Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 51/M-IND/PER/6/2015

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 51/M-IND/PER/6/2015
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR INDUSTRI HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (1)
Undang—Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian, Menteri Perindustrian berwenang untuk
menyusun dan menetapkan standar industri hijau;
b.bahwa dalam rangka penyusunan standar industri
hijau, perlu menyusun suatu pedoman;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman
Penyusunan Standar Industri Hijau;

Mengingat :

1. Undang—Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional Tahun
2015—2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5671);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perindustrian;
Keputusan Presiden Nomor 121 / P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014—20 19;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 51/M- IND/PER/6/2015
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR INDUSTRI HIJAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 1
Dalarn Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang
mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber
daya industri sehingga menghasilkan barang yang
mempunyai nilaj tambah atau manfaat lebih tinggi,
termasuk jasa industri.
Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses
produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan
efektivitas penggunaan sumber daya secara
berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan
pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi
lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat
Standar Industri Hijau yang selanjutnya disingkat SIH
adalah standar industri yang terkait dengan bahan
baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk,
manajemen pengusahaan, pengelolaan limbah dan/atau
aspek lain yang dibakukan dan disusun secara
konsensus oleh semua pihak terkait yang bertujuan
untuk mewujudkan industri hijau.
Rancangan Standar Industri Hijau yang selanjutnya
disingkat RSIH adalah rumusan SIH yang disusun oleh
Tim Teknis secara konsensus.
Rancangan Akhir Standar Industri Hijau yang
selanjutnya disingkat RASIH adalah RSIH yang siap
ditetapkan menjadi SIH.
Penyusunan SIH adalah rangkaian kegiatan sejak
pengumpulan dan pengolahan data untuk merumuskan
Rancangan SIH (RSIH) sampai penetapan SIH.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian.
Pasal 2
Perencanaan Penyu sunan SIH dilakukan dengan
memperhatikan:
a.
b.
C.
d.

Kebijakan nasional di bidang standardisasi;
Perkembangan Industri dalam negeri dan luar negeri;
Perjanjian internasional; d—an
Kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pasal 3
Penyusunan SIH dilakukan dengan menerapkan prinsip:
8..

{DD-.057

Transparansi dan keterbukaan;
Konsensus dan tidak memihak;
Efektif dan relevan;
Koheren; dan
Dimensi pengembangan.
Pasal 4
Penyusunan SIH harus memperhatikan metode dan jenis
verifikasi serta perolehan data yang tepat, benar, konsisten,
dan tervalidasi.

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(1)

(2)

-3- Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: Sl/M- IND/PER/6/2015
Pasal 5
RSIH disusun oleh Tim Teknis.
RSIH yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibahas di dalam rapat teknis.
Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dihadiri oleh Tim Teknis.
Apabila diperlukan rapat teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dihadiri oleh pakar/ahli dari luar
anggota Tim Teknis dan/atau pihak lain sesuai dengan
kebutuhan.
Hasil rapat teknis dituangkan dalam Berita Acara Rapat
Teknis.
Pasal 6
RSIH hasil pembahasan rapat teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dibahas di dalam rapat pra
konsensus.
Rapat pra konsensus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dihadiri oleh Tim Teknis.
(3) Apabila diperlukan rapat pra konsensus sebagaimana

(4)

(1)

dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh pakar dari
luar anggota Tim Teknis sebagai narasumber yang
pendapatnya dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan oleh anggota Tim Teknis dalam mengambil
keputusan.
Hasil rapat pra konsensus dituangkan dalam Berita
Acara Rapat Pra Konsensus.
Pasal 7
RSIH hasil pembahasan rapat pra konsensus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibahas di dalam
rapat konsensus.
Rapat konsensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota
Tim Teknis.
Apabila diperlukan rapat konsensus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh pakar dari
luar anggota Tim Teknis sebagai narasumber yang
pendapatnya dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan oleh anggota Tim Teknis dalam
mengambil keputusan.
Pasal 8
RSIH dapat ditetapkan menjadi RASIH apabila disetujui
secara aklamasi dalam rapat konsensus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7.
Apabila aklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak tercapai, penetapan RSIH menjadi RASIH
dilakukan melalui voting dan disetujui paling sedikit
oleh 2/3 (dua pertiga) dari anggota Tim Teknis yang
hadir.

-4- Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : Sl/M- IND/PER/6/2015
(3) Apabila anggota Tim Teknis yang menyetujui penetapan
RSIH menjadi RASIH dalam voting sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai 2/3 (dua
pertiga), maka RSIH harus diperbaiki dengan
memperhatikan masukan dan tanggapan dari peserta
rapat.
(4) RSIH yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dibahas kembali dalam rapat konsensus
berikutnya untuk mendapat persetujuan untuk
ditetapkan menjadi RASIH.
(5) Hasil rapat konsensus dituangkan dalam Berita Acara
Rapat Konsensus.
Pasal 9
(1) Anggota Tim Teknis yang tidak hadir dalam rapat
konsensus dapat memberikan pandangannya secara
tertulis sebagai bahan pertimbangan rapat konsensus.
(2) Pandangan anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dapat diperhitungkan dalam voting
. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
Pasal 10
RASIH ditetapkan menjadi SIH melalui Peraturan Mentori.
Pasal 1 1
SIH wajib dipublikasikan melalui website Kementerian
Perindustrian dalam bentuk file elektronik (e—?le).
Pasal 12
Penulisan Standar Industri Hijau, Tata Cara Penomoran
Standar Industri Hijau, Berita Acara Rapat Teknis, Berita
Acara Rapat Pra konsensus, dan Berita Acara Rapat
Konsensus, mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal 13
Tim Teknis dapat melakukan kaji ulang SIH sesuai dengan
kebutuhan seperti isu lingkungan, perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, sorta kebijakan pemerintah.
Pasal 14
Tim Teknis dibentuk oleh pimpinan unit kerja eselon 1 yang
membidangi Industri Hijau.
Pasal 15
(1) Ruang lingkup Tim Teknis didasarkan pada keahlian
dan kompetensi teknis komoditi industri sesuai
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
(2) Tim Teknis bertugas melaksanakan seluruh kegiatan
Penyusunan SIH.
Pasal 16
(1) Keanggotaan Tim Teknis terdiri dari 1 (satu) orang
ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang
sekretaris, dan anggota.
(2) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan kebutuhan.

—5— Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 51/M—IND/PER/6/2015
(3) Keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mewakili seluruh pemangku kepentingan
yang meliputi unsur produsen/asosiasi produsen,
konsumen, regulator, dan pakar di bidang yang relevan.
(4) Masa jabatan keanggotaan tim teknis sampai dengan
ditetapkannya SIH oleh Menteri.
Pasal 17
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis dibantu oleh
unit kerja eselon 2 yang membidangi Industri Hijau
selaku Sekretariat Tim Teknis.
(2) Sekretariat Tim Teknis memiliki tugas:
a. Memfasilitasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan
kegiatan Tim Teknis;
b. Menyediakan seluruh bahan, referensi, dan sumber
daya yang diperlukan untuk kegiatan Tim Teknis.
C. Memutakhirkan dan memelihara seluruh informasi
dan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan
Tim Teknis agar dapat diakses dan ditelusuri dengan
mudah; dan
d. Menyiapkan RASIH untuk disampaikan kepada
Menteri, dilengkapi dengan informasi
Pasal 18
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd .
SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 854
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat J enderal
_._.\.:I§am§r1terian Perindustrian
.46 I . .
Kdlukum dan Organisa31
“3 :7 – ¢ ’gl‘f’ 1′

\‘G/

Ii, 1;, if . ‘

x

N

E, .1 y f, jg y.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 51/M—IND/PER/6/2015
TANGGAL : 3 Juni 2015

TATA CARA PENULISAN DAN PENOMORAN
STANDAR INDUSTRI HIJAU

BAB I Penulisan standar Industri Hijau
BAB II Tata Cara Penomoran Standar Industri Hij au
Lampiran:
Format Berita Acara Rapat Teknis/Rapat Pra KonsensuS/Rapat
Konsensus

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
KCpalaBlro Hukum dan organisasi
,. -*’.:’-‘nN p3,; >.

ttd.
SALEH HUSIN

., v‘4 1K nu

oak-m , 4‘,

5“: ‘Ix’J‘JONO

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 51/M- IND/PER/6/2015

BAB 1
PENULISAN STANDAR INDUSTRI HIJAU

1. 1 Prinsip Umum
1.1.1 Tujuan
Tujuan diterbitkannya SIH adalah untuk menjabarkan ketentuan secara
jelas dan tidak bermakna ganda untuk memfasilitasi industri dalam
mengelola ketersediaan sumber daya alam dan kelestarian fungsi
lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, SIH harus:
– cukup lengkap dalam batas lingkup yang telah ditentukan,
o konsisten, jelas dan akurat,
o memperhatikan benar kemampuan teknologi yang telah dicapai
pada waktu standar dibuat,
o menyediakan kerangka untuk pengembangan teknologi mendatang,
o memperhatikan prinsip—‘prinsip perumusan SIH, dan
o dapat dipahami oleh pemangku kepentingan/pihak—pihak yang
tidak ikut dalam mempersiapkan SIH tersebut.
1. 1.2 Pendekatan Kinerja
Sedapat mungkin persyaratan SIH harus menggambarkan kinerja
perusahaan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup.
1 . 1 .3 Homogenitas
Keseragaman struktur, gaya penulisan, dan terminologi harus dijaga, tidak
hanya dalam setiap standar, tetapi juga dalam suatu seri standar yang
terkait. Untuk ketentuan yang sama harus digunakan susunan kata yang
sama.
Istilah yang sama harus digunakan dalam setiap standar atau seri standar
untuk menjelaskan suatu konsep pemikiran. Sejauh mungkin hanya satu
arti untuk satu istilah.
Judul prakata, daftar isi, pendahuluan, dan judul dokumen pada isi ditulis
dengan jenis huruf Tahoma 12 — bold, sedangkan uraiannya ditulis dengan
huruf Tahoma 1 1.
Judul pasal dan subpasal ditulis dengan jenis huruf Tahoma 11 —- bold,
sedangkan uraiannya ditulis dengan huruf Tahoma 11.
1 . 1 .4 Konsistensi Standar
Untuk mencapai tujuan konsistensi keseluruhan SIH, teks setiap standar
harus sesuai dengan ketentuan penulisan SIH yang relevan, khususnya
untuk hal~ha1 berikut:

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 51/M- IND/PER/6/2015

peristilahan yang dibakukan;

P‘

9’

besaran, satuan, dan simbolnya;
istilah singkatan;

P-

9

acuan bibliogra?;
e. gambar teknik dan diagram;
f. dokumentasi teknis dan;
g. simbol grafis.
Dalam hal SIH belum tersedia, maka harus mengacu kepada standar
internasional yang relevan.
Sebagai tambahan, aspek teknis tertentu harus dituliskan dengan
memperhatikan ketentuan standar umum yang relevan dengan subjek
berikut:
o batas (limit);
0 toleransi dimensi dan ketidakpastian pengukuran;
o metode statistik;
o kondisi Iingkungan dan pengujian terkait;
o keselamatan;
. kimia;
o electromagnetic compatibility (EMC);
0 kesesuaian dan mutu.

1.1.5 Bahasa
Penulisan SIH harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan
benar. Istilah asing yang belum mempunyai padanan kata dalam Bahasa
Indonesia, tetap menggunakan istilah asing yang ditulis dengan huruf
miring (italic). Jika padanan kata dalam Bahasa Indonesia belum banyak
dikenal agar ditulis dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia diikuti
dengan istilah asingnya (ditulis dalam tanda kurung dan huruf miring).
Penulisan dalam dua bahasa cukup dilakukan sekali saja di awal dan
untuk selanjutnya menggunakan istilah dalam Bahasa Indonesia.
Apabila diperlukan, SIH dapat diterbitkan dalam dua bahasa, Bahasa
Indonesia dan bahasa asing. SIH yang diterbitkan dalam dua bahasa,
dicetak dengan susunan teks Bahasa Indonesia pada halaman ganjil dan
teks bahasa asing pada halaman genap.
1 .2 Struktur

1 .2. 1 Umum
Standar Industri Hijau mencakup ruang Iingkup, istilah dan definisi,
persyaratan teknis dan persyaratan manajemen pengusahaan.

Lampiran Peraturan Menteri Perindustn’an RI
Nomor: 51/M— IND/PER/6/2015
1.2.2 Uraian dan Penomoran Bagian, Pasal dan Subpasal Standar
1.2.2. 1 Judul dan Penomoran Bagian Standar
Nomor bagian harus diidentifikasi dengan angka Arab, dimulai dengan 1
dan didahului dengan tanda titik (.), misalnya, 9999.1, 9999.2, dan
seterusnya.
1.2.2.2 Pasal
Pasal adalah komponen dasar dalam pembagian isi standar.
Pasal dalam setiap standar atau bagian dari standar harus ditulis
dengan angka Arab, dimulai dengan 1 untuk pasal “Ruang lingkup”.
Penomorannya berlanjut, tetapi tidak termasuk penomoran untuk
lampiran. Setiap pasal harus mempunyai nomor dan judul yang ditulis
dengan huruf Tahoma 11, dicetak tebal (bold) dengan jarak tiga
karakter setelah nomor pasal. Uraian isi pasal ditulis pada baris
berikutnya dengan jarak satu spasi dari judul pasal dan menggunakan
jenis huruf Tahoma 11. Antara pasal dengan pasal lainnya diberi jarak
dua spasi.
Setiap gambar, tabel, rumus, dan catatan kaki pada isi dokumen harus
diberi nomor dan biasanya dimulai dengan 1.
1.2.2.3 Subpasal
Subpasal diberi nomor mengikuti nomor pasalnya. Subpasal pertama
(misalnya, 5.1.1, 5.1.2, dan seterusnya). Proses pembagian ini maksimum
sampai lima tingkat ke bawah (misalnya, 5.1.1.1.1.1, 5.1.1.1.12, dan
seteru snya) .
Subpasal diberi nomor dengan angka Arab.
Subpasal dapat dibuat jika sekurang—kurangnya terdiri atas dua
subpasal. Misalnya, satu paragraf urajan dalam pasal 10 tidak dapat
diuraikan menjadi butir “10.1” saja, kecuali jika ada “10.2” yang memuat
uraian tertentu yang sesuaj.
Setiap subpasal sebaiknya mempunyai judul yang ditulis dengan jarak
tiga karakter setelah nomor subpasal. Urajan isi subpasal ditulis pada
baris berikutnya dengan jarak satu Spasi dari judul subpasal dan
menggunakan jenis huruf Tahoma 11. Sedangkan jenis huruf untuk
nomor dan judul subpasal adalah Tahoma 11 — bold. Antara subpasal
dengan subpasal lainnya diberi jarak satu spasi.
Subpasal yang kedua, disusun sesuai dengan subpasal pertama,
misalnya, jika subpasal 10.1 memiliki judul, maka subpasal 10.2 juga
memiliki judul. Apabila subpasal tidak berjudul, maka kata kunci atau
subyek kalimat dituliskan pada awal kalimat subpasal, dan tidak
dicantumkan sebagai judul dalam daftar isi.

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 51/M— IND/PER/6/2015

1.2.2.4 Paragraf
Paragraf adalah bagian dari isi pasal atau subpasal yang tidak bernomor.
1.2.2.5 Lampiran
Lampiran harus disajikan berurutan sesuaj urutan dalam teksnya.
Setiap lampiran harus ditunjukkan dengan memakai kata “Lampiran”
diikuti dengan penomoran lampiran dengan huruf kapital yang ditulis
secara berurutan, dimulai dengan “A”. Misalnya “Lampiran A”.
Nomor pasal, subpasal, tabel, gambar, dan rumus matematika dari
lampiran seharusnya didahului dengan huruf yang menunjukkan
lampiran tersebut dan diikuti dengan tanda titik. Lampiran tunggal
ditandai dengan “Lampiran A”. Pasal—pasal dalam Lampiran A ditulis “A. 1”,
“A2”, “A3”, dan seterusnya.
1.2.2.6 Bibliografi
Bibliografi, jika ada, ditulis sesudah lampiran.
1.2.2.7 Indeks
Indeks, jika ada, harus ditulis di halaman terakhir.
1.3 Penyusunan Standar
1.3. 1 Unsur Pendahuluan Bersifat Informatif
1.3. 1. 1 Sampul Depan
Sampul depan berisikan judul SIH, nomor SIH, logo SIH, dan logo
Kementerian Perindustrian.
Judul harus dibuat dengan susunan kata yang cermat, ringkas, dan
tidak bermakna ganda. Judul disusun sedemikian rupa untuk
membedakan dengan standar lain, tanpa menjadi terlalu rinci. Setiap
tambahan khusus harus diuraikan dalam ruang lingkup.
J udul SIH pada sampul depan ditulis dengan huruf kapital dan jenis huruf
Tahoma 18 — bold.
1 .3. 1.2 Daftar Isi
Daftar isi adalah unsur pendahuluan yang opsional yang dimaksudkan
untuk mempermudah pengguna mengetahui isi suatu standar. Pada
halaman daftar isi diberi judul “Daftar isi” [jenis huruf Tahoma 12 —
bold). Daftar isi berisi judul pasal dan jika perlu subpasal dengan
judulnya, lampiran, bibliografi, dan indeks. Penulisan judul pasal atau
subpasal dimulai setelah 3 (tiga) karakter dari angka terakhir nomor
pasal atau subpasal dengan jenis huruf Tahoma 11. Semua unsur di
dalam daftar isi harus dicantumkan dengan judul yang lengkap. Apabila

Lampiran Peraturan Menten’ Perindustrian RI
Nomor: 51/M— IND/PER/6/2015

jumlah halaman dalam dokumen kurang dari 10, maka daftar isi bersifat
opsional.

1 .3. 1 .3 Prakata
Prakata harus ada dalarn setiap SIH, tetapi tidak mencantumkan
persyaratan, gambar atau tabel. Prakata berisikan hal-hal sebagai berikut:
a) Tujuan atau perlunya standar tersebut dirumuskan.
Tujuan diterbitkannya SIH adalah untuk menjabarkan ketentuan
secara jelas dan tidak bermakna ganda untuk memfasilitasi industri
dalam mengelola ketersediaan sumber daya alam dan kelestarian fungsi
lingkungan hidup.
b) Pernyataan merevisi, mengadopsi, atau sebagai bagian dari standar
berseri dalam kajtannya dengan standar lain, bila relevan.
Khusus untuk SIH revisi, dicantumkan pernyataan perubahan teknis
yang penting dari standar edisi sebelumnya dan alasan revisi.
Khusus untuk standar yang disusun dengan cara mengadopsi standar
lain, agar menyebutkan judul dan nomor standar yang diadopsi, jenis
adopsi (identik atau modifikasi), dan alasan penyimpangan terhadap
standar yang diadOpSi.
1.3.2 Unsur Umum Bersifat Normatif

1 .3.2. 1 Judul
Judul pada halaman isi standar harus sama dengan yang tertulis pada
sampul depan. Penulisan judul menggunakan huruf Tahoma 12 — bold dan
diawali dengan huruf kapital pada awal kata pertama dan selanjutnya
dengan huruf biasa.
1.3.2.2 Ruang Lingkup
Unsur ini bersifat wajib dan dicantumkan sebagai pasal 1 dari standar,
menguraikan tentang subjek dari standar dan aspek yang tercakup tanpa
bermakna ganda, tujuan penggunaan, dan batasan penggunaan atau
penerapan stander. Ruang lingkup disusun secara singkat, jelas, dan
tidak berisi persyaratan.
1 .3.2.3 Acuan Normatif
Unsur ini bersifat opsional, menguraikan daftar dokumen normatif yang
harus diacu oleh standar dan digunakan dalam penerapan standar
tersebut. Standar tidak dapat digunakan jika dokumen normatif tersebut
tidak tersedia.

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: Sl/M- IND/PER/6/2015

1.3.3 Unsur Teknis Bersifat Normatif

1.3.3. 1 Istilah dan Definisi
Unsur ini bersifat wajib. Nomor dan istilah ditulis dengan huruf tebal.
Unsur ini menguraikan definisi seperlunya untuk memberikan
pemahaman tentang istilah tertentu yang digunakan dalam standar.
1.3.3.2 Simbol dan Singkatan
Unsur ini merupakan unsur opsional yang mencantumkan daftar simbol
dan singkatan istilah yang diperlukan untuk memahami suatu standar.
Kecuali ada kebutuhan daftar simbol dalam urutan khusus yang
mere?eksikan kriteria teknis, semua simbol sebaiknya disusun
berdasarkan urutan alfabet sebagai berikut:
a) huruf Latin kapital diikuti dengan huruf Latin kecil (A, a, B, b, C, c
dan seterusnya);
b) huruf tanpa indeks diikuti huruf dengan indeks dan huruf dengan
indeks huruf mendahului huruf dengan indeks angka (B, b, C, Cm,
C2, c, d, dext, dint, d1 dan seterusnya);
c) huruf Yunani mengikuti huruf Latin (Z, z, A, (:1, B, B, …, A, A, dan
seterusnya);
d) simbol-simbol khusus yang lain.
Untuk mudahnya, unsur ini boleh digabung dengan istilah dan definisi,
simbol, singkatan istilah, dan mungkin satuan yang sesuai dengan judul.
Misalnya, “Istilah, Definisi, Simbol, Satuan, dan Singkatan Istilah”.
Semua ungkapan istilah yang berasal dari ungkapan asing dan belum
ada padanannya harus ditulis dengan huruf miring (italic).
CONTOHl Indikator Kinerj a Utama (Key Performance Indicator/KPH, dimaksudkan
apabila singkatannya belum dikenal secara umum.
Apabila ada istilah atau singkatan yang diterjemahkan ke dalam Bahasa
Indonesia, harus dikonsensuskan oleh semua tim teknis yang
menggunakan. Bila tidak dicapai konsensus, maka digunakan istilah
aslinya.
1.3.3.3 Persyaratan Teknis
Unsur ini bersifat wajib. Persyaratan harus berisi hal—hal berikut.
a) Aspek,
b) Kriteria,
C) Batasan,
d) Metode verifikasi, merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa
kriteria dari suatu aspek memenuhi batasan yang ditentukan.
Metode verifikasi dapat dilakukan dengan:

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: Sl/M- IND/PER/6/2015

1. Melihat sertifikat atau hasil uji yang dikeluarkan oleh lembaga
yang berwenang
2. Melihat bukti pelaksanaan kegiatan dan melakukan verifikasi
lapangan
3. Melakukan perhitungan dengan suatu formula tertentu
1.3.3.4 Lampiran Normatif
Lampiran normatif merupakan bagian integral suatu standar.
Keberadaannya adalah opsional. Lampiran normatif harus dirujuk dalam
teks secara jelas, dan dicantumkan dalam daftar isi dan juga pada lembar
lampiran ditempatkan di bagian atas judul lampiran.

CONTOH

Lampiran C
(normatii)
Penyusunan dan penyajian istilah dan definisi

1.3.4 Unsur Tambahan Bersifat Informatif

1.3.4. 1 Lampiran Informatif
Lampiran informatif menguraikan tambahan informasi dan dimaksudkan
untuk membantu pemahaman atau penggunaan standar. Lampiran
seharusnya tidak mengandung persyaratan yang perlu dipenuhi untuk
mengklaim kesesuaiannya dengan standar. Keberadaannya adalah
opsional. Lampiran informatif harus dirujuk dalam teks secara jelas, dan
dicantumkan dalam daftar isi dan juga pada lembar lainpiran
ditempatkan di bagian atas judul lampiran.
CONTOH
LampiranA
(informatii)
Standar dasar dan acuan kerja

1.3.4.2 Bibliografi
Bibliogra? merupakan daftar dokumen yang digunakan sebagai sumber
informasi dalam mempersiapkan standar. Unsur ini bersifat opsional.
Apabila pada daftar dokumen di atas terdapat bagian yang dikutip, maka
kutipan tersebut harus dimasukkan ke dalam standar dengan
menyebutkan sumber dokumennya.
1.3.5 Unsur Informatif Lain
1.3.5. 1 Catatan dan Contoh yang Terintegrasi dalam Teks
Catatan dan contoh yang terintegrasi dalam teks standar hanya
digunakan untuk memberikan informasi tambahan. Informasi tersebut
dimaksudkan untuk membantu memahami atau menggunakan standar

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 51/M- IND/PER/6/2015

dan tidak memuat persyaratan yang perlu dipenuhi untuk mengklaim
kesesuaian suatu standar.
Catatan dan contoh sebaiknya dicantumkan pada bagian akhir pasal
atau subpasal atau paragraf yang dirujuk.
Catatan dalam pasal atau subpasal didahului dengan kata “CATATAN”
(jenis huruf Tahoma 10 — bold). Uraian catatan ditulis pada jarak empat
karakter dari kata CATATAN (jenis huruf Tahoma 10).
Contoh dalam pasal atau subpasal didahului dengan kata “CONTOH”
(jenis huruf Tahoma 10 — bold) dan uraian contoh ditulis pada jarak
empat karakter dari kata CONTOH (jenis huruf Tahoma 10).
1.3.5.2 Catatan Kaki Teks
Catatan kaki teks menguraikan informasi tambahan dan penggunaannya
harus seminimum mungkin serta tidak berisi persyaratan.
Catatan kaki teks ditempatkan di bagian bawah halaman yang terkait dan
dipisahkan dengan garis pendek mendatar tipis, dengan jenis huruf
Tahorna 10.
Catatan kaki teks dituliskan dengan diawali angka Arab, dimulai dengan
angka 1 yang diikuti dengan tanda kurung tutup. Nomor catatan kaki teks
berurutan sepanjang dokumen. Misalnya: 1), 2), 3), dan seterusnya.
Catatan kaki harus dirujuk dalam teks dengan menyisipkan angka yang
sama dengan bentuk kecil yang ditulis di atas (superscript) sesudah kata
atau kalimat yang dimaksud. Misalnya: 1), 2), 3), dan seterusnya.
Dalam hal khusus, untuk menghindari kerancuan dengan angka yang
ditulis di dalam teks standar, simbol lainnya dapat pula digunakan,
seperti: *, **, ***, dan seterusnya atau T, 3;, dan seterusnya.
1.3.6 Aturan Umum dan Unsur
1.3.6. 1 Pengejaan dan Penyingkatan Nama Organisasi
Pengejaan nama suatu organisasi dan singkatannya harus seperti yang
digunakan oleh organisasi yang bersangkutan. Istilah yang disingkat
harus digunakan secara hati—hati dan penggunaannya harus sedemikian
rupa sehingga tidak membingungkan.
Agar mudah dipahami oleh pembaca, pengejaan dan singkatannya harus
ditulis dengan gaya yang sederhana dan seringkas mungkin.
Bila standar tidak menyertakan daftar singkatan, maka pada saat
pertama kali singkatan tersebut muncul, istilah kepanjangannya harus
jelas tertulis mendahului singkatan tersebut. Singkatan istilah harus
ditulis dengan huruf kapital, tanpa titik atau spasi yang mengikuti
setiap huruf (misalnya, “GEE“ untuk “Overall Equipment Effectiveness”).

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 51 /M— IND/PER/6 /2015

1.3.6.2 Penggunaan Nama Dagang
Nama produk yang tepat harus disebutkan dengan jelas tanpa
menyebutkan merek dagang produk. Kepemilikan nama produk (misalnya,
merek dagang) untuk produk tertentu sejauh mungkin dihindari
meskipun hal ini sudah menjadi kebiasaan. Kecuali, jika nama dagangnya
tidak dapat dihindari, maka nama aslinya harus disebutkan. Misalnya,
merek dagang dengan simbol ® untuk merek dagang yang sudah terdaftar.
CONTOH Untuk mengganti “Te?on®”, tulis dengan “Politetra?ouroetelina (P’I‘FE)”.
Pada prinsipnya, dokumen standar tidak dimaksudkan untuk media
promosi untuk suatu merek dagang.

1.3.6.3 Hak Paten
Untuk sesuatu yang dipatenkan, aturan berikut ini harus diikuti:
a) Semua konsep yang disampaikan untuk mendapatkan tanggapan
harus memuat tulisan (teks) berikut ini pada halaman depan.
CONTOH Penerima konsep (draft) ini diminta untuk menyampajkan noti?kasi
(pemberitahuan), memberitahukan tentang hak paten apapun yang relevan yang
diketahui, dan sekaligus memberikan dokumen penunjang yang ada.
b) Dokumen standar yang dipublikasikan yang dalam proses
penyiapannya tidak ditemukan adanya hak paten, harus ada
pemberitahuan berikut ini dalam pendahuluannya.
CONTOH Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen
standar ini dapat berupa hak paten. Kementerian Perindustrian tidak bertanggung
jawab untuk pengidenti?kasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.
c) Dokumen standar yang dipublikasikan yang selama persiapannya telah
mengidentifikasikan adanya hak paten, harus memuat pemberitahuan
berikut dalam pendahuluan.
CONTOH Kementerian Perindustrian menyadari kenyataan bahwa kesesuaian
terhadap dokumen ini dapat berkaitan dengan penggunaan paten mengenai (…hal
yang menjadi subjek …) yang disebutkan/ dimuat dalam (…subpasal…)
Kementerian Perindustrian tidak bertanggung j awab sehubungan dengan pembuktian
validitas dan ruang lingkup hak paten ini
Pemegang hak paten ini telah memberikan jaminan kepada Kementerian
Perindustrian bahwa pemegang hak tersebut bersedia membicarakan masalah
lisensi dalam persyaratan yang wajar dan tidak diskrimjnasi dengan para pemohon
dari seluruh Indonesia.
Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan adanya beberapa unsur dalam dokumen
standar ini berupa hak paten lain daripada yang telah disebu‘rkan di atas.
Kementerian Perindustrian tidak bertanggung jawab untuk pengidenti?kasian
sebagian atau semua hak paten tersebut.
1.3.6.4 Gambar
1.3.6.4. 1 Penggunaan
Gambar sebaiknya digunakan, jika hal tersebut merupakan cara yang
paling efisien untuk menyajikan informasi. Pada dasarnya gambar

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 51 /M— IND/PER/6/2015

dicanturnkan dalam isi standar mengikuti narasinya. Jika jumlah gambar
cukup banyak atau ukurannya besar, sebaiknya dicantumkan sebagai
lampiran.
1.3.6.4.2 Bentuk
Gambar harus berbentuk gambar teknik. Foto hanya dapat digunakan
apabila tidak mungkin mengubahnya menjadi gambar teknik.
Gambar sebaiknya dibuat dengan komputer yang dilengkapi dengan
penjelasan rincian bagian—bagiannya.
1.3.6.4.3 Penomoran
Gambar harus diberi nomor dengan angka Arab, dimulaj dengan angka 1
dan seteru snya yang tidak tergantung pada nomor pasal dan tabel.
Gambar tunggal diberi judul “Gambar 1”. Untuk penomoran gambar
dalam lampiran, seharusnya didahului dengan huruf yang menunjukkan
lampiran tersebut dan diikuti dengan tanda titik, “Gambar A. 1”.
1.3.6.4.4 Tata Letak Penempatan dan Judul Gambar
Tata letak penempatan dan judul gambar harus berada di tengah. Judul
dan penomoran diposisikan mendatar di bawah gambar. Antara nomor
gambar dan judul harus dipisahkan dengan tanda hubung, jenis huruf
Tahoma 11 — bold.
CONTOH
Gambar 1 – Perincian peralatan
1.3.6.4.5 Pemilihan Simbol Huruf, Jenis Huruf, dan Label
Huruf kecil di bawah (subscript) dapat digunakan jika diperlukan untuk
membedakan penggunaan Simbol yang berbeda. Untuk Simbol berseri
yang menunjukkan berbagai ukuran panjang dalam suatu gambar
gunakan 11, 12, 13, dan seterusnya, tetapi bukan A, B, C, dan sebagainya
atau a, b, (3, dan seterusnya.
Huruf miring (italic) seharusnya digunakan untuk:
a) Simbol untuk besaran;
b) huruf di bawah (subscript) yang mewakili Simbol untuk besaran;
c) Simbol yang mewakili angka.
J enis huruf tegak seharusnya digunakan untuk semua huruf lainnya.

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 51/M- IND/PER/6/2015

CONTOH

Keterangan gambar:
Gudang penyimpanan bahan baku
Weighting feeder
Raw mill
EP
Homo silo
Stabilizer
Cerobong asap
Suspension Preheater
Mixing chamber
. Rotary kiln
. Cooling
. Coal bin
. Clinker silo
. CKP mill
. Cement mill
. Bag ?lter
. Silo semen

509°749‘9‘F‘9’P!”

r—Ar—Ar—Ar—AHHr—tr—s domowwwo

Gambar 1 — Proses produksi semen

1.3.6.4.6 Gambar Teknik
Gambar teknik dipersiapkan sesuai dengan standar yang relevan.
1.3.6.4.7 Catatan Gambar
Catatan gambar dibuat bebas dari catatan yang ada dalam teks,
diletakkan di atas judul gambar yang bersangkutan, dan mendahului
catatan kaki gambar. Lihat contoh berikut.
CONTOH

Gambar

Keterangan gambar:

Paragraf yang berisi persyaratan.
CATATAN 1 ……
CATATAN 2 ……
8‘ Catatan kaki gambar
b Catatan kaki gambar
Gambar l – (Judul gambar)

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian R1
N omor: 51/M— IND/PER/ 6/ 2015

Catatan gambar didahului dengan kata “CATATAN” (jenis huruf Tahoma
10 – bold), sedangkan uraiannya ditulis pada baris berikutnya dengan
jarak empat ketuk dari tepi kiri (jenis huruf Tahoma 10). Nomor catatan
gambar berurutan untuk setiap gambar.
Catatan gambar tidak berisi persyaratan. Tiap persyaratan yang berkajtan
dengan isi gambar diberikan dalam teks standar, catatan kaki gambar,
atau sebagaj paragraf antara gambar dan judulnya.
1.3.6.4.8 Catatan Kaki Gambar
Catatan kaki gambar dibuat bebas dari catatan kaki pada teks,
dicantumkan di atas judul gambar yang dimaksud, dan mengikuti aturan
catatan gambar.
Catatan kaki gambar dibedakan penulisannya, yaitu menggunakan huruf
kecil di atas (superscript), dimulaj dengan “a” (huruf Tahoma 10). Catatan
kaki seharusnya merujuk pada gambar dengan menyisipkan huruf kecil di
atas yang sama.
1.3.6.5 Tabel
1.3.6.5. 1 Penggunaan
Tabel sebaiknya digunakan, jika hal tersebut merupakan cara yang
paling efisien untuk menyajikan informasi. Pada dasarnya tabel
dicantumkan dalam batang tubuh standar mengikuti narasinya. Jika
jumlah tabel banyak atau ukurannya besar, sebaiknya dicantumkan
Sebagai lampiran.
Tabel dalam tabel tidak diizinkan, begitu juga dengan pembagian tabel kc
dalam subtabel.
1 .3.6.5.2 Penomoran
Tabel diberi nomor dengan angka Arab, dimulai dengan angka 1.
Penomoran ini harus bebas dari penomoran pasal dan gambar. Tabel
tunggal ditandai dengan “Tabel 1”.
Untuk penomoran tabel dalam lampiran, seharusnya didahului dengan
huruf yang menunjukkan lampiran tersebut dan diikuti dengan tanda titik,
“Tabel A. 1”.
1.3.6.5.3 Tata Letak Judul
J udul harus ditulis mendatar di tengah, di atas tabel dengan jarak 1 spasi,
jenis huruf Tahoma 11 — bold dan antara nomor tabel dan judul terpisah
sejauh 4 (empat) ketuk.

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian R1
Nomor: 51/M— IND/PER/6/2015

1.3.6.5.6 Catatan dalam Tabel
Catatan tabel harus dibuat bebas dari catatan yang ada dalam teks,
diletakkan di bawah tabel yang bersangkutan dan mendahului catatan kaki
tabel.
Catatan dalam tabel didahului dengan kata “CATATAN” (jenis huruf
Tahoma 10 —- bold), sedangkan uraiannya ditulis pada jarak empat karakter
dari kata CATATAN (jenis huruf Tahoma 10).
Jika ada beberapa catatan dalam tabel yang sama, seharusnya ditandai
dengan CATATAN 1, CATATAN 2, dan seterusnya. Nomor catatan tabel
berurutan untuk setiap tabel. Catatan tabel tidak berisi persyaratan.
Tiap persyaratan yang berkaitan dengan isi tabel seharusnya diberikan
dalam teks standar, catatan kaki tabel, atau sebagai paragraf dalam tab-cl.
Tidak perlu memberikan acuan pada catatan tabel.
CONTOH
Satuan dalam milimeter
Jenis Panjang Diameter Dalam Diameter Luar

Lla d1

L2 d
Paragraf yang berisi persyaratan.
CATATAN 1 ……
CATATAN 2 ……
a Catatan kaki tabel
‘0 Catatan kaki tabel

1.3.6.5.7 Catatan Kaki Tabel
Catatan kaki tabel dibuat bebas dari catatan kaki pada teks,
dicantumkan di bawah catatan tabel yang dimaksud, dan mengikuti
aturan catatan tabel.
Catatan kaki tabel dibedakan dengan penulisannya, yaitu menggunakan
huruf kecil di atas (superscript), dimulai dengan “a” (jenis huruf Tahoma
10). Catatan kaki seharusnya merujuk pada tabel dengan menyisipkan
huruf kecil tersebut di atas yang sama.
1.3.6.6 Acuan

1.3.6.6. 1 Umum
Sebagai aturan umum, acuan ke bagian khusus teks seharusnya
digunakan sebagai pengganti pengulangan sumber materi aslinya. Karena
pengulangan tersebut mengandung risiko kesalahan atau
ketidakkonsistenan dan memperpanjang dokumen. Namun demikian, jika
perlu mengulang suatu materi, sumbernya harus disebut dengan tepat.
Acuan seharusnya dibuat tidak mengacu pada nomor halamannya.

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 51/M— IND/PER/6/2015

1.3.6.6.2 Acuan pada Unsur dalam Teks
Pencantuman acuan pada unsur dalam teks tidak perlu menggunakan
istilah “Subpasal”, seperti contoh berikut:
a) “berkaitan dengan pasal 3”,
b) “sesuai dengan 3.1”,
C) “seperti ditentukan dalam 3.1 b)”,
d) “uraian yang diberikan dalam 3.1.1”,
6) “lihat Lampiran B”,
i) “persyaratan yang diberikan dalam B2”,
g) “lihat catatan dalam Tabel 2”, dan
h) “lihat Contoh 2 dalam 6.6.3”.
Jika perlu mengacu pada suatu daftar dalam suatu standar yang tidak
diberi nomor, harus diikuti kalimat berikut.
“seperti ditetapkan dalam SIH …., subpasal 3.1, da?ar kedua”.
1.3.6.6.3 Acuan Tabel dan Gambar
Setiap tabel dan gambar di dalam standar seharu snya dirujuk dalam teks
standar. Misalnya:
a) “diberikan dalam Tabel 2”,
b) “(lihat Tabel B2)”,
c) “diperlihatkan dalam Gambar A.6”, dan
d) “(lihat Gambar 3)”.
1.3.6.6.4 Acuan pada Dokumen Lain
Acuan dokumen lain harus mencantumkan sumber yang tertelusur.
1.3.6.7 Penyajian Angka dan Nilai Numerik
1.3.6.7. 1 Tanda desimal seharusnya ditulis dalam bentuk koma.
1.3.6.7.2 Jika suatu angka bernilai kurang dari satu dan ditulis dalam
bentuk desimal, tanda desimal didahului dengan n01.
1.3.6.7.3 Jika suatu angka bernilai lebih dari satu dan terdiri atas
lebih dari tiga digit, maka pembacaan ke kiri atau ke kanan tanda
desimal (pada setiap kelompok tiga digit) harus dipisahkan dengan satu
spasi. Kecuali untuk angka empat digit yang menunjukkan tahun, atau
dinyatakan lain.
CONTOH 23 456 2 345 2,345 2,345 6 2,345 67
tetapi untuk tahun adalah 1997

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 51/M- IND/PER/6/2015

1.3.6.7.4 Untuk kejelasan, tanda kali (x) lebih baik daripada tanda titik
yang digunakan untuk menunjukkan perkalian angka dan nilaj numerik.
CONTOH Tulis 1,8 X 103 (bukan 1,8.103 atau 1,8 103).
1.3.6.7.5 Untuk menyajikan jumlah suatu benda (sebagaj pembeda dari
nilai numerik suatu besaran fisik), satu sampai dengan sembilan
seharusnya ditulis dengan mengikuti aturan penulisan lengkap.
CONTOH l Rencana Strategis kurun waktu lima tahun mencakup bidang e?siensi
pemakaian material
CONTOH 2 Batasan energi untuk pulp terintegrasi adalah 40 GJ / ton kertas.
Untuk menyajikan nilai besaran fisik, seharusnya digunakan angka Arab
yang diikuti dengan simbol internasional untuk satuan.
1.3.6.8 Besaran, Satuan, Simbol, dan Tanda
Penulisan besaran, satuan, Simbol, dan tanda mengikuti ketentuan yang
berlaku secara internasional.

1.3.6.9 Rumus Matematis

1.3.6.9. 1 Jenis Persamaan
Persamaan diantara besaran lebih baik dinyatakan dalam bentuk
persamaan nilai numerik. Persamaan seharusnya ditampilkan dalam
bentuk yang benar secara matematika. Variabel ditampilkan dengan
simbol huruf dan dijelaskan artinya, kecuali jika simbol tersebut telah
dituliskan dalam pasal “Simbol dan Singkatan Istilah”. Penjabaran istilah
atau nama dari besaran seharu snya tidak ditulis dalam bentuk persamaan.
Penjelasan yang berkajtan dengan arti simbol persamaan harus
dicantumkan pada baris berikutnya (di bawah persamaan tersebut),
didahului kata ”Keterangan” (jenis huruf Tahoma 10 – bold). Sedangkan
uraiannya ditulis pada baris berikutnya dari tepi kiri (jenis huruf Tahoma
10).
Perhatikan contoh berikut ini.
KA
KAS = —-
P
Keterangan:
KAS adalah konsumsi air spesifik;
KA adalah konsumsi air untuk proses produksi, utilitas dan kantor
pabrik pada periode waktu yang ditetapkan;
P adalah jumlah produk pada periods 1 tahun.

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: Sl/M- IND/PER/6/2015

1.3.6.9.2 Penyajian
Simbol yang memiliki lebih dari satu tingkat subscript atau superscript
seharusnya dihindari, karena setiap simbol dari rumus yang akan
berkaitan dengan pencetakan akan memerlukan lebih dari 2 jenis garis.
CONTOH l D1,n]aks 16b1h baik dalipada Dlmax

CONTOH 2 Dalam teks, a/b lebih baik daripada-E
1.3.6.9.3 Penomoran

J ika diperlukan penomoran pada seluruh atau sebagian rumus dalam
suatu standar dengan maksud untuk acuan silang, seharusnya digunakan
angka Arab dalam tanda kurung dimulai dengan angka 1.
x2 +
y’2 + 22 (1)
Penomoran seharusnya berurutan tidak bergantung pada penomoran
pasal, tabel, dan gambar. Mengenai penomoran rumus dalam lampiran,
seharusnya didahului dengan huruf yang menunjukkan lampiran tersebut
dan diikuti dengan tanda titik.
1.3.6.9.4 Penunjukan dimensi dan toleransi
Dimensi dan toleransi seharusnya diperlihatkan dengan jelas dan tidak
bermakna ganda.
CONTOH 1 80 mm x 25 mm x 50 mm (bukan 80 x 25 x 25 mm)
CONTOH 2 10 kPa sampai dengan 12 kPa (bukan 10 sampai 12 kPa atau 10 — 12 kPa)
CONTOH 3 O 0C sampai dengan 10 OC (bukan O sampai 10 OC atau O — 10 0C)
Untuk mencegah kesalahpahaman, toleransi dalam persentase seharusnya dinyatakan
dalam bentuk yang benar secara matematis.
CONTOH 4 Tuliskan “dari 63% sampai dengan 67%” untuk menyatakan rentang.
CONTOH 5 Tuliskan “(65 i 2)%” untuk menyatakan n?ai tengah dengan toleransi.
Susunan “65 i 2%” seharusnya tidak digunakan. Derajat seharusnya dipisahkan
dengan desimal, sebagai contoh ditulis 17,25O bukan dengan 17015’.
1.4 Persyaratan Penampilan
1.4.1 Ukuran Kertas
Kertas yang digunakan untuk teks SIH berukuran A4 (210 mm x 297
mm).
1.4.2 Tata Cara Pengetikan
1.4.2. 1 Posisi kiri
Untuk penampilan teks pada kertas yang berada pada posisi kiri saat
dibaca atau bernomor halaman ganjil, ukuran ruang cetak adalah
o pias atas 30 mm;
o pias bawah 20 mm;

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: Sl/M- IND/PER/6/2015

o pias kiri 30 mm;
o pias kanan 20 mm.
1.4.2.2 Posisi Kanan
Untuk penamm‘lan teks pada kertas yang berada pada posisi kanan saat
dibaca atau bernomor halaman genap, ukuran ruang cetak adalah
o pias atas 30 mm;
o pias bawah 20 mm;
o pias kiri 20 mm;
o pias kanan 30 mm.
1.4.3 Penomoran Standar
1.4.3. 1 Sampul Depan
Pemberian nomor SIH dicantumkan di bagian kanan atas sampul
depan halaman luar, sejajar dengan logo SIH.
1.4.3.2 Halaman Dalam
Nomor halaman SIH dicantumkan sesuai ketentuan berikut.
a) ditulis pada bagian bawah (posisi tengah} dari setiap halaman.
b) pada unsur “Daftar isi”, “Prakata”, dan “Pendahuluan” ditulis dengan
angka romawi kecil, jenis huruf Tahoma 10 — bold, misalnya i, ii, iii, dan
seterusnya.
c) pada isi teks standar ditulis dengan angka Arab mulai dari angka 1,
diikuti jumlah halaman keseluruhan standar, jenis huruf Tahoma 10 —
bold. Misalnya, 1 dari 15, 2 dari 15, dan seterusnya.

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 51/M— IND/PER/ 6/2015

BAB 2
TATA CARA PENOMORAN STANDAR INDUSTRI HIJAU

2. 1 Struktur Penomoran
Struktur penomoran SIH terdiri atas serangkaian kode dengan arti
tertentu yaitu berupa kode SIH, kode KBLI, nomor seri, dan tahun
penetapan.
2.1.1 Kode SIH menyatakan bahwa dokumen tersebut adalah Standar
Industri Hijau.
2.1.2 Kode KBLI sebanyak 5 digit menyatakan kelompok lapangan usaha
yang digunakan untuk keperluan analisis dan operasional lapangan
2.1.3 Nomor seri menunjukkan nomor urut bagian dari suatu standar
yang mempunyai bagian
2.1.4 Tahun penetapan sebanyak 4 digit menyatakan tahun standar
tersebut ditetapkan oleh Kementerian.
2.2 Tata Cara Penomoran

2.2. 1 Penomoran SIH
Cara menuliskan penomoran memperhatikan penggunaan tanda baca
yang tepat sebagai pembatas masing—masing kode. Tanda titik (.)
dituliskan diantara kode KBLI dengan nomor seri, titik dua (z) dituliskan
diantara kode nomor seri dengan tahun penetapan.
Penomoran SIH dinyatakan sebagai berikut:
SIHspasititiktitik dua
Keterangan:
SIH Standar Industri Hijau;
XXXXX kode KBLI (dari RSIH terkait);
Y nomor seri
ZZZZ tahun penetapan SIH.
CONTOH 1 SIH 24101.1:2015, Kelompok Industri Billet dan Bloom Baja Tuang
Kontinyu.
CONTOH 2 SIH 23941.1:2015, Kelompok Industri Semen Portland

2.2.2 Penomoran SIH revisi
Penomoran SIH revisi dinyatakan dengan keterangan sebagai berikut:
spasi titiktitik dua

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 51/M- IND/PER/6/2015

Keterangan:
SIH Standar Industri Hijau;
XXXXX kode KBLI yang direvisi;
Y nomor seri
ZIZIZIZ1 tahun penetapan SIH revisi.
CONTOH SIH 23941.1:2017 merupakan revisi dari SIH 23941.1:2015.
CATATAN Dalam hal adanya perubahan kode KBLI yang direvisi, perlu dijelaskan dalam
Kepmenperin terkait.

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 51 /M- IND/PER/ 6/2015

Lampiran: Format Berita Acara Rapat Teknis/ Rapat Pra
Konsensus] Rapat Konsensus
BERITA ACARA RAPAT
TEKNIS/PRA KONSENSUS/KONSENSUS”)
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

(tuliskan nama tim teknis secara lengkap)
1. Judul RSIH atau SIH : ………………………………………………………..
2. Status Standar : Baru/Revisi*)
3. Hari/tanggal : ………………………………………………………..

Pimpinan Sidang
1. Ketua : ……………………………. (Institusi : ……………………….. )
2. Wakil Ketua : ……………………………. (Institusi : …………………………. )
3. Sekretaris : ……………………………. (Institusi : . ………………………… )
4. Penyaji : ……………………………. (Institusi : …………………………. )

J umlah seluruh anggota Tim Teknis : ……… orang
Kehadiran anggota Tim Teknis : ……… orang
CATATAN Daftar hadir, perhitungan kuorum dan komposisi kehadjran anggota
didasarkan pada anggota yang hadir dalam rapat pada saat konsensus dicapai.
Kesepakatan dicapai melalui aklamasi/ voting *)
Voting
Peserta voting : …………. orang
Setuju : …………. orang
Tidak setuju : ……….. orang
Ab stain : ……….. orang

Kesimpulan ; RSIH/SIH *) ini disetujui/tidak disetujui/untuk
ditindaklanjuti menjadi” ……… Jakarta, ………………………
Ketua Tim Teknis Sekretaris Tim Teknis

( ……………………. ) ( …………………….. )
Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *