Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 80/M-IND/PER/9/2015

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 80/M—IND/PER/9/2015
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
KACA SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a.bahwa dalam rangka meningkatkan mutu hasil industri
kaca, khususnya Kaca Pengaman untuk Kendaraan
Bermotor, Kaca Lembaran, Cermin Kaca Lembaran
Berlapis Aluminium dan Cermin Kaca Lembaran
Berlapis Perak, melindungi konsumen, dan
menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil,
perlu mengatur kembali pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia (SNI) Kaca Pengaman untuk
Kendaraan Bermotor, Kaca Lembaran, Cermin Kaca
Lembaran Berlapis Aluminium dan Cermin Kaca
Lembaran Berlapis Perak secara wajib;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia Kaca Secara Wajib;

Mengingat:

1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2.Undang—Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang~Undang Nomor l7 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4661);
3.Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);
4.Undang—Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5584b
5.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lambaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
7.Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang
Komite Akreditasi Nasional;
8.Keputusan Presiden Nomor 121 /P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 — 2019 sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79 / P
tahun 20 15;
9.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86 / M-IND /
PER/ 9 / 2009 tentang Standar Nasional Indonesia
Bidang Industri;
10.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105 / M-IND/
PER/ 10/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;
11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 /M-DAG /
PER/ 11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label
Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 10/M—DAG/PER/1/2014;
12.Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor
1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional
Nomor 30 1 Tahun 201 1 tentang Pedoman
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara
Wajib;
13.Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor
3 Tahun 2013 tentang Pedoman Standardisasi Nasional
Noti?kasi dan Penyelisikan Dalam Kerangka
Pelaksanaan Agreement on Technical Barrier to Trade –
World Trade Organization (TBT — WTO);

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN:
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 80/M—IND/PER/9/2015
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
KACA SECARA WAJIB

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI, yang
selanjutnya disingkat SPPT—SNI, adalah serti?kat yang
dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada
produsen yang mampu memproduksi Kaca Pengaman
untuk Kendaraan Bermotor, Kaca Lembaran, Cermin
Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan/atau Cermin
Kaca Lembaran Berlapis Perak sesuai dengan
persyaratan SNI.
2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat
LSPro, adalah lembaga melakukan kegiatan serti?kasi
produk sesuai persyaratan SNI.
3. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan
kegiatan pengujian terhadap contoh Kaca Pengaman
untuk Kendaraan Bermotor, Kaca Lembaran, Cermin
Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan/atau Cermin
Kaca Lembaran Berlapis Perak sesuai metode uji SNI.
4. Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat
SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka
penerapan manajemen mutu menurut SMM SN1 19—
9001-2001/ISO 9001—2000 atau revisinya/ Sistem
manajemen mutu lain yang diakui bagi Kaca
Pengaman untuk Kendaraan Bermotor atau SMM SNI
ISO 9001:2008 atau revisinya/sistem manajemen lain
yang diakui bagi Kaca Lembaran, Cermin Kaca Berlapis
Aluminium dan/atau Cermin Kaca Berlapis Perak.
5. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, yang
selanjutnya disingkat LSSMM, adalah lembaga yang
telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi
negara lain yang telah melakukan perjanjian saling
pengakuan atau Multilateral Recognition Arrangement
(MLA) dengan KAN untuk melakukan kegiatan
sertifikasi SMM.
6. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat
KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan
bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga
penilaian kesesuaian.
7. Survailen adalah pengecekan secara berkala dan/atau
secara khusus oleh LSPro atas konsistensi penerapan
SPPT—SNI terhadap perusahaan/produsen yang telah
memperoleh SPPT—SNI.

– 4 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor; 80/M—IND/PER/9/2015

8. Petugas Pengawas Standar barang dan/atau jasa di
Pabrik, yang selanjutnya disingkat PPSP, adalah
Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang
ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang
dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi
kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan
secara wajib.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perindustrian.
10. Direktur/Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah
Direktur/ Direktorat J enderal Industri Kimia Tekstil dan
Aneka Kementerian Perindustrian.
11. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang
membina industri Kaca Pengaman untuk Kendaraan
Bermotor, Kaca Lembaran, Cermin Kaca Lembaran
Berlapis Aluminium dan Cermin Kaca Lembaran
Berlapis Perak pada Direktorat Jenderal Industri Kimia
Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian.
12. BPPI adalah badan yang mempunyai tugas
menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di
bidang perindustrian.
13. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di
tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perindustrian.
14. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat
daerah di tingkat kabupaten / kota yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Perindustrian.

Pasal 2
(1) Memberlakukan secara wajib:
a. Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Pengaman
untuk Kendaraan Bermotor terhadap 2 (dua) jenis
Kaca Pengaman dengan nomor SNI, jenis produk dan
nomor Pos Tarif/ Harmonize System (HS) Code
sebagai berikut:
No. Jenis Produk Kaca No. SNI No. HS
1. Kaca Pengaman
Untuk Kendaraan
Bermotor terdiri
atas :
a) Kaca Pengaman 15-0048- 7007.1 1.10.00
Diperkeras 2005 / Amd
(Tempered 1: 2014
Safety Glass)
b) Kaca Pengaman 15-1326— 7007.21.10.00
Berlapis 2005
(Laminated
Safety Glass)

– 5 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80/M—IND/PER/9/2015

b. Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Lembaran
dengan nomor SNI 15-0047-2005 dan nomor Pos
Tarif / Harmonize System (HS) Code 7003.12.20.00,
7003.12.90.00, 7003.19.90.00, 7004.20.90.00,
7004.90.90.00, 7005.10.90.00, 7005.21.90.00,
7005.29.90.00, dan 7006.00.90.00; dan
c. Standar Nasional Indonesia (SNI) Cermin Kaca
terhadap 2 (dua) jenis Cermin Kaca dengan jenis
produk, Nomor SNI dan Nomor Pos Tarif/ Harmonize
System (HS) Code sebagai berikut:
No. Jenis Produk Kaca No. SNI No. HS
1. Cermin Kaca 15—4756— Ex.
Lembaran Berlapis 1998 7009.91.00.00;
Aluminium dan Ex.
7009.92.00.00

2. Cermin Kaca SNI ISO EX.7009.91.00.
Lembaran Berlapis 255372011 0; dan Ex.
Perak 7009.92.00.00

(2) Pemberlakuan SNI Kaca Pengaman untuk Kendaraan
Bermotor, SNI Kaca Lembaran, SNI Cermin Kaca
Lembaran Berlapis Aluminium, dan SNI Cermin Kaca
Lembaran Berlapis Perak secara wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Kaca Pengaman
untuk Kendaraan Bermotor, Kaca Lembaran, Cermin
Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan Cermin Kaca
Lembaran Berlapis Perak hasil produksi dalam negeri
dan impor yang beredar di daerah pabean Indonesia.
(3) Cermin Kaca Lembaran Berlapis Alumunium dan
Cermin Kaca Lembaran berlapis Perak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan cermin kaca
lembaran berbingkai atau tidak berbingkai dan bukan
kaca spion.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi Kaca Pengaman, Kaca Lembaran,
Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan
Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak yang memiliki
Nomor Pos Tarif/ Harmonize System (HS) Code yang
sama dengan Kaca Pengaman, Kaca Lembaran, Cermin
Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan Cermin Kaca
Lembaran Berlapis Perak, yang:
a. memiliki spesi?kasi yang berbeda dengan ruang
lingkup SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
dan/atau
b. digunakan sebagai:
1. contoh uji dalam rangka permohonan SPP’F-SNI;
2. contoh uji untuk penelitian dan pengembangan;
3. contoh barang dalam pameran;

— 6 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80/M—IND/PER/9/2015

4. bahan baku untuk tujuan ekspor;
5. bahan baku industri kecil;
6. bahan baku yang belum diproduksi di dalam
negeri; dan/atau
7. barang ekspor yang diimpor kembali.

Pasal 3

Perusahaan yang mengimpor Kaca Pengaman untuk
Kendaraan Bermotor, Kaca Lembaran, Cermin Kaca
Lembaran Berlapis Aluminium, dan Cermin Kaca Lembaran
Berlapis Perak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(4) wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap
importasi produk dimaksud kepada Direktur Pembina
Industri.

Pasal 4

Perusahaan yang memproduksi dan mengimpor Kaca
Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaca Lembaran,
Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium, dan Cermin
Kaca Lembaran Berlapis Perak wajib menerapkan SNI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)
dengan:
a. memiliki SPPT-SNI sesuai ketentuan; dan
b. membubuhkan tanda SNI, pada setiap Kaca Pengaman
untuk Kendaraan Bermotor dan pada setiap kemasan
bagi Kaca Lembaran, Cermin Kaca Lembaran Berlapis
Aluminium dan Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak di
tempat yang mudah dibaca dengan cara penandaan
yang tidak mudah hilang.

Pasal 5

(1) Setiap kemasan Kaca Lembaran, Cermin Kaca
Lembaran Berlapis Aluminium dan Cermin Kaca
Lembaran Berlapis Perak dan setiap Kaca Pengaman
untuk Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dicantumkan kode
produksi yang menunjukan tanggal, bulan, dan tahun
produksi di tempat yang mudah dibaca dengan cara
penandaan yang tidak mudah hilang.
(2) Kode produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan salah satu obyek pengawasan kesesuaian
kualitas produk atas pelaksanaan SNI sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 ayat (l) secara wajib.

– 7 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80/M—IND/PER/9/2015

Pasal 6

Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaca
Lembaran, Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium, dan
Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak hasil produksi dalam
negeri dan yang berasal dari impor wajib memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4,
dan Pasal 5.

Pasal 7

(1) Perusahaan yang memproduksi dan mengimpor produk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan
permohonan penerbitan SPPT-SNI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diajukan kepada
LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang
lingkup SNI Kaca Pengaman untuk Kendaraan
Bermotor, Kaca Lembaran, Cermin Kaca Lembaran
Berlapis Aluminium, dan Cermin Kaca Lembaran
Berlapis Perak dan ditunjuk Menteri.
(2) Penerbitan SPPT—SNI sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) dilakukan melalui sistem serti?kasi Tipe 5, yaitu:
a. pengujian kesesuaian mutu produk terhadap Kaca
Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaca
Lembaran, Cermin Kaca Lembaran Berlapis
Aluminium, dan Cermin Kaca Lembaran Berlapis
Perak sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
b. audit proses produksi dan audit penerapan SMM SNI
19—9001—2001/180 900l—2000/revisinya atau sistem
manajemen mutu lain yang diakui bagi Kaca
Pengaman untuk Kendaraan Bermotor dan SMM SNI
ISO 9001:2008 / revisinya atau sistem manajemen
mutu lain yang diakui bagi Kaca Lembaran, Cermin
Kaca Berlapis Aluminium, dan Cermin Kaca Berlapis
Perak.
(3) Pengujian kesesuaian mutu produk sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
a. Laboratorium Uji dalam negeri yang telah
diakreditasi KAN dengan ruang lingkup SNI Kaca
Pengaman dan ditunjuk Menteri; atau
b. Laboratorium Uji luar negeri yang telah diakreditasi
oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Uji
berada yang mempunyai perjanjian saling
pengakuan (Mutual Recognition Agreement/MRA)
dengan KAN dan negara tempat Laboratorium Uji
berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral
di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah
Republik Indonesia dan ditunjuk oleh Menteri.

— 8 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80/M—IND/PER/9/2015

(4) Audit proses produksi dan penerapan SMM
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan
terhadap:
a. surat pernyataan diri atas penerapan SMM sesuai
SMM SNI 19-9001-2001/ISO 9001-2000 atau
revisinya bagi Kaca Pengaman untuk Kendaraan
Bermotor dan SMM SNI ISO 9001:2008 atau
revisinya bagi Kaca Lembaran, Cermin Kaca Berlapis
Aluminium dan Cermin Kaca Berlapis Perak; atau
b. serti?kat penerapan SMM sesuai SMM SNI 19—9001—
2001/ISO 9001—2000 atau revisinya bagi Kaca
Pengaman untuk Kendaraan Bermotor dan SMM SNI
ISO 9001:2008 atau revisinya bagi Kaca Lembaran,
Cermin Kaca Berlapis Aluminium dan Cermin Kaca
Berlapis Perak yang diterbitkan oleh LSSMM yang
telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi
yang telah menandatangani perjanjian saling
pengakuan (Multilateral Recognition Arrangement/
MLA) dengan KAN.
(5) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang telah
diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) belum
tersedia atau belum mencukupi kebutuhan, Menteri
dapat menunjuk LSPro dan/ atau Laboratorium Uji yang
kompetensinya telah dievaluasi oleh BPPI.
(6) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
telah diakreditasi oleh KAN dalam waktu paling lama 2
(dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

Pasal 8

LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam
menerbitkan SPPT-SNI wajib mencantumkan paling sedikit
informasi mengenai:
a. nama dan alamat perusahaan;
b. alamat pabrik;
merek;
nama dan alamat importir/ perusahaan perwakilan;
nomor dan judul SNI; dan
b.0953 kelompok jenis produk (kategori, bentuk, dan dimensi).

Pasal 9
(l) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
wajib melaporkan keputusan penerbitan, penolakan,
penangguhan, dan pencabutan SPPT-SNI kepada
Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI
dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak tanggal keputusan diterbitkan.

– 9 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80/M—IND/PER/9/2015

LSPro yang menerbitkan SPPT—SNI bertanggung jawab
atas pelaksanaan survailen penggunaan tanda SNI dari
SPPT-SNI yang diterbitkan.

Pasal 10

( 1) Perusahaan yang telah memperoleh SPPT-SNI wajib
menyampaikan:
a. laporan realisasi produksi secara tertulis bagi
produsen Kaca Pengaman untuk Kendaraan
Bermotor, Kaca Lembaran, Cermin Kaca Lembaran
Berlapis Aluminium dan/atau Cermin Kaca
Lembaran Berlapis Perak dalam negeri; atau
b. laporan realisasi impor secara tertulis bagi impotir
dari produsen Kaca Pengaman untuk Kendaraan
Bermotor, Kaca Lembaran, Cermin Kaca Lembaran
Berlapis Aluminium dan/atau Cermin Kaca
Lembaran Berlapis Perak luar negeri;
kepada Direktur Pembina Industri dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal
SPPT-SNI diterbitkan.
Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
paling sedikit informasi sebagai berikut:
a. identitas produsen dan/ atau importir;
b. jenis kaca;
C. jumlah kaca;
d. negara asal bagi importir;
e. alamat gudang penyimpanan kaca; dan
f. bukti kesesuaian penerapan SNI.

Pasal 1 1
Direktorat Pembina Industri melakukan post-audit
terhadap:
a. penerapan SNI Kaca Pengaman untuk Kendaraan
Bermotor, Kaca Lembaran, Cermin Kaca Lembaran
Berlapis Aluminium dan Cermin Kaca Lembaran
Berlapis Perak yang diproduksi di Indonesia
dan/atau yang diimpor setelah produk dimaksud
beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
b. Kaca Pengaman untuk Kendaraan bermotor, Kaca
Lembaran, Cermin Kaca Lembaran Berla[pis
Aluminium dan Cermin Kaca Lembaran berlapis
Perak yang memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

– 10 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80/M—IND/PER/9/2015

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai post-audit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Direktur J enderal Pembina Industri.

Pasal 12

(1) Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaca
Lembaran, Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium
dan Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak hasil
produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, dan
Pasal 5, dilarang beredar di daerah pabean Indonesia;
(2) Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaca
Lembaran, Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium
dan Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak hasil
produksi dalam negeri yang telah beredar di Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5, wajib ditarik dari
peredaran oleh pelaku usaha.
(3) Tata cara penarikan Kaca Pengaman, Kaca Lembaran,
Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium, dan
Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak dari peredaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang—undangan.

Pasal 13

Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaca
Lembaran, Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium, dan
Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak asal impor yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pasal 4, dan Pasal 5 dan telah berada di dalam daerah
pabean Indonesia wajib diekspor kembali oleh pelaku usaha.

Pasal 14

(1) Direktur J enderal Pembina Industri melakukan:
a. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
penerapan pemberlakuan SNI Kaca Pengaman untuk
Kendaraan Bermotor, SNI Kaca Lembaran, SNI
Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan SNI
Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak secara wajib
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal
4, dan Pasal 5; dan
b. pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (4), dan ketentuan Pasal 3.

— 11 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80/M—IND/PER/9/2015

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dilakukan paling sedikit melalui:
a. sosialisasi;
b. konsultasi; dan
c. bimbingan teknis.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dilakukan di lokasi produksi dan di luar lokasi
produksi yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun oleh PPSP.
(4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat
berkoordinasi dengan instansi terkait, Dinas Provinsi
dan / atau Dinas Kabupaten / Kota.
(5) BPPI melaksanakan pembinaan terhadap LSPro dan
Laboratorium Uji dalam rangka penerapan SNI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis dan
Petunjuk Pengawasan penerapan pemberlakuan SNI Kaca
Pengaman untuk Kendaraan Bermotor, Kaca Lembaran,
Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan Cermin
Kaca Lembaran Berlapis Perak secara wajib diatur dengan
Peraturan Direktur J enderal Pembina Industri.

Pasal 16

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 10, Pasal 12 ayat (2),
dan/atau Pasal 13 dikenai sanksi adminstratif sesuai
dengan Undang—Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian.

Pasal 17

(1) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(6), Pasal 8 dan Pasal 9 dikenai sanksi adminstratif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—
undangan.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan oleh Kepala BPPI.

– 12 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80/M—IND/PER/9/2015

Pasal 18

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud Pasal 4, Pasal 5 dan/atau Pasal 6 dikenai
sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang—Undang
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
(2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diikuti dengan pencabutan SPPT—SNI.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. SPP’I-SNI yang telah diterbitkan sebelum Peraturan
Menteri ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan
masa berlaku SPPT—SNI berakhir;
b. semua peraturan perundang—undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari:
1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/ M—IND/
PER /4 /2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Kaca Pengaman untuk kendaraan
Bermotor Secara Wajib;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4/M—IND/
PER / 1/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia Kaca Lembaran Secara Wajib dan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M—IND/
PER/ 4/ 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 4/M-IND/PER/ 1/2010;
dan
3. Peraturan Menteri Perindustian Nomor 50/ M—IND/
PER / 6 / 2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia Cermin Kaca Lembaran Berlapis
Aluminium dan Cermin Kaca Lembaran Berlapis
Perak Secara Wajib;
dinyatakan masih berlaku dengan ketentuan tidak
bertentangan atau belum diganti dengan peraturan
perundang—undangan berdasarkan Peraturan Menteri ini;
dan
c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/ M—IND/
PER/4/2007, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
4 / M—IND/ PER/ 1/ 2010, Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 44/M-IND/PER/4/2011, dan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor SO/M—IND/PER/ 6/2014 dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

– 1 3 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 80/M—IND/PER/9/2015

Pasal 2O

Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 huruf b disesuaikan dan ditetapkan paling lama 3 (tiga)
bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1452
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *