Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 23/M-IND/PER/4/2013

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/M-1ND/PER/4/2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 87/ M—
IND/PER/9/2009 TENTANG SISTEM HARMONISASI GLOBAL KLASIFIKASI
DAN LABEL PADA BAHAN KIMIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka penerapan sistem harmonisasi
global klasifikasi dan pelabelan bahan kimia
berdasarkan ketentuan internasional, dan guna
melindungi kesehatan, keamanan, keselamatan
masyarakat dan lingkungan dari risiko bahan kimia
serta menghindari perbedaan klasi?kasi dan pelabelan
bahan kimia yang dapat menghambat kelancaran arus
perdagangan maupun pengamanan bahan kimia, perlu
mengatur kembali Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi
dan Label pada Bahan Kimia yang diatur dalam
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M—
IND/PER/9/2009 tentang Sistem Harmonisasi Global
Klasi?kasi dan Label Pada Bahan Kimia;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/ M—
IND/PER/9/2009 tentang Sistem Harmonisasi Global
Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia;

Mengingat:

1.Peraturan Presiden Nomor 4-7 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 201 1;
2.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 201 1;
3. Keputusan Presiden Nomor 84/ P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Tahun 2009
— 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 59/P Tahun 201 1; ‘
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 / M
Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian
Perindustrian;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87 / M—
IND/PER/9/2009 tentang Si’stem Harmonisasi Global
Klasi?kasi dan Label pada Bahan Kimia.
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105 / M—
IND / PER/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN:
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2.3/M-1ND/pER/4/2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 87/ M—
IND/PER/9/2009 TENTANG SISTEM HARMONISASI GLOBAL KLASIFIKASI
DAN LABEL PADA BAHAN KIMIA
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 tentang Sistem Harmonisasi
Global Klasi?kasi dan Label Pada Bahan Kimia diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah
bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi
dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai
yang 1ebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk
kegiatan rancang bangun dan perekayasaan
industri.
2. Industri Kecil dan Menengah, yang selanjutnya
disingkat IKM, adalah perusahaan Industri Kecil
dan/ atau Industri Menengah.
3. Perusahaan Industri Kecil, yang selanjutnya
disingkat IK, adalah perusahaan dengan nilai
investasi seluruhnya sampai dengan
Rp.500.000.000,— (lima ratus juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

— 3 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 23/M—IND/PER/4/2013

Perusahaan lndustri Menengah, yang selanjutnya
disingkat IM, adalah perusahaan industri dengan
nilai investasi seluruhnya lebih besar
Rp.500.000.000,— (lima ratus juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,—
(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha.
Produksi bahan kimia, yang selanjutnya disebut
produksi, adalah kegiatan mengolah bahan mentah
menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan
jadi atau barang jadi melalui tahapan proses
produksi hingga pengernasan produk.
Pelaku usaha adalah setiap orang atau kelornpok
yang melakukan usaha di bidang produksi dan
distribusi.
Sistem Harmonisasi Global tentang Klasifikasi dan
Pelabelan Bahan Kimia (Globally Harmonized
System of Classi?cation and Labelling of Chemicals),
yang selanjutnya disingkat GHS, adalah Sistem
Global untuk standardisasi kriteria dan
mengharmonisasikan sistern klasifikasi bahaya
bahan kimia sorta rnengkornunikasikan informasi
tersebut pada label dan Lembar Data
Keselamatan/ LDK (Safety Data Sheet/ SDS).
Bahan kimia adalah semua materi berupa unsur,
senyawa tunggal dan/atau campuran yang
berwujud padat, cair, atau gas.
Bahaya adalah sifat kemarnpuan alarniah bahan
kimia yang dapat memberi dampak negatif.
Campuran adalah gabungan dan/atau paduan
atau larutan yang terdiri dari dua atau lebih
senyawa yang tidak saling bereaksi.
Label adalah keterangan mengenai bahan kimia
yang berbentuk piktograrn bahaya atau simbol,
tulisan, atau kombinasi keduanya atau bentuk lain
yang juga berisi informasi identitas bahan kimia
atau produk, identitas produsen atau pemasok,
serta klasi?kasi bahan kimia.
Kemasan bahan kimia adalah wadah untuk
mengungkung dan/atau membungkus bahan
kimia.
Nomor Chemical Abstract Services (CAS) adalah
sistem indeks atau registrasi senyawa kimia yang
diadopsi secara internasional sehingga
memungkinkan untuk mengidenti?kasi setiap
senyawa kimia secara spesi?k.

– 4 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
N0m0r= 23/M-IND/PER/4/2013

Lembar Data Keselamatan (Safety Data Sheet), yang
selanjutnya disingkat LDK, adalah lembar petunjuk
yang berisi informasi bahan kimia meliputi sifat
?sika, kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan, oara
penanganan, tindakan khusus dalam keadaan
darurat dan informasi lain yang diperlukan.
Building Block GHS adalah struktur yang
berhubungan dengan pembedaan kelas bahaya dan
kategori yang digunakan untuk menggambarkan
bahaya dari bahan kimia tunggal atau oampuran
yang berlaku di Indonesia sesuai dengan
Kategori/Divisi/Tipe Purple Book GHS terbaru atau
disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.
Nilai Batas Kuantitas (Cut-0]?” value) adalah
konsentrasi terendah dari suatu bahan kimia baik
sebagai bahan tambahan, zat pengotor atau salah
satu komponen dalam oampuran yang dalam
penghitungannya diperlukan untuk menentukan
klasi?kasi campuran tersebut sesuai ketentuan
GHS.
Piktogram Bahaya adalah suatu komposisi gra?s
yang terdiri dari suatu simbol bahaya dan elemen—
elemen gra?s lainnya seperti bingkai, pola latar
belakang atau warna yang dimaksudkan untuk
menyampaikan informasi spesifik tentang suatu
bahaya.
Kata Sinyal adalah suatu kata, yaitu ”Bahaya” dan
”Awas”, yang digunakan untuk menunjukkan
tingkatan relatif suatu bahaya agar pengguna
waspada terhadap potensi bahaya suatu bahan
kimia.
Pernyataan Bahaya adalah pernyataan yang
dimaksudkan untuk tiap ‘kategori dan kelas bahaya
yang menguraikan sifat dasar bahaya suatu bahan
kimia dan jika perlu termasuk tingkat bahayanya.
Pernyataan Kehati-hatian adalah suatu frasa yang
menguraikan tindakan yang dianjurkan untuk
dilakukan dalam rangka mengurangi atau
menoegah timbulnya risiko.
Direktur Jenderal Pembina Industri adalah
Direktur Jenderal yang bertugas merumuskan dan
melaksanakan kebij akan di bidang industri kimia.
Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 2
(1) Memberlakukan ketentuan GHS seoara wajib pada:
a. Bahan Kimia Tunggal hasil produksi dalam
negeri maupun impor sejak diberlakukan
Peraturan Menteri ini; dan

— 5 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nom0r= 23/M— IND/PER/4/ 2013

b. Bahan Kimia Campuran hasil produksi dalam
negeri maupun’impor sejak 31 Desember 2016.
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dikecualikan bagi pemsahaan industri
dalam negeri skala kecil dan menengah.
Dalam hal terjadi perubahan ketentuan GHS
secara internasional, pemberlakuan ketentuan GHS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditinjau
kembali paling lambat dalam jangka waktu 1
(tahun) sejak perubahan dimaksud.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi bahan kimia tunggal maupun
campuran yang merupakan produk jadi farmasi,
bahan tambahan pangan, kosmetika dan residu
pestisida dalam pangan.
Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat
baru, yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

PasaI 4
Setiap bahan kimia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, diklasi?kasikan berdasarkan kriteria
bahaya yang terdiri dari:
a. Bahaya ?sik;
b. Bahaya terhadap kesehatan; Clan
c. Bahaya terhadap lingkungan.
Bahaya ?sik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri dari kelas:
a. Eksplosif;
b. Gas mudah menyala (termasuk gas yang tidak
stabil secara kimiawi/ chemically unstable gas);
0. Aerosol;
(1. Gas pengoksidasi;
6. Gas di bawah tekanan;
f. Cairan mudah menyala;
g. Padatan mudah menyala;
h. Bahan kimia tunggal dan campuran yang dapat
bereaksi sendiri (swareaksi);
i. Cairan piroforik;
j. Padatan piroforik;
k. Bahan kimia tunggal atau campuran yang
menimbulkan panas sendiri (swapanas);
1. Bahan kimia tunggal atau campuran yang
apabila kontak dengan air melepaskan gas
mudah menyala;
m. Cairan pengoksidasi;

— 6 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor:23/M‘ IND/PER/4/2013

n. Padatan pengoksidasi;
0. Peroksida organik;
p. Korosif pada logarn.
Bahaya terhadap kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari kelas:
a. Toksisitas akut;
Korosi/ iritasi kulit;
Kerusakan mata serius/ iritasi pada mata;
51.0.0” Sensitisasi saluran pernafasan atau pada kulit;
Mutagenisitas pada sel nutfah;
Karsinogenisitas;
Toksisitas terhadap reproduksi;
rroror‘?rv . Toksisitas pada organ sasaran spesi?k setelah
paparan tunggal;
i. Toksisitas pada organ sasaran spesi?k setelah
paparan berulang; dan
j. Bahaya aspirasi.
Bahaya terhadap lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari kelas:
a. Bahaya akuatik akut atau j angka pendek;
b. Bahaya akuatik kronis atau jangka panjang;
dan
c. Berbahaya terhadap lapisan ozon.
Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan satu Pa’sal,
yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A
Tata cara Klasi?kasi Bahaya Bahan Kimia Tunggal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
menggunakan metode Logika Pengambilan
Keputusan (Decision Logic). ‘
Tata cara Klasi?kasi ‘ Bahaya Bahan Kimia
Campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1), menggunakan metode:
a. Data hasil Pengujian; dan/atau
b. Prinsip Penjembatanan (Bridging Principle).
Klasi?kasi bahaya bahan kimia sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan
kategori dalam Building Block GHS yang akan
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur
J enderal Pembina Industri.
Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

— 7 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nom‘or: i3/M— IND/PER/4/2013

Pasal 5
(1) Bahan kimia sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 2 wajib diberi label.
(2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
terdiri atas unsur:
a. Identitas bahan kimia;
Piktogram Bahaya;
Kata Sinyal;
Pernyataan Bahaya;
Pernyataan Kehati—hatian; dan
wooed Identitas Produsen dan/atau Pemasok atau
importir.
(3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
a. Mudah terbaca;
b. Jelas terlihat;
C. Ukuran huruf dan piktogram proporsional;
d. Tidak mudah rusak;
Tidak mudah lepas dari kemasannya; dan
‘.”‘(‘D Tidak mudah pudar karena pengaruh Sinar
matahari, udara, air atau lainnya.
(4) Ketentuan mengenai label dan tata oara pelabelan
pada kemasan bahan kimia akan diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina
Industri.
Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut: ‘
Pasal 9
Bahan kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
wajib memiliki LDK, dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Ketentuan ayat (l) Pasal 10 diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 10 menjadi berbunyi sebagai berikut‘:
Pasal 10
(1) Penulisan label sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) dan penulisan LDK sebagaimana
dimaksud dalam’ Pasal 9, wajib menggunakan
bahasa Indonesia.
(2) Penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan
bahasa internasional yang digunakan sebagai
bahasa resmi dalam Perserikatan Bangsa—Bangsa.

– 8 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 23/M— IND/PER/4/ 2 013

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 1 1
Setiap pelaku usaha yang memproduksi bahan
kimia dan/ atau produk konsumen wajib:
a. Menentukan klasi?kasi bahaya bahan kimia
dan/atau produk yang diproduksinya sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4;
b. Mencantumkan label- sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 pada kemasan bahan kimia
dan / atau produk;
C. Membuat LDK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 pada setiap bahan kimia dan/atau
produk; dan
d. Melakukan kaji ulang LDK dan label setiap ada
perubahan atau paling sedikit setiap 5 (lima)
tahun Sekali.
Setiap pelaku usaha yang melakukan pengemasan
ulang bahan kimia, wajib untuk:
a. Mencantumkan label sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5;
b. Mencantumkan nama dan alamat pengemas
ulang, dan berat/ volume bersih bahan kimia
yang dikemas ulang; dan
c. Menyertakan LDK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 untuk setiap bahan kimia.
Setiap pelaku usaha yang telah melakukan
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), wajib menyampaikan laporan secara
tertulis kepada Direktur Jenderal Pembina Industri
atas penerapan GHS pada label dan LDK untuk
setiap produknya.
Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Ketentuan ayat (1) Pasal 12 ayat diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 12 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12
Setiap pelaku usaha dilarang memberikan
informasi yang tidak sesuai/menyesatkan pada
label dan LDK bahan kimia yang diproduksinya.
Setiap pelaku usaha dilarang memproduksi bahan
kimia tanpa mencantumkan label sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5.

– 9 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 23/M-IND/PER/4/2013

(3) Setiap pelaku usaha dilarang memproduksi bahan
kimia tanpa disertai LDK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9.
10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 15
Direktur J enderal Pembina Industri menetapkan
Petunjuk ’I‘eknis dan Petunjuk Pengawasan pelaksanaan
Peraturan Menteri ini.
11. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 87 / M—IND / PER / 9 / 2009 tentang Sistem
Harmonisasi Global Klasi?kasi dan Label pada Bahan
Kimia menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku secara efektif 3 (tiga)
buIan sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2013

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMAD S.HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 565

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kemgnterian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :23/M—IND/PER/4/2013
TANGGAL : 2 April 2013

DAFTAR LAMPIRAN SISTEM HARMONISASI GLOBAL
KLASIFIKASI DAN LABEL PADA BAHAN KIMIA

LAMPIRAN I : LAMBANG PIKTOGRAM BAHAYA

LAMPIRAN II : FORMULIR LDK

LAMPIRAN III : FORMAT SURAT LAPORAN PENERAPAN KLASIFIKASI,
LAB EL, DAN LDK

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT
alinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kemgnterian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

LAMPIRAN I

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 23/M-IND/pER/4/2013
1 _

LAMBANG PIKTOGRAM BAHAYA

– Ekplosif
– Bahan kimia tunggal
dan campuran yang
dapat bereaksi sendiri
(swa reaksi)
– Peroksida organik.

– Senyawa mudah Senyawa Pengoksidasi
menyala
– Bahan kimia tunggal
dan campuran yang
dapat bereaksi sendiri
(swa reaksi)
– Piroforik
– Bahan kimia tunggal
atau campuran yang
menimbulkan panas
sendiri (swa panas);

I

Gas di bawah tekanan Bahaya terhadap
lingkungan akuatik

Korosif pada logam

Toksisitas akut – Toksisitas akut – Mutagenisitas pada sel
(tingkat rendah) nutfah
– Iritasi pada kulit: – Karsinogenisitas
– Iritasi pada mata; – Toksisitas terhadap
– Sensitisasi pada kulit reproduksi
– Bahaya terhadap – Sensitisasi saluran
lapisan ozon pernafasan
– Toksisitas pada organ
sasaran spesi?k
– Bahaya aspirasi

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 23/M-IND/PER/4/2013
_ 2 _

A. BAHAYA FISIK

Eksplosif

Gas mudah menyala (termasuk
gas yang tidak stabil secara
kimiawi / chemically unstable gas)

Aerosol

Gas pengoksidasi

Gas di bawah tekanan

1

Cairan mudah menyala

Padatan mudah menyala

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor ZS/MF IND/PER/4/2013
_ 3 –
Bahan kimia tunggal dan
campuran yang dapat bereaksi
sendiri (swareaksi)

Cairan piroforik

Padatan piroforik

L

Bahan kimia tunggal atau

r

Bahan kimia tunggal atau
campuran yang apabila kontak
dengan air melepaskan gas mudah
menyala

Cairan pengoksidasi

campuran yang menimbulkan
panas sendiri (swa panas)

l Pgiatan pengoksidasi

Peroksida organik

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor ZS/M- IND/PER/4/2 013
_ 4 _

Korosif pada logam

B. BAHAYA TERHADAP KESEHATAN

Toksisitas akut

Korosi/ iritasi kulit

Kerusakan mata serius/ iritasi pada
mata

Sensitisasi saluran pernafasan atau
pada kulit

Mutagenisitas pada sel nutfah

Karsinogenisitas

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 23/M-IND/PER/4/2013

1 _ 5 _

Toksisitas terhadap reproduksi

9900

Toksisitas pada organ sasaran shesifik
setelah paparan tunggal

Toksisitas pada organ sasaran spesifik
setelah paparan berulang

Bahaya aspirasi

C. BAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN

Bahaya akuatik akut atau jangka
pendek

Bahaya akuatik kronis atau jangka
panjang

Berbahaya terhadap lapisan ozon

699

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI

-6—
LAMPIRAN II : FORMULIR LEMBAR DATA KESELAMATAN (LDK/ SAFETY
DATA SHEET)

1 Identi?kasi Senyawa (Tunggal atau Campuran)
— Identitas / nama produk : ……………………………………………………..
berdasarkan GHS
– Identifikasi lainnya : ……………………………………………………..
— Penggunaan yang : ……………………………………………………..
dianjurkan dan
pembatasan penggunaan
Data rinci mengenai : ……………………………………………………..
pemasok
Nomol telepon darurat : (waktu operasi misal: Senin — Jumat,
08.00 – 18.00, atau 24 jam, jenis spesi?k
informasi misal: damrat medis, darurat
transportasi, bebas pulsa)
Identi?kasi Bahaya
Klasifikasi bahaya produk : ……………………………………………………..
(senyawa / campuran)
Elemen label : ……………………………………………………..
Kata sinyal ……………………………………………………..
Pernyataan Bahaya : ……………………………………………………..
Pernyataan Kehati—hatian : ……………………………………………………..
Piktogram (simbol bahaya)
Bahaya lain di luar yang : ……………………………………………………..
berperan dalam klasifikasi
Komposisi / Informasi tentang Bahan Penyusun Senyawa Tunggal
Nama kimia : ……………………………………………………..
Nama umum, nama : ……………………………………………………..
dagang, sinonim, dll
Nomor CAS (Chemical : ……………………………………………………..
Abstract Service) dan
nomor khas lainnya
Zat pengotor dan bahan : ……………………………………………………..
tambahan yang
diklasifikasikan dan yang
berperan dalam klasi?kasi
senyawa tersebut
Campuran
Identitas dan konsentrasi : ……………………………………………………..
bahan kimia atau rentang
konsentrasi dari semua
bahan penyusun yang
berbahaya terhadap
kesehatan atau
lingkungan dan
konsentrasi bahan
penyusun campuran
4 Tindakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
— Uraian langkah
pertolongan pertama yang
diperlukan
– Penghirupan : ……………………………………………………..
o Kena kulit : ……………………………………………………..

o Kena mata
o Tertelan
– Kumpulan gejala/efek
terpenting, baik akut
maupun tertunda
— Indikasi yang memerlukan
bantuan medis dan
tindakan khusus, jika
diperlukan

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: ZS/M- IND/PER/4/2013

Tindakan pemadaman kebakaran
— Media pemadaman yang
sesuai
— Bahaya spesi?k yang
diakibatkan bahan kimia
tersebut
— Prosedur pemadaman
kebakaran yang Spesifik /
khusus
— Alat pelindung khusus
dan pernyataan kehati—
hatian bagi petugas
pemad am kebakaran

Tindakan Penanggulangan jika terjadi Tumpahan dan Kebocoran
— Langkah-langkah
pencegahan diri, alat
pelindung dan prosedur
tanggap darurat
— Langkah—langkah
pencegahan bagi
lingkungan
– Metode dan bahan
penangkalan
(contalnrnent) dan
pembersihan
Penanganan dan Penyimpana
— Langkah—langkah
pencegahan untuk
penanganan yang aman
— Kehati—hatian dalam
menangani secara aman
~ Kondisi untuk
penyimpanan yang aman,
terma auk
— inkompatibilitas

Kontrol Paparan / Perlindungan Diri
— Paramater pengendalian,
jika tersedia agar dibuat
daftar batas paparan di
tempat kerja termasuk
notasinya, daftar angka
biologis termasuk
notasinya

10

— Pengendalian teknik yang
sesuai
— Tindakan perlindungan
diri, seperti alat
perlindungan diri:
o Perlindungan
pernapasan
– Perlindungan
tangan
0′ Perlindungan mata
o Perlindungan kulit
dan tubuh
– Tindakan Higienis
Sifat fisika dan kimia
— Data empirik dari senyawa
tunggal atau campuran
— Organoleptik (bentuk fisik,
warna, dll)
— Bau
– Ambang bau
pH
– Titik lebur / titik beku
– Titik didih / rentang didih
— Sifat mudah menyala
(padatan, gas)
— Titik nyala
— Laju penguapan
– F1arnabi1itas(padatan,
gaS)
– Nilai batas ?amabilitas
terendah / tertinggi dan
batas ledakan
– Tekanan uap
– Rapat (densitas) uap
– Kerapatan (densitas)
relatif
— Kelarutan:
– Kelarutan dalam air
0 Kelarutan dalam
pelarut lain
– Koefisien partisi (n~
oktanol / air)
— Suhu dapat membakar
sendiri (auto—ignition
temperature)
– Suhu penguraian
– Kekentalan (Viskositas)
Stabilitas dan Reaktifitas
— Reaktivitas
– Stabilitas kimia
— Reaksi berbahaya yang
mungkin di bawah kondisi
spesifik / khusus
— Kondisi yang harus
dihindari

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 23/M—IND/PER/4/2013

Lampiran

Lampiran

– Bahan yang harus
dihindari
– Produk berbahaya hasil
penguraian

Informasi Toksikologi
– Uraian lengkap dan
komprehensif tentang efek
toksikologik/ kesehatan:
o Toksisitas akut
o Korosi / iritasi kulit
o Kerusakan mata
serius / iritasi mata
o Sensitisasi saluran
pernafasan atau

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor= 23/M— IND/PER/4/2013

pada kulit
o Mutagenitas pada
sel nutfah
«- Karsinogenitas
– Toksisitas terhadap
reproduksi
– Toksisitas pada
organ sasaran
spesi?k setelah
paparan tunggal
o Toksisitas pada
organ sasaran
spesi?k setelah
paparan berulang
o Bahaya aspirasi
—— Informasi tentang rute
paparan
– Kumpulan gejala yang
berkaitan dengan sifat
?sik, kimia, dan
toksikologi
– Efek akut, tertunda dan
kronik dari paparan
jangka pendek dan jangka
panj ang
— Ukuran numerik tingkat
toksisitas
– Efek interaktif
– J ika data bahan kimia
secara spesifik tidak
tersedia
– Campuran

(jika campuran tersebut belum diuji efek
terhadap kesehatan secara keseluruhan,
kemudian informasi masing-masing
bahan penyusunnya sebaiknya
disediakan dan campuran sebaiknya
diklasi?kasikan menggunakan proses
yang telah dijelaskan di batang tubuh
Peraturan Menteri ini)

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor123/M—IND/PER/4/2013

— Informasi tentang
campuran dan bahan
penyusunnya
– Informasi lainnya

12 Informasi Ekologi
— Ekotoksisitas
— Persistensi dan
penguraian oleh
lingkungan
— Potensi bioakumulasi
— Mobilitas dalarn tanah
— Efek merugikan lainnya

13 Pembuangan Limbah
— Metode pembuangan ……………………………………………………..
14 Pertimbangan Pembuangan/ Pemusnahan
— Nomor PBB
— Narna pengapalan yang
sesuai berdasarkan PBB
— Kelas bahaya
pengangkutan
– Kelompok pengemasan,
jika tersedia
— Bahaya lingkungan
— Tindakan kehati—hatian
khusus bagi pengguna

15 Informasi yang Berkaitan dengan Regulasi
– Regulasi tentang
lingkungan, kesehatan,
dan keamanan untuk
produk tersebut

16 Informasi Lain
Tanggal Pembuatan LDK
Tanggal Revisi LDK
Legenda atau singkatan
dan akronim yang
digunakan dalam LDK
— Referensi atau sumber
yang digunakan dalam
penyusunan LDK

……………………………………………………..

SANGKALAN (DISCLAIMER}
(keterangan yang menyatakan bahwa informasi yang diberikan dalam Lembar
Data Keselamatan adalah benar pada saat tanggal dibuat. Namun, seiiring
dengan perkembangan ilrnu pengetahuan dan teknologi maka, informasi
tersebut dapat saja keliru di kemudian hari)

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 23/M— IND/PER/ll/ZO 13
_ 11 _

LAMPIRAN III : FORMAT SURAT LAPORAN PENERAPAN KLASIFIKASI,
LABEL, DAN LEMBAR DATA KESELAMATAN

KOP SURAT

Nomor : Jakarta, (tanggal)
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Laporan Penerapan Klasifikasi.
Label, dan LDK, Berdasarkan GHS

Yth.
Direktur J enderal Basis Industri Manufaktur
c. q. Direktur Industri Kimia Hilir
Kementerian Perindustrian
di —
Jakarta

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan amanat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor:
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/ M—
IND/ PER/9/ 2009 tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label
pada Bahan Kimia, bersama ini kami melaporkan penerapan klasifikasi,
pelabelan, dan penyusunan Lembar Data Keselamatan (LDK/ Safety Data
Sheet) atas produk kami sebagaimana terlampir.
Demikian laporan kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat Saya,
Pimpinan Perusahaan

Nama
(Jabatan)

-12-

KOP SURAT

N0. Nama Kimia Nama Nomor Nomor Komposisi Piktogram Kata Sinyal Pernyataan Pernyataan LDK Tanggal Ket.
Umum, CAS Pos Bahan Bahaya Kehati- (terlampir) Mulai
Nama Tarif Kimia hatian Penerapan
Dagang

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *