Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 75/M-IND/PER/9/2015

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75/M—IND/PER/9/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
15 / M-IND/ PER / 1 / 2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL

INDONESIA SELANG KOMPOR LPG SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.bahwa dalam rangka optimalisasi penerapan
pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Selang
Kompor LPG secara wajib kepada seluruh pelaku usaha
serta guna melindungi konsumen, menciptakan
persaingan usaha yang sehat dan adil, clan meningkatkan
mutu hasil industri Selang Kompor LPG, perlu mengubah
ketentuan pemberlakuan SNI Selang Kompor LPG secara
wajib sebagairnana diatur dalam Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 15/ M—IND/ PER/ 1 / 2015;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 15 /M-IND /PER/ 1/2015
tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Selang
Kompor LPG Secara Wajib;

Mengingat:

1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);
2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kernenterian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4.Keputusan Presiden Nomor 121/ P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79 / P
Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/ M-IND/
PER / 1/ 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia Selang Kompor LPG Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN:
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75/M—IND/PER/9/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
15 / M-IND/ PER / 1 / 2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 15 / M-IND / PER / 1 / 20 15 tentang Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia Selang Kompor LPG Secara Wajib
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Selang Kompor LPG adalah selang yang terbuat, baik
dari karet maupun termoplastik, yang bersifat lentur
dan digunakan sebagai saluran gas Lique?ed
Petroleum Gas (LPG) dari tabung ke kompor gas.
2. Serti?kat Produk Penggunaan Tanda SNI Selang
Kompor LPG, yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI,
adalah serti?kat yang dikeluarkan oleh Lembaga
Serti?kasi Produk kepada produsen yang mampu
memproduksi Selang Kompor LPG sesuai dengan
persyaratan SNI Selang.
3. Lembaga Serti?kasi Produk, yang selanjutnya
disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan
kegiatan serti?kasi produk.
4. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang
melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh
Selang Kompor LPG sesuai metode uji SNI.
5. Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat
SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka
penerapan manajemen mutu menur’ut SMM SNI ISO
9001:2008 atau revisinya.
6. Lembaga Serti?kasi Sistem Manajemen Mutu, yang
selanjutnya disingkat LSSMM, adalah lembaga yang
melakukan kegiatan serti?kasi SMM.
7. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya
disingkat KAN, adalah lembaga nonstruktural yang
bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi
lembaga penilaian kesesuaian.

– 3 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75,44—IND/PEP/9/2015

Surveilan adalah pengecekan secara berkala
dan/atau secara khusus yang dilakukan oleh LSPro
terhadap perusahaan / produsen yang telah
memperoleh SPP’F—SNI atas konsistensi penerapan
SNI.
Petugas Pengawas Standar barang dan/atau jasa di
Pabrik, yang selanjutnya disingkat PPSP, adalah
Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang
ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang
dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi
kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan
secara wajib.
Dihapus.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur
Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka,
Kementerian Perindustrian.
Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah
Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan
Aneka, Kementerian Perindustrian.
Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.
Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang
membina Industri Selang Kompor LPG pada
Direktorat Jenderal Pembina Industri, Kementerian
Perindustrian.
Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah
di tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perindustrian.
Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja
perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Perindustrian.
Ketentuan Pasal 4 diubah sebagai berikut:

(1)

Pasal 4
Pemberlakuan SNI Selang Kompor LPG secara wajib
dikecualikan bagi:
a. Selang Kompor LPG yang memiliki spesi?kasi
teknis yang berbeda dengan Selang Kompor LPG
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
b. Selang Kompor LPG asal impor dengan jenis
produk dan nomor pos tarif/ Harmonize System
(HS) Code di luar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
c. Selang Kompor LPG dengan jenis produk dan
nomor pos tarif/HS Code sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1), apabila digunakan untuk:

– 4 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75/M—-]1\I‘D/PER/9/2 015

1. penelitian dan pengembangan; atau
2. contoh uji dalam rangka permohonan SPP’P-
SNI.
(2) Dihapus.
(3) Dihapus.
Ketentuan Pasal 5 dihapus.
Di antara ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6, disisipkan 1
(satu) Pasal, yakni Pasal 5A, yang berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 5A
(1) Perusahaan yang mengimpor Selang Kompor LPG
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf
c angka 1 wajib menyampaikan laporan kegiatan
impor Selang Kompor LPG secara tertulis kepada
Direktur Pembina Industri.
(2) Laporan kegiatan impor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan dalam setiap kali importasi.
Ketentuan Pasal 9 dihapus.
Di antara Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1
(satu) Pasal, yakni Pasal 9A, yang berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 9A
(1) Perusahaan yang memproduksi atau mengimpor
Selang Kompor LPG wajib menyampaikan laporan
realisasi produksi dan/atau impor secara tertulis
kepada Direktur Pembina Industri.
(2) Laporan realisasi produksi dan/atau impor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:
a. identitas produsen dan/atau importir;
. jenis Selang Kompor LPG;
jumlah Selang Kompor LPG;
negara asal impor, bagi importir;
{DP-90″ alamat gudang penyimpanan Selang Kompor LPG,
bagi importir; dan
f. bukti kesesuaian penerapan SNI.

— 5 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75/M—IND/PER/9/2015

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sebagai berikut:

Pasal 10
Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap:
a. penerapan pemberlakuan SNI Selang Kompor LPG
secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) dan Pasal 3; dan
b. pelaksanaan laporan kegiatan impor Selang
Kompor LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5A dan laporan realisasi produksi dan impor
Selang Kompor LPG sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9A.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan paling sedikit melalui:
a. sosialisasi;
b. konsultasi; dan
c. bimbingan teknis.
Pengawasan terhadap:
a. penerapan pemberlakuan SNI Selang Kompor LPG
secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
1. di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi
yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun; dan
2. melalui post audit terhadap penerapan
pemberlakuan SNI Selang Kompor LPG secara
wajib pada Selang Kompor LPG hasil produksi
dalam negeri dan/ atau asal impor yang beredar
di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
b. pelaksanaan laporan kegiatan impor Selang
Kompor LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan melalui monitoring dan
evaluasi.
Dalam melakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a, Direktur Jenderal
Pembina Industri menugaskan PPSP.
Dalam melakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pembina
Industri dapat berkoordinasi dengan instansi terkait,
Dinas Provinsi, dan/ atau Dinas Kabupaten/ Kota.
BPPI melakukan pembinaan terhadap LSPro dan
Laboratorium Uji dalam rangka penerapan
pemberlakuan SNI Selang Kompor LPG secara wajib.

10.

(7)

– 6 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75/M—IND/PER/ 9/2015

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara post audit
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka
2 dan monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dalam
Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.
Ketentuan Pasal 14 diubah sebagai berikut:

Pasal 14
SPPT—SNI Selang Kompor LPG yang telah diterbitkan
berdasarkan SNI 06-7213-2006 dan SNI 06-7213—
2006/Amd1:2008 wajib telah disesuaikan dengan
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat
3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan
Menteri ini diberlakukan.
Selang Kompor LPG yang telah diproduksi
berdasarkan SNI 06-7213-2006 dan SNI 06-7213—
2006/Amd1:2008 masih dapat diperdagangkan
dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung
sejak Peraturan Menteri ini diberlakukan.
Ketentuan Pasal 15 diubah sebagai berikut:

Pasal 15
Produsen dan/atau importir Selang Kompor LPG
yang memproduksi, mengimpor, dan / atau
mengedarkan Selang Kompor LPG yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dikenai sanksi pidana sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian.
Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disertai dengan pencabutan SPPT-SNI.
Produsen dan/atau importir Selang Kompor LPG
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, Pasal 5A, Pasal 9A, Pasal 12 ayat (1),
dan Pasal 13 huruf b dikenai sanksi administratif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan dapat disertai dengan pencabutan
SPPT—SNI.
LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (6), Pasal 7, dan Pasal 8 dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diberikan oleh Kepala BPPI.
Di antara ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1
(satu) Pasal, yakni Pasal 15A, yang berbunyi sebagai
berikut:

~ 7 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 75/M-IND/PER/9/2015

Pasal 15A
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 15/ M—IND/ PER/ 1 / 2015 tentang
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Selang
Kompor LPG dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti
dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan
Menteri ini; dan
b. peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada
huruf a wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri ini dalam waktu paling lama 3 (tiga)
bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini
diberlakukan.
1 1. Ketentuan Pasal 17 diubah sebagai berikut

Pasal 17
Ketentuan mengenai pemberlakuan SNI Selang Kompor
LPG secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2015.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd .

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1447

Salipan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *