Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 65/M— IND/PER/8/2015

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 65/M— IND/PER/8/2015

TENTANG

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PEN GAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA UNTUK BANGUNAN —
BLOK KACA —— SPESIFIKASI DAN METODE UJI SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan
pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Kaca Untuk Bangunan —- Blok Kaca –
Spesifikasi dan Metode Uji yang diberlakukan secara
wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
54/M-IND/PER/6/2015 dan pelaksanaan ketentuan
Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 86/M—IND/PER/9/2009 tentang
Standar Nasional Indonesia Bidang Industri, perlu
menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk
melaksanakan serti?kasi dan pengujian mutu Kaca
Untuk Bangunan — Blok Kaca — Spesi?kasi dan Metode
Uji;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian
Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kaca Untuk
Bangunan — Blok Kaca — Spesi?kasi dan Metode Uji
Secara Wajib;

Mengingat:
1.Undang—Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia N omor 5492);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
5. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite
Akreditasi Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 121 /P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 — 2019;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/ M-IND/
PER/9/ 2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang
Industri;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/ M-IND /
PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/ M—IND/
PER / 6 / 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia Kaca Untuk Bangunan – Blok Kaca Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 65/M— IND/PER/8/2015

TENTANG

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PEN GAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA UNTUK BANGUNAN —
BLOK KACA —— SPESIFIKASI DAN METODE UJI SECARA WAJIB

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Serti?kat Produk Penggunaan Tanda SNI Kaca Untuk
Bangunan – Blok Kaca, yang selanjutnya disingkat SPPT—
SNI, adalah serti?kat yang dikeluarkan oleh Lembaga
Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu
memproduksi Kaca Untuk Bangunan — Blok Kaca sesuai
dengan persyaratan SNI Kaca Untuk Bangunan – Blok Kaca
— Spesifikasi dan Metode Uji.
2. Lembaga Serti?kasi Produk, yang selanjutnya disingkat
LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan serti?kasi
produk.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

– 3 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 65/M- IND/PER/8/2015

Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan
kegiatan pengujian terhadap contoh Kaca Untuk Bangunan
— Blok Kaca sesuai metode uji SNI.
Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perindustrian.
Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur
Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian
Perindustrian.
.Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.

Pasal 2
LSPro dan Laboratorium Uji yang belum terakreditasi
melaksanakan sertifikasi dan pengujian terhadap Kaca
Untuk Bangunan – Blok Kaca sesuai dengan ketentuan
SNI ISO 21690:2013.
LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri
ini.
Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran
Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 harus memproses akfeditasi kepada
Komite Akreditasi Nasional dalam waktu paling lambat 6
(enam) bulan sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini.
LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus melaporkan perkembangan proses
akreditasi kepada Kepala BPPI Kementerian
Perindustrian.
LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai LSPro dan
Laboratorium Uji yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi
Nasional untuk ruang lingkup SNI ISO 21690:2013 dalam
waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukan
Peraturan Menteri ini.
Dalam hal LSPro dan Laboratorium Uji belum
terakreditasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), penunjukannya dinyatakan berakhir.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

– 4 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 65/M— IND/PER/ 8/2015

Pasal 4
LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
harus memperoleh dukungan pengujian dari
Laboratorium Uji untuk pengujian produk Kaca Untuk
Bangunan — Blok Kaca.
Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3) hanya boleh mendukung 1 (satu) LSPrO
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengujian
Kaca Untuk Bangunan – Blok Kaca.
Pasal 5
Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3) wajib melakukan pengujian atas permintaan
LSPro dan/ atau instansi teknis.
Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku untuk:
a. penerbitan SPPT-SNI Kaca Untuk Bangunan — Blok
Kaca; dan/atau
b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan SNI ISO
2 1690:2013 secara wajib.

Pasal 6
LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 harus melaporkan hasil kinerja serti?kasi
dan pengujian kepada Direktur Jenderal Pembina
Industri dan Kepala BPPI, Kementerian Perindustrian.
Laporan hasil kinerja serti?kasi dan pengujian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. laporan hasil kinerja serti?kasi yang disampaikan
LSPro, berupa:
1. penerbitan SPPT—SNI, pengawasan berkala SPPT—
SNI, dan pencabutan SPPT—SNI Kaca Untuk
Bangunan – Blok Kaca, yang harus disampaikan
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal
penerbitan;
2. rekapitulasi penerbitan SPPT—SNI, pengawasan
berkala SPPT—SNI, dan pencabutan SPPT—SNI Kaca
Untuk Bangunan – Blok Kaca dalam kurun waktu l
(satu) tahun, yang harus disampaikan paling
lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya;
dan
3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan
akreditasi LSPro.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

– 5 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 65/M-IND/PER/8/2015

b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan
Laboratorium Uji, berupa:
1. Serti?kat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas
pengujian Kaca Untuk Bangunan – Blok Kaca yang
telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan,
yang harus disampaikan paling lambat pada
tanggal 5 bulan berikutnya;
2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Kaca
Untuk Bangunan — Blok Kaca yang telah dilakukan
dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus
disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari
tahun berikutnya; dan
3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan
akreditasi Laboratorium Uji.

Pasal 7
Direktorat Jenderal Pembina Industri melakukan
pembinaan terhadap industri Kaca Untuk Bangunan –
Blok Kaca yang tidak memenuhi ketentuan SNI ISO
21690:2013 secara wajib melalui pengawasan berkala
atas penerapan SNI ISO 21690:2013.
BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
a. kinerja LSPro dan Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dan laporan hasil kinerja serti?kasi dan
pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8
LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dicabut
penunjukan serti?kasinya.
Laboratorium Uji yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)
huruf b, dicabut penunjukan pengujiannya.
Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian
Kesesuaian.

– 6 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 65/M-IND/PER/8/2015

Pasal 9
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 12 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
_ (Kemente?an Perindustrian
Ké‘pala Biro Hukum dan Organisasi

1

I

I

PRAY’ONO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 65/M-IND/PER/8/2015
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2015

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA KACA UNTUK BANGUNAN — BLOK KACA — SPESIFIKASI DAN
METODE UJI (SNI ISO 21690:2013) SECARA WAJIB.

NO NAMA LEMBAGA ALAMAT
1 LSPro Cencera —
Kementerian Perindustrian

J1. Jenderal Ahmad Yani No. 392
Bandung 4027 2
Telp. (022) 7206296, 7206221
Fax. (022) 7205322

B. LABORATORIUM UJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
KACA UNTUK BANGUNAN – BLOK KACA — SPESIFIKASI DAN METODE UJI
(SNI ISO 21690:2013) SECARA WAJIB.

NO NAMA LEMBAGA ALAMAT
1 Laboratorium Penguji Balai
Besar Keramik (BBK) —
Kementerian Perindustrian

J1. Jenderal Ahmad Yani N0. 392
Bandung 40272
Telp. (022) 7206221, 7207115
Fax. (022) 7205322

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kemeenterian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *