumber
daya
manusia,
penguatan
pengawasan,
dan
penguatan
akuntabilitas
kinerja.
3.
Menuju
Wilayah
Birokrasi
Bersih
dan
Melayani
yang
selanjutnya
disebut
Menuju
WBBM
adalah
predikat
yang
diberikan
kepada
suatu
unit
kerja
yang
memenuhi
sebagian
besar
manajemen
perubahan,
penataan
tatalaksana,
penataan
sistem
manajemen
sumber
daya
manusia,
penguatan
pengawasan,
penguatan
akuntabilitas
kinerja,
dan
penguatan
kualitas
pelayananpublik.

-3-Peraturan
Menteri
Perindustrian
RI
Nomor
:108/M-IND/PER/12/2015

4.
Unit
Kerja
adalah
Sekretariat
Jenderal,
Inspektorat
Jenderal,
Direktorat
Jenderal,
Badan,
Pusat
yang
berada
di
bawah
dan
bertanggungjawab
kepada
Menteri
melalui
sekretaris
jenderal,
Unit
Pelaksana
Teknis,
dan
Unit
Pendidikan
di
lingkungan
Kementerian
Perindustrian.
5.
Tim
Penilai
Internal
yang
selanjutnya
disingkat
TPI
adalah
tim
yang
dibentuk
Oleh
Menteri
Perindustrian
yang
mempunyai
tugas
melakukan
penilaian
Unit
Kerja
dalam
angka
memperoleh
predikat
Menuju
WBK/WBBM
di
lingkungan
Kementerian
Perindustrian.
6.
Menteri
adalah
Menteri
Perindustrian.
Pasal 2

(1)
Pembangunan
Zona
Integritas
di
lingkungan
Kementerian
Perindustrian
dilaksanakan
melalui
tahap
PencananganZonaIntegritas.
(2)
Pencanangan
Zona
Integritas
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
merupakan
deklarasi/pernyataan
dari
Menteri
Perindustrian
bahwa
Kementerian
Perindustrian
telah
siap
membangun
Zona
Integritas.
(3)
Pencanangan
Zona
Integritas
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
yangberlaku.
Pasal 3

(1)Unit
Kerja
melaksanakan
pembangunan
Zona
Integritas.
(2)
Pembangunan
Zona
Integritas
oleh
Unit
Kerja

sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
bertujuan
untuk
memperolehpredikat:

a.
Menuju
WBK;
dan
b.
Menuju
WBBM.
Pasal 4

Pembangunan
Zona
Integritas
oleh
Unit
Kerja
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 3
dilaksanakan
melalui:

a.
komponen
pengungkit;
dan
b.
komponen
hasil.
Pasal 5

(1)
Komponen
pengungkit
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 4
huruf a
merupakan
komponen
yang
menjadi
penentu
pencapaian
sasaran
hasil
pembangunan
Zona
IntegritasMenujuWBKatauMenujuWBBM.
(2)
Komponen
pengungkit
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
terdiri
atas:

-4Peraturan
Menteri
Perindustrian
RI
Nomor
:108/M-IND/PER/12/2015
manajemen
perubahan;
penataan
tatalaksana;

penataan
system
manajemen
sumber
daya
manusia;

penguatanakuntabilitaskinerja;

penguatan
pengawasan;
dan

5.00.969:
penguatan
kualitas
pelayanan
publik.
Pasal 6

(1)
Komponen
hasil
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 4
huruf b
merupakan
komponen
yang
menjadi
penentu
pencapaian
Program
Reformasi
Birokrasi
dan
penyelenggaraan
Good
Governance.
(2)
Komponen
hasil
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
terdiriatas:
a.
terwujudnya
pemerintahan
yang
bersih
dan
bebas
KKN;
dan
b.
terwujudnya
peningkatan
kualitas
pelayanan
publik
kepadaMasyarakat.
Pasal 7

Ketentuan
lebih
rinci
mengenai
komponen
pengungkit
dan
komponen
hasil
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran I
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan
dari
Peraturan
Menteriini.

Pasal 8

(1)
Untuk
memperoleh
predikat
Menuju
WBK
dan
Menuju
WBBM
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 4
huruf a
dan
huruf
b,
setiap
Unit
Kerja
dinilai
oleh
TPI.
(2)
TPI
melakukan
penilaian
terhadap:
a.
komponen
pengungkit
dengan
bobot
60%
yang
terbagiatas:
1.
manajemen
perubahan
dengan
bobot
5%
;
2.
penataan
tatalaksana
dengan
bobot
5%
;
3.
penataan
system
manajemen
sumber
daya
manusia
dengan
bobot
15%
;
4.
penguatan
akuntabilitas
kinerja
dengan
bobot
10%
;
5.
penguatan
pengawasan
dengan
bobot
15%
;
dan
6.
penguatan
kualitas
pelayanan
publik
dengan
bobot
10%
.
b.
komponen
hasil
dengan
bobot
40%
yang
tsrbagi
atas:
1.
terwujudnya
pemerintahan
yang
bersih
dan
bebas
KKN
dengan
bobot
20%
;
dan

-5-Peraturan
Menteri
Perindustrian
RI
Nomor:108/M-IND/PER/12/2015

2.
terwujudnya
peningkatan
kualitas
pelayanan
publik
kepada
Masyarakat
dengan
bobot
20%
.
Pasal 9

(l)
Susunan
keanggotaan
TPI
terdiri
atas
unsur:
a.
Inspektorat
Jenderal
Kementerian
Perindustrian;
dan
b.
Tim
Reformasi
Birokrasi
Kementerian
Perindustrian.
(2)
TPI
ditetapkan
dengan
Keputusan
Menteri
yang
ditandatangani
oleh
Inspektur
Jenderal
atas
nama
Menteri.
Pasal
10

Penilaian
Unit
Kerja
oleh
TPI
mengunakan
lembar
kerja
evaluasi
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
II
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan
dari
Peraturan
Menteriini.

Pasal 1 1

Untuk
mendapatkan
predikat
Menuju
WBK,
Unit
Kerja
harus
memenuhi
syarat:

a.
memiliki
nilai
total
komponen
pengungkit
dan
komponen
hasil
minimal
75;
dan
b.
memiliki
nilai
komponen
hasil
“Terwujudnya
Pemerintah
yang
Bersih
dan
Bebas
KKN”
minimal
18,
dengan
nilai
sub
komponen
Survei
Persepsi
Anti
Korupsi
minimal
13,5
dan
sub
komponen
Persentasi
TLHPminimal3,5.
Pasal
12

Untuk
mendapatkan
predikat
Menuju
WBBM,
Unit
Kerja
harus
memenuhi
syarat:

a.
memiliki
nilai
total
komponen
pengungkit
dan

komponen
minimal
85;

b.
memiliki
nilai
komponen
hasil
Terwujudnya
Pemerintah
yang
Bersih
dan
Bebas
KKN”
minimal
18,
dengan
nilai
sub
komponen
Survei
Persepsi
Anti
Korupsi
minimal
13,5
dan
sub
komponen
Persentasi
TLHP
minimal
3,5;
dan
c.
memiliki
nilai
komponen
hasil
“Terwujudnya
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik
kepada
Masyarakat”
minimal
16.
Pasal
13

Mekanisme
penetapan
unit
kerja
Menuju
WBK
dilakukan
sebagaiberikut:

-6-Peraturan
Menteri
Perindustrian
RI

Nomor
108/M—IND/PER/12/2015

a.
berdasarkan
hasil
penilaian,
TPI
menyampaikan
rekomendasi
penetapan
Unit
Kerja
sebagai
calon
unit
kerja
Menuju
WBK
atau
Menuju
WBBM
kepada
Menteri
Perindustrian;
b.
Menteri
Perindustrian
dalam
hal
ini
Sekretaris
Jenderal
menyampaikan
usulan
penetapan
Unit
Kerja
sebagai
unit
kerja
Menuju
WBK
atau
Menuju
WBBM
kepada
Menteri
Pendayagunaan
Apartur
Negara
dan
Reformasi
Birokrasi
untuk
dilakukan
reviu
dengan
melampirkan
hasil
penilaian
internal
disertai
dengan
bukti
pendukung;
C.
Menteri
Perindustrian
menetapkan
Unit
Kerja
sebagai
unit
kerja
Menuju
WBK
berdasarkan
rekomendasi
dari
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi
Birokrasi.
Pasal
14

Mekanisme
penetapan
unit
kerja
Menuju
WBBM
dilakukan
sebagaiberikut:

a.
berdasarkan
hasil
penilaian,
TPI
menyampaikan
rekomendasi
penetapan
Unit
Kerja
sebagai
calon
unit
kerja
Menuju
WBBM
kepada
Menteri
Perindustrian;
b.
Menteri
Perindustrian
dalam
hal
ini
Sekretaris
Jenderal
menyampaikan
usulan
penetapan
Unit
Kerja
sebagai
unit
kerja
Menuju
WBBM
kepada
Menteri
Pendayagunaan
Apartur
Negara
dan
Reformasi
Birokrasi
untuk
dilakukan
evaluasi
dengan
melampirkan
hasil
penilaian
internal
disertai
dengan
buktipendukung;
C.
penetapan
Unit
Kerja
sebagai
unit
kerja
menuju
WBBM
dilakukan
oleh
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi
Birokrasi.
Pasal
15

Ketentuan
lebih
rinci
mengenai
mekanisme
penetapan
unit
kerja
berpredikat
menuju
WBK
dan
Menuju
WBBM

sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
III
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan
dari
Peraturan
Menteriini.

Pasal
16

Pimpinan
Unit
Kerja
melakukan
pembinaan
dalam
rangka
pembangunan
Zona
Integritas
dan/atau
menjaga
terpeliharanya
predikat
unit
kerja
Menuju
WBK
atau
MenujuWBBM.

-7-Peraturan
Menteri
Perindustrian
RI
Nomor :
108/M-IND/PER/
12/2015

Pasal
17

(1)
Inspektur
Jenderal
melakukan
pengawasan
dalam
rangka
pembangunan
Zona
Integritas
dan/atau
menjaga
terpeliharanya
predikat
unit
kerja
Menuju
WBK
atau
Menuju
WBBM
di
lingkungan
Kementerian
Perindustrian.
(2)
Inspektur
Jenderal
menyampaikan
laporan
hasil
pengawasan
kepada
Menteri
Perindustrian
secara
berkala
setiap 6
bulan
atau
sewaktu—waktu
bila
diperlukan.
Pasal
18

Pada
saat
Peraturan
Menteri
ini
mulai
berlaku,
Peraturan
Menteri
Perindustrian
Nomor
17/M-IND/PER/2/2015
tentang
Penyelenggaraan
Zona
Integritas
Menuju
Wilayah
Bebas
Korupsi
dan
Wilayah
Birokrasi
bersih
dan
Melayani h
di
Lingkungan
Kementerian
Perindustrian,
dicabut
dan
dinyatakantidakberlaku.

Pasal
19

Peraturan
Menteri
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
ditetapkan.

DitetapkandiJakarta
pada
tanggal :
10
Desember
2015

MENTERI
PERINDUSTRIAN
REPUBLIKINDONESIA,
Salinan
sesuaj
dengan
aslinya
ttd.
Sekretariat
Jenderal
SALEH
HUSIN
KementerianPerindustrian

disampaikankepada:

.
Para
Pejabat
Eselon I
di
lingkungan
Kementerian
Perindustrian;
.
Para
Pejabat
Eselon
11
di
lingkungan
Kementerian
Perindustrian;

OOMH .
Para
Kepala
Unit
Pelaksana
Teknis
dan
Kepala
Unit
Pendidikan
di
LingkunganKementerianPerindustrian;
KepalaBiroHukumdanOrganisasi;
Pertinggal.

LAMPIRAN I
PERATURAN
MENTERI
PERINDUSTRIAN
REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR ;
108/M—IND/PER/12/2015

TANGGAL
;1O
Desember
2015

KOMPONEN
PENGUNGKIT
DAN
KOMPONEN
HASIL

PembangUnan
zona
integritas
merupakan
salah
satu
upaya
pencegahan
korupsi
dan
merupakan
sebagian
tahapan
pada
pelaksanaan
reformasi
birokrasi.
Proses
pembangunan
Zona
Integritas
difokuskan
pada
komponen
pengungkit
yang
terdiri
atas 6
(enam)
unsur
yaitu
Manajemen
Perubahan,
Penataan
Tatalaksana,
Penataan
Manajemen
SDM,
Penguatan
Pengawasan,
Penguatan
Akuntabilitas
Kinerja,
dan
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik
serta
komponen
hasil
yang
terdiri
atas 2
(dua)
unsur
yaitu
Pemerintahan
yang
Bersih
dan
Bebas
KKN
dan
Peningkatan
Kualitas
PelayananPublik.

A.
KOMPONEN
PENGUNGKIT
1.
Manajemen
Perubahan
Manajemen
perubahan
bertujuan
untuk
mengubah
secara
sistematis
dan
konsisten
mekanisme
kerja,
pola
pikir,
serta
budaya
kerja
pegawai
pada
unit
kerja
yang
dibangun,
menjadi
lebih
baik
sesuai
dengan
tujuan
dan
sasaran
pembangunan
zona
integritas.
Target
yang
ingin
dicapai
yaitu:
a.
meningkatnya
komitmen
seluruh
jajaran
pimpinan
dan
pegawai
unit
kerjadalammembangunZonaIntegritas;
b.
terjadinya
perubahan
pola
pikir
dan
budaya
kerja
pada
unit
kerja;
dan
C.
menurunnya
resiko
kegagalan
yang
disebabkan
kemungkinan
timbulnyaresistensiterhadapperubahan
Penerapanmanajemenperubahandilaksanakanmelalui:

a.
pembentukan
Tim
Kerja
Tim
Kerja
merupakan
tim
yang
akan
bertindak
sebagai
pendorong
pembangunan
Zona
Integritas
pada
setiap
Unit
Kerja.
Anggota
Tim
Kerjaharusmemenuhipersyaratan:
1.
paham
dan
mengerti
reformasi
birokrasi
beserta
area
perubahannnya;

Lampiran I Peraturan Menteri Perindu trian RI
Nomor;108/M—IND/PER/12 2015
– 2 _
2. memiliki komitmen dalam pembangunan Zona Integritas
dibuktikan dengan surat pernyataan;
3. unsur penilaian DP3/SKP dalam 2 tahun terakhir bernilai baik;
dan
4. tidak pernah tidak masuk kerja tanpa alasan yang tidak jelas.
Pemimpin Unit Kerja ex officio sebagai pemimpin tirn kerja.
. penyusunan dokumen rencana pembangunan Zona Integritas.
Dokumen rencana pembangunan Zona Integritas disusun oleh tim
kerja. Dalam menyusun dokumen tersebut di atas, tirn kerja harus:
1. berpedoman pada Road Map Reformasi Birokrasi Kernenterian
Perindustrian; dan
2. menetapkan target—target prioritas yang relevan dengan tujuan
pembangunan Zona Integritas.
Tim kerja mensosialisasikan rencana Pembangunan Zona Integritas
kepada seluruh jajaran pegawai dilingkungan unit kerjanya, baik
melalui perternuan/rapat rutin ataupun dengan menggunakan
media/metode lainnya.
. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
Rencana kerja yang telah disusun dalam Dokumen rencana
pembangunan Zona Integritas dipantau dan dievaluasi
pelaksanaannya oleh Tim Kerja paling sedikit setiap 6 (enam) bulan
sekali.
Tim Kerja menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada
pemimpin Unit Kerja.
. perubahan pola pikir dan budaya kerja
Perubahan pola pikir dan budaya kerja dilakukan melalui hal—hal
sebagai berikut:
1) Pemimpin Unit Kerja berperan sebagai role model yang memberikan
teladan bagi pegawai di lingkungan Unit Kerjanya.
2) menetapkan agen perubahan yaitu satu atau beberapa pegawai di
lingkungan Unit Kerja yang berfungsi untuk menggerakan
perubahan pada lingkungan kerja dan sekaligus dapat berperan
sebagai teladan bagi setiap individu organisasi yang lain dalam
berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi;
3) pembangunan budaya kerja dan pola pikir melalui penerapan 5K
(Keteraturan, Kerapihan, Kebersihan, Kelestarian, dan Kedisplinan),

Lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor2108/M- IND/PER/12/2015
– 3 –
pelatihan manajemen perubahan, character building, benchmarking
ataupun media perubahan lainnya; dan
4) melibatkan seluruh pegawai dalam setiap tahapan pembangunan
Zona Integritas.
2. Penataan Tatalaksana
Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien,
dan terukur pada unit kerja.
Target yang ingin dicapai pada Penataan tatalaksana adalah:
a. meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses
penyelenggaraan manajemen pemerintahan;
b. meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen
pemerintahan; dan
c. meningkatnya kinerja.
Penataan tatalaksana dilakukan melalui:
a. penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Tahapan yang harus dilalui dalam penerapan SOP yaitu:
l. identifikasi proses bisnis dan menyusun peta proses bisnis
organisasi;
2. penyusunan dan penetapan standar Operasional prosedur (SOP)
berdasarkan proses bisnis;
3. penerapan SOP dalam setiap pelaksanaan kegiatan; dan
4. evaluasi penerapan SOP.
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
Nomor 42/M-IND/PER/8/2013 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Kementerian Perindustrian.
b. pelaksanaan e-office
E—office dilakukan terhadap hal—hal sebagai berikut:
1. Pengukuran kinerja unit kerja menggunakan teknologi informasi
(intranet.kemenperingaid : PP39, SAKIP, E-monitoring APBN,
ALKI) dan memungkinkan untuk melakukan inovasi teknologi
informasi dalam rangka pengukuran kinerja unit kerja;
2. Pengelolaan manajemen SDM menggunakan Sistem
Informasi/teknologi informasi (intranet.kemenperin.go.id: Sipegi,
SKP, Absensi Online, Laporan Kegiatan, Capaian Kinerja) baik

Lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 108/M- IND/PER/12/2015
_ 4 –
secara terpusat yang sudah torintegrasi dengan intranet
kemenperin maupun inovasi internal;
3. Sistem Informasi Layanan (SIL) yang terintograsi secara online yang
terpusat maupun internal, dan juga melakukan inovasi dalam
pelayanan publiknya;
Dalam pelaksanaan e~office, Unit Kerja berkoordinasi dengan Pusat
Data dan Informasi dalarn pengembangan infrastruktur dan sistem
informasi atau inovasi sistem informasi internal.
Monitoring dan evaluasi terhadap pernanfaatan teknologi informasi
dilakukan secara berkala oleh setiap Unit Kerja, dan hasilnya
dijadikan sebagai bahan perbaikan.
c. penerapan keterbukaan informasi publik
Dalam menerapkan keterbukaan informasi publik dilakukan hal hal
sebagai berikut :
1. Unit kerja mengimplementasikan kebijakan keterbukaan
informasi publik di lingkungan Kementerian Perindustrian yang
telah ditetapkan dengan Keputusan Mentori Perindustrian
Nomor dan. 351/M—IND/Kep/7/2011 tentang Pejabat Pengelola
Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Perindustrian dan Peraturan Monteri Perindustrian Nomor
70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi
Publik Di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. unit kerja melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
keterbukaan informasi publik dan menyampaikan laporannya
kepada Pusat Komunikasi Pubiik.
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
Penataan Sistem Manajernen SDM bertujuan untuk meningkatkan
profesionalisme SDM aparatur, yang didukung oleh sistem rekruitmen
danpromosi aparatur berbasis kompetensi.
Penataan system manajemen SDM dilakukan melalui:
a. perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan
Dalam morencanakan kebutuhan pegawai:
1. mengacu pada Peta Jabatan dan hasil Analisis Beban Kerja di
lingkungan kerjanya yang dikonsultasikan dengan Biro
Kepegawaian dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja;
2. menyusun proyeksi perencanaan kebutuhan pegawai 5 (lima)
tahunan yang disesuaikan dengan peta jabatan dan analisa beban

Lampira
n I
Peraturan
Menteri
Perindustrian
RI

Nomori
108/M—IND/PER/12/2-15

_
5 _

kerja
di
unit
kerja
yang
dikonsultasikan
dengan
Biro
Kepegawaian
dan
ditetapkan
oleh
Pimpinan
Unit
Kerja;

3.
Setiap
unit
kerja
melakukan
monitoring
dan
evaluasi
terhadap
penempatan
pegawai
yang
berbasis
kompetensi
serta
rencana
kebutuhan
organisasi/unit
kerja
dan
dilaporkan
kepada
Biro
Kepegawaian
selanjutnya
ditetapkan
oleh
Pimpinan
Unit
Kerja
seoara
berkala
setiap 1
(satu)
tahun
sekali.
b.
Pola
mutasi
Internal
pegawai.
Dalam
melaksanakan
pola
mutasi
internal
pegawai
dilakukan
hal
hal
sebagaiberikut:
1.
mengimplementasikan
kebijakan
pola
mutasi
pegawai
sebagaimana
peraturan
Menteri
Perindustrian
Nomor
65/M—IND/PER/7/2014
tentang
Pola
Karier
Pegawai
Kementerian
Perindustrian
yang
disesuaikan
dengankompetensijabatanyangadadalamorgansasi;
2.
melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi
kebijakan
mutasi
internal
dan
dilaporkan
kepada
Biro
Kepegawaian.
c.
Pengembangan
pegawai
berbasis
kompetensi
Dalam
melaksanakan
pengembangan
pegawai
dilakukan
hal
hal
sebagaiberikut:
1.
melakukan
asessment
pegawai
di
unit
kerjanya
dalam
rangka
pengembangan
kompetensi
pegawai;
2.
menetapkan
rencana
dan
melaksanakan
pengembangan
kompetensi
pegawai
yang
sesuai
dengan
standar
kompetensi
yang
ditetapkanuntuk
masing—masingjabatan;
3.
Unit
kerja
melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi
terhadap
pola
pengembangan
pegawai
berbasis
kompetensi
dan
dilaporkan
kepada
Biro
Kepegawaian:
d.
Penetapan
kinerja
Individu
Dalam
melaksanakan
penetapan
kinerja
individu
dilakukan
hal—hal
sebagai
berikut :
1)
Setiap
pegawai
pada
unit
kerja
menyusun
Sasaran
Kerja
Pegawai
(SKP)
yang
terkait
dengan
kinerja
organisasi
dan
selaras/sesuai
dengan
kinerja
individu
level
diatasnya;
2)
Unit
kerja
memantau
dan
mengevaluasi
pencapaian
kinerja
pegawai
secara
periodik;

e.
Penegakanaturandisiplin/kodeetikpegawai

Lampiran I
Peraturan
Menteri
Perindustrian
RI
Nomor:108/M—IND/PER/12/2015

6

Dalam
melaksanakan
penegakan
aturan
disiplin/kode
etik/kode
perilaku
pegawai,
Unit
Kerja
harus:

1.
mensosialisasikan
kebijakan
aturan
disiplin
dan/atau
kode
etik
yang
telah
ditetapkan
dalam
Peraturan
Menteri
Perindustrian
Nomor
30/M—IND/PER/6/2013
tentang
Kode
Etik
Pegawai
Negeri
Sipil
Kementerian
Perindustrian;

2.
memantau
dan
mengevaluasi
pelaksanaan
kebijakan
aturan
disiplin/kodeetik.
f.
Pemutakhiran
Data
Kepegawaian
Pemutakhiran
data
kepegawaian
dilakukan
secara
berkala
melalui
aplikasi
Sipegi.
4.
Penguatan
Akuntabilitas
Akuntabilitas
kinerja
adalah
perwujudan
kewajiban
suatu
instansi
pemerintah
untuk
mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan
program
dan
kegiatan
dalam
mencapai
misi
dan
tujuan
organisasi.
Penguatan
Akuntabilitas
bertujuan
untuk
meningkatkan
kapasitas
dan
akuntabilitas
kinerja
instansi
pemerintah.
Terdapat
beberapa
indikator
yang
perlu
dilakukan
untuk
menerapkan
penguatan
akuntabilitas,
yaitu
:
I

a.
Keterlibatan
Pimpinan
Keterlibatan
pimpinan
dalam
penguatan
akuntabilitas
dapat
dilakukan
melalui:
1.
Pimpinan
unit
kerja
memberikan
arahan
dan
terlibat
langsung
dalam
penyusunan
dokumen
perencanaan
strategis;
2.
Pimpinan
unit
kerja
memberikan
arahan
dan
terlibat
langsung
dalam
penyusunan
penetapan
kinerja
baik
kinerja
organisasi
maupunkinerjapegawai;
3.
Pimpinan
unit
kerja
melaksanakan
pemantauan
pencapaian
kinerja
secaraberkala.
b.
Pengelolaan
Akuntabilitas
Kinerja
Dalam
melaksanakan
pengelolaan
akuntabilitas
kinerja
dilakukan
hal—
hal
sebagai
berikut:
1.
Unit
kerja
menyusun
dokumen
perencanaan
yang
meliputi
Rencana
Strategis,
Rencana
Kinerja,
dan
Penetapan
Kinerja
sebagaimana
telah
diatur
dalam
Peraturan
Menteri
Perindsutrian
Nomor
150/M-IND/PER/12/2011
tentang
Pedoman
Penyusunan

Lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian RI
7
Nomor: 108/M—IND/PER/12/2015
Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Perindustrian;
2. dokumen perenoanaan berorientasi hasil;
3. menetapkan Indikator Kinerja Utarna Organisasi;
4. menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah
(LAKIP) tepat waktu;
5. Pelaporan kinerja telah memmberikan informasi tentang kinerja;
dan
6. melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani
Akuntabilitas Kinerja antara lain melalui workshop, Bimtek dan
Pelatihan.
5. Penguatan Pengawasan
Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan
pemerintah yang bersih pada unit kerja. Terdapat beberapa indikator
yang perlu dilakukan untuk Penguatan pengawasan, yaitu :
a. Pengendalian Gratifikasi
Dalam melaksanakan pengendalian gratifikasi dilakukan hal—hal
sebagai berikut :
1. Unit kerja melaksanakan sosialiasi internal maupun eksternal
khususnya unit kerja yang mempunyai pelayanan publik terkait
dengan gratifikasi;
2. Unit kerja wajib menyusun laporan tahunan pelaksanaan program
pengendalian gratifikasi yang dilaporkan kepada Unit Pengendali
Gratifikasi (UPG) Kementerian Perindustrian.
b. Penerapan SPIP
Dalarn melaksanakan penerapan SPIP dilakukan hal-hal sebagai
berikut :
1. Unit kerja membangun lingkungan pengendalian;
2. Unit kerja melakukan penilaian resiko terhadap pelaksanaan
kinerj a organisasi;
3. Unit kerja melakukan kegiatan pengendalian di lingkungan unit
kerjanya;
4. Unit kerja telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan
Sistem Pengendalian Internal di lingkungan unit kerjanya;
5. Unit kerja melakukan pernantauan pengendalian intern terhadap
pelaksanaan kinerja organisasi.

Lampira
n I
Peraturan
Menteri
Perindustrian
RI
Norm“
108/M—IND/PER/12/2015

_
8 _

Sesuai
dengan
ketentuan
Peraturan
Menteri
Perindustrian
Nomor
52/M-IND/PER/6/2015
tentang
Penyelenggaraan
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah
di
Lingkungan
Kementerian

Perindustrian.

.
Pengaduan
Masyarakat
Dalam
menerapkan
program
pengawasan
melalui
pengaduan
masyarakat
dilakukan
hal-hai
sebagai
berikut :

1.
Unit
kerja
mengimplementasikan
kebijakan
terkait
pengaduan
masyarakat
sesuai
dengan
Peraturan
Menteri
Perindustrian
Nomor
29/M—IND/PER/6/2013
tentang
Pedoman
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat
di
Lingkungan
Kementerian
Perindustrian.

2.
Unit
kerja
menindaklanjuti
hasil
laporan
pengaduan
masyarakat
di
1ingkunganunitkerjanya;

3.
Unit
kerja
secara
periodik
melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi
terhadap
penanganan
pengaduan
masyarakat
dalam
rangka
peningkatan
peiayanan,
dan
segera
menindaklanjuti
rekomendasi
hasil
monitoring
dan
evaluasi.

.
Whistle
Blowing
System
(WBS)
Dalam
melaksanakan
program
whistle
blowing
system
(WBS)
dilakukan
hal—hai
sebagai
berikut :

1.
Unit
kerja
teiah
mensosialiasasikan
WBS
di
lingkungan
unit
kerjanya;

2.
Unit
kerja
mengimplementasikan
kebijakan
Whistle
Blowing
System
dilingkunganunitkerjanya;
3.
Unit
kerja
melakukan
monitoring
dan
evaluasi
terhadap
pelaksana
kebijakan
Whistle
Blowing
System
di
lingkungan
unit
kerjanya
dan
menindakianjuti
rekomendasi
hasil
monitoring
dan
evaluasi.
.
Penanganan
benturan
kepentingan
Dalam
melaksanakan
penanganan
benturan
kepentingan
Unit
Kerja:

1.
mengidentifikasi
benturan
kepentingan
dalam
pelaksanaan
tugas
fungsi;
mensosialisasikan
penanganan
benturan
kepentingan;

mengimpiementasikan
penanganan
benturan
kepentingan;
meiakukan
evaluasi
atas
penanganan
benturan
kepentingan;
dan
91.439050
menindaklanjuti
hasil
evaluasi
atas
penanganan
benturan

kepentingan.

Lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian RI
9
NomOI‘I 108/M-IND/PER/12/2015
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan
kualitas dan inovasi pelayanan publik secara berkala sesuai kebutuhan
dan harapan masyarakat. Terdapat beberapa indikator yang perlu
dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu :
a. Standar Pelayanan
Dalam menerapkan standar pelayanan dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan publik di lingkungan dilakukan hal-hal sebagai
berikut :
1) Unit kerja mengimplementasikan kebijakan standar pelayanan
sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku dan/atau
sertifikasi oleh lembaga yang berwenang;
2) Unit kerja memaklumatkan kebijakan standar pelayanan dan
diumumkan kepada publik;
3) Unit kerja menyusun dan menetapkan SOP bagi pelaksanaan
standar pelayanan, baik SOP yang disusun internal maupun SOP
yang tersertifikasi oleh lembaga yang berwenang;
4) Unit kerja secara periodik melakukan reviu dan perbaikan atas
standar pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan.
b. Budaya Pelayanan Prima
Budaya pelayanan prima dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan publik dilakukan melalui hal—hal sebagai berikut:
1) sosialiasi dan pelatihan kepada pegawai khususnya pegawai yang
melaksanakan pelayanan publik;
2) fasilitasi informasi seluas-luasnya tentang pelayanan pada unit
kerjanya;
3) penyusunan kebijakan reward and punishment bagi pelaksanaan
pelayanan yang terkait dengan standar pelayanan;
4) pembentukan pelayanan yang terintegrasi atau terpadu;
5) inovasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang diberikan.
c. Penilaian Terhadap Kepuasan Pelayanan
Dalam melaksanakan penilaian terhadap kepuasan pelayanan dalam
rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan hal-hal
sebagai berikut :
1) melakukan survey kepuasan masyarakat/pelanggan terhadap
pelayanan yang diberikannya sesuai dengan kebijakan standar
pelayanan;

Lampira
n I
Peraturan
Menteri
Perindustrian
RI
Nomor2108/M—IND/PER/12/2015
-10

2)
memberikan
akses
seluas-Iuasnya
terhadap
hasil
survey
kepuasan
masyarakat/pelangganyangdilakukannya;
3)
menindaklanjuti
rekomendasi
hasil
survey
kepuasan
masyarakat/pelangganyangtelahdilakukannya.

B.
KOMPONEN
HASIL
1.
Terwujudnya
pemerintahan
yang
bersih
dan
bebas
KKN
Dalam
mewujudkan
pemerintahan
yang
bersih
dan
bebas
KKN
dilakukanhal-halsebagaiberikut:
a.
penilaian/survey
persepsi
korupsi
(survey
eksternal)
;
dan
b.
penyelesaian
terhadap
hasil
temuan
pemeriksa
internal
dan
eksternal
sesuaidenganbataswaktuyangditentukan.

2.
Terwujudnya
peningkatan
kualitas
pelayanan
publik
kepada
masyarakat
Sasaran
Terwujudnya
peningkatan
kualitas
pelayanan
publik
kepada
masyarakat
diukur
melalui
nilai
persepsi
kualitas
pelayanan
(survei
eksternal)
.
Dalarn
mewujudkan
peningkatan
kualitas
pelayanan
publik
kepada
masyarakat
dilakukan
hal-hal
sebagai
berikut :
a.
penilaian/survey
persepsi
kualitas
pelayanan
publik
bagi
seluruh
unit
kerja
yang
melaksanakan
pelayanan
publik
mengacu
pada
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi
Birokrasi
Nomor
16
Tahun
2014
tentang
Pedoman
Survey
Kepuasan
Masyarakat
TerhadapPenyelenggaraPelayananPublik;

b.
penilaian/survey
persepsi
kualitas
pelayanan
publik
(survey
eksternal)
.
MENTERI
PERINDUSTRIAN
REPUBLIKINDONESIA,
ttd.
Salinan
sesuai
dengan
asljnya
SALEH
HUSIN A ,
wetariat
Jenderal ‘

L”
panPerindustrian
*

umdanOrganisasi,

LAMPIRAN
II
PERATURAN
MENTERI
PERINDUSTRIAN
REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR
;108/M—IND/PER/12/2015
TANGGAL
I10
Desember
2015
LEMBAR
KERJA
EVALUASI
ZONA
INTEGRITAS
(ZI)
MENUJU
WBK/WBBM
UNIT
KERJA i
TAHUN

a 1
Apakah
unit
kerja
telah
pembangunan
Zona
Integritas?
membentuk
tim
untuk
Ya,
apabila
Tim
telah
dibe
ntuk
di
dalam
unit
ke
rja
Apakah
penentuan
anggota
Tim
prosedur/
mekanisme
yangjelas

P
selain
pimpinan
dipilih
a.
b.
Dengan
prosedur/mekanisme
yangjelas;
Sebagian
menggunakan
prosedur;
2.
Dokumen
Rencana
Pemb
Zona 1
a.
Apakah
ada
dokumen
rencana
kta/roadmap
pembangunan
Ya,
apabila
memiliki
dokumen
rencana
kerja/roadmap
pembangunan
WBK
WBBM?
b.
Apakah
dalam
dokumen
pembangunan
terdapat
target—target
yang
relevan
dengan
tujuan
pembangunan
WBK/WBBM? .
Semua
target-target
prioritas
relevan
dengan
tujuan
Zona
Integritas
menuju
WBK/WBBM;
Sebagian
target-target
prioritas
relevan
dengan
tujuan
Zona
Integritas
menuju
WBK/WBBM;
Tidak
ada
target-target
prioritas
yang
relevan
pembangunan
Zona
Integritas
menuju
WBK/WBBM
dengan
c.
Apakah
terdapat
mekanisme
pembangunan
WBK/WBBM?
atau
media
untuk
Ya,
apabila
ada
media
sosialisasi
baik
online
maupun
media
lainnya
pembangunan
Zona
Integritas
menuju
WBK/WBBM
Pemantauan
dan
Evaluasi
Pem
WBK/WBBM 2
a.
Apakah
seluruh
kegiatan
pembangunan
sudah
dilaksanakan
dengan
rencana?
A/B/C/
D .
Semua
kegiatan
pembangunan
telah
dilaksanakan
sesuai
rencana;
Sebagian
besar
kegiatan
pembangunan
telah
dilaksanakan
dengan
rencana;
Sebagian
kecil
kegiatan
pembangunan
telah
dilaksanakan
sesu
dengan
rencana;
Belum
ada
kegiatan
pembangunan
yang
dilakukan
sesuai

Lampiran II Peraturan Monteri Perindustrian RI
Norm“ 108/M-IND/PER/12/2015 _ 2 _
b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona A/B/C/ D a. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan danl
Integritas pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan bulanan;
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan
pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan triwulan;
c. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan
pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan semesteran;
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan
pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan tahunan.
c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A/B/C/D a. Jika semua laporan monitoring dan evaluasi tim internal ata
persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM tel
ditindaklanjuti;
b. Jika sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi tim internal
atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah
ditindaklanjuti;
c. Jika sebagian kecil laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas
persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah
ditindaklanjuti;
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan den
pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti.
Perubahan pola pikir dan budaya keija (1) 1,0
a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Y/T Ya, jika pimpinan memberi teladan nyata, misalnya kehadiran jam keija
Pembangunan WBK/WBBM? sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk peran aktif keterlibatan
pimpinan dalam memberikan teladan.
b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? Y/T Ya, jika agen perubahan sudah ditetapkan melalui keputusan pimpinan unit
keija
c. Apakah telah dibangun budaya keija dan pola pikir di lingkungan Y/T Ya, jika dflakukan pelatihan budaya keija dan pola pikir seperti outbond,
organisasi? short course dan lain—lain yang relevan dengan pembangunan budaya keija
dan pola pikjr.
d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas A/B/C/D a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integrita
menuju WBK/WBBM? menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota
diakomodasikan dalam keputusan;
Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM;
Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM;
Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integrita
menuju WBK/WBBM. SI

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 108/M— IND/PER/12/2015
PENAawmTATALAKSANAms) 5,0
1. prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5) 1,5
a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi A/B/C/D Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga
melakukan inovasi yang selaras;
Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis;
Jika sebagian besar SOP unit telah mengacu peta proses bisnis;
Jika sebagian kecil SOP unit telah mengacu peta proses bisnis.
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah djterapkan A/B/C/D 9°
P-PP‘
osr
PJika
unit telah menerapkan seluruh SOP yang djtetapkan organisasi dan
juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan;
Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi;
Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan
organisasi;
Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan.
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi A/B/C/D Jika seluruh SOP utama telah djevaluasi dan telah djtjndaklanjuti
bempa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP;
Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah
djtjndaklanjuti bempa perbajkan SOP atau usulan perbajkan SOP.
Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum
ditjndaklanjuti;
Jika sebagian kecil SOP utarna telah dievaluasi.
E—Oflice (2) 2,0
a. Apakah sistem pengukuran kinexja unit sudah menggunakan telmologi
informasi?
A/B/C Jika unit memilfld sistem pengukuran kinexja yang menggunakan
teknologi informasi dan juga melakukan inovasi;
Jika unit memiliki sistem pengukuran kinta terpusat yang
menggunakan teknologi informasi;
Belurn memfljki sistern pengukuran kinexja yang menggunakan
teknologi informasi.
b. Apakah operasionahsasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi
informasi?
A/B/C Jika unit memih’ki operasionah’sasi manajemen SDM yang menggunakan
teknologi informasi dan juga melakukan inovasi;
Jika unit memih’ki operasionah’sasi manajemen SDM yang menggunakan
teknologi informasi secara terpusat;
Belum memih’ki operasionalisasi manajemen SDM yang sudah
menggunakan teknologi informasi.

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor:108/M- IND/PER/l2/2015
.. 4 _
b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi A/B/C a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan.
informasi? teknologi informasi dan juga melakukan inovasi;
b. Jika unit memilild operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan
teknologi informasi secara terpusat;
c. Belum memfliki operasionalisasi manajemen SDM yang sudah
menggunakan teknologi informasi.
c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan A/B/C a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan
teknologi informasi? teknologi informasi dan juga melakukan inovasi;
b. Jika unit memben’kan pelayanan kepada publik dengan
menggunakan teknologi informasi secara terpusat;
c. Belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan
teknologi informasi.
d. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap A/B/C/D a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi
pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, informasi dalam pengukuran kinezja unit, Operasionalisasi SDM, dan
operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? pemberian layanan kepada publik dilakukan bulanan;
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi
informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan
pemberian layanan kepada publik dilakukan triwulan;
c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi
informasi dalam pengukuran kinezja unit, operasionalisasi SDM, dan
pemberian layanan kepada publik dilakukan semesteran;
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi
informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan
pemberian layanan kepada publik dilakukan tahunan.
3. Keterbukaanlni‘onnasi Publik (1,5) 1,5
a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan Y/T Ya, j ika kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan
b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan Y/T Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
informasi publik keterbukan informasi publik
II PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) 15,0
1. Perencanggn kebutuhan peggwai sesuai dengan kebutuhan 2,0
a. Apakah ke butuhan pe gawai yang disusun oleh unit kerja mengacu Y/T Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu
kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kta untuk masing—
masingjabatan?
kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing—masing
jabatan

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 108/M— IND/PER/12/2015
_ 5 _
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan Y/T Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempa
pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi
organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kineija unit 1(ta? telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kelja
Pola Mutasi Internal (2) 2,0
a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah Y/T Ya, jika ada dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dan’
dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? pengembangan karier pegawai
b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah A/B/C/D a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan.
memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
telah ditetapkan? organisasi dan juga unit ketja memberikan pertimbangan terkait hal ini;
b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan
kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
organisasi;
c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah
memperhau’kan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang
telah ditetapkan orgamsasi;
d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah
memperhan’kan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yan
telah ditetapkan orgarfisasi. a
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Y/T Ya, jika sudah dflakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi
mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinexja.
kineria?
Pen embangan pegawai berbasis kompetensi (3) 3.0
a. Apakah Unit Kexja melakukan Waining Need Analysis Untuk Y/T Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan
pengembangan komneters’P kompetengi
b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakan A/B/C/D a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawaj
mempem‘mbangkan hasil pengelolaan kinexja pegawai? mempertimbangkan hasil pengelolaan kinezja pegawai;
b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawaj
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinezja pegawai;
c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawaj
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinezja pegawai;
d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang
mempem’mbangkan hasil pengelolaan kinexja pegawai.

_ 6 _
Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 108/M— IND/PER/12/2015
Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar
kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
A/B/C/D Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan stand
kompetensi yang ditetapkan sebesar <25%; Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >2 5%-50%;
Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi
yang ditetapkan untuk masing—masing jabatan >50%-75%;
Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar
kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-100%.
Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk
mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
A/B/C/D Jika seluruh pegawai di Unit Keija telah memperoleh kesempatan/hak
untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya;
Jika sebagian besar pegawai di Unit Keija telah memperoleh
kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan
kompetensi lainnya;
Jika sebagian kecil pegawai di Unit Keija telah memperoleh
kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan
kompetensi lajnnya;
Belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak
untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja
melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat
melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau
melalui coaching, atau mentoring, (111)?
A/B/C/D Jika unit keija melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada
seluruh pegawai;
Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepadJ
sebagian besar pegawai;
Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada
sebagian kecil pegawai;
Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi
kepada pegawai.
Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil
pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kineija?
A/B/C/D Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan
kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan
bulanan;
Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan
kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dflakukan
triwulan;
Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan
kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan
semesteran;
Jika laporan monitoring dan evaluasi laporan monitoring dan evaluasi
terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja dilakukan tahunan.
Penetapan kinerja individu (4) 4,0

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
N0m0r= 108/M—IND/PER/l2/2015
_ 7 _
a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan
kinerja(
A/B/ C/D a. Jika seluruh penetapan kinta individu yang terkait dengan kinerjal
organisasi organisasi;
b. Jika sebagian besar penetapan kinexja individu yang terkait dengan
kinerja organisasi;
c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu yang terkait dengan
kinta organisasi;
d. Belum ada penetapan kinta individu yang terkait dengan kinerja
organisasi.
b. Ukuran kinerja individu telah memjliki kesesuaian dengan indikator A/B/ C/ D a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memjliki kesesuaian dengan
kinta individu level diatasnya indikator kinta individu level diatasnya;
b. Jika sebagian besar ukuran kinta individu telah memjliki kesesuaian
dengan indikator kinta individu level diatasnya;
c. Jika sebaglan kecil ukuran kinta individu telah memjliki kesesuaian
dengan indikator kinta individu level diatasnya;
d. Belum ada ukuran kinta individu telah memjliki kesesuaian dengan
mdikator kinelja individu level diatasnya.
c. Pengukuran kinelja individu dilakukan secara periodik A/B/ C/D/E a. Pengukuran kinta individu dilakukan secara bulanan;
b. Pengukuran kinelja individu dflakukan secara triwulanan;
c. Pengukuran kinelja individu dilakukan secara semesteran;
d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan;
e. Pengukuran kinerja individu belum dflakukan.
d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadjkan dasar untuk pemberian A/B/ C/D a. Hasfl penilaian kinta individu seluruhnya telah dijadikan dasar
reward (pengembangan kan’r individu, penghargaan dll). pemberian reward;
b. Hasil penilaian kinta individu sebagian besar telah dijadikan dasar
pemberian reward;
c. Hasjl penilaian kinta individu sebagian kecil telah dijadikan dasar
pemberian reward;
d. Hasil penilaian kinta individu belum dijadikan dasar pemberian
Penegakan aturan disiplin/kode etjk/ kode perilaku pegawai (3) 3,0
a. Aturan disiplin/kode eu’k/kode perilaku telah dilaksanakan/ A/ B/ C/D a. Jika unit kta telah mengimplementasikan seluruh aturan
diimplementasikan disiplin/kode eu’k/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan jug
membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode eu’k/kode perilaku yan
sesuai dengan karak‘teristik unit kta;
b. Jika unit kta telah mengimple mentasikan seluruh aturan
disiplin/kode efik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kta telah mengimple mentasikan sebagian besar aturan
disiplin/kode eu’k/kode perilaku yang ditetapkan organisasi;
d. Jika unit kta telah mengimple mentasikan sebagian kecil aturan
disiplin/kode eu’k/kode perilaku yang ditetapkan organisasi.
Sistem Informasi Kepegawaian (1) 1,0

Lampira
n
II
Peraturan
Menteri
Perindustrian
RI _ 8 _
Nomor:
108/M—IND/PER/12/2015
a.
Data
informasi
kepegawaian
unit
kta
telah
dimutakhirkan
secard
berkala.
A/B/C/
D
a.
Jika
data
informasi
kepegawaian
unit
kexja
telah
dimutakhirkan
secar
bulanan;
b.
Jika
data
informasi
kepegawaian
unit
kexja
telah
djmutakhirkan
secar
triwulan;
c.
Jika
data
informasi
kepegawaian
unit
kta
telah
djmutakhirkan
secar
semesteran;
d.
Jika
data
informasi
kepegawaian
unit
ktatelah
dimutakhirkan
secar
tahtman. I
PENGUATAN
AKUNTABILITAS
(10)
10,0
1.
Keterlibatan
pimpinan
(5)
5,0
a.
Apakah
pimpinan
terh‘bat
Perencanaan
secara
langsung
pada
saat
penyusunan
Y/
T
Ya,
jika
pimpinan
Perencanaan
terlibat
secara
langsung
pada
saat
penyusunan
b.
Apakah
pimpinan
terlibat
secara
langSUng
pada
saat
penyusunan
Penetapan
Kinta
Y/
T
Ya,
jika
pimpinan
terlibat
secara
langsung
pada
saat
penyusunan
Penetapan
Kinta
c.
Apakah
pimpinan
memantau
pencapaian
kintasecara
berkala
Y/
T
Ya,
jikapimpinan
memantau
pencapaian
kinetja
secara
berkala
2.
Pengelolaan
Akuntabilitas
Kine1ja(5)
5,0
a.
Apakah
dokumen
perencanaan
sudah
ada
A/B/
C
a.
b.
Jika
unit
kta
telah
memih‘ki
seluruh
dokumen
perencanaan
(Rencana
Strategis,
Rencana
Ketja
Tahunan
dan
Penetapan
Kinetja)
;
Jika
unit
kta
hanya
memiliki
Rencana
Strategis
dan
Penetapan
Kinetja;
c.
Jika
unit
ktabelum
memih’ki
dokumen
perencanaan.
b.
Apakah
dokumen
perencanaan
telah
beron’entasi
hasil
A/B/C/
D
a.
b.
Jika
seluruh
dokumen
perencanaan
telah
berorientasi
hasil;
Jika
sebagian
besar
dokurnen
perencanaan
telah
berorientasi
hasil;
c.
Jika
sebagian
kecil
dokumen
perencanaan
telah
berorientasi
hasil;
d.
BelLIm
ada
dokumen
perencanaan
yang
berorientasi
hasil. ‘ ‘
c.
Apakah
terdapat
Indikator
Kinetja
Utama
(IKU)
A/B/
C
a.
Jika
unit
kta
mermhkl’
IKU
yang
ditetapkan
organisasi
dan
juga
membuat
IKU
tambahan
yang
sesuai
dengan
karakteristik
unit
kta;
‘ ‘
b.
c.
Jika
unit
ktamermhlq’
IKU
yang
ditetapkan
organisasi;
Jikaunit
ktabelum
memiliki
IKU.
d.
Apakah
indikator
kintatelah
SMART
A/B/C/
D
a.
b.
c.
d.
Jika
seluruh
indikator
kinetja
unit
ktatelah
SMART;
Jika
sebagian
besar
indikator
kintaunit
ktatelah
SMART;
Jika
sebagian
kecil
indikator
kine1ja
unit
ktatelah
SMART;
Belum
ada
indikator
kintaunit
14:ta
yang
SMART.
e.
Apakah
laporan
kintatelah
disusun
tepat
waktu
Y/
T
Ya,
jika
unit
ketja
telah
menyusun
laporan
kinetja
tepat
waktu

_ g –
Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nonmw:108/M—IND/PER/12/2015
f. Apakah pelaporan kinerja telah memben‘kan informasi tentang kinerja A/B/C/D Jika seluruh pelaporan kinta telah memberikan informasi tentang
kinerja;
Jika sebagian besar pelaporan kinerja telah member’ikan informasi
tentang kinerja;
Jika sebagian kecil pelaporan kinerja telah memberikan informasi
tentang kinerja;
Belum ada pelaporan kinerja yang memberikan mfonnasi tentang
kinerja.
g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani
akuntabflitas ldnelja
A/B/C/D Jika unit kelja berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang
menangani akuntabilitas kinerja;
Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian besar kapasitas SDM
yang menangani akuntabilitas kinta;
Jika unit kta berupaya meningkatkan sebagian kecfl kapasitas SDM
yang menangani akuntabilitas kinerja;
Unit kexja belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang
menangani akuntabilitas kinerja.
h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten A/B/C Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM
yang kompeten;
Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM
yang kompeten;
Pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh seluruh SDM
‘PENGUATAN PENGAWASAN [15) 15,0
yang kompeten.
1. Pengendalian Gratifikasi (3) 3,0
a. Telah dflakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi A/B/C Public campaign telah dilakukan secara berkala;
Public campaign dilakukan fidak secara berkala;
Belum dilakukan public campaign.
b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan A/B/C 9395793 Jika unit kta mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuaj
dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait
pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kta;
Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratjfikasi sesuaj
dengan yang ditetapkan organisasi;
Jika unit kta belum mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.
Penerapan SP1? (3) 3,0

-10..
Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomori 108/M-IND/PER/12/2015
a. Telah dibangun lingkungan pengendalian A/B/C/D Jika unit kta membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuaj
dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait
lingkungan pengendah’an yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
Jika unit kta membangun seluruh lingkungan pengendah’an sesuai
dengan yang ditetapkan organisasi;
Jika unit kta membangun sebagian besar lingkungan pengendah’an
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
Jika unit ketja membangun sebagian kecil lingkungan pengendah’an
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi.
b. Telah djlakukan penflaian risiko atas pelaksanaan kebijakan A/B/C/D Jika unit kta melakukan penflaian risiko atas seluruh pelaksanaan
kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat
inovasi terkait lingkungan pengendah’an yang sesuai dengan
karakteristik unit kta;
Jika unit kta melakukan penflaian risiko atas seluruh pelaksanaan
kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
Jika melakukan penflaian fisiko atas sebagian besar pelaksanaan
kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
Jika melakukan penflaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan
kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi.
c. Telah djlakukan keg’atan pengendah’an untuk meminimah’sir risiko yang
telah diidentifikasi
A/B/C Jika unit kerja melakukan kegjatan pengendah’an untuk meminimaljsir
resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat
inovasi terkait kegjatan pengendalian untuk meminjmalisir resiko yang
sesuai dengan karakteristik unit kerja;
Jika unit kta melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir
resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
Jika unit kta belum melakukan seluruh kegiatan pengendah’an untuk
meminimalisir resiko.
d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak
terkait
A/B/C SP1 telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak
terkait;
SPI telah diinforrnasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak
terkait;
Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasj
mengenai SP1.
Pengaduan Masyarakat (3) 3,0

Lampira
n
II
Peraturan
Menteri
Perindustrian
RI

N0m0r:108/M—1ND/PER/12/2015

-11

a.
Kebijakan
Pengaduan
masyarakat
telah
diimplementasikan
A/B/C/
D
Jika
unit
kerja
mengimplementasikan
seluruh
kebijakan
pengaduajmasyarakat
sesuai
dengan
yang
ditetapkan
organisasi
dan
jug
membuat
inovasi
terkait
pengaduan
masyarakat
yang
sesuai
dengan
karaktenstik
unit
kerja;
Jika
unit
kerja
telah
mengimplementaaikan
seluruh
kebijakan
pengaduan
masyarakat
sesuai
dengan
yang
ditetapkan
organisasi;
Jika
unit
kerja
telah
mengimplementasikan
sebagian
besar
kebijakan
pengaduan
masyarakat
sesuai
dengan
yang
ditetapkan
organisasi;
Jika
unit
kerja
telah
mengimplementasikan
sebagian
kecil.
b.
Hasil
penanganan
pengaduan
masyarakat
telah
diu’ndaklanjuti
A/B/C/
D
Jika
seluruh
hasil
penanganan
pengaduan
masyarakat
ditindaklanjuti
oleh
unit
keija;
Jika
sebagian
besar
Hasil
penanganan
pengaduan
masyarakat
ditindaklanjuu’
oleh
unit
ketja;
Jika
sebagian
kecil
Hasil
penanganan
pengaduan
masyarakat
din’ndaklanjuu’
oleh
unit
kta;
Jika
seluruh
hasil
penanganan
pengaduan
masyarakat
belum
ditindaklanjuu’
oleh
unit.
c.
Telah
dilakukan
monitoring
dan
evaluasi
atas
penanganan
pengaduan
masyarakat
A/B/C/
D
Jika
monitoring
dan
evaluasi
atas
penanganan
pengaduan
masyarakat
dilakukan
bulanan;
Jika
monitoring
dan
evaluasi
atas
penanganan
pengaduan
masyarakat
dilakukan
triwulan;
Jika
monitoring
dan
evaluasi
atas
penanganan
pengaduan
masyarakati
dilakukan
semesteran;
Jika
monitoring
Clan
evaluasi
atas
penanganan
pengaduan
masyarakan
dilakukan
tahunan.
d.
Hasil
evaluasi
ditindaklanjuu’
atas
penanganan
pengaduan
masyarakat
telah
A/B/
C
Jika
seluruh
hasil
evaluasi
atas
penanganan
pengaduan
masyarakat
telah
ditindaklanjuti
oleh
unit
keija;
Jika
sebagian
hasil
evaluasi
atas
penanganan
pengaduan
masyarakat
telah
ditindaklanjuti
oleh
unit
kerja;
Jika
belum
ada
hasil
evaluasi
atas
penanganan
pengaduan
masyarakat
yang
ditindaklanjuu’
unit
kerja.
WhistleBlowing
System
(3)
a. j
Apakah
Whistle
Blowing
System
sudah
diinternalisasi?
3,0
Y/
T
Ya,
jika
Whistle
Blowing
System
telah
diinternalisasi
di
unit
kerja

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomori108/M—IND/PER/12/2015
.. 12 _
b. Whistle Blowing System telah diterapkan A/B/C/D a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Wiistle Blowing
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat Sinyosvtearsj
terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengarl
karakteristik unit kerj a;
b. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar kebijakan Whistle Blowing
System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil kebijakan Whistle Blowing
System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi.
c Telah dflakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System A/ B/ C/D a. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan
bulanan;
b. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan
triwulan;
c. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukanl
semesteran;
d. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dflakukan
tahunan.
d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah A/B/ C/D a. Jika seluruh hasfl evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah
difindaklanjuti difindaklanjuti oleh unit kerja;
b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing
System telah ditindaklanjuti oleh unit 1(ta
c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing
System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
d. Jika belum ada hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
yang ditindaklanjuu‘ unit kerja.
Penanganan Benturan Kepentingan (3) 3,0
a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepenfingan dalam
tugasl
Y/T Ya, Jika unit kerja telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepenn’ngan
fungsi utama dalam tugas fungsi utama
b. Penanganan Benturan Kepenu’ngan telah disosiafisasikan/mternalisasi A/ B/ C/D a. Jika penanganan Benturan Kepen‘dngan disosialiasikan/
diinternalisasikan ke seluruh unit kerja;
b. Jika penanganan Benturan Kepenn’ngan disosialiasikan/
diintemalisasikan ke sebagian besar unit kerja;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/
diinternafisasikan ke sebagian kecil unit kerja;
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan/
diinternalisgikan ke seluruh unit kefia.

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: lOS/M- IND/PER/12/2015
_ 13 _
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan A/B/C/D Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh
unit kerja;
Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian
besar unit kelja;
Jika penanganan Benturan Kepenfingan dijmplementasikan ke sebagian
kecil unit kexja;
Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dfimplementasikan kd
seluruh unit keri a.
d. Telah dflakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan A/ B/C Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh
unit kezja;
Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tidak secara berkala
oleh unit kelja;
Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit
kexja.
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepenfingan telah A/ B/ C/D Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepenfingan
ditindaklanjuti telah ditindaklanjuti oleh unit 1(ta;
Jika sebagian besar hasjl evaluasi atas Penanganan Benturan
Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kexja;
Jika sebagian kecil hasjl evaluasi atas Penanganan Bentura Kepe
ntingan telah ditindaklanjuti oleh unit kelja;
Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
yang ditindaklanjuti unit kelja.
PENIN’GKATAN KUALITAS’PELAYANAN PUBLIK (10) 10,0 ” -‘ ‘ ‘– ” ‘ ‘ ‘ – -‘- ‘- 1
1. Standar Pelayanan (3) 3,0
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan A/ B/C Jika unit kta memih’ki kebijakan stander pelayanan yang ditetapkan
organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yan
sesuai dengan karakteristjk unit ketja;
Jika unit kexja memih’ki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan
organisasi;
Jika unit kexja belum memih’ki kebijakan standar pelayanan.

-14Lampiren
II
Pereturan
Menteri
Perindustrien
RI
N0m0r:1O8/M—
IND/PER/12/2015
Terdapat
SOP
begi
peleksanean
stander
pelayanan
A/B/C/
D
Jika
unit
kerja
menerapkan
seluruh
SOP
sesuei
dengan
yang
ditetapken
organisasi
dan
juga
membuat
inovasi
terkeit
SOP
yang
sesuei
dengen
kerekteristik
unit
kerja
Jika
unit
kerja
menerapken
seluruh
SOP
sesuei
dengen
yang
ditetapken
organisasi;
Jike
unit
kerje
menerapkan
sebegian
beser
SOP
sesuei
dengen
yang
ditetapkan
organisesi;
Jika
unit
kerje
menerapkan
sebegian
kecil
SOP
sesuei
dengan
yang
ditetapkan
organisasi.
Dilekukan
reviu
den
perbeikan
atas
stander
peleyanan
den
SOP
A/B/
C
Jika
unit
kerja
melekukan
reviu
den
perbeikan
ates
stander
pelayanan
dan
SOP
sesuei
dengan
yang
ditetapkan
organisesi
dan
juga
unit
kerje
ben’nisiatif
melekukan
reviu
den
perbeikan
atas
stander
pelayanan
den
SOP;
Jika
unit
kerje
melekuken
reviu
den
perbeikan
ates
stander
pelayanan
den
SOP
sesuai
dengen
yang
ditetepkan
organisesi;
Jika
unit
kerja
belum
melekukan
reviu
den
perbeikan
atas
stander
pelayanan
den
SOP.
Budeye
Pelayanan
Prime
(3]
e.
Teleh
dilekukan
sosielisesi/pelaiihan
delem
upeya
penerapan
Budaye
Peleyanen
Prime
3,0
A/B/C/
D
Seluruh
sosilisasi/pelatihan
telah
dilekukan
delarn
upeya
penerapen
budaya
pelayanan
pn’ma;
Sebegian
beser
sosialisasi/pelatihan
telah
dilekuken
dalam
upeya
penerepen
budaya
pelayanan
prime;
Sebegian
kecil
sosielisasi/peletihan
teleh
dilekukan
delam
upeya
penerepan
budaya
pelayanan
prime;
Seluruh
sosielisasi/pelaiihan
belum
dilekukan
delern
upeya
penerapen
budaya
pelayanan
prime.
Informasi
tenteng
pelayanan
mudah
diekses
melelui
berbegei
media
A/B/
C
Informesi
pelayanan
dapet
diekses
melelui
be
rbegai
media
(misel:
pepan
pengumuman,
website,
media
sosiel,
media
cetek,
media
televisi,
radio
dsb.)
;
Informesi
pelayanan
dapet
diekses
melelui
beberepe
media
(misal:
pepan
pengumuman,
seleberen,
dsb.]
;
Informesi
pelayanan
sulit
diekses
melelui
berbagei
media.

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
_ 15 _ Nomor: 108/M- IND/PER/lZ/ZOlS
b. Informasi tenteng pelayanan mudah diakses melalui berbagei media A/B/C a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui be rbagei media (misel:
papan pengumuman, website, media sosial, media cetek, media televisi.
radio dsb.);
b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal:
papan pengumuman, seleberan, dab);
c. Informasi pelayanan sulit diekses melalui berbagei media.
0. Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/ reward bagi pelaksana A/B/C a. Telah terdapat sistem sanksi/ reward bagi peleksana layanan sertel
layanan serta pemberian kompensesi kepada penerima layanan bile pemben‘an kompe nsasi kepada penerima layanen bila layanan tidek
layanen tidak sesuei stander sesuei stander dan sudah diirnplementesikan;
b. Telah terdapat sistem sanksi/ reward bagi pelaksena layanan serte
pemberian kompe nsasi kepada penerima layanen bila layanan tidak
sesuei stander ada namun belum diimplementasikan;
c. Belum terdapat sistem sanksi/ reward bagi pelaksana layanan Berta
pemberian kompe nsesi kepada penerima layanan bila layanan tideld
sesuei stander.
d. Telah terdapat serana layanan terpadu / terintegrasi A/B/C/D a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secera terpadu;
b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dflakuken secera terpadu;
c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilekukan secera terpadu;
d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secera terpadu.
e. Terdapat inovasi pelayanan A/B/C/D a. Jika unit kelja telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnye
berbeda dengan unit kerja lain;
b. Jika unit kelja telah memjliki inovasi pelayanan yang sebegian beser
sama dengan unit kerja lain;
c. Jika unit kelja telah memiliki inovasi pelayanan sama dengan unit ketja
lain;
d. Jika unit kta belum memih’ki inovasi pelayanan.
Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4) 4,0
a. Dilakukan survei kepuasan masyerakat terhadap pelayanan A/B/ C a. Survei kepuasan masyerekat terhadap pelayanan dilekukan secera
berkala;
b. Survei kepuasan masyerakat terhadap pelayanan tidak berkala;
c. Belum ada survei kepuasan masyerakat terhadap pelayanan.
b. Hasil survei kepuasan masyerakat dapat diakses secera terbuka A/B/ C a. Hasil survei kepuasan masyerakat dapat diakses melelui berbagai media
(misal: papan pengumuman, website , media sosial, media cetek, media
televisi, radio, dab);
b. Hasil survei kepuasan masyerekat dapat diakses melalui beberape
media (misal: papan pengumuman, seleberan, deb);
c. Hasil survei kepuasan masyerakat sulit diakses melalui berbagei media.

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 108/M-IND/PER/ 12/2015
_ 16 ..
c. Dilakukan tindak lanjut atas basil survei kepuasan masyarakat A/B/C/D a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat;
b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar basil survei kepuasan
masyarakat;
c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecfl hasil survei kepuasz-n
masyarakat;
d. Belum dilakukan tindak lanjut atas basil survei kepuasan masyarakat.
1. PEME_131_NT{1_H£11113BERSIH DAN BEBAS KKN (20) 20,0 ____
1. Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15) _ __
*
15,0
fi
0-4 Diisi dengan nilai hasil Survei Ekfsternal atas Persepsi Korupsi
I
2. Persentase temuan basil pemeriksaan (Internal dan ekstemal) 5,0 0—1009?)
_ ‘
yang ditindaklanjuti (5)
11 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)

20,0
‘_
_’:’ u
‘ ‘ ‘ ” ”
1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Ekstemal) (20) 20,0 04 Diisi dengé-r—I3111511 Hasil Surve1 Ekster’nal Kualitas Pelayanan
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
Salinan sesuai dengan aslinya ttd .
WewnatJenderal
”yd@tehanPerindustrian SALEH HUSIN
Hukum
dan Organisasi,

LAMPIRA
N
III
PERATURAN
MENTERI
PERINDUSTRIAN
REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR I
108/M—IND/PER/12/2015
TANGGAL
:10
Desember
2015

MEKANISME
PENETAPAN

UNIT
KERJA
BERPREDIKAT
MENUJU
WBK
DAN
MENUJU
WBBM

Unit
Kerja
yang
dapat
diusulkan
sebagai
unit
kerja
Menuju
WBK
harus
memenuhi
syarat:

1.
setingkat
eselon I
(satu)
sampai
dengan
eselon
III
(tiga)
;
2.
memiliki
peran
dan
penyelenggaraan
fungsi
pelayanan
strategis;
3.
dianggap
telah
melaksanakan
program-program
reformasi
birokrasi
secara
baik;

.
mengelola
sumber
daya
yang
cukup
besar;
dan

5.
mendapatkan
Nilai
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(AKIP)
minimal
“13”
.

Sedangkan
untuk
dapat
diusulkan
sebagai
unit
kerja
Menuju
WBBM,
Unit
Kerjaharus
memenuhi
syarat:

1.
setingkat
eselon I
(satu)
sampai
dengan
eselon
III
(tiga)
;
2.
memiliki
peran
dan
penyelenggaraan
fungsi
pelayanan
strategis;
3.
dianggap
telah
melaksanakan
program—program
reformasi
birokrasi
secara
baik;
mengelola
sumber
daya
yang
cukup
besar;

5.
mendapatkan
Nilai
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(AKIP)
minimal
“13”
;
dan
merupakan
unit
kerja
yang
sebelumnya
telah
mendapatkan
predikat

MenujuWBK.
Mekanisme
Pengusulan
Unit
Kerja
sebagai
unit
kerja
Menuju
WBK
atau
MenujuWBBM:

A .
Menuju
WBK
1.
TPI
melakukan
pemetaan
terhadap
semua
Unit
Kerja
dalam
pembangunan
Zona
Integritas
Menuju
WBK
sebagaimana
syarat
yang
ditentukan
di
atas;
2.
TPI
melakukan
penilaian
terhadap
unit
kerja
yang
akan
diusulkan
untukmendapatpredikatMenujuWBK;

Lampiran
III
Peraturan
Menteri
Perindustrian
RI
Nomor:
108/M—IND/PER/12/2015

_
2

3.
TPI
menyampaikan
rekomendasi
penetapan
Unit
Kerja
sebagai
calon
unitkerjaMenujuWBKkepadaMenteriPerindustrian;
4.
Menteri
Perindustrian
dalam
hal
ini
Sekretaris
Jenderal
menyampaikan
usulan
penetapan
Unit
Kerja
sebagai
unit
kerja
Menuju
WBK
kepada
Menteri
Pendayagunaan
Apartur
Negara
dan
Reformasi
Birokrasi
untuk
dilakukan
reviu
dengan
melampirkan
hasil
penilaian
internal
disertai
dengan
bukti
pendukung;
5.
berdasarkan
hasil
reviu,
Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi
Birokrasi
memberikan:
a.
rekomendasi
penetapan
Unit
Kerja
sebagai
Unit
Kerja
Menuju
WBK
apabila
memenuhi
syarat
untuk
ditetapkan
sebagai
unit
kerja
Menuju
WBK;
atau
b.
rekomendasi
agar
Unit
Kerja
yang
diusulkan
dibina
kembali,
apabila
belum
memenuhi
syarat
untuk
ditetapkan
sebagai
unit
kerjaMenujuWBK.

6.
Menteri
Perindustrian
menetapkan
Unit
Kerja
sebagai
unit
kerja
Menuju
WBK
atau
Menuju
WBBM
berdasarkan
rekomendasi
dari
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi
Birokrasi.
MenujuWBBM

1.
TPI
melakukan
pemetaan
terhadap
semua
Unit
Kerja
dalam
pembangunan
Zona
Integritas
Menuju
WBBM
sebagaimana
syarat

yang
ditentukan
di
atas;

2.
TPI
melakukan
penilaian
terhadap
unit
kerja
yang
akan
diusulkan
untukmendapatpredikatMenujuWBBM;

3.
TPI
menyampaikan
rekomendasi
penetapan
Unit
Kerja
sebagai
calon
unit
kerja
Menuju
WBBM
kepada
Menteri
Perindustrian;
4.
Menteri
Perindustrian
dalam
hal
ini
Sekretaris
Jenderal
menyampaikan
usulan
penetapan
Unit
Kerja
sebagai
unit
kerja
Menuju
WBBM
kepada
Menteri
Pendayagunaan
Apartur
Negara
dan
Reformasi
Birokrasi
untuk
dilakukan
evaluasi
dengan
melampirkan
hasil
penilaian
internal
disertai
dengan
bukti
pendukung.

5.
berdasarkan
hasil
evaluasi,
Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi
Birokrasi:
a.
menetapkan
Unit
Kerja
sebagai
Unit
Kerja
Menuju
WBBM
apabila
memenuhi
syarat
sebagai
unit
kerja
Menuju
WBBM;
atau

b. memberikan rekomendasi agar Unit Kerja yang diusulkan dibina
kembali, apabila belum memenuhi syarat untuk ditetapkan
sebagai unit kerja Menuju WBBM.

Lampiran III Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor:108/M—IND/PER/ 12/2015

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *