Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 42/M—IND/PER/4/2015

Menteri Perindustrian Republik Indonesia
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/M—IND/PER/4/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
77 /M-IND /PER /7/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN
KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA TULANGAN BETON SECARA WAJIB

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Baja Tulangan Beton yang diberlakukan
secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 37/M-IND/ PER/ 2 / 2012, perlu dilakukan evaluasi
terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait yang
ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
77/M-IND/PER/7/2012;
. bahwa berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 77/M—IND/PER/7/2012;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 77/ M—IND/ PER/ 7/ 2012
tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam
Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional
Indonesia Baja Tulangan Beton Secara Wajib;

.Undang—Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5492);
.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara;

Menetapkan

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 42?d-mD/PER/4 /2015

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perindustrian;
4. Keputusan Presiden Nomor 121 / P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 — 2019;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 77/M-IND/
PER / 7 / 20 12 tentan g Penunjukan Lembaga Penilaian
Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan
Standar Nasional Indonesia Baja ’I‘ulangan Beton Secara
Wajib;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 77/M-IND/PER/7/2012 TENTANG PENUNJUKAN
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA BAJA TULANGAN BETON SECARA WAJIB.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 77/M—IND/PER/7/2012 tentang Penunjukan Lembaga
Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton
Secara Wajib diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1
Penunjukan:
a. Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf a sebagaimana tercantum dalam
huruf A Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 77/M—IND/PER/7/20 12, diubah dengan
menambah 1 (satu) LSPro yang telah terakreditasi
sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran
Peraturan Menteri ini; dan

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 42/M—IND/PE‘R/4/2015

b. Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf b sebagaimana tercantum dalam huruf B
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
77/M-IND/PER/7/2012, diubah dengan menambah 2
(dua) Laboratorium Uji yang telah terakreditasi
sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran
Peraturan Menteri ini.

. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal
yakni Pasal 1a, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1a
(1) Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 huruf b wajib melakukan pengujian atas seluruh
permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan
perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar
intansi teknis.
(2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku untuk:
a. penerbitan SPPT-SNI Baja Tulangan Beton;
dan/atau
b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan SNI Baja
Tulangan Beton secara wajib.

. Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
(1) LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja
sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal
Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan
Elektronika dan Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri.
(2) Laporan hasil kinerja serti?kasi dan pengujian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan
LSPro, berupa:
1. penerbitan SPPT-SNI, pengawasan berkala SPPT-
SNI, dan pencabutan SPPT SNI Baja Tulangan
Beton, yang harus disampaikan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan;

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 42mND/PER/4/2 015

2. rekapitulasi penerbitan SPPT-SNI, pengawasan
berkala SPPT-SNI dan pencabutan SPPT—SNI
Baja Tulangan Beton dalam kurun waktu 1
(satu) tahun, yang harus disampaikan paling
lambat pada tanggal 5 Januari tahun
berikutnya; dan
3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan
akreditasi LSPro;
b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan
Laboratorium Uji, berupa:
1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas
pengujian Baja Tulangan Beton yang telah
dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan,
yang harus disampaikan paling lambat pada
tanggal 5 bulan berikutnya;
2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian
Baja Tulangan Beton yang telah dilakukan
dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus
disampaikan paling lambat pada tanggal 5
Januari tahun berikutnya; dan
3. perkembangan kompetensi, organisasi dan
akreditasi Laboratorium Uji.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat
sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 3
Direktorat Jenderal Industri LogaIn, Mesin, Alat
Transportasi, dan Elektronika melakukan pembinaan
terhadap Industri Baja Tulangan Beton yang tidak
memenuhi ketentuan SNI Baja Tulangan Beton Secara
Wajib melalui pengawasan berkala atas penerapan SNI
Baja Tulangan Beton.
Badan Penelitian dan Pengambangan Industri
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
a. kinerja LSPro dan Laboratorium Uji yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; dan
b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1a dan laporan hasil kinerja serti?kasi
dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2.

5. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal
yakni Pasal 3a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 42/M—IND/PER/4/20 15

Pasal 3a
(1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau ayat (2)
huruf a, dicabut penunjukan serti?kasinya.
(2) Laboratorium Uji yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1a dan/atau
Pasal 2 ayat (1) dan/atau ayat (2) huruf b, dicabut
penunjukan pengujiannya.
(3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2)
dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian
Kesesuaian.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd .
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 608

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat J enderal
Kementerian Perindustrian
Kep aim?ukum dan Organisasi
,1 fe5‘25″\ \‘gLNDp/v 5‘7‘ I

0333” “?z?ga.

a.

‘ -\.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 42/M—IND/PER/4/2015
TANGGAL : 20 April 2015

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA BAJA TULANGAN BETON SECARA WAJIB.
NO NAMA LEMBAGA J ENIS PRODUK SNI PRODUK
1 LSPro No. 1 s.d. No. 9 Tetap Tetap
10 LSPro PT. Integrita Global – Baja ’I‘ulangan — SNI 07-2052-—
Sertifikasi Beton 2002
J1. Taman Tekno Widya,
BSD Tangerang — Banten
Telp. (021) 29313344
Fax. (021) 29313355
B. LABORATORIUM UJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
BAJA TULANGAN BETON SECARA WAJIB.
NO NAMA LEMBAGA J ENIS PRODUK SNI PRODUK
1 Lab Uji No. 1 s.d. No. 4 Tetap Tetap
Laboratorium Uji Unit — Baja ’I‘ulangan – SNI 07—2052—
Industri Bahan dan Beton 2002
Barang Teknik DKI – Baja ’I‘ulangan — SNI 07-0065-
Jakarta Beton Hasil Canai 2002
J1. Letjen Suprapto Kav. 3 Ulang – SNI 07-0954~
Cempaka Putih, Jakarta – Baja ’I‘ulangan 2005
Telp. (021) 4209179 Beton dalam
Fax. (02 1) 42881790 Bentuk Gulungan
6 Laboratorium Uji – Baja Tulangan – SNI 07-2052-
Baristand Industri Medan Beton 2002
— Kementerian
Perindustrian
J 1. Sisingamangaradja No.
24 Medan – 23217
Telp. (061) 7365379,
7363471
Fax. (061) 7362830
MENTERI PERINDUSTRIAN
Salinan sesuai dengan aslinya REPUBLIK INDONESIA,
Sekretariat J enderal
Kngltenan Perindustrian
Kem?é?mmsi “um dan Organisasi

ttd .

SALEH HUSIN

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *