Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 56/M-IND/PER/6/2015

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 56/M-IND/PER/6/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUS’I‘RIAN NOMOR 12/M—
IND /PER /2 /2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN
KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA GULA KRISTAL RAFINASI SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI-IA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
pemberlakuan— dan pengawasan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi yang diberlakukan
secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 83/M—IND/PER/11/2008, perlu dilakukan
evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait
yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor12/M~IND/PER/2/2013;
b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 12/M-«IND/PER/2/2013;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana
dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12/M—IND/
PER/2/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian
Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia Gula Kristal
Rafinasi Secara Wajib;

Mengingat :

1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);
2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); ‘
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 — 2019;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 / M—IND/
PER/ 2 / 2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian
Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia Gula Kristal
Rafinasi Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 56/M-IND/PER/6/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUS’I‘RIAN NOMOR 12/M—
IND /PER /2 /2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN
KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA GULA KRISTAL RAFINASI SECARA WAJIB

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 12/M-IND/PER/2/2013 tentang Penunjukan Lembaga
Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Rafinasi
Secara Wajib diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 huruf a diubah sebagai berikut:
Pasal 1
Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah
terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf
a sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12/M—IND/
PER/2/2013 diubah dengan menambah 1 (satu) LSPro
yang telah terakreditasi sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri ini;
2. Ketentuan Pasal 3 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat
sehingga menjadi sebagai berikut:
Pasal 3
(1) LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja
sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal
Industri Agro dan Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri.

(2)

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 56/M— IND/PER/6/2015

Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. laporan hasil kinerja serti?kasi yang disampaikan
LSPro, berupa:
1. penerbitan, penolakan dan/atau perpanjangan
SPPT—SNI, pengawasan berkala SPPT-SNI, dan
pencabutan SPP’F—SNI Gula Kristal Ra?nasi,
yang harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja sejak tanggal penerbitan;
.rekapitulasi penerbitan dan perpanjangan
SPPT—SNI, pengawasan berkala SPPT-SNI dan
pencabutan SPPT-SNI Gula Kristal Ra?nasi
dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus
disampaikan paling lambat pada tanggal 5
Januari tahun berikutnya; dan
.perkembangan kompetensi, organisasi, dan
akreditasi LSPro;
b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan
Laboratorium Uji, berupa:
1. Serti?kat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas
pengujian Gula Kristal Rafinasi yang telah
dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan,
yang harus disampaikan paling lambat pada
tanggal 5 bulan berikutnya;
. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian
Gula Kristal Ra?nasi yang telah dilakukan
dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus
disampaikan paling lambat pada tanggal 5
Januari tahun berikutnya; dan
.perkembangan kompetensi, organisasi, dan
akreditasi Laboratorium Uji.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat
sehingga menjadi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 4
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
a.

b.

kinerja LSPro dan Laboratorium Uji yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; dan
pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dan laporan hasil kinerja serti?kasi
dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Direktorat Jenderal Industri Agro melakukan
pembinaan terhadap Industri Gula Kristal Ra?nasi
yang tidak memenuhi ketentuan SNI Gula Kristal
Ra?nasi Secara Wajib melalui pengawasan berkala
atas penerapan SNI Gula Kristal Rafinasi.

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 56/M—IND/PER/6/2015

4. Ketentuan Pasal 5 diubah dengan menyisipkan 1 (satu)
ayat diantara ayat (1) dan ayat (2), sehingga menjadi
sebagai berikut:

Pasal 5
(1) Laboratorium Uji yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/ atau Pasal
3 ayat (1) dan/atau ayat (2) huruf b, dicabut
penunjukan pengujiannya.
(1a) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau ayat (2)
huruf a, dicabut penunjukan sertifikasinya.
(2) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat
(1a), dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga
Penilaian Kesesuaian.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 J uni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20.15 NOMOR 858

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat J enderal SALEH HUSIN
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :56/M—IND/PER/6/2015
TANGGAL :4Junuxn5

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAI-I TERAKREDITASI DALAM
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA GULA KRISTAL RAFINASI (SNI 01—3140.2—2006) SECARA
WAJIB.

NO NAMA LEMBAGA ALAMAT
LSPro No. 1 s.d. No. 8 Tetap
9 LSPro CCQC J1. PB. Sudirman No. 90 Jember
68118
Telp. (0331) 487278, 485864,
757130,757132
Fax. (0331) 757131, 487735

B. LABORATORIUM UJI YANG TELAI-I TERAKREDITASI DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
GULA KRISTAL RAFINASI (SNI 01—3140.2—2006) SECARA WAJIB.

NO NAMA LEMBAGA ALAMAT

1 Lab Uji No. 1 S.d. No. 5 Tetap

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat J enderal SALEH HUSIN
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *