Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 01/M-IND/PER/ 1/2015

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :01 /M-IND/PER/1/2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK STMI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa pembangunan surnber daya manusia industri
dilakukan untuk menghasilkan surnber daya
manusia yang kornpeten guna meningkatkan peran
sumber daya manusia Indonesia di bidang ind’ustri;
b. bahwa dalam rangka menyesuaikan organisasi
Sekolah Tinggi Manajernen Industri Jakarta dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi, perlu menata kembali organisasi
dan tata kerja serta mengubah nomenklatur Sekolah
Tinggi Manajernen Industri Jakarta menjadi
Politeknik STMI Jakarta;
(3. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf ‘ a dan huruf b, perlu
rnenetapkan Peraturan Menteri Perindustrian
tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STMI
Jakarta;

Mengingat:

1. Undang—Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014- tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran’Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6. Peraturan Preside-n Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon
I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 135 Tahun 2014;
7. Keputusan Preside-n Nomor 121/P Tahun 2014
tentang Pembentukan Kementerian dan Penetapan
Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014—2019;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Kementerian dan Lembaga Pemerintah
Nonkementerian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-
IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perindustrian;
Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor
B/S782/M.PAN-RB/12/2014 tanggal 30 Desember
2014;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :01 /M-IND/PER/1/2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK STMI JAKARTA

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1
(1)P01iteknik STMI Jakarta adalah perguruan tinggi di
lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.
(2) Politeknik STMI Jakarta dipimpin oleh Direktur.

– 3 — Peraturan Mentori Perindustrian RI
Nomor: 01 /M-IND/PER/ 1/2015

Pasa12
Politeknik STMI Jakarta mempunyai tugas
menyelenggarakan program pendidikan vokasi di
bidang sistem industri manufaktur.

Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Politeknik STMI Jakarta
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan program pendidikan
vokasi di bidang sistem industri manufaktur.
b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi
di bidang sistem industri manufaktur.
c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat;
d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan
hubungan alumni;
pelaksanaan uji kompetensi dan serti?kasi;
pengelolaan inkubator bisnis;
pengelolaan pabrik dalam sekolah (teaching factory);
FOP-“‘9’. pelaksanaan kerja sama dalam rangka
pengembangan pendidikan, pemagangan, dan
penempatan kerja;
i. pengelolaan perpustakaan, laboratorium/ workshop,
sorta sarana dan prasarana penunjang lainnya;
j. pelaksanaan administrasi akademik,
kemahasiswaan, dan kerja sama;
k. pengelolaan keuangan, administrasi umum,
kerumahtanggaan, dan kepegawaian;
1. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan
mutu pendidikan;
m. pelaksanaan pengawasan internal; dan
n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal4
Politeknik STMI Jakarta terdiri atas:
a. Direktur dan Pembantu Direktur;

– 4 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor =01 /M-IND/PER/1/2015

Senau
Dewan Penyantun;
999‘ Satuan Penjaminan Mutu;
Satuan Pengawas Internal;
1‘10 Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan,
dan Kerja Sama;
(1° Subbagian Umum dan Keuangan;
h. Jurusan;
i. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
j. Unit Pabrik Dalam Sekolah (Teaching Factory);
k. Unit Inkubator Bisnis;
1. Unit Penunjang; dan
m. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kedua
Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 5
(1) Direktur merupakan dosen yang diberi tugas
tambahan untuk memimpin Politeknik STMI
Jakarta.
(2) Direktur mempunyai tugas memimpin Politeknik
S’I‘MI Jakarta.

Pasal 6
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, Direktur dibantu oleh 3 (tiga)
Pembantu Direktur.
(2) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur.
(3) Pembantu Direktur terdiri atas:
a. Pembantu Direktur Bidang Akademik yang
selanjutnya disebut Pembantu Direktur I ;
b. Pembantu Direktur Bidang Umum dan Keuangan
yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur II;
dan
c. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan
Kerja Sama yang selanjutnya disebut Pembantu
Direktur III.

– 5 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
N0mor:Ol /M—IND/PER/1/2015

Pasal 7
(1) Pembantu Direktur I sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan dosen yang
diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam
memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat, serta penjaminan
mutu.
(2) Pembantu Direktur II sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3) huruf b merupakan dosen yang
diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam
memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang
keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan,
kepegawaian, dan pengawasan internal.
(3) Pembantu Direktur III sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3) huruf C merupakan dosen yang
diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam
memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang
kemahasiswaan, hubungan alumni, dan kerja sama.
Bagian Ketiga
Senat clan Dewan Penyantun

Pasal 8
(1) Senat merupakan unsur penyusun kebijakan
Politeknik STMI Jakarta yang menjalankan fungsi
penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan
akademik.
(2) Dewan Penyantun merupakan unsur yang
memberikan pertimbangan non akademik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat dan Dewan
Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dalam statuta Politeknik STMI
Jakarta.
Bagian Keempat
Satuan Penjaminan Mutu
dan Satuan Pengawas Internal

Pasa19
(1)Satuan Penjaminan Mutu merupakan unsur
penjaminan mutu yang melaksanakan fungsi
dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian, dan
pengembangan sistem penjaminan mutu
pendidikan.
(2) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur
pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan
non akademik.

– 6 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor :Ol /M-IND/PER/1/2015

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Penjarninan
Mutu dan Satuan Pengawas Internal sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalarn
statuta Politeknik STMI Jakarta.

Bagian Kelima
Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan,
dan Kerja Sarna dan Subbagian Urnum dan keuangan
Pasal 10
(1) Subbagian Administrasi Akadernik, Kernahasiswaan,
dan Kerja Sarna rnernpunyai tugas melakukan
urusan administrasi akadernik, kemahasiswaan,
hubungan alumni, perencanaan, sistern informasi,
dan kerja sarna di lingkungan Politeknik STMI
Jakarta.
(2) Subbagian Administrasi Akadernik, Kernahasiswaan,
dan Kerja Sarna dipimpin oleh Kepala yang
bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam
pelaksanaan tugas sehari—hari dikoordinasikan oleh
Pembantu Direktur I dalarn hal administrasi
akadernik, perencanaan, dan sistem informasi, dan
oleh Pembantu Direktur III dalarn hal administrasi
kemahasiswaan, hubungan alumni dan kerja sama.

Pasal 1 1
(1) Subbagian Urnurn dan Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumah-
tanggaan, barang milik negara, ketatalaksanaan,
hubungan masyarakat, kepegawaian, dan keuangan
di lingkungan Politeknik STMI Jakarta.
(2) Subbagian Urnurn dan Keuangan dipirnpin oleh
Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur
dan dalarn pelaksanaan tugas sehari—hari
dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur II.
Bagian Keenam
J urusan

Pasal 12
(1)Jurusan merupakan unsur pelaksana akadernik
yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur.
(2) J urusan mempunyai tugas melaksanakan
pendidikan vokasi tertentu di bidang sistem industri
manufaktur.

— 7 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor:01 /M—IND/PER/ 1/2015

Pasal 13

Jurusan meliputi :
a. Jurusan Sistem Informasi Industri Otomotif;
b. J urusan Teknik Industri Otomotif;
c. J urusan Teknik Kimia Polimer; dan
d. Jurusan Administrasi Bisnis otomotif.

Pasal 14

J urusan terdiri atas:
a. Ketua Jurusan;
b. Sekretaris Jurusan;
C. Program Studi; dan
d. Laboratorium J urusan dan/ atau Workshop J urusan.

Pasal 15
(1) Ketua Jurusan merupakan dosen yang diberi tugas
tambahan untuk membantu Direktur dalam
memimpin Jurusan.
(2) Dalam melaksanakan tugas, Ketua J urusan dibantu
oleh Sekretaris Jurusan.
(3) Program studi merupakan unsur pelaksana
akademik yang melaksanakan sebagian pendidikan
vokasi tertentu yang diselenggarakan Jurusan.
(4) Laboratorium J urusan dan/atau Workshop J urusan
merupakan sarana penunjang jurusan dalam
kegiatan praktikum pada proses belajar mengajar.

Bagian Ketujuh
Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Pasal 16
(1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
merupakan unsur pelaksana akademik di bidang
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam
pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh
Pembantu Direktur I.

– 8 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor :01 /M—IND/PER/ 1/2015

Bagian Kedelapan
Unit Pabrik Dalam Sekolah
(Teaching Factory)
Pasal 17
(1) Unit Pabrik Dalam Sekolah (Teaching Factory)
merupakan unsur pelaksana akademik di bidang
pembelajaran proses produksi barang dan/atau
jasa.
(2) Unit Pabrik Dalam Sekolah (Teaching Factory)
dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam
pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh
Pembantu Direktur I.

Bagian Kesembilan
Unit Inkubator Bisnis
Pasal 18
(1) Unit Inkubator Bisnis mempunyai tugas
menyelenggarakan inkubator bisnis untuk
wirausaha industri kecil dan industri menengah.
(2) Unit Inkubator Bisnis dipimpin oleh Kepala yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur dan dalam pelaksanaan kegiatannya
dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur I.

Bagian Ke sepuluh
Unit Penunj ang
Pasal 19
(1) Unit Penunjang merupakan unsur penunjang yang
diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan
pendidikan vokasi di bidang bidang sistem industri
manufaktur.
(2) Unit Penunjang dipimpin oleh Kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan
dalam pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan
oleh Pembantu Direktur I.
Pasal 20
Unit Penunjang terdiri atas:
a. Unit Perpustakaan;
b. Unit Bahasa; dan
0. Unit Komputer.

– 9 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 01 /M-IND/PER/ 1/2015

Pasal 21
(1) Unit Perpustakaan mempunyai tugas melakukan
pengelolaan dan pelayanan kepustakaan.
(2) Unit Bahasa mempunyai tugas melakukan
pengembangan pembelaj aran, peningkatan
kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan
bahasa.
(3) Unit Komputer mempunyai tugaS melakukan
pengembangan, pengelolaan, serta pelayanan
teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kesebelas
Kelompok J abatan Fungsional
Pasal 22
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan fungsional Sesuai peraturan
perundang—undangan.

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Sejumlah
tenaga fungsional dan terbagi dalam berbagai
kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang
keahliannya.
(2) Masing~masing kelompok jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
dikoordinasikan seorang tenaga fungsional yang
dipilih oleh kelompok pejabat fungsional yang
bersangkutan dan ditetapkan oleh Direktur
Politeknik STMI Jakarta.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan
dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan
peraturan perundang—undangan.

Bagian Keduabelas
Bagan Organisasi
Pasal 24
Bagan Organisasi Politeknik STMI Jakarta sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

— 10 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor? 01 /M—IND/PER/1/2015

BAB III
TATA KERJ A

Pasal 25
Dalam melaksanakan tugas, Direktur, Pembantu
Direktur, Kepala Subbagian, Ketua Jurusan, Sekretaris
Jurusan, Kepala Satuan, Kepala Unit, dan Kelompok
Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan
masing—masing dan antar satuan organisasi dalam
Politeknik STMI Jakarta serta dengan instansi di luar
Politeknik STMI Jakarta sesuai dengan tugas masing-
masing.

Pasal 26
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
masing—«masing dan bila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang—undangan.

Pasal 27
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan
Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahannya masing—masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 28
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan
Politeknik STMI Jakarta wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan
masing—masing dan menyampaikan laporan berkala
tepat pada waktunya.

Pasal 29
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahan, wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.

– 11 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 01 /M-IND/PER/1/2015

Pasal 30
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada
satuan—satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.
Pasal 31
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan
organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di
bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan
kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan
rapat berkala.

BAB IV
ESELON,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Eselon

Pasal 32
Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon
IV.a.

Pasal 33
Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan,
Sekretaris Jurusan, Kepala Satuan, dan Kepala Unit
merupakan jabatan non eselon.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 34
(1) Direktur dan Pembantu Direktur diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri Perindustrian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang—-undangan.
(2) Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Satuan
dan Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh
Direktur.

— 12 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 01 /M—IND/PER/ 1/2015

Pasal 35
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan
pemberhentian Direktur, Pembantu Direktur, Ketua
Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Satuan, dan
Kepala Unit diatur dalam Statuta Politeknik STMI
Jakarta.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36
Perubahan terhadap Organisasi dan Tata Kerja
ditetapkan oleh Menteri Perindustrian setelah
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang
membidangi urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh
peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri
Perindustrian Nomor 56/M/SK/3/ 1989 tentang
Organisasi Sekolah Tinggi Manajernen Industri Jakarta,
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PEN UTUP

Pasal 38
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 56/ M/
SK / 3/ 1989 tentang Organisasi Sekolah Tinggi
Manajemen Industri Jakarta, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

— 13 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 01/M~IND/PER/ 1/2015

Pasal 39
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2015
MENTERI PERI NDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd .
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 01/M—IND/PER/1/2015
TANGGAL : 5 J anuari 2015

BAGAN ORGANISASI
POLITEKNIK STMI JAKARTA

DIREKTUR
DEWAN PENYANTUN SENAT
PDI PD II PD III

SATUAN PENGAWAS SATUAN
INTERNAL PENJAMINAN MUTU
l l
SUBBAGIAN ADMINISTRASI SUBBAGIAN
AKADEMIK, KEMAHASISIWAAN, DAN UMUM DAN KEUANGAN
KERJA SAMA

UNIT UNIT PENELITIAN UNIT UNIT J URUSAN / PRODI J URUSAN / PRODI JURUSAN /PRODI JURUSAN /PRODI
PENUNJANG DAN PENGABDIAN INKUBATOR TEACHING SISTEM INFORMASI TEKNIK INDUSTRI ADMINISTRASI TEKNIK KIMIA

MASYARAKAT BISNIS FACTORY INDUSTRI OTOMOTIF OTOMOTIF BISNIS OTOMOTIF

POLIMER

Unit Penunjang terdiri atas:

1. Unit Perpustakaan KELOMPOK
2. Unit Bahasa
3. Unit Komputer

JABATAN FUNGSIONAL

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *