Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 02 /M-IND/PER/1/2015

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 02 / M—IND / PER / 1/2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK STTT BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa pembangunan sumber daya manusia industri
dilakukan untuk menghasilkan sumber daya
manusia yang kompeten guna meningkatkan peran
sumber daya manusia Indonesia di bidang industri;
bahwa dalam rangka menyesuaikan organisasi
Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi, perlu menata kembali organisasi
dan tata kerja serta mengubah nomenklatur Sekolah
Tinggi Teknologi Tekstil Bandung menjadi Politeknik
ST’I‘T Bandung;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan‘ Menteri Perindustrian
tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STTT
Bandung;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
2Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492); N
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon
I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 135 Tahun 2014;
7. Keputusan Presiden Nomor 121 / P tahun 2014
tentang Pembentukan Kementerian dan
Pembentukan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-
2019;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Kementerian dan Lembaga Pemerintah
Nonkementerian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/ M—
IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perindustrian;

Memperhatikan:

Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor
B/S782/M.PAN-RB/12/2014 tanggal 30 Desember
2014;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 02 / M—IND / PER / 1/2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK STTT BANDUNG

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1
(1) Politeknik S’I‘TT Bandung adalah perguruan tinggi di
lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada
di bawah dan bertanggung j awab kepada Kepala
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.
(2) Politeknik S’I‘T‘I“ Bandung dipimpin oleh Direktur.

— 3 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor :02 /M-IND/PER/1/2015

Pasal 2

Politeknik S‘I‘T’I‘ Bandung mempunyai tugas
menyelenggarakan program pendidikan vokasi di
bidang teknologi industri tekstil dan produk tekstil.

Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Politeknik S‘ l ”[”I‘ Bandung
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan program pendidikan
vokasi di bidang teknologi industri tekstil dan
produk tekstil;
b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi
di bidang teknologi industri tekstil dan produk
tekstil;
C. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat;
d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan
hubungan alumni;
e. pelaksanaan uji kompetensi dan serti?kasi;
f. pengelolaan inkubator bisnis;
g. pengelolaan pabrik dalam sekolah (teaching factory);
h. pelaksanaan kerja sama dalam rangka
pengembangan pendidikan, pemagangan, dan
penempatan kerja;
i. pengelolaan perpustakaan, laboratorium/ workshop,
serta sarana dan prasarana penunjang lainnya;
j. pelaksanaan administrasi akademik,
kemahasiswaan, dan kerja sama;
k. pengelolaan keuangan, administrasi umum,
kerumahtanggaan, dan kepegawaian;
l. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan
mutu pendidikan;
m. pelaksanaan pengawasan internal; dan
n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
Politeknik
PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 02 / M—IND / PER / 1/2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK STTT BANDUNG Bandung terdiri atas:
a. Direktur dan Pembantu Direktur;

– 4 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 02/M-IND/PER/1/2015

Senan
Dewan Penyantun;
Satuan Penjaminan Mutu;
Satuan Pengawas Internal;
wpapo‘ Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan,
dan Kerja Sama;
g. Subbagian Umum dan Keuangan;
h. Jurusan;
i. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
j. Unit Pabrik Dalam Sekolah (Teaching Factory);
k. Unit Inkubator Bisnis;
1. Unit Penunjang; dan
m. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kedua
Direktur dan Pembantu Direktur
Pasal 5
(1) Direktur merupakan dosen yang diberi tugas
tambahan untuk memimpin Politeknik
PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 02 / M—IND / PER / 1/2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK STTT BANDUNG
Bandung.
(2) Direktur mempunyai tugas memimpin Politeknik
S‘I”I“I‘ Bandung.

Pasal 6
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, Direktur dibantu oleh 3 (tiga)
Pembantu Direktur.
(2) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur.
(3) Pembantu Direktur terdiri atas:
a. Pembantu Direktur Bidang Akademik yang
selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
b. Pembantu Direktur Bidang Umum dan Keuangan
yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur II;
dan
c. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan
Kerja Sama yang selanjutnya disebut Pembantu
Direktur III.

– 5 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor :02 /M-IND/PER/ 1/2015

Pasal 7
(1) Pembantu Direktur I sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan dosen yang
diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam
memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat, serta penjaminan
mutu.
(2) Pembantu Direktur II sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3) huruf b merupakan dosen yang
diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam
memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang
keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan,
kepegawaian, dan pengawasan internal.
(3) Pembantu Direktur III sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3) huruf C merupakan dosen yang
diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam
memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang
kemahasiswaan, hubungan alumni, dan kerja sama.

Bagian Ketiga
Senat dan Dewan Penyantun
Pasal 8
(1) Senat merupakan unsur penyusun kebijakan
Politeknik STTT Bandung yang menjalankan fungsi
penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan
akademik.
(2) Dewan Penyantun merupakan unsur yang
memberikan pertimbangan non akademik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat dan Dewan
Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dalam statuta Politeknik STTT
Bandung.
Bagian Keempat
Satuan Penjaminan Mutu
dan Satuan Pengawas Internal

Pasal 9
(1) Satuan Penjaminan Mutu merupakan unsur
penjaminan mutu yang melaksanakan fungsi
dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian, dan
pengembangan sistem penjaminan mutu
pendidikan.
(2) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur
pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan
non akademik.

— 6 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor :02 /M-IND/PER/ 1/2015

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Penjarninan
Mutu dan Satuan Pengawas Internal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam
statuta Politeknik STTT Bandung.

Bagian Kelirna
Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan
dan Kerja Sama serta Subbagian Umum dan keuangan
Pasal 10
(1) Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan,
dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan
urusan administrasi akadernik, kemahasiswaan,
hubungan alumni, perencanaan, sistem informasi,
dan kerja sama di lingkungan Politeknik STTT
Bandung.
(2) Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan,
dan Kerja Sama dipimpin oleh Kepala yang
bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh
Pembantu Direktur I dalam hal administrasi
akademik, perencanaan, dan sistem informasi, dan
oleh Pembantu Direktur III dalam hal administrasi
kernahasiswaan, hubungan alumni dan kerja sama.
Pasal 1 1
(1) Subbagian Urnum dan Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumah-
tanggaan, barang milik negara, ketatalaksanaan,
hubungan masyarakat, kepegawaian, dan keuangan
di lingkungan Politeknik STTT Bandung.
(2) Subbagian Urnum dan Keuangan dipimpin oleh
Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur
dan dalam pelaksanaan tugas sehari—hari
dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur II.
Bagian Keenam
Jurusan
Pasal 12
(1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik
yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur.
(2) Jurusan mempunyai tugas melaksanakan
pendidikan vokasi tertentu di bidang teknologi
industri tekstil dan produk tekstil.

– 7 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor :02 /M-IND/PER/ 1/2015

Pasal l3

Jurusan meliputi :
a. Jurusan Teknik Tekstil;
b. Jurusan Kimia Tekstil; dan
C. Jurusan Produksi Garmen.

Pasal 14

Jurusan terdiri atas:
a. Ketua Jurusan;
b. Sekretaris Jurusan;
c. Program Studi; dan
d. Laboratorium Jurusan dan/ atau Workshop Jurusan.

Pasal 15
(1) Ketua Jurusan merupakan dosen yang diberi tugas
tambahan untuk membantu Direktur dalarn
memimpin Jurusan.
(2) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Jurusan dibantu
oleh Sekretaris Jurusan.
(3) Program studi merupakan unsur pelaksana
akademik yang melaksanakan sebagian pendidikan
vokasi tertentu yang diselenggarakan Jurusan.
(4) Laboratorium Jurusan dan/atau Workshop Jurusan
merupakan sarana penunjang jurusan dalarn
kegiatan praktikum pada proses belajar mengajar.

Bagian Ketujuh
Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Pasal 16
(1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
merupakan unsur pelaksana akademik di bidang
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur dan dalarn
pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh
Pembantu Direktur I.

~ 8 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor;02 /M—IND/PER/ 1/2015

Bagian Kedelapan
Unit Pabrik Dalam Sekolah
(Teaching Factory)
Pasal 17
(1) Unit Pabrik Dalam Sekolah (Teaching Factory)
merupakan unsur pelaksana akademik di bidang
pembelajaran proses produksi barang dan/atau
jasa.
(2) Unit Pabrik Dalam Sekolah (Teaching Factory)
dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam
pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh
Pembantu Direktur I
Bagian Kesembilan
Unit Inkubator Bisnis
Pasal 18
(1) Unit Inkubator Bisnis mempunyai tugas
menyelenggarakan inkubator bisnis untuk
wirausaha industri kecil dan industri menengah.
(2) Unit Inkubator Bisnis dipimpin oleh Kepala yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur dan dalam pelaksanaan kegiatannya
dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur I.

Bagian Kesepuluh
Unit Penunjang

Pasal 19
(1) Unit Penunjang merupakan unsur penunjang yang
diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan
pendidikan vokasi di bidang teknologi industri tekstil
dan produk tekstil.
(2) Unit Penunjang dipimpin oleh Kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan
dalam pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan
oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 20
Unit Penunjang terdiri atas:
a. Unit Perpustakaan;
b. Unit Bahasa; dan
0. Unit Komputer.

– 9 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor;02 /M-IND/PER/ 1/2015

Pasal 21
(1) Unit Perpustakaan mempunyai tugas melakukan
pengelolaan dan pelayanan kepustakaan.
(2) Unit Bahasa mempunyai tugas melakukan
pengembangan pembelajaran, peningkatan
kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan
bahasa.
(3) Unit Komputer mempunyai tugas melakukan
pengembangan, pengelolaan, serta pelayanan
teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kesebelas
Kelompok J abatan Fungsional
Pasal 22
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan fungsional sesuai peraturan
perundang-undangan.
Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah
tenaga fungsional dan terbagi dalam berbagai
kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang
keahliannya.
(2) Masing~masing kelornpok jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
dikoordinasikan seorang tenaga fungsional yang
dipilih oleh kelompok pejabat fungsional yang
bersangkutan dan ditetapkan oleh Direktur
Politeknik STTT Bandung.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan
dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan
peraturan perundang—undangan.
Bagian Keduabelas
Bagan Organisasi
Pasal 24
Bagan Organisasi Politeknik STTT Bandung
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

– 10 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor :02 /M—IND/PER/1/2015

BAB III
TATA KERJA

Pasal 25
Dalam melaksanakan tugas, Direktur, Pembantu
Direktur, Kepala Subbagian, Ketua Jurusan, Sekretaris
Jurusan, Kepala Satuan, Kepala Unit, dan Kelornpok
Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan
masing—masing dan antar satuan organisasi dalam
Politeknik STTT Bandung serta dengan instansi di luar
Politeknik STTT Bandung sesuai dengan tugas masing—
masing.
Pasal 26
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
masing—masing dan bila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang—undangan.
Pasal 27
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan
Politeknik STTT Bandung bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 28
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan
Politeknik STTT Bandung wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing dan menyampaikan laporan
berkala tepat pada waktunya.

Pasal 29
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahan, wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.

— 11 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomon 02 /M-IND/PER/ 1/2015

Pasal 30
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada
satuan—satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Pasal 31
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan
organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di
bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan
kepada bawahan masing—masing wajib mengadakan
rapat berkala.

BAB IV
ESELON,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Eselon
Pasal 32
Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon
IV.a.

Pasal 33
Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan,
Sekretaris Jurusan, Kepala Satuan, dan Kepala Unit
merupakan jabatan non eselon.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 34
(1) Direktur dan Pembantu Direktur diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri Perindustrian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Satuan
dan Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh
Direktur.

— 12 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
N0m0r:02 /M—IND/PER/1/2015

Pasal 35
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan dan
Pemberhentian Direktur, Pembantu Direktur, Ketua
Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Satuan, dan
Kepala Unit diatur dalam Statuta Politeknik S’I‘TT
Bandung.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36
Perubahan terhadap Organisasi dan Tata Kerja
ditetapkan oleh Menteri Perindustrian setelah
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang
membidangi urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh
peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri
Perindustrian Nomor 59 / M/ SK/ 3 / 1989 tentang
Organisasi Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung,
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Keputusan Menteri Perindustrian Nomor
59/M/SK/3/1989 tentang Organisasi Sekolah Tinggi
Teknologi Tekstil Bandung, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

– 13 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 02 /M—IND/PER/ 1/2015

Pasal 39
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 J anuari 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 J anuari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd .
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :02/M—IND/PER/1/2015
TANGGAL : 5 Januari 2015
BAGAN ORGANISASI
POLITEKNIK S‘I”I”I‘ BANDUNG

DIREKTUR
DEWAN PENYANTUN SENAT
PDI PD 11 PD III

SATUAN PENGAWAS SATUAN
INTERNAL PENJAMINAN MUTU
l I
SUBBAGIAN ADMINISTRASI
SUBBAGIAN
AKADEMIK, KEMAHASISIWAAN,
DAN KERJ A SAMA UMUM DAN KEUANGAN
| l I | I I 1
UNIT PENELITIAN UNIT UNIT
UNIT J URUSAN / PRODI JURUSAN / PRODI J URUSAN / PRODI
DAN PENGABDIAN INKUBATOR TEACHING
PENUNJANG
MASYARAKAT BISNIS FACTORY TEKNIK TEKSTIL KIMIA TEKSTIL PRODUKSI GARMEN

Unit Penunjang terdiri atas:
1. Unit Perpustakaan KELOMPOK
2. Unit Bahasa
3. Unit Kornputer

JABATAN FUNGSIONAL

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *