Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 77/M-IND/PER/ 9/ 2015

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77/M- IND/PER/9/2015
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
MELAMIN-PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUM SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Melamin—
Perlengkapan Makan dan Minum secara wajib serta
untuk meningkatkan mutu hasil industri Melamin—
Perlengkapan makan dan minum, melindungi
konsumen, dan menciptakan persaingan usaha yang
sehat dan adil, perlu mengatur kembali pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia Melamin-Perlengkapan
Makan dan Minum secara wajib;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalarn huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia Melamin—Perlengkapan Makan dan
Minum Secara Wajib.

Mengingat:

1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nornor 17 Tahun
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4661);
3.Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsurnen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

– 2 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 77/M— IND/PER/ 9/ 2015

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);
Undang—Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5584);
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang
Komite Akreditasi Nasional;
Keputusan Presiden Nomor 121 / P Tahun 2014
tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan
Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 — 2019
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 79/ P Tahun 2015;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/
PER/ 9/ 2009 tentang Standar Nasional Indonesia
Bidang Industri;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M—IND/
PER/ 10/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/ M-DAG/
PER/ 11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label
Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 10/M-DAG/PER/1/2014;
Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi
Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara
Wajib;

Menetapkan

— 3′- Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 7 7/M— IND/PER/9/2015

15. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Standardisasi
Nasional Noti?kasi dan Penyelisikan Dalam Kerangka
Pelaksanaan Agreement on Technical Barrier to Trade –
World Trade Organization (TBT – WTO);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
MELAMIN-PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUM SECARA
WAJIB.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Melamin-Perlengkapan Makan dan Minum yang
selanjutnya disebut Melamin adalah perlengkapan
makan dan minum yang dibuat dari resin sintetis hasil
kondensasi melamin dan formaldehid, urea dengan
formaldehid, fenolic dengan formaldehid dan atau
gabungan antara ketiganya dengan formaldehid yang
bersentuhan langsung dengan makanan dan
minuman.
2. Serti?kat Produk Penggunaan Tanda SNI Melamin—
Perlengkapan makan dan minum, yang selanjutnya
disingkat SPP’F-SNI, adalah serti?kat yang dikeluarkan
oleh Lembaga Serti?kasi Produk kepada produsen
yang mampu memproduksi Melamin-Perlengkapan
makan dan minum sesuai dengan persyaratan SNI.
3. Lembaga Serti?kasi Produk, yang selanjutnya
disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan
kegiatan serti?kasi produk sesuai persyaratan SNI.
4. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan
kegiatan pengujian terhadap contoh Melamin sesuai
metode uji SNI.
5. Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat
SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka
penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO
9001:2008 atau revisinya.
6. Lembaga Serti?kasi Sistem Manajemen Mutu, yang
selanjutnya disingkat LSSMM, adalah lembaga yang
telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi
negara lain yang telah melakukan perjanjian saling
pengakuan atau Multilateral Recognition Arrangement
(MLA) dengan KAN untuk melakukan kegiatan
serti?kasi SMM.

– 4 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 77/M— IND/PER/9/2015

Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat
KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan
bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga
penilaian kesesuaian.
Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau
secara khusus oleh LSPro atas konsistensi penerapan
SPPT-SNI terhadap pemsahaan/produsen yang telah
memperoleh SPP’F-SNI.
Petugas Pengawas Standar barang dan/atau jasa di
Pabrik, yang selanjutnya disingkat PPSP, adalah
Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang
ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang
dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi
kegiatan produksi yang SNI—nya telah diberlakukan
secara wajib.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur
Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka,
Kementerian Perindustrian.
Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah
Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka,
Kementerian Perindustrian.
Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.
Direktur Pembina Industri adalah Direktur Industri
Kimia Hilir, Kementerian Perindustrian.
Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah
di tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perindustrian.
Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat
daerah di tingkat kabupaten / kota yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Perindustrian.

Pasal 2
Memberlakukan SNI Nomor 7322:2008 secara wajib
terhadap Melamin dengan nomor Pos Tarif/ HS Code
3924.10.00.10.

– 5 – Peraturan Menteri Perindustrian RI

Pasal 3
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dikecualikan bagi Melamin yang digunakan sebagai:
a. contoh uji dalam rangka permohonan SPPT—SNI;
atau
b. contoh uji penelitian dan pengembangan.

Perusahaan yang mengimpor Melamin dengan
kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap kali
melakukan importasi Melamin dimaksud kepada
Direktur Pembina Industri.

Pasal 4
Perusahaan yang memproduksi dan/atau mengimpor
Melamin wajib menerapkan SNI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan :
a. memiliki SPPT—SNI sesuai ketentuan;
b. membubuhkan tanda SNI pada produk Melamin di
tempat yang mudah dibaca dan dengan cara di—
emboss; dan
c. mencantumkan informasi mengenai bahan baku
pada produk Melamin.
Pencantuman informasi mengenai bahan baku
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilakukan dengan ketentuan:
a. MF untuk Melamin yang terbuat dari hasil
kondensasi melamin dengan formaldehid;
b. UF untuk Melamin yang terbuat dari hasil
kondensasi urea dengan formaldehid;
c. FF untuk Melamin yang terbuat dari hasil
kondensasi fenolic dengan formaldehid; atau
(1. RF untuk Melamin yang terbuat dari hasil
kondensasi gabungan antara ketiganya dengan
formaldehid.

Pasal 5
Perusahaan yang memproduksi dan/atau mengimpor
Melamin mengajukan permohonan penerbitan SPPT—
SNI kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN
sesuai ruang lingkup SNI Melamin dan ditunjuk oleh
Menteri.
Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui sistem serti?kasi Tipe 5,
yaitu:

– 6 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 7 7/M- IND/PER/9/2015

a. pengujian kesesuaian mutu produk terhadap
Melamin sesuai dengan ketentuan dalam SNI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
b. audit proses produksi dan audit penerapan SMM
SNI ISO 9001—2008 atau revisinya.
Pengujian kesesuaian mutu produk terhadap Melamin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
dilakukan oleh:
a. Laboratorium Uji dalam negeri yang telah
diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI
Melamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dan ditunjuk oleh Menteri; atau
b. Laboratorium Uji di luar negeri yang telah
diakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat
Laboratorium Uji berada yang mempunyai
perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition
Agreement/MRA) dengan KAN (seperti International
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) atau
The Asia Pacific Laboratory Accreditation
Cooperation (APLACD, dan negara tempat
Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian
bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis
dengan Pemerintah Republik Indonesia dan
ditunjuk oleh Menteri.
Audit proses produksi dan penerapan SMM
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan terhadap:
a. surat pernyataan diri atas penerapan SMM sesuai
SNI ISO 9001:2008 atau revisinya; atau
b. serti?kat penerapan SMM sesuai SNI ISO
9001:2008 atau revisinya yang diterbitkan oleh
LSSMM yang telah diakreditasi oleh KAN atau
badan akreditasi yang telah menandatangani
perjanjian saling pengakuan (Multilateral
Recognition Arrangement/ MLA) dengan KAN.

Pasal 6
Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang
telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI
Melamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 belum
tersedia atau belum mencukupi kebutuhan, Menteri
dapat menunjuk LSPro dan/ atau Laboratorium Uji.
Kepala BPPI melakukan evaluasi kompetensi dan
mengusulkan penunjukan LSPro dan / atau
Laboratorium Uji kepada Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

– 7 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 77/M- IND/PER/9/2015

(3) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
mendapatkan akreditasi dari KAN dalam j angka waktu
paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal
penunjukan.

Pasal 7
(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan
Pasal 6 dalam menerbitkan SPPT-SNI Melamin wajib
memuat informasi paling sedikit meliputi:-
nama dan alamat perusahaan;
. alamat pabrik;
nama penanggung jawab;
. merek;
nama dan alamat importir/ perusahaan perwakilan;
nomor dan judul SNI; dan
g. jenis resin melamin.

(2) 1 (satu) SPPT—SNI Melamin hanya dapat diterbitkan
untuk 1 (satu) nama dan alamat perusahaan yang
memproduksi dan/ atau mengimpor Melamin.

Pasal 8
LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6
wajib melaporkan keputusan penerbitan, penolakan,
penangguhan dan/atau pencabutan SPPT-SNI Melamin
kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala
BPPI dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak tanggal penerbitan, penolakan, penangguhan
dan/ atau pencabutan SPPT—SNI Melamin.

Pasal 9
LSPro yang menerbitkan SPPT—SNI Melamin bertanggung
jawab atas pelaksanaan surveilan penggunaan tanda SNI
dari SPPT—SNI yang diterbitkan.

Pasal 10
(1) Direktorat Pembina Industri melakukan post-audit
terhadap:
a. penerapan SNI Melamin untuk Melamin yang
diproduksi di Indonesia dan/atau yang diimpor;
dan
b. Melamin yang digunakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (l) huruf b.

– 8 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 77/M- IND/PER/ 9/2015

Ketentuan lebih lanjut mengenai post-audit Melamin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 1 1
Melamin hasil produksi dalam negeri yang:
a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dilarang beredar di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
dan/atau
b. telah beredar dan tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4
wajib ditarik dari peredaran oleh Perusahaan yang
memproduksi Melamin yang bersangkutan.
Tata cara penarikan Melamin dari peredaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 12
Melamin yang berasal dari impor yang:
a.

tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dilarang masuk daerah
pabean Indonesia; dan/ atau
telah berada di dalam daerah pabean Indonesia dan
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dan Pasal 4 wajib diekspor kembali atau
dimusnahkan dengan beban biaya pada perusahaan
yang mengimpor Melamin yang bersangkutan.

Pasal 13
Perusahaan yang memproduksi dan/atau mengimpor
Melamin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan
produksi dan impor Melamin kepada Direktorat
Jenderal Pembina Industri.
Laporan kegiatan produksi dan/atau impor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dalam bentuk tertulis yang memuat:
a. Identitas perusahaan yang memproduksi dan/atau
mengimpor Melamin;
b. Jenis Melamin;
c. Jumlah Melamin;
d. Negara asal impor bagi perusahaan yang
mengimpor Melamin;

– 9 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor ; 77/M-IND/PER/9/2015

e. Alamat gudang penyimpanan Melamin bagi
perusahaan yang mengimpor Melamin; dan
f. Bukti kesesuaian penerapan SNI.
Laporan kegiatan produksi dan / atau impor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 14
Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan
pemberlakuan SNI Melamin secara wajib sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
paling sedikit dilakukan melalui:
a. sosialisasi;
b. k0nsu1tasi;dan
C. bimbingan teknis.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan di lokasi produksi dan di luar lokasi
produksi yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun oleh PPSP.
Dalam melakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pembina
Industri dapat berkoordinasi dengan instansi terkait,
Dinas Provinsi dan/ atau Dinas Kabupaten/Kota.
BPPI melaksanakan pembinaan terhadap LSPro dan
Laboratorium Uji dalam rangka penerapan
pemberlakuan SNI Melamin secara wajib.

Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis dan
petunjuk pengawasan penerapan pemberlakuan SNI
Melamin secara wajib diatur dalam Peraturan Direktur
J enderal Pembina Industri.

Pasal 16
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 11 ayat (1)
huruf a dan/atau Pasal 12 huruf a dikenakan sanksi
pidana sesuai dengan ketentuan Undang—undang
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disertai dengan pencabutan SPPT-SNI.

– 10 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 77/M-IND/PER/9/2015

Pasal 17
Perusahaan yang memproduksi dan/atau mengimpor
Melamin dan melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 11 ayat (1)
huruf b, Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal l3
dikenakan sanksi administratif sesuai dengan
peraturan perundang—undangan.
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat disertai dengan pencabutan SPPT-SNI.

Pasal 18
LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(3), Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan oleh Kepala BPPI.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :
a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-
IND / PER / 2/2012 tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia (SNI) Melamin — Perlengkapan Makan
dan Minum Secara Wajib, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku;
Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 20/M—IND/PER/2/20l2 tentang
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI)
Melamin — Perlengkapan Makan dan Minum Secara
Wajib dinyatakan masih tetap berlaku dengan ketentuan
tidak bertentangan atau belum diganti dengan
peraturan perundang—undangan yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
SPPT—SNI Melamin yang diterbitkan sebelum Peraturan
Menteri ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan
masa berlaku SPPT-SNI dimaksud berakhir.

Pasal 20
Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf b disesuaikan dan ditetapkan paling lama 3
(tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini
diundangkan.

– 11 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 77/M-IND/PER/9/2015

Pasal 21
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd .

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1449

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat J enderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *