Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 54/M—IND/PER/6/2015

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 54/M—IND/PER/6/2015
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
KACA UNTUK BANGUNAN — BLOK KACA SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BSA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.bahwa dalam rangka meningkatkan mutu hasil industri
Blok Kaca, melindungi konsumen, dan menciptakan
persaingan usaha yang sehat Clan adil, perlu mengatur
pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca
Bangunan — Blok Kaca secara wajib;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perIu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia Kaoa Untuk Bangunan — Blok Kaca
Secara Wajib;

Mengingat :
1.Undang—Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2.Undang—Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4661?
Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1999 ‘tentang.
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
Undang—Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 201.4 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);
Undang—Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 201.4 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);
Undang—Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5584?
Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang—
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perindustrian;
Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang
Komite Akreditasi Nasional;
Keputusan Presiden Nomor 121 / P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 — 2019;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M—DAG/
PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang
Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang
Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/ M—DAG/
PER/ 7/2007;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/ M-IND /
PER/ 9 /2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang
Industri;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/
PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 /M—DAG /
PER/ 11/2013 tentang Kewajiban, Pencantuman Label
Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
10/M—DAG/PER/l/2014;

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional
Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;
Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3
Tahun 2013 tentang Pedoman Standardisasi Nasional
Notifikasi dan Penyelisikan Dalam Kerangka Pelaksanaan
Agreement on Technical Barrier to Trade — World Trade
Organization (TBT — WTO);

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN:

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR; 54/M—IND/PER/6/2015
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
KACA UNTUK BANGUNAN — BLOK KACA SECARA WAJIB

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Serti?kat Produk Penggunaan Tanda SNI Kaca Untuk
Bangunan – Blok Kaca, yang selanjutnya disingkat SPPTA
SNI, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga
Serti?kasi Produk kepada produsen yang mampu
mcmproduksi Kaca Untuk Bangunan — Blok Kaca sesuai
dengan persyaratan SNI Kaca Untuk Bangunan – Blok
Kaca — Spesi?kasi dan Metodc Uji.
Lembaga Sertifikasi Produk, yang sclanjutnya disingkat
LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan
sertifikasi produk.
Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan
kegiatan pengujian terhadap contoh Kaca Untuk
Bangunan — Blok Kaca sesuai metode uji SNI.
Sistem Manajcmcn Mutu, yang selanjutnya disingkat
SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka
penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO
9001:2008 atau revisinya.
Lembaga Serti?kasi Sistem Manajcrnen Mutu, yang
selanjutnya disingkat LSSMM, adalah Icmbaga yang tclah
diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi negara Iain
yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan atau
Multilateral Recognition Arrangement (MLA) dengan KAN
untuk melakukan kegiatan serti?kasi SMM.
Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat
KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan
bertanggung jawab di bidang akreditasi Iembaga penilaian
kesesuaian.
Survailen adalah pengecekan secara berkala dan/atau
secara khusus yang dilakukan oleh LSPro atas
konsistensi penerapan SPPT—SNI terhadap
perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT—SNI.
Petugas Pengawas Standar barang dan/atau jasa di
Pabrik, yang selanjutnya disebut PPSP, adalah Pegawai
Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk
melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi
produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI—
nya telah diberlakukan secara wajib.
Pertimbangan Teknis adalah surat yang dikeluarkan oleh
Direktur Jenderal Pembina Industri yang menerangkan
bahwa Kaca Untuk Bangunan – Blok Kaca yang memiliki
kesamaan nomor Pos Tarif/ Harmonize System (HS) Code
dapat dikecualikan dari ketentuan SNI secara wajib
karena alasan tertentu, keperluan khusus, dan/atau
memiliki standar yang berbeda dengan SNI.
Mentéri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perindustrian.
Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur
Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi
pembinaan terhadap Industri Kaca di lingkungan
Kementerian Perindustrian.
Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang
melaksanakan pembinaan terhadap Industri Kaca pada
Direktorat J enderal Pembina Industri.
Badan adalah badan yang mempunyai tugas
menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di
bidang perindustrian.
Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkatdaerah di
tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perindustrian.
Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat
daerah di tingkat Kabupaten / Kota yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Perindustrian.
Pasal 2
Memberlakukan SNI Kaca Untuk Bangunan — Blok Kaca
secara wajib sesuai dengan SNI Kaca Untuk Bangunan –
Blok Kaca — Spesi?kasi dan Metoda Uji dengan nomor
SNI, jenis produk, dan nomor Pos Tarif/HS Code sebagai
berikut:

N0. N0. SNI Jenis Produk N0. HS
1. 216902013 Kubus kaea dan Ex. 7016.10.00.00
barang kecil
lainnya, dengan
alas maupun
tidak, untuk
mosaik atau
keperluan
dekorasi
semacam itu,
tidak termasuk
barang kaca
kecil lainnya
dengan ukuran
P, L, dan
diameter kurang
dari 70 mm.
2. 216902013 Lain—lain, tidak Ex. 7016.90.00.00
termasuk kaca
lapis timbal dan
sejenisnya; kaca
multi seluler
atau kaca busa
dalam bentuk
blok, panel,
plat, selongsong
atau bentuk
semacam itu.
Pemberlakuan SNI Kaca Untuk Bangunan — Blok Kaca
secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku b‘agi Kaca Untuk Bangunan — Blok Kaca hasil
produksi dalam negeri dan impor yang beredar di daerah
pabean Indonesia.
Pasal 3
Perusahaan yang memproduksi dan mengimpor Kaca Untuk
Bangunan — 810k Kaca wajib menerapkan SNI dengan:
a.
b.

memiliki SPPT—SNI; dan
membubuhkan tanda SNI pada setiap Kaca Untuk
Bangunan — Blok Kaca di tempat yang mudah dibaca dan
dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang.
Pasal 4
(1) Dalam setiap kemasan KacaUntuk Bangunan — Blok
Kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib
dicantumkan tanda SNI dan kode produksi yang
menunjukan tanggal, bulan, dan tahun produksi di
tempat yang mudah dibaca dengan cara penandaan yang
tidak mudah hilang.

Kode produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan salah satu obyek pengawasan kesesuaian
kualitas produk atas pelaksanaan SNI ISO 21690:2013
secara wajib.
Pasal 5
Kaca Untuk Bangunan – Blok Kaca hasil produksi dalam
negeri maupun yang berasal dari impor wajib memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan
Pasa14.

(1)

Pasal 6
Pemberlakuan SNI Kaca Untuk Bangunan — Blok Kaca —
Spesi?kasi dan Metoda Uji secara wajib tidak berlaku bagi
Kaca untuk Bangunan — Blok Kaca yang memiliki nomor
Pos Tarif/HS Code sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1), apabila digunakan sebagai:
a. contoh uji dalam rangka SPP’F—SNI;
b. contoh uji untuk penelitian dan pengembangan;
C. barang contoh dalam pameran; atau
d. barang ekspor yang diimpor kembali.
Impor Kaca Untuk Bangunan — Blok Kaca sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Pertirnbangan
Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri.
Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
a. identitas perusahaan/lembaga pemohon;
b. kegunaan;
c. kapasitas produksi dan rencana produksi perusahaan
(bagi produsen);
d. jumlah produk yang akan diirnpor (bagi barang impor);
dan
e. spesifikasi produk.
Pemberian Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan terhadap permohonan
perusahaan industri/ lembaga yang dilengkapi:
a. bukti yang dapat dipertanggungj awabkan; dan
b. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa
Kaca Untuk Bangunan — Blok Kaca yang diimpor
sesuai dengan kegunaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Direktur Jenderal Pembina Industri dapat
mendelegasikan kewenangan penerbitan Pertimbangan
Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Direktur Pembina Industri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
cara penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur
Jenderal Pembina Industri.
Pasal 7
Permohonan penerbitan SPPT—SNI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diajukan kepada LSPro
yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup
SNI Kaca Untuk Bangunan — Blok Kaca — Spesi?kasi dan
Metoda Uji dan/ atau ditunjuk Menteri.
Penerbitan SPPT—SNI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui sistem serti?kasi Tipe 5, yaitu:
a. pengujian kesesuaian mutu produk terhadap Kaca
Untuk Bangunan – Blok Kaca sesuai dengan ketentuan
SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
dan
b. audit proses produksi dan audit penerapan SMM SNI
ISO 9001—2008 atau revisinya.
Pengujian kesesuaian mutu produk sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
a. Laboratorium Uji dalam negeri yang telah diakreditasi
KAN dengan ruang lingkup SNI Kaca Untuk Bangunan
— Blok Kaca – Spesifikasi dan Metoda Uji dan/atau
ditunjuk Menteri; atau
b. Laboratorium Uji luar negeri yang telah diakreditasi
oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Uji
berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan
(Mutual Recognition Agreement/MRA) dengan KAN dan
negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki
perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi
teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia dan
ditunjuk oleh Menteri.
Audit proses produksi dan audit penerapan SMM
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan
terhadap:
a. surat pernyataan diri atas penerapan SMM sesuai SNI
ISO 9001:2008 atau revisinya; atau
b. sertifikat penerapan SMM sesuai ISO 9001:2008 atau
revisinya yang diterbitkan oleh LSSMM yang telah
diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi yang telah
menandatangani perjanjian saling pengakuan
(Multilateral Recognition Arrangement/MLA) dengan
KAN.
Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang telah
diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) belum
tersedia atau belum mencukupi kebutuhan, Menteri
dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang
kompetensinya telah dievaluasi oleh Badan.

LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus telah
diakreditasi oleh KAN dalam waktu paling lambat 2 (dua)
tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.
Pasal 8
LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l) dalam
menerbitkan SPPT—SNI wajib mencanturnkan paling sedikit
informasi mengenai:

nama dan alamat perusahaan;
alamat pabrik;
. merek;
nama dan alamat importir/ perusahaan perwakilan;
nomor dan judul SNI; dan
kelompokjenis produk (kategori, bentuk, dan dimensi).
Pasalg
LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l)
wajib melaporkan keputusan penerbitan, penolakan,
penangguhan, dan pencabutan SPPT—SNI kepada Direktur
Jenderal Pembina Industri dan Kepala Badan dalam
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
tanggal keputusan diterbitkan.
LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI bertanggung jawab
atas pelaksanaan survailen penggunaan tanda SNI dari
SPPT—SNI yang diterbitkan.
Pasal 10
Importir wajib mendaftarkan tipe Kaca Untuk Bangunan –
Blok Kaca asal impor yang telah memiliki SPPT-SNI
kepada Direktur Pembina Industri.
Pendaftaran tipe Kaca Untuk Bangunan — Blok Kaca
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah
satu persyaratan untuk mendapatkan Nomor Pendaftaran
Barang (NPB) dari kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
Pasal 1 1
– Kaca Untuk Bangunan — Blok Kaca hasil produksi dalam
negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, dilarang
beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Kaca Untuk Bangunan – Blok Kaca hasil produksi dalam
negeri yang telah beredar di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal
4, wajib ditarik dari peredaran oleh pelaku usaha.

— 9 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 54/M—1ND/PER/6/2015

(3) Tata cara penarikan Kaca Untuk Bangunan — Blok Kaca
dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang—undangan.

Pasal 12
Kaca Untuk Bangunan – Blok Kaca asal impor yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pasal 3, dan Pasal 4, dan telah berada di dalam daerah
pabean Indonesia wajib diekspor kembali oleh pelaku usaha.

Pasal 1.3
Kaca Untuk Bangunan – Blok Kaca yang telah berada di
daerah pabean Indonesia dan tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4,
masih dapat beredar dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini.
Pasal 14
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pemberlakuan SNI Kaca Untuk Bangunan — Blok Kaca
secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) dan Pasal 3 dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembina
Industri.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi
yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun oleh PPSP berkoordinasi dengan instansi
terkait.
(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat
berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan/atau Dinas
Kabupaten / Kota.
(4) Badan melaksanakan pembinaan terhadap LSPro dan
Laboratorium Uji dalam rangka penerapan SNI ISO
21690:2013.
Pasal 15
Ketentuan mengenai Petunjuk Teknis dan Petunjuk
Pengawasan penerapan pemberlakuan SNI Kaca Untuk
Bangunan – Blok Kaca secara wajib diatur dengan Peraturan
Direktur J enderal Pembina Industri.
Pasal 16
(1) Perusahaan yang memproduksi dan mengimpor Kaca
Untuk Bangunan — Blok Kaca yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3
dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan pcrundang-undangan.

(2) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud daIam Pasal 7 ayat (6),
Pasal 8, dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—
undangan.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 17
Peraturan Menteri ini mulai berIaku 3 (tiga) bulan sejak
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 ‘Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 856
Salinan sesuai dengan ainya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *