Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 62/M-IND/PER/8/2015

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 62/M-IND/PER/8/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 63 /M—IND/PER/7 /2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN INDUSTRI DAN MUTU MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
pengendalian dan pengawasan industri minuman
beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 63 / M—IND / PER/ 7 – / 2014,
perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan
Menteri dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/ M-
IND/PER/7/2014 tentang Pelaksanaan Pengendalian
dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman
Beralkohol;

Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 54);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/ P
Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan
Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun
2014 — 2019;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M—IND-
/PER/7/2011 tentang Jenis—Jenis Industri Dalam
Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di
Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/ M—IND—
/ PER /7/2014 tentang Pelaksanaan Pengendalian Dan
Pengawasan Industri Dan Mutu Minuman Beralkohol;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PER—
UBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 63/M—IND/PER/7/20l4 TENTANG PENGENDA—
LIAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI DAN MUTU MINUMAN
BERALKOHOL.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 63 / M—IND / PER/ 7 / 2014 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu
Minuman Beralkohol diubah diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 diubah dan menambah satu ayat
sehingga Pasal 4 menjadi sebagai berikut:
Pasal 4
(1) Perusahaan Industri Minuman Beralkohol yang telah
memiliki Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) dapat melakukan perubahan,
yang meliputi:
pindah lokasi;
perubahan kepemilikan;
perubahan golongan Minuman Beralkohol;
. penggabungan perusahaan menjadi satu lokasi;
perubahan nama perusahaan;
perubahan alamat lokasi pabrik; atau
g. perluasan untuk penambahan kapasitas produksi.

nwaocw
(2) Perubahan golongan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan terhadap
golongan yang berkadar etil alkohol atau etanol
(C2H50H) yang tinggi menjadi golongan yang berkadar
etil alkohol atau etanol (CgHsOH) lebih rendah, yang
secara keseluruhan tidak menambah kapasitas
produksi sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha
Industri yang dimiliki.
(3) Perluasan untuk penambahan kapasitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g hanya
dapat dilakukan terhadap Perusahaan Industri
Minuman Beralkohol yang telah:
a. merealisasikan 100% (seratus persen) kapasitas
produksi yang tercantum dalam Izin Usaha
Industri yang dimiliki;
b. diaudit kemampuan produksinya oleh lembaga
independen yang memiliki kompetensi audit di
bidang industri minuman beralkohol; dan

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor :62/M- IND/PER/8/2015

c. memiliki NPPBKC dan membayar cukai atas
semua Minuman Beralkohol yang dihasilkan, yang
dibuktikan dengan dokumen pembayaran/
penggunaan pita cukai.
(4) Perusahaan Industri Minurnan Beralkohol yang
melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memiliki perubahan Izin Usaha Industri
yang dimiliki.
(5) Perusahaan Industri Minuman Beralkohol yang telah
memperoleh Izin Perluasan untuk penambahan
kapasitas produksi sebagairnana dimaksud pada ayat
(1) huruf g hams diverifikasi realisasi produksinya
secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan sewaktu—
waktu apabila diperlukan.
(6) Ketentuan dan tata cara lebih lanjut mengenai audit
kemampuan produksi dan verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) diatur
dalam Peraturan Direktur J enderal.

Ketentuan Pasal 6 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 6
Perusahaan Industri Minuman Beralkohol yang
mengajukan permohonan rekomendasi (pertimbangan
teknis) untuk perubahan Izin Usaha Industri
sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 5, wajib
melampirkan dokumen paling sedikit sebagai berikut:
a. pindah lokasi:
1. Izin Usaha Industri yang asli;
2. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
(NPPBKC)
3. persetujuan tertulis dari Kepala Dinas KabUpaten
/ Kota di lokasi yang lama dan lokasi yang barn;
4. Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Pejabat
yang berwenang di kabupaten/ kota setempat; dan
5. Data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir;
b. perubahan kepemilikan:
1. Izin Usaha Industri yang asli;
2. Copy akte perubahan kepemilikan;
3. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
(NPPBKC); dan
4. Data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir;
c. perubahan golongan Minurnan Beralkohol:
1. Izin Usaha Industri yang asli;
2. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
(NPPBKC);
3. Surat pernyataan proses produksi telah menggu-
nakan teknologi fermentasi; dan
4. Data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir;

L1.)

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 62/M—IND/PER/8/2015

d. penggabungan perusahaan menjadi satu lokasi:
1. Izin Usaha Industri yang asli;
2. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
(NPPBKC);
3. Copy akte perubahan kepemilikan/ penggabungan;
4. Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Pejabat
yang berwenang di kabupaten/ kota setempat; dan
5. Data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir;
e. perubahan nama perusahaan:
1. Izin Usaha Industri yang asli;
2. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
(NPPBKC);
3. Copy akte perubahan nama perusahaan; dan
4. Data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir;
f. perubahan alamat lokasi pabrik:
1. Izin Usaha Industri yang asli;
2. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
(NPPBKC);
3. Surat pernyataan perubahan alamat dari
pimpinan perusahaan; dan
4. Data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir;
g. perluasan untuk penambahan kapasitas produksi:
1. Izin Usaha Industri yang asli;
2. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
(NPPBKC) dan realisasi pernbayaran/ penggunaan
pita cukai;
3. Surat pernyataan telah menerapkan teknologi
fermentasi dan/ atau destilasi;
4. Laporan hasil audit kemampuan produksi dari
lembaga independen;
5. Persetujuan tertulis dari Gubernur dan Bupati/
Walikota sesuai dengan lokasi Industri Minuman
Beralkohol;
6. Hasil Berita Acara Perneriksaan (BAP) dari Pejabat
yang berwenang di kabupaten/ kota setempat; dan
7. Data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah menjadi sebagai berikut:
Pasal 7
(1) Perusahaan Industri Minuman Beralkohol yang
telah memperoleh Izin Usaha Industri dan/atau
perubahan Izin Usaha Industri yang:
a. melakukan realisasi produksi melebihi kapasitas
yang tercantum dalarn Izin Usaha Industri
dan/atau Izin Perluasan; atau
b. selama 2 (dua) tahun berturut—turut tidak
melakukan kegiatan produksi;
Izin Usaha Industri perusahaan yang bersangkutan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 62/M-IND/PER/8/2015

(2) Pencabutan Izin Usaha Industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi
dari Direktur Jenderal dan dilakukan oleh Kepala
Badan Koordinasi dan Penanaman Modal dengan
tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal
dan Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai
setempat.
Ketentuan BAB IV Bagian Kesatu Pasal 9 diubah
menjadi sebagai berikut:

BAB IV
PRODUKSI
Bagian Kesatu
Minuman Beralkohol
Pasal 9
(1) Perusahaan Industri Minuman Beralkohol wajib
menerapkan proses:
a. fermentasi untuk minuman beralkohol golongan
A dan B; dan
b. fermentasi dan destilasi untuk minuman
beralkohol golongan C.
(2) Proses fermentasi dan/atau destilasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan
oleh perusahaan minuman beralkohol atau
perusahaan yang memproduksi etil alkohol.
(3) Etil alkohol sebagajrnana dimaksud pada ayat (2)
wajib memenuhi tara pangan.
(4) Perusahaan Industri Minuman Beralkohol dalam
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan menjamin mutu produk harus:
a. berpedoman kepada Cara Produksi Pangan
Olahan yang Baik (CPPOB) sesuai dengan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/ M—
IND / 7/ 2O 10 tentang Cara Produksi Pangan
Olahan yang Baik dan/ atau perubahannya;
b. menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI)
Minuman Beralkohol yang telah diberlakukan
secara wajib; dan
C. memenuhi Ketentuan Teknis mengenai Golongan,
Jenis Produk, Proses Produksi, Mesin dan
Peralatan Produksi, Pengendalian Mutu serta
Laboratorium Industri Minuman Beralkohol
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor I 62/M— IND/PER/8/2015

(5) Perusahaan Industri Minuman Beralkohol dilarang
untuk:
a. melakukan proses produksi dengan cara
pencampuran dengan alkohol teknis dan/atau
bahan kimia berbahaya lainnya;
b. memproduksi Minuman Beralkohol dengan kadar
etil alkohol atau etanol (C2H50H) di atas 55%
(lima puluh lima persen);
C. menyimpan dan menggunakan Alkohol teknis
sebagai bahan baku dalam pembuatan Minuman
Beralkohol;
d. memproduksi dengan isi kemasan kurang dari
180 m1; dan
e. melakukan pengemasan ulang (repacking).
5. Ketentuan Pasal 15 diubah menjadi sebagai berikut:
Pasal 15
(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
dan ayat (3), Direktur Jenderal melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan
Industri Minuman Beralkohol secara Nasional.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui veri?kasi yang dilakukan
oleh:
a. tim Verifikasi Industri Minuman Beralkohol yang
ditetapkan oleh Direktur J enderal; atau
b. lembaga independen.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan
monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Direktur J enderal.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah menjadi sebagai berikut:
Pasal 16
(1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2) yang dilakukan oleh
Direktorat Jenderal, dan verifikasi realisasi produksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) serta
pelaksanaan kegiatan verifikasi dalam rangka
evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 62/M-IND/PER/8/2015

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (3) yang dilakukan oleh Dinas
Provinsi dan / atau Dinas Kabupaten / Kota,
pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (2) dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Pelaksanaan audit kemampuan produksi sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b
dibebankan pada pemohon perluasan/untuk
penambahan kapasitas produksi.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal pada
tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Agustus 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIKINDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1177

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
KepaIaBlro Humm dan Organisasi

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *