Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor :07 /M-IND/PER/1/2015

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :07 /M-IND/PER/ 1/2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK ATI MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang:

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa pembangunan sumber daya manusia industri
dilakukan untuk menghasilkan sumber daya
manusia yang kompeten guna meningkatkan peran
sumber daya manusia Indonesia di bidang industri;
b.bahwa dalam rangka menyesuaikan organisasi
Akademi Teknik Industri Makassar dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi, perlu menata kembali organisasi dan tata
kerja serta mengubah nomenklatur Akademi Teknik
Industri Makassar menjadi Politeknik ATI Makassar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian
tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik ATI
Makassar;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5492); Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon
I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 135 Tahun 2014;
7. Keputusan Presiden Nomor 121 /P tahun 2014
tentang Pembentukan Kementerian dan
Pembentukan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014—
2019;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Kementerian dan Lembaga Pemerintah
Nonkementerian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/ M-
IND/PER/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perindustrian;

Memperhatikan:

Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor
B/5782/M.PAN-RB/12/2014 tanggal 30 Desember
2014;

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN:
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :07 /M-IND/PER/ 1/2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK ATI MAKASSAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ATI
MAKASSAR.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1
(1) Politeknik ATI Makassar adalah perguruan tinggi di
lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.
(2) Politeknik ATI Makassar dipimpin oleh Direktur.

– 3 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 07/M-IND/PER/1/2015

Pasal 2
Politeknik ATI Makassar mempunyai tugas
menyelenggarakan program pendidikan vokasi di
bidang teknologi industri manufaktur.

Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Politeknik ATI Makassar
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan program pendidikan
vokasi di bidang teknologi industri manufaktur;
b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi
di bidang teknologi industri manufaktur;
c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat;
d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan
hubungan alumni;
pelaksanaan uji kompetensi dan serti?kasi;
pengelolaan inkubator bisnis;
pengelolaan pabrik dalam sekolah (teaching factory);
D‘qqr’vg’b. pelaksanaan kerja sama dalam rangka
pe ngembangan pendidikan, pemagangan, dan
penempatan kerj a;
i. pengelolaan perpustakaan, laboratorium/ workshop,
serta Sarana dan prasarana penunjang lainnya;
j. pelaksanaan administrasi akademik,
kemahasiswaan, dan kerja sama;
k. pengelolaan keuangan, administrasi umum,
kerumahtanggaan, dan kepegawaian;
1. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan
mutu pendidikan;
m. pelaksanaan pengawasan internal; dan
n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4
Politeknik ATI Makassar terdiri atas:
a. Direktur dan Pembantu Direktur;

– 4 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor :07 /M—IND/PER/ 1/2015

Senau
Dewan Penyantun;
Satuan Penjaminan Mutu;
Satuan Pengawas Internal;
WQQPO‘ Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan,
dan Kerja Sama;
(IQ Subbagian Umum dan Keuangan;
h. Jurusan;
i. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
j. Unit Pabrik Dalam Sekolah (Teaching Factory);
k. Unit Inkubator Bisnis;
1. Unit Penunjang; dan
m. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Direktur dan Pembantu Direktur
Pasal 5
(1)Direktur merupakan dosen yang diberi tugas
tambahan untuk memimpin Politeknik ATI
Makassar.
(2) Direktur mempunyai tugas memimpin Politeknik ATI
Makassar.

Pasal 6
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, Direktur dibantu oleh 3 (tiga)
Pembantu Direktur.
(2) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur.
(3) Pembantu Direktur terdiri atas:
a. Pembantu Direktur Bidang Akademik yang
selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
b. Pembantu Direktur Bidang Umum dan Keuangan
yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur II;
dan
C. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan
Kerja Sama yang selanjutnya disebut Pembantu
Direktur III.

– 5 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 07/M—IND/PER/1/2015

Pasal 7
(1) Pembantu Direktur I sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan dosen yang
diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam
memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat, serta penjaminan
mutu.
(2) Pembantu Direktur II sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3) huruf b merupakan dosen yang
diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam
memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang
keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan,
kepegawaian, dan pengawasan internal.
(3) Pembantu Direktur III sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3) huruf c merupakan dosen yang
diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam
memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang
kemahasiswaan, hubungan alumni, dan kerj a sama.

Bagian Ketiga
Senat dan Dewan Penyantun
Pasal 8
(1) Senat merupakan unsur penyusun kebijakan
Politeknik ATI Makassar yang menjalankan fungsi
penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan
akademik.
(2) Dewan Penyantun merupakan unsur yang
memberikan pertimbangan non akademik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat dan Dewan
Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dalam statuta Politeknik ATI
Makassar.

Bagian Keempat
Satuan Penjaminan Mutu
dan Satuan Pengawas Internal
Pasal 9
(1) Satuan Penjaminan Mutu merupakan unsur
penjaminan mutu yang melaksanakan fungsi
dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian, dan
pengembangan sistem penjaminan mutu
pendidikan.

— 6 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 07 /M-IND/PER/ 1/2015

(2) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur
pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan
non akademik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Penjaminan
Mutu dan Satuan Pengawas Internal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam
statuta Politeknik ATI Makassar.

Bagian Kelima
Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan
dan Kerja Sama serta Subbagian Umum dan keuangan
Pasal 10
(1) Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan,
dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan
urusan administrasi akademik, kemahasiswaan,
hubungan alumni, perencanaan, sistem informasi,
dan kerja sama di lingkungan Politeknik ATI
Makassar.
(2) Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan,
dan Kerja Sama dipimpin oleh Kepala yang
bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam
pelaksanaan tugas sehari—hari dikoordinasikan oleh
Pembantu Direktur I dalam hal administrasi
akademik, perencanaan, dan sistem informasi, dan
oleh Pembantu Direktur III dalam hal administrasi
kemahasiswaan, hubungan alumni dan kerja sama.

Pasal 1 1
(1) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumah—
tanggaan, barang milik negara, ketatalaksanaan,
hubungan masyarakat, kepegawaian, dan keuangan
di lingkungan Politeknik ATI Makassar.
(2) Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh
Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur
dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur II.
Bagian Keenam
Jurusan
Pasal 12
(1)Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik
yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur.

– 7 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor :07 /M-IND/PER/ 1/2015

(2) Jurusan mempunyai tugas melaksanakan
pendidikan vokasi tertentu di bidang teknologi
industri manufaktur.

Pasal 13

Jurusan meliputi :
a. Jurusan Teknik Kimia Mineral;
b. Jurusan Teknik Industri Agro;
c. J urusan Teknik Manufaktur Industri Agro; dan
d . Jurusan Otomasi Sistem Permesinan.

Pasal 14

Jurusan terdiri atas:
a. Ketua Jurusan;
b. Sekretaris Jurusan;
c. Program Studi; dan
d. Laboratorium Jurusan dan/ atau Workshop Jurusan.

Pasal 15
(l) Ketua Jurusan merupakan dosen yang diberi tugas
tambahan untuk membantu Direktur dalam
memimpin Jurusan.
(2) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Jurusan dibantu
oleh Sekretaris Jurusan.
(3) Program studi merupakan unsur pelaksana
akademik yang melaksanakan sebagian pendidikan
vokasi tertentu yang diselenggarakan Jurusan.
(4) Laboratorium Jurusan dan/atau Workshop Jurusan
merupakan sarana penunjang jurusan dalam
kegiatan praktikum pada proses belajar mengajar.

Bagian Ketujuh
Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Pasal 16
(1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
merupakan unsur pelaksana akademik di bidang
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam
pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh
Pembantu Direktur I.

– 8 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 07 /M-IND/PER/ 1/2015

Bagian Kedelapan
Unit Pabrik Dalarn Sekolah
(Teaching Factory)
Pasal 17
(1) Unit Pabrik Dalam Sekolah (Teaching Factory)
mempakan unsur pelaksana akadernik di bidang
pernbelajaran proses produksi barang dan/atau
jasa.
(2) Unit Pabrik Dalam Sekolah (Teaching Factory)
dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam
pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh
Pembantu Direktur I.

Bagian Kesembilan
Unit Inkubator Bisnis
Pasal 18
(1) Unit Inkubator Bisnis mempunyai tugas
menyelenggarakan inkubator bisnis untuk
Wirausaha industri kecil dan industri menengah.
(2) Unit Inkubator Bisnis dipimpin oleh Kepala yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur dan dalam pelaksanaan kegiatannya
dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur I.
Bagian Kesepuluh
Unit Penunjang
Pasal 19
(1) Unit Penunjang merupakan unsur penunjang yang
diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan
pendidikan vokasi di bidang teknologi industri
manufaktur.
(2) Unit Penunjang dipimpin oleh Kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan
dalam pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan
oleh Pembantu Direktur I.
Pasal 20
Unit Penunjang terdiri atas:
a. Unit Perpustakaan;
b. Unit Bahasa; dan
0. Unit Komputer.

— 9 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 07/M-IND/PER/ 1/2015

Pasal 21
(1) Unit Perpustakaan mempunyai tugas melakukan
pengelolaan dan pelayanan kepustakaan.
(2) Unit Bahasa mempunyai tugas melakukan
pengembangan pembelajaran, peningkatan
kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan
bahasa.
(3) Unit Komputer mempunyai tugas melakukan
pengembangan, pengelolaan, serta pelayanan
teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kesebelas
Kelompok J abatan Fungsional
Pasal 22
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan fungsional sesuai peraturan
perundang—undangan.
Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah
tenaga fungsional dan terbagi dalam berbagai
kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang
keahliannya.
(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
dikoordinasikan seorang tenaga fungsional yang
dipilih oleh kelompok pejabat fungsional yang
bersangkutan dan ditetapkan oleh Direktur
Politeknik ATI Makassar.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan
dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan
peraturan perundang—undangan.

Bagian Keduabelas
Bagan Organisasi
Pasal 24
Bagan Organisasi Politeknik ATI Makassar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

– 10 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor :07 /M-IND/PER/1/2015

BAB III
TATA KERJA

Pasal 25
Dalam melaksanakan tugas, Direktur, Pembantu
Direktur, Kepala Subbagian, Ketua Jurusan, Sekretaris
Jurusan, Kepala Satuan, Kepala Unit, dan Kelompok
Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan
masing—masing dan antar satuan organisasi dalam
Politeknik ATI Makassar serta dengan instansi di luar
Politeknik ATI Makassar sesuai dengan tugas masing-
masing.
Pasal 26
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang—undangan.

Pasal 27
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan
Politeknik ATI Makassar bertanggung jawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahannya masing—masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 28
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan
Politeknik ATI Makassar wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan
masing-masing dan menyampaikan laporan berkala
tepat pada waktunya.

Pasal 29
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahan, wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.

– 11 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor:07 /M-IND/PER/1/2015

Pasal 30
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada
satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.
Pasal 31
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan
organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di
bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan
kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan
rapat berkala.

BAB IV
ESELON,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Eselon
Pasal 32
Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon
IV.a.

Pasal 33

Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan,
Sekretaris Jurusan, Kepala Satuan, dan Kepala Unit
merupakan jabatan non eselon.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 34
(1) Direktur dan Pembantu Direktur diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri Perindustrian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Satuan
dan Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh
Direktur.

– 12 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 07 /M-IND/PER/1/2015

Pasal 35
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan dan
Pemberhentian Direktur, Pembantu Direktur, Ketua
Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Satuan, dan
Kepala Unit diatur dalam Statuta Politeknik ATI
Makassar.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36
Perubahan terhadap Organisasi dan Tata Kerja
ditetapkan oleh Menteri Perindustrian setelah
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang
membidangi urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh
peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri
Perindustrian Nomor 262/M/SK/12/1995 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Akademi Teknik Industri
Ujung Pandang, dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dan belurn diganti
dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Keputusan Menteri Perindustrian 262 / M /SK/ 12 / 1995
tentang Organisasi dan Tata Kerja Akaderni Teknik
Industri Ujung Pandang, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

– 13 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 07/M—IND/PER/ 1/2015

Pasal 39
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 J anuari 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd .
SALEH HUSIN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 J anuari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat J enderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : O7/M—IND/PER/1/2015
TANGGAL : 5 januari 2015

BAGAN ORGANISASI
POLITEKNIK ATI MAKASSAR
DIREKTUR
DEWAN PENYANTUN SENAT
PDI PDII PDIH

SATUAN PENGAWAS SATUAN
INTERNAL PENJAMINAN MUTU
| I
SUBBAGIAN ADMINISTRASI SUBBAGIAN
AKADEMIK, KEMAHASISIWAAN, DAN UMUM DAN KEUANGAN
KERJA SAMA

UNIT UNIT PENELITIAN UNIT UNIT JURUSAN/PRODI JURUSAN/PRODI JURUSAN/PRODI JURUSAN/pRODI
PENUNJANG DAN PENGABDIAN INKUBATOR TEACHING TEKNIK KIMIA TEKNIK INDUSTRI TEKNIK OTOMASI SISTEM

MASYARAKAT BISNIS FACTORY MINERAL AGRO MANUFAKTUR
INDUSTRI AGRO PERMESINAN

Unit Penunjang terdiri atas:
1. Unit Perpustakaan __ KELOMPOK
2. Unit Bahasa JABATAN FUNGSIONAL
3. Unit Komputer

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat J enderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *