Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 76/M-IND/PER/9/2015

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 76/M—DJD/PER/9/2015
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
BAN SECARA WAJIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penerapan
Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban secara wajib serta
untuk meningkatkan mutu hasil industri Ban, melindungi
konsumen, dan menciptakan persaingan usaha yang
sehat dan adil, perlu mengatur kembali pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia Ban secara wajib;
B.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia Ban Secara Wajib;

Mengingat:

1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2.Undang—Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagairnana telah diubah dengan
3.Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);
6.Undang—Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
8.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
10.Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang
Komite Akreditasi Nasional;
11.Keputusan Presiden Nomor 121/ P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 — 2019 sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79 / P
Tahun 2015;
12.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/
PER/ 9/ 2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang
Industri;
13.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105 / M-IND/
PER/10/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/ M—DAG /
PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label
Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
lO/M—DAG/PER/ 1/2014;
15.Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional
Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;
16.Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3
Tahun 2013 tentang Pedoman Standardisasi Nasional
Noti?kasi dan Penyelisikan Dalam Kerangka Pelaksanaan
Agreement on Technical Barrier to Trade – World Trade
Organization (TBT – WTO);

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN:
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 76/M—DJD/PER/9/2015
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
BAN SECARA WAJIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Serti?kat Produk Penggunaan Tanda SNI Ban, yang
selanjutnya disingkat SPPT-SNI, adalah serti?kat yang
dikeluarkan oleh Lembaga Serti?kasi Produk kepada
produsen yang mampu memproduksi Ban sesuai dengan
persyaratan SNI Ban.
Lembaga Serti?kasi Produk, yang selanjutnya disingkat
LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan serti?kasi
produk sesuai persyaratan SNI.
Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan
kegiatan pengujian terhadap contoh Ban sesuai metode uji
SNI.
Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat SMM,
adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan
manajemen mutu menurut SMM SNI ISO 9001:2008 atau
revisinya.
Lembaga Serti?kasi Sistem Manajemen Mutu, yang
selanjutnya disingkat LSSMM, adalah lembaga yang telah
diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi negara lain
yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan atau
Multilateral Recognition Arrangement (MLA) dengan KAN
untuk melakukan kegiatan serti?kasi SMM.
Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat
KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan
bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian
kesesuaian.
Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau
secara khusus oleh LSPro atas konsistensi penerapan
SPP’F—SNI terhadap perusahaan/produsen yang telah
memperoleh SPPT-SNI.
Petugas Pengawas Standar barang dan/ atau jasa di Pabrik,
yang selanjutnya disingkat PPSP, adalah Pegawai Negeri
Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk
melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi
produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI—nya
telah diberlakukan secara wajib.

10.

11.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

— 4 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 76/M-IND/PER/9/2015

Importir Produsen Kendaraan Bermotor adalah orang
perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan
hukum atau bukan badan hukum yang melakukan
kegiatan impor yang ditunjuk oleh produsen kendaraan
bermotor.
Ban Replacement adalah ban yang dijual melalui pengecer,
berfungsi sebagai pengganti ban yang terpasang pada
kendaraan, baik mempunyai jenis yang sama dengan
dengan ban asli maupun tidak.
Ban OE (Original Equipment) adalah ban yang dijual hanya
kepada pabrik mobil dan dipakai sebagai komponen asli
kendaraan tertentu.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perindustrian.
Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur
Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian
Perindustrian.

Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat
Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian
Perindustrian.
Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.
Direktur Pembina Industri adalah Direktur Industri Kimia
Hilir, Kementerian Perindustrian.
Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di
tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perindustrian.
Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat
daerah di tingkat kabupaten/ kota yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
Pasal 2
Memberlakukan SNI Ban secara wajib untuk jenis produk
dengan nomor SNI dan nomor Pos Tarif/ HS Code dengan
uraian sebagai berikut:
N0. Jenis Produk N0. SNI N0. HS
Ban Mobil 0098-2012 dan 401 1.10.00.00
Penumpang Amandemennya
Ban Truk Ringan 0100—2012 dan 4011.10.00.00
Amandemennya

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 76/M-mD/PER/9/2015

No. Jenis Produk No. SNI No. HS
3. Ban Truk dan 0099-2012 dan 4011.20.10.00
Bus Amandemennya
4. Ban Sepeda 0101-2012 dan 4011.40.00.00
Motor Amandemennya
5. Ban Dalam 6700—2012 dan 4013.10.11.00
Kendaraan Amandemennya (ban dalam
Bermotor mobil
penumpang,
truk ringan)
4013.10.21.00
(ban dalam
truk dan bus)
4013.90.20.00
(ban dalam
sepeda motor)
6. Ban yang telah 0098-2012 dan 8708.70.22.00
terpasang pada Amandemennya 8708.70.29.00
pelek 0100—2012 dan
Amandemennya
0099—20 12 dan
Amandemennya
0101-2012 dan
Amandemennya

Pasal 3
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

(2)

(3)

dikecualikan bagi Ban yang digunakan sebagai :
a. contoh uji dalam rangka permohonan SPP’F-SNI;
b. contoh uji penelitian dan pengembangan;
c. komponen kendaraan tujuan ekspor; atau
d. keperluan khusus.
Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya
dapat diimpor oleh Importir Produsen Kendaraan
Bermotor.
Perusahaan yang mengimpor Ban dengan kepentingan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) waj ib
menyampaikan laporan secara tertulis setiap kali
melakukan importasi Ban dimaksud kepada Direktur
Pembina Industri.
Pasal 4
Perusahaan yang memproduksi dan/atau mengimpor Ban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menerapkan SNI
dengan ketentuan:

(2)

(1)

(2)

— 6 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 76/M—m/PER/9/2015

memiliki SPPT-SNI sesuai ketentuan; dan
membubuhkan tanda SNI pada Ban di tempat yang mudah
dibaca dan dengan cara di-emboss dan/atau penandaan
tetap (permanent stamp).
Pasal 5
Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal
dari impor dan telah memenuhi ketentuan SNI namun
pada saat kedatangan di Indonesia belum dibubuhi tanda
SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib
memenuhi ketentuan:
a.

b.

Tanda SNI dicantumkan dalam label berbahasa
Indonesia yang diletakkan pada telapak Ban; dan
Importir Ban dengan nomor SNI dan nomor Pos
Tarif/ HS Code sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
membuat pernyataan bermaterai cukup yang
disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina
Industri dan ditembuskan kepada LSPro penerbit
SPP’P-SNI yang paling sedikit memuat:
identitas perusahaan (nama dan alamat);
Angka Pengenal Importir;
jenis dan HS code Ban; dan
pernyataan jaminan penandaan SNI dengan cara
emboss atau penandaan tetap (permanent stamp)
pada ban yang akan dilakukan oleh importir atau
produsen sebelum Ban diedarkan di Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

P939?

Direktur Jenderal Pembina Industri dapat melakukan
pemeriksaan ditempat pada saat proses penandaan SNI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 6
Perusahaan yang memproduksi dan/ atau mengimpor Ban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan
permohonan penerbitan SPP’F-SNI kepada LSPro yang
telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Ban
dan ditunjuk oleh Menteri.
Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui sistem sertifikasi Tipe 5, yaitu:
a. pengujian kesesuaian mutu produk terhadap Ban
sesuai dengan ketentuan dalam SNI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2; dan
b. audit proses produksi dan audit penerapan SMM SNI
ISO 9001—2008 atau revisinya.

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

– 7 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 76/M—IND/PER/9/2015

Pengujian kesesuaian mutu produk terhadap Ban
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan
oleh:
a. Laboratorium Uji dalam negeri yang telah diakreditasi
oleh KAN dengan ruang lingkup SNI Ban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan ditunjuk oleh Menteri;
atau
b. Laboratorium Uji di luar negeri yang telah diakreditasi
oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Uji
berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan
(Mutual Recognition Agreement/MRA) dengan KAN
(seperti International Laboratory Accreditation
Cooperation (ILAC) atau The Asia Paci?c Laboratory
Accreditation Cooperation (APLAC)), dan negara tempat
Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral
atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan
Pernerintah Republik Indonesia dan/ atau ditunjuk oleh
Menteri.
Audit proses produksi dan penerapan SMM sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
a. surat pernyataan diri atas penerapan SMM sesuai SNI
ISO 9001:2008 atau revisinya; atau
b. serti?kat penerapan SMM sesuai SNI ISO 9001:2008
atau revisinya dari LSSMM yang telah diakreditasi oleh
KAN atau badan akreditasi yang telah menandatangani
perjanjian saling pengakuan (Multilateral Recognition
Arrangement/ MLA) dengan KAN.
Pasal 7
Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang telah
diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Ban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 belum tersedia atau
belum mencukupi kebutuhan, Menteri dapat menunjuk
LSPro dan/ atau Laboratorium Uji.
Kepala BPPI melakukan evaluasi kompetensi dan
mengusulkan penunjukan LSPro dan/ atau Laboratorium
Uji kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapatkan akreditasi dari KAN dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal
penunjukan.

– 8 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor :76/M—I‘ND/PER/9/2015

Pasal 8
(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7
dalam menerbitkan SPP’T-SNI Ban wajib memuat
informasi paling sedikit meliputi:
nama dan alamat perusahaan;
alamat pabrik;
nama penanggung jawab;
merek;
nama dan alamat importir / perusahaan perwakilan;
nomor dan judul SNI;
jenis Ban; dan
D‘qo? . ukuran Ban

aaop‘a
(2) Nama dan alamat importir sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 huruf (e) dicantumkan dalam SPP’T—SNI Ban
berdasarkan Surat Penunjukan langsung dari produsen.
(3) Dalam penerbitan 1 (satu) SPPF-SNI Ban, hanya dapat
dicantumkan:
a. satu merek; dan
b. paling banyak 5 (lima) nama dan alamat importir
Pasal 9
LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 wajib
melaporkan keputusan penerbitan, penolakan, penangguhan
dan pencabutan SPPF—SNI Ban kepada Direktur Jenderal
Pembina Industri dan Kepala BPPI dalam jangka waktu paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan, penolakan,
penangguhan dan/ atau pencabutan SPP’IESNI Ban.
Pasal 10
LSPro yang menerbitkan SPPP-SNI Ban bertanggung jawab
atas pelaksanaan surveilan penggunaan tanda SNI dari SPP’I‘-
SNI yang diterbitkan.
Pasal 11
(1) Direktorat Pembina Industri melakukan post-audit
terhadap:
a. penerapan SNI Ban untuk Ban dengan nomor SNI dan
nomor Pos Tarif/ HS Code sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 yang diproduksi di Indonesia dan/atau
yang diimpor; dan
b. Ban dengan nomor SNI dan nomor Pos Tarif/HS Code
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang digunakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b,
huruf 0 dan huruf d.

(2)

(1)

(2)

– 9 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 76/M—IND/PER/9/2015

Ketentuan lebih lanjut mengenai post-audit Ban diatur
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.
Pasal 12
Ban dengan nomor SNI dan nomor Pos Tarif/ HS Code
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan merupakan
hasil produksi dalam negeri yang:
a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dilarang
beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia; dan/atau
b. telah beredar dan tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4 dan
Pasal 5 ayat (1) wajib ditarik dari peredaran oleh
Perusahaan yang memproduksi Ban yang
bersangkutan.
Tata cara penarikan Ban dari peredaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf b dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13
Ban dengan nomor SNI dan nomor Pos Tarif/ HS Code
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan berasal dari impor
yang:
a.

(1)

(2)

tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dilarang masuk daerah
pabean Indonesia; dan/ atau
telah berada di dalam daerah pabean Indonesia dan tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) wajib diekspor kembali atau
dimusnahkan dengan beban biaya pada perusahaan yang
mengimpor Ban yang bersangkutan.
Pasal 14
Perusahaan yang memproduksi dan/atau mengimpor Ban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan
pelaksanaan kegiatan produksi dan impor Ban kepada
Direktorat Jenderal Pembina Industri.
Laporan kegiatan produksi dan impor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk
tertulis yang memuat:
a. identitas produsen dan/atau importir;
b. jenis Ban;
C. jumlah Ban;

‘ 10 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 76/M—IND/PEp/9/2015

negara asal impor bagi importir;
e. alamat gudang penyimpanan Ban bagi importir; dan
f. bukti kesesuaian penerapan SNI.
(3) Laporan kegiatan produksi dan/atau impor sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala setiap
6 (enam) bulan.
Pasal 15
(1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan
pemberlakuan SNI Ban secara wajib sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1).
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling sedikit melalui:
a. sosialisasi;
b. konsultasi; dan
c. bimbingan teknis.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi
yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun oleh PPSP.
(4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat
berkoordinasi dengan instansi terkait, Dinas Provinsi
dan / atau Dinas Kabupaten / Kota.
(5) BPPI melaksanakan pembinaan terhadap LSPro dan
Laboratorium Uji dalam rangka penerapan pemberlakuan
SNI Ban secara wajib.
Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis dan
Petunjuk Pengawasan penerapan pemberlakuan SNI Ban
secara wajib diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal
Pembina Industri.
Pasal 17
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 12 ayat (1) huruf a
dan/ atau Pasal 13 huruf a dikenakan sanksi pidana
sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perindustrian.

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

– 11 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 76/M—IND/PER/9/2015

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan pencabutan SPP’F-SNI.

Pasal 18
Perusahaan yang memproduksi dan/ atau mengimpor Ban
dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) huruf b,
Pasal 13 huruf b dan/atau Pasal 14 dikenakan sanksi
administratif sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat disertai dengan pencabutan SPPT-SNI.
Pasal 19
LSPro dan/ atau Laboratorium Uji yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3),
Pasal 8 dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Kepala BPPI.
Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :
a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 68/ M—
IND / PER/ 8 / 2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku;
Semua peraturan pelaksanaan dari 68/ M—
IND / PER/ 8 / 2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib dinyatakan masih tetap
berlaku dengan ketentuan tidak bertentangan atau belum
diganti dengan peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
SPP’F—SNI Ban yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri
ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlaku
SPPT—SNI dimaksud berakhir.
Pasal 21
Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
huruf b disesuaikan dan ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

— 12 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 76/M-IND/PER/9/2015

Pasal 22
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita N egara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd .

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1448

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *