Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 68/M-IND/PER/8/2015

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68/M—IND/PER/8/2015
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN
DALAM NEGERI PRODUK ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan
penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri produk
elektronika dan telematika sesuai dengan karakteristik
produk dan/atau pola bisnis industri perlu mengatur
kembali ketentuan penghitungan nilai tingkat komponen
dalam negeri produk elektronika dan telematika;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perindustrian tentang Ketentuan dan Tata Cara
Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk
Elektronika dan Telematika;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4045);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
3. Undang—Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4130);
4. Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4131);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4220b

6. Undang—Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5492);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Kementerian
Perindustrian;
10. Keputusan Presiden Nomor 12 1/ P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 — 2019;
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun
2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/ M-
IND / PER / 10/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/ M—IND/
PER/ 2 / 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/ M—
IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam
Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan Di Lingkungan
Kementerian Perindustrian;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27
Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Atau
Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long
Term Evolution;

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN:PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68/M—mD/PER/8/2015
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN
DALAM NEGERI PRODUK ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Produk Dalam Negeri adalah barang/jasa termasuk
rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau
dikerjakan oleh perusahaan industri yang berinvestasi
dan berproduksi di Indonesia, yang menggunakan
sebagian atau keseluruhan tenaga kerja bangsa/warga
Negara Indonesia, yang prosesnya menggunakan bahan
baku/ komponen dalam negeri dan/atau sebagian impor.
2

10.

11.

12.

13.

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 68/M—IND/PER/8/2015

Barang adalah setiap benda yang dapat
disentuh/perangkat keras dan/atau yang tidak dapat
disentuh/perangkat lunak dalam bentuk utuh maupun
terurai, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi,
barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan
oleh pihak terkait.
Tingkat Komponen Dalam Negeri, yang selanjutnya
disingkat TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri
pada barang, jasa, gabungan barang dan jasa.
Komponen dalam negeri adalah material, tenaga kerja dan
alat kerja yang berasal dari dalam negeri.
Manufaktur adalah suatu cabang industri yang
mengaplikasikan mesin, peralatan dan tenaga kerja, serta
suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah
menjadi barang jadi untuk dijual.
Pengembangan adalah bagian dari proses industri untuk
merancang dan merekayasa suatu produk.
Veri?kasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Surveyor
Independen untuk penghitungan nilai kesesuaian atas
data dan informasi yang didapat terhadap kondisi
sesungguhnya di lapangan dari kegiatan usaha
perusahaan industri atau penyedia barang/jasa.
Hak Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disingkat
HKI, adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum
atas Kekayaan Intelektual sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten
kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak
untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang
diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat
tertentu.
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara
kepada inventor/ penemu atas hasil invensinya di bidang
teknologi, yang untuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau
memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk
melaksanakannya.
Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf—
huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari
unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang/jasa.
Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau
penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak
Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak
mengurangi pembatasan—pembatasan menurut peraturan
perundang-undangan.
Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk,
konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis
dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk
tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan
estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi
atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 68/IV1-11\ID/PER/8/2015

menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri,
atau kerajinan tangan.
14. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi
atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai
elemen dan sekurang—kurangnya satu dari elemen
tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau
seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara
terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang
dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
15. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa
rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen,
sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah
elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi
dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi
tersebut dimaksudkan untuk pembuatan Sirkuit Terpadu.
16. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang
perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan
Barang / Jasa.
17. Surat Keterangan Kemampuan Produksi dan Suplai yang
selanjutnya disingkat SKKPS adalah surat keterangan
yang dikeluarkan oleh Direktur untuk memberikan
penjelasan tentang kemampuan produksi dan
kemampuan suplai pada suatu fasilitas industri untuk
memenuhi kebutuhan pasar secara optimal dan
berkelanjutan.
18. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri
Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.
20. Direktur adalah Direktur Industri Elektronika dan
Telematika.

BAB II
LINGKUP PRODUK
Pasal 2
Ketentuan tata cara penghitungan nilai TKDN produk
elektronika dan telematika dalam Peraturan Menteri ini
diterapkan untuk menghitung nilai TKDN produk yang
dihasilkan industri dengan nomor Klasi?kasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
Produk elektronika dan telematika yang dihasilkan industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan produk
berbentuk:
a. barang elektronika dan komponen;
b. barang perangkat teknologi informatika dan/atau
komunikasi;

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 68/M—IND/PER/8/2015

C. jasa perangkat lunak (software) dan konten; dan
d. gabungan perangkat teknologi informatika dan/atau
komunikasi dan pengembangan barang—barang dimaksud.

BAB III
PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
Pasal 4
(1) Penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan
telematika untuk barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a dan huruf b dilakukan terhadap setiap
jenis produk.
(2) Jenis produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan barang yang diproduksi berdasarkan proses
produksi dan bahan baku (material) yang sama.
(3) Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tipe dan spesi?kasi
barang yang diaj ukan.
Pasal 5
Variabel dalam penghitungan nilai TKDN produk elektronika
dan telematika untuk barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a dan huruf b, meliputi:
a. bahan baku;
b. alat kerja; dan
C. tenaga kerja.
Pasal 6
Variabel dalam penghitungan nilai TKDN produk elektronika
dan telematika untuk barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf C, meliputi:
. rancang bangun;
. pemasangan Sistem;
hak Cipta;
. tenaga kerja;
sertifikat kompetensi;
alat kerja; dan
QQWFDQOU‘SD material terpakai.
Pasal 7
Penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika
untuk barang sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d
menggunakan cara pembobotan pada:
a. Proses manufaktur sebesar 80% (delapan puluh persen);
dan
b. Pengembangan sebesar 20% (dua puluh persen).

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomori 68/M-IND/PER/8/2015

Pasal 8
(1) Proses manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a merupakan proses produksi produk elektronika
dan telematika.
(2) Penghitungan nilai proses manufaktur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan menggunakan
variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3) Penghitungan nilai pengembangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan pembobotan
pada variabel sebagai berikut:
a. Hak kekayaan Intelektual; dan
b. Firmware (perangkat lunak yang tertanam pada
perangkat keras).
(4) Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a terdiri dari Lisensi, Hak Cipta, Paton,
Merck, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu.
(5) Ketentuan pembobotan dan penentuan Hak Kekayaan
Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
dalam penentuan penghitungan nilai T KDN disesuaikan
dengan karakteristik masing—masing produk sorta pola
bisnis industri yang bersangkutan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan Hak
kekayaan Intelektual yang digunakan sebagai variabel
pembobotan dalam penghitungan nilai TKDN diatur dalam
Peraturan Direktur Jenderal.
Pasal 9
Dalam hal hasil produk industri yang termasuk dalam KBLI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang di dalamnya
terdapat produk perangkat lunak (software), penghitungan
nilai TKDN dilakukan dengan menggunakan cara
penghitungan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
Pasal 10
(1) Dalam hal penghitungan nilai TKDN produk elektronika
dan telematika untuk gabungan perangkat teknologi
elektronika dan/atau informatika dan pengembangannya,
khusus untuk Base Station nilai maksimal pembobotan
untuk proses manufaktur dan pengembangan produk
sebesar 100% (seratus person).
(2) Gabungan penghitungan nilai TKDN produk elektronika
dan telematika produk Base Station sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan penghitungan nilai TKDN Base
Station terkait dengan jasa pelayanan komunikasi terdiri
dari instalasi, commissioning, optimasi, dan pemeliharaan
dilakukan dengan metode penghitungan nilai TKDN
gabungan barang dan jasa.

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 68/M—IND/PER/8/2015

Pasal 1 1
Ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN produk
elektronika dan telematika sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dilakukan pada variabel:
a. untuk bahan (material) langsung berdasarkan negara asal
pembuatan barang (Country of origin);
b. untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan kepemilikan
dan negara asal pembuatan; dan
C. untuk tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan.
Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut tentang pembobotan variabel dan tata
cara penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan
telematika diatur dalam Peraturan Direktur J enderal.
BAB IV
VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
Pasal 13
(1) Permohonan penghitungan nilai TKDN harus dilengkapi
dengan SKKPS dari Direktur.
(2) SKKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
hasil veri?kasi kemampuan produksi yang dilakukan oleh
Direktur dan/atau surveyor independen yang ditunjuk
Menteri.
(3) SKKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan
dokumen diterima dengan lengkap dan benar.
(4) Penghitungan nilai kemampuan produksi dan suplai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. aspek legal;
b. aSpek produksi; dan
C. aspek manajemen
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang penghitungan nilai
kemampuan produksi dan suplai diatur dalam Peraturan
Direktur J enderal.
Pasal 14
(1) Penghitungan nilai TKDN Produk elektronika dan
telematika dilakukan berdasarkan permohonan
perusahaan kepada Surveyor Independen yang di tunjuk
Menteri.
(2) Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui proses veri?kasi berdasarkan
ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN yang
diatur dalam Peraturan Direktur J enderal.
(3) Hasil Veri?kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditandasahkan oleh Direktur J enderal.

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: safaq—IND/PER/B/ZOIS

Hasil Veri?kasi penghitungan nilai TKDN yang sudah
mendapatkan tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) akan dicanturnkan dalam serti?kat tanda sah TKDN.
Serti?kat tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak serti?kat diterbitkan.
Pasal 15
Dalam hal terdapat keraguan terhadap hasil penghitungan
nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3)
dapat dilakukan Veri?kasi ulang capaian TKDN atas
permintaan:
a. pengguna anggaran dalam hal pengadaan barang dan
jasa pemerintah; atau
b. Direktur Jenderal untuk keperluan selain pengadaan
barang dan jasa pemerintah.
Veri?kasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan dengan menggunakan data yang
dimiliki penyedia barang/jasa, atau data dalam daftar
inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri.
Veri?kasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan dengan menggunakan data dalam
daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri.
Veri?kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dalam proses pengadaan barang/jasa dapat dilakukan
pada saat pelaksanaan pekerjaan atau setelah
pelaksanaan pekerjaan selesai.
Veri?kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dapat dilakukan setelah ditemukan keraguan sebagai
dimaksud pada ayat (1).
Biaya Veri?kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan kepada pemohon.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 16
Direktur Jenderal melakukan pengawasan konsistensi
penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan
serti?kat tanda sah TKDN yang telah diterbitkan dan
ketentuan peraturan perundang—undangan.
Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Direktur Jenderal membentuk Tim pengawas
konsistensi penggunaan produksi dalam negeri produk
elektronika dan telematika yang diketuai Direktur.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan
instansi terkait.

Peraturan Menteri Perindustrian RI
N0m0r= 68/M—IND/PER/8/2015

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Pasal 17
Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
dituangkan dalam laporan yang disampaikan kepada Menteri
dan ditembuskan kepada instansi terkait.
Pasal 18
Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 paling sedikit berisi:
a. Ikhtisar hasil pengawasan; dan
b. Rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan.
Pasal 19
Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17, Perusahaan Pemegang serti?kat TKDN yang
melanggar akan diberikan sanksi administratif berupa
pencabutan serti?kat tanda sah TKDN dan tidak dapat
mengajukan permohonan penghitungan nilai TKDN pada 1
(satu) tahun berikutnya.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20
(1) Ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN yang
dilakukan sebelum diterbitkan Peraturan Menteri ini
dilakukan dengan menggunakan tata cara penghitungan
nilai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 69/ M-IND/PER/9 /2014 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat
Komponen Dalam Negeri Industri Elektronika Dan
Telematika.
(2) Penghitungan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh surveyor independen yang telah ditunjuk
Menteri.
(3) Hasil penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib ditandasahkan oleh Direktur J enderal.
(4) Hasil Veri?kasi penghitungan nilai TKDN yang sudah
mendapatkan tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) akan dicantumkan dalam serti?kat tanda sah TKDN.
(5) Serti?kat tanda sah TKDN sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal
diterbitkan.

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 68/ M-IND/PER/ 8/20 1 5

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2 1
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 69 /M—IND / PER/9 / 20 14 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat
Komponen Dalam Negeri Industri Elektronika dan Telematika
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 22
Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1262
Salinan sesuai dengan aslinya
TTSekxctariat

Jenderal
iemc?téifian

Perindustrian
Képala BirqI-‘kum dan Organisasi

E

i

I.

|

PRAYON O

10

LAM PI RAN

NOMOR : 68/M—IND/PER/8/2015
TANGGAL : l9 Agustus 2015

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) UNTUK INDUSTRI
ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA

KBLI URAIAN Keterangan
A. Barang Elektronika dan Komponen
26110 Industri Tabung Elektron Dan Konektor Elektronik
Industri Tabung Elektron
Industrin Konektor Elektronika
Indu stri kabeI Printer
Industri kabel Monitor
Industri Konektor dan Iain Iain
Industri Katup Elektronik
Industri Tabung Lampu
26120 Industri Semi Konduktor Dan Komponen Elektronik Lainnya
Industri Transistor
Industri Printed Circuit
Industri Induktor
In du stri Kap asitor
Industri Mikroprosesor
Induktri Jenis Komponen Elektronika (Misalnya cok,gulungan, trafo)
Industri Kristal Elektronik dan Cristal Assemblies
Industri Solenoida
Industri Switch dan Transducer untuk aplikasi elektronik
Indu stri Interface Cards
Industri Video (Kartu Video)
Indu stri Kontroler
Industri Kartu Jaringan
Industri Modem
Industri Komponen layar (Plasma, Polimer. LCD)
Industri Light Emiting Diodes (LED)
Industri Integrated Circuit (analog,digita1 maupun hibrid)
Indu stri Dioda
26410 Industri Televisi Dan/Atau Perakitan Televisi
Industri Pesawat Televisi dan Kombinasi
Industri Monitor Televisi dan Pertunjukan
Industri Perakitan Televisi
26420

Industri Prealatan Perekam, Penerima Dan Pengganda Audio Dan
Video, Bukan Industri Televisi
Industri Penerima Radio dan Kombinasi

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 68/M_IND/PER/’8/2015

KBLI URAIAN Keterangan
Industri Tape Recorder dan Video Recorder
Industri Pemutar CD dan VCD / DVD
Industri Kamera Video Jenis Rumah Tangga dan Jukebox
26490 Industri Peralatan Audio Dan Video Elektronik Lainnya
Industri Mikrofon
Industri Loudspeaker
Industri Headphone
Industri Ampli?er
Indu stri Mesin Karaoke
Industri Console Video Game dan lajnnya
26512 Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektrik
pembuatan alat-alat pengukur, pemeriksa dan pengujian elektrik
baik yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan
penyelidikan ilmu pengetahuan, seperti meteran arus listrik.
Termasuk juga
perlengkapan dari peralatan-peralatan tersebut
26513 Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektronik
Industri Alat-alat laboratorium
Industri Pesawt Pengatur Elektronik otomatis
Industri Speedometer
Industri Agrometer
Industri Elektronik Sinar Katoda
Industri Radar
Industri Radio Kontrol
Industri Instrumen Navigasi]
Industri Meteorologi
Industri Geo?sika
Indu stri Hidrologi
Industri Spectofotometer
Industri Perlengkapan peralatan tersebut diatas
26520 Industri Alat Ukur Waktu
Industri srloji Tangan
Industri Arloji Saku
Industri Arloji Kalung
Industri Jam Dinding
Industri Jam Beker dan Lonceng
Industri Pembuatan bagian-bagian dari jam / arloji
Industri Instrumen Panel Clocks
Indu stri Crono meter
Industri StOp watch
Industri Pencatat Waktu Parking
Industri Time / date Stamps dan Pencatat Waktu Proses
Industri Pencatat Waktu Datang dan Pulang Pegawai (Pencatat
waktu absen)
Industri Time Locks (Pengunci Waktu) dan Lain-lain.
26710 Industri Peralatan Fotografi
Industri Kamera langsung jadi

Lampiran Peraturan Menteri Per-industrian RI
Nomor: 68/M-IND/PER/8/20’15

KBLI URAIAN Keterangan
Industri kamera untuk Micro Film
Industri Kamera Digital
Industri Kamera untuk Still Pictrure
Industri Kamera untuk Penelitian Udara
26791 Industri Kamera Cinematogra? Proyektor Dan Perlengkapannya
Industri Kamera Cinematogra?
Indu stri Proyektor Cinematogra?
Industri Image Proyektor
Industri Slide Projector
Industri Overhead Transparancy Projector
Industri Aparat Cahaya Kilat Fotogra?
Industri Frame Kamera
Industri Tempat Film
Industri Lensa Kamera Zoom
Industri Alat Pengukur Cahaya untuk Fotografi
26792 Industri Teropong Dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata
Industri Teropong Monoculer
Industri Teropong Astronomi
Industri Elbow Telescope
Industri Perisc0pe
Industri Optik Spectrosc0pe
Industri Spectograph
Industri Lensa Berlapis diasah
Industri lensa Prisma
Industri MikroskOp optik
Industri Binokular dan TeleskOp
Industri Cermin Optik
Industri Peralatan Kaca Pembesar Optik
Industri Peralatan Presisi (ketepatan) Masinis Optik
Industri Komparator Optik
Industri Peralatan Pembidik Senjata Optik
Industri Peralatan Positioning Optik
Industri Perlatan dan Instrumen Pengukuran dan Pemeriksaan
Optik
Industri Peralatan Laser
Industri Pelapisan Lensa
Industri Penggosokan Lensa
Industri Mounting Lensa (bukan Opthalmik)
dan Industri lainnya
26800 Industri Media Magnetik Dan Media Optik
Industri Media Rekam Magnetik dan Optik untuk Suara, gambar
maupun data
Industri Piringan hitam kosong
Industri Film yang belum peka cahaya
Industri Pita untuk Merekam Data dan Disk / diskette kosong

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 68/M—IND/PER/8/2015

KBLI URAIAN Keterangan

Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus
27113 (Rectifier) Dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer) Industri
Alat Ukur Dan Alat Uji Elektronik
Industri Transformator
Industri Pengubah Arus
Industri Pengontrol Tegangan dan Komponen/ Bagiannya
Industri Transformator Distribusi listrik
Industri Transformator Arc-Welding
Industri Fluorescent Ballast atau lighting Ballast
Industri Sub Stasiun untuk distribusi tenaga listrik
27201 Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)
Industri Baterai Primer
Industri baterai Alkali
Industri Baterai Mecury
Industri Baterai Asam Timah
Industri Baterai Ni—Cad
Industri Bateraj Ni—Mh
Industri Baterai Lithium
Industri Baterai Cell Kering
Industri Baterai Cell Basah
27330 Industri Perlengkapan Kabel
Industri Fitting
Industri Sakelar
Industri St0p Kontak dan Sebagainya
Industri Batang Penghantar
Industri Konduktor Listrik
Industri Ground Fault Circuit Interupter (GF‘CI)
Industri Lamp Holder
Industri Penangkal Petir dan Koil
Industri Steker Untuk Perangkat kawat Listrik
Industri Outlet dan Socket Listrik (Stop Kontak)
Industri Kotak Untuk Peralatan Kawat Listrik
Industri Kabel dan Peralatan Listrik
Industri Kutub Transmisi dan Line Hardware
Industri Plastik Untuk Peralatan Kawat (bukan pembawa arus)
27401 Industri Bola Loampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat Dan
Lampu Ultra Violet
Industri Lampu Pijar Penerangan
Industri Penerangan Fotogra?
Industri Penerangan untuk panggung (lampu sorot)
Industri Lampu Ultra Violet
Industri Lampu Infra Red
Industri lampu Senter
Industri Penerangan pada alat alat kedokteran
27402 Industri Lampu Tabung Gas [Lampu Pembuang Listrik)
Indu stri Lampu Neon

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 68 /M-=IND/PER/8/2015

KBLI URAIAN Keterangan
Indu stri Lampu Helium
Indu stri Lampu Argon
Indu stri Lampu Natrium
Indu stri Lampu Mercury
27409 Industri Peralatan Penerangan Lainnya
Industri Tempat Lilin (Chandeliers)
Indu stri Lampu Meja
Industri Perangkat Lampu Hias Pohon Natal
Industri Batang Perapian Listrik
Industri Lentera (dengan bahan bakar karbit,listrik gas, bensin,
minyak tanah)
Industri Peralatan Lampu J alan (Kecuali rambu—rambu lalu lintas)
Industgri Peralatan Penerangan Bukan Listrik
Industri Komponen Lampu Listrik (Starter, Filamen dan Re?ektor)
27510 Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga
Industri Selimut Listrik
Industri Penghisap Debu (Vacuum Cleaner)
Industri Pengkilat Lantai (Floor Polishers)
Industri Tempat Sampah Listrik
Industri Peralatan Untuk Mengolah Dan Mempersiapkan Makanan
Industri Sikat Gigi Listrik
Industri Alat-Alat Cukur Listrik
industri alat-alat perawatan tubuh listrik lainnya
Industri Pengasah Pisau Listrik Dan Sebagainya
Industri Kulkas (Refrigerator)
Industri Mesin Pencuci Piring
Industri Mesin Pencuci Dan Pengering Pakaian
Industri Unit Pembuangan/Tempat Sampah Dan Kap Ventilasi
27520 Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga
Industri Oven
Industri Microwave Oven
Indu stri Cookers
Industri Hot Plates
Industri Toasters
Industri Pembuat Kopi Dan The
Indu stri Frypans
Indu stri Roasters
Industri Penggorengan Dan Pemanggang Listrik Dan Hoods
Indu stri Alat Pemanas
Indu stri Alat Masak Dengan Menggunakan Alat Listrik
Industri Kipas Angin Dan Pemanas Ruangan
Industri Pemanas Air Listrik
Industri Alat Listrik Untuk Perawatan Rambut
Indu stri Setrika Listrik
Industri Alat Resistor Pemanas Listrik Dan Lain Lain.

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 68m—IND/PER/B/ZOlS

KBLI URAIAN Keterangan
27900 Industri Peralatan Listrik Lainnya
Industri Dinamo Lampu Sepeda
Industri Dinamo Magnetik
Industri Busi
Industri Alat-Alat Peringatan Suara (Sin’ne,Klakson,Alarm,Bel Dan
Sebagainya)
Industri Peralatan Sinyal Listrik
Industri Peralatann Listrik Yang Tidask Termasuk Kelompok
Manapun
Industri Charge (Pengisi) Baterai Padat
Industri Alat Pembuka Dan Penutup Pintu Listrik
Industri Mesin Pembersih Ultrasonik
Industri Penyamak Kasur
Industri Peralatan Solid State Inverter
Industri Peralatan Rekti?kasi
Industri Fuel Cells
Industri Penyuplai Daya Teregulasi Dan Tidak Teregulasi
Industri UPS (Uninterruptible Power Supplie)
Industri Supresor Gelombang
Industri Kabel Peralatan
Industri Kabel Sambungan
Industri Perangkat Kabel Listrik
Industri Karbon Dan Gra?t Elektroda
Industri Kontak Dan Produk Karbon Dan Gra?k Listrik Lainnya
Industri Akselerator Partikel
Industri Kapasitor
Industri Kondensor Listrik
Industri Elektromagnet
Industri Papan Skore Listrik
Industri Reklame Listrik
Industri Insulator (Penyekat) Listrik (Kecuali Penyekat Kaca Atau
Porselen)
Industri Peralatan Patri Dan Solder Listrik
Industri Besi Solder Tangan
Industri Pembuatan Dan Perlengkapannya
28130 Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran Dan Klep/Katup
Industri Kompressor Udara Dan Gas
Industri Kompresor Untuk Refrigerator Dan Ac
Industri Kompresor Untuk Kendaraan Bermotor
Industri Pompa Laboratorium
Industri Pompa Air
Industri Pompa Udara
Industri Pompa Hidrolik
Industri Pompa Vakum Atau Pompa Udara
Industri Kompresor Udara Dan Gas Lainnya

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nom0r= ’68/M—IND/PER/8/2’015

KBLI URAIAN Keterangan—l

J

Industri Pompa Untuk Zat Cair Baik Terpasang Alat Pengukur
Ataupun Tidak
Industri Pompa Yang Didesain Untuk Mesin Pembakaran Dalam
Industri Katup Dan Keran Air Dari Logam
Industri Katup Dan Keran Untuk Kebersihan
Industri Keran Dan Katup Untuk Pemanasan
Industri Pompa Tangan
28172 Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik
Industri Mesin Hitung Listrik
Industri Mesin Tik Elektrik
Industri Mesin Stensil Elektrik Dan Sejenisnya
Industri Kalkulator
Industri Alat Timbang Pos
Industri Mesin Pengola Surat
Indu stri Mesin Stenogra?
Industri Alat Penjilid
Industri Mesin Pemeriksa Tulisan
Industri Mesin Penghitung Koin Dan Pembungkus Koin
Industri Peruncing Pensil
Industri Stapler Dan Pembersih Stapler
Industri Mesin Pemungutan Suara
Industri Pembuat Lubang Kertas
28179 Industri Mesin Dan Peralatan Kantor Lainnya
Industri Toner Dan Catridge
Industri Papan Tulis (White Board Dan Marker Board)
Industri Mesin Pendikte
28193 Industri Mesin Pendingin
Industri Pendingin Dan Pembeku
Industri Mesin — Mesin Penjual (Dispense Cases)
Industri Mesin Ac (Air Conditioning)
Industri Kipas Angin Dan Exhaust Hood Untuk Keperluan Industri
Industri Pembuatan Komponen Dan Perlengkapannya
33121 Jasa Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum
Jasa Reparasi Dan Perawatan Mesin Kapal Laut Atau Kereta Api
Jasa Perawatan Pompa Dan Peralatan Yang Terkait
Jasa Perawatan Peralatan Tenaga Uap Atau Zat Cair
Jasa Perawatan Katup Dan Klep
Jasa Reparasi Dan Perawatan Peralatan Kemudi
Jasa Reparasi Dan Perawatan Tungku Pembakar Dan Proses
Industri
Jasa Reparasi Dan Perawatan Alat Register
Jasa Reparasi Dan Perawatan Mesin Fotokopi
Jasa Reparasi Dan Perawatan Kalkulator
Jasa Reparasi Dan Perawatan Mesin Ketik
J asa Reparasi Dan Perawatan Perkakas Tangan Yang Digerakkan
Tenaga

Penghitungan
TKDN
dilakukan
berdasarkan
proyek
pengadaan
barang dan
jasa

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 58/MnIND/PER/8/2015

KBLI URAIAN Keterangan
Jasa Reparasi Dan Perawatan Peralatan Pendingin Dan Pembersih
Udara
Jasa Reparasi Dan Perawatan Timbangan
Jasa Reparasi Dan Perawatan Mesin Penjual Otomatis Dan
Keperluan Umum Lainnya
33131 Jasa Reparasi Alat Ukur, Alat Uji Dan Peralatan Navigasi Dan
Pengontrol
Jasa Reparasi Dan Perawatan Mesin Pesawat Terbang
Jasa Reparasi Dan Perawatan Peralatan Pengujian Emisi Mobil
Jasa Reparasi Dan Perawatan Peralatan Meteorologi
Jasa Reparasi Dan Perawatan Peralatan Pengujian Dan Pemeriksaan
Perlengkapan Secara Fisik, Listrik Dan Kimia
Jasa Reparasi Dan Perawatan Peralatan Penelitian Atau Survey
Jasa Reparasi Dan Perawatan Peralat Pendeteksi Dan Pemantauan
Radiasi
33133 Jasa Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik
Jasa Reparasi Dan Perawatan Perlatan Fotogra? Dan Optik
J asa Reparasi Dan Perawatan Teropong
J asa Reparasi Dan Perawatan Mikroskop
J asa Reparasi Dan Perawatan Teleskop
Jasa Reparasi Dan Perawatan Prisma
Jasa Reparasi Dan Perawatan Lensa (Kecuali Ophtalmik
Jasa Reparasi Dan Perawatan Peralatan Fotografl Dan Sejenisnya
33200 Jasa Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri
Jasa Perakitan Mesin Industri Dalam Pabrik
Jasa Pemasangan Peralatan Kendali/ Kontrol Proses Industri Dan
Peralatan Industri Lainnya
J asa Pembongkaran Mesin Dan Peralatan Berskala Besar
J asa Pemasangan Kegiatan Millwright
Jasa Pemasangan Machine Rigging
J asa Perakitan Peralatan Arena Bowling
95210 Jasa Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen
J asa Reparasi Dan Perawatan Televisi
J asa Reparasi Dan Perawatan Radio Penerima
Jasa Reparasi Dan Perawatan Perekam Kaset Video (Vcr)
Jasa Reparasi Dan Perawatan Cd Player
J asa Reparasi Dan Perawatan Kamera Video J enis Pengguna Rumah
Tangga
95220 Jasa Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah
Dan Kebun
J asa Reparasi Dan Perawatan Kulkas
Jasa Reparasi Dan Perawatan Kompor
Jasa Reparasi Dan Perawatan Mesin Cuci
J asa Reparasi Dan Perawatan Pengering Pakaian
Jasa Reparasi Dan Perawatan Pendingin Ruangan (Ac)
J asa Reparasi Dan Perawatan Setrika Listrik

Penghitungan
TKDN
c?k?alkan
berdasarkaml
proyek
pengadaan
barangckul
jasa

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomori 68/M-1‘ND/PER/8/20’15
KBLI URAIAN Keterangan
J asa Reparasi Dan Perawatan Alat Penghisap Debu Pengrl?g?lgan
Jasa Reparasi Dan Perawatan Mesin Pemotong Rumput dilakukan
berdasarkan
Jasa Reparasi Dan Perawatan Edger proyek
Jasa Reparasi Dan Perawatan Penyapu Salju Dan Daun pengadaan
. barang dan
Jasa Reparas1 Dan Perawatan Trimmer
j asa
B. Barang Perangkat Teknologi Informatika dan/atau Komunikasi
26210 Industri Komputer Dan/Atau Perakitan Komputer
Industri Pembuatan Komputer Desktop
Industri Pembuatan Komputer Mainframe
Indu stri Pembuatan Komputer Ukuran Tangan
Industri Pembuatan Server Komputer
Industri Perakitan Komputer
26220 Industri Perlengkapan Komputer
Indu stri Drive Magnetik
Industri Flash Drive Dan Alat Penyimpanan
Industri Disk Drive Optik (Misalnya Cd-Rw, Cd-Rom,Dvd-Rom,Dvd—
RW)
Indu stri Printer
Industri Monitor Televisi
Indu stri Keyboard
Industri Mouse
Industri Joystick Dan Aksesoris Trackball
Industri Terminal Komputer
Industri Scanner
Industri Smart Card Reader
Indu stri Virtual Reality
Indu stri Helmets
Industri Proyektor Komputer
Industri Anjungan Tunai Mandiri
Industri Terminal Point Of Sales (Pos)
Industri Kombinasi Faks-Scanner—Fotokopi
27310 Industri Kabel Serat Optik
Kelompok Ini Mencakup Usaha Pembuatan Kabel Serat Optik.
28174 Industri Mesin Fotocopi
Indu stri Mesin Fotokopi
industri mesin electronic sheet
industri mesin lightdruk dengan sistem atau contact type
industri perlengkapan mesin – mesin tersebut
28173 Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektronik
Industri Mesin Hitung Elektronik
Industri Mesin Cash Register Dan Sejenisnya

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 68/M-IND/PER/8/2015

KBLI URAIAN Keterangan
62020 Kegiatan Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas
Komputer
J asa Konsultasi Tentang Tipe Dan Kon?gurasi Dari Piranti Keras
Komputer
J asa Penginstalan Sistem Dan Pelatihan Pengguna Sistem
J asa Manajemen Dan Pengoperasian Sistem Komputer
Jasa Perencanaan Dan Perancangan Sistem Komputer
Jasa Pendukung Terkait
62090 Kegiatan Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya
J asa Pemulihan Kerusakan Komputer
J asa Instalasi (Setting Up) Personal Komputer
J asa Instalasi Piranti Lunak
63111 Kegiatan Pengolahan Data
Pengolahan Dan Penulisasn Laporan Dari Data Pelanggan
Penyediaan Layanan Aplikasi
Pembagian Fasilitas Mainframe Ke Klien
Penyediaan J asa Data Entri
63112 Kegiatan Penyimpanan Data Di Server (Hosting) Dan Kegiatan
di
J asa Pelayanan Yang Berkaitan Dengan Penyediaan Infrastruktur
Penyimpanan Data Di Internet (Hosting)
J asa Layanan Pemrosesan Data Dan Kegiatan di
Jasa Spesialisasi Penyimpanan Data Di Server
95110 Jasa Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya
Jasa Reparasi Dan Perawatan Komputer Desktop
J asa Reparasi Dan Perawatan Laptop
J asa Reparasi Dan Perawatan Disk Drive Magnetik
J asa Reparasi Dan Perawatan Flash Drive Dan Median Penyimpanan
Lainnya
J asa Reparasi Dan Perawatan Disk Drive Optik
J asa Reparasi Dan Perawatan Printer
J asa Reparasi Dan Perawatan Monitor
Jasa Reparasi Dan Perawatan Keyboard
J asa Reparasi Dan Perawatan Mouse
Jasa Reparasi Dan Perawatan Joystick Trackbacll
J asa Reparasi Dan Perawatan Modem Komputer Internal Dan
Eksternal
J asa Reparasi Dan Perawatan Terminal Komputer
J asa Reparasi Dan Perawatan Server Komputer
J asa Reparasi Dan Perawatan Scanner Termasuk Bar Code Scanner
J asa Reparasi Dan Perawatan Pembaca Smart Card
Jasa Reparasi Dan Perawatan Virtual Reality Helmet Dan Proyektor
Komputer
Jasa Reparasi Dan Perawatan Terminal Komputer Seperti Atm, Pos

Penghitungan
TKDN
d?akukan
berdasarkan
proyek
pengadaan
barangckui
jasa

26310 Industri Peralatan Telepon Dan Faksimili
Industri Peralatan Pesawat Telepon

10

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor:
68/;MefIND/PER/8/2015
KBLI URAIAN Keterangan
Industri Faksimili
26320 Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless)
Industri Peralatan Ipager
Industri Telepon Seluler
Industri Peralatan Komunika Bergerak (Mobile) Dan Lajnnya
26390 Industri Peralatan Komunikasi Lainnya
Industri Peralatan Switching Kantor‘
Industri Peralatan Private Branch Exchange (Pbx)
Industri Peralatan Komunikasi Data (Bridge, Router, Gateaway)
Industri Pesawat Telepon Tanpa Kabel
Industri Peralatan TV Kabel
Industri Antena Transmisi (Pemancar) Dan Penerima
Industri Peralatan Studio Televisi, Radio, Dan Peralatan Siaran
Termasuk Kamera Televisi Modem Peralatan Carrier, Sistem Alarm
Kebakaran Dan Sirine (Pengiriman Sinyal Ke Stasiun PengendaJi),
Transmitor Radio Dan Televisi, Peralatan Infrared (Misalnya Remote
Kontrol) Dan Lainnya
95120 Jasa Reparasi Peralatan Komunikasi
Industri Telepon Tanpa Kabel
Industri Telepon Seluler
Industri Modem Peralatan Pembawa
Industri Mesin Fax
Industri Peralatan Transmisi Komunikasi (Seperti Router, Bridges,
Modems)
Industri Radio Dua Arah
Industri TV Komersial
Industri Kamera Video Dan Peralatan Komunikasi Lainnya.
C. Jasa Piranti Lunak (Software) dan Konten
58200 Penerbitan Piranti Lunak (Software)
Industri Sistem Operasi
Industri Aplikasi Bisnis Dan Lainnya
Industri Game Komputer Untuk Semua Platform
62010 Kegiatan Pemrograman Komputer
Kegiatan AnaJisis Kebutuhan Pengguna Komputer Dan
Permasalahannya
Kegiatan Pemecahan Permasalahan
Kegiatan Membuat Piranti Lunak Berkaitan Dengan Pemecahan
Masalah Tersebut
Kegiatan Perancangan Sistem Piranti Lunak (Pemutakhiran Dan
Perbaikan)
Kegiatan Perancangan Aplikasi Piranti Lunak (Pemutakhiran Dan
Perbaikan)
Kegiatan Perancangan Database Dan Halaman Web
63120 Portal Web

11

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 68/M—IND/PER/8/2015

KBLI URAIAN Keterangan
J asa Pelayanan Yang Menyediakan Akses Ke Gerbang Utama Dari
Pusat Enterprise Knowledge Yang Merupakan Hasil Dari Pengolahan
Data Dan Informasi Misalnya Fasilitas
J asa Pelayanan Yang Menyediakan Fasilitas Untuk Melakukan
Email
J asa Pelayanan Yang Menyediakan Fasilitas Searching
J asa Pelayanan Yang Menyediakan Fasilitas Chatting
J asa Pelayanan Yang Menyediakan Akses Ke Berbagai Sumber Daya
(Resources)
D. Gabungan Perangkat Teknologi Informatika dan/atau Komunikasi dan
Pengembangan Barang-Barang Dimaksud
26210 Industri Komputer Dan/Atau Perakitan Komputer
Industri Komputer Desktop
Industri Komputer Laptop
Industri Komputer Mainframe
Industri Komputer Ukuran Tangan (Misal Pda)
Industri Server Komputer
26320 Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless)
Industri Peralatan Ipager
Industri Telepon Seluler
Industri Peralatan Komunikasi Bergerak (Mobile) Dan Lainnya.
26390 Industri Peralatan Komunikasi Lainnya.
Industri Peralatan Switching Kantor
Industri Peralatan Private Branch Exchange (Pbx)
Industri Peralatan Komunikasi Data (Bridge, Router, Gateaway)
Industri Pesawat Telepon Tanpa Kabel
Industri Peralatan ‘I‘v Kabel
Industri Antena Transmisi (Pemancar) Dan Penerima
Industri Peralatan Studio Televisi, Radio Dan Peralatan Siaran
Termasuk Kamera Televisi, Modem Peralatan Carrier, Sistem Alarm
Kebakaran, Sirine (Pengiriman Sinyal Ke Stasiun Pengendali),
Transmitor Radio Dan Televisi, Peralatan Infrared (Misalnya Remote
Kontrol) Dan Lainnya

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
Salinan sesuai dengan aslinya ttd.
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian SALEH HUSIN
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *