Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 81/M-IND/PER/9/2015

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81/14- I-ND/PER/9/2015
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
KERAMIK SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu hasil industri
kaca, khususnya Keramik Tableware, Kloset duduk,
dan Ubin Keramik, melindungi konsumen, dan
menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil,
perlu mengatur kembali pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia (SNI) Keramik Tableware, Kloset
duduk dan Ubin Keramik secara wajib;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia Keramik Secara Wajib;

Mengingat:
Undang—Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4661);
Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
.Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia N omor 5492);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5584b
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lambaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
9. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang
Komite Akreditasi Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/ P
tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/ M-IND/
PER/ 9 / 2009 tentang Standar Nasional Indonesia
Bidang Industri;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/ M—IND/
PER/10/2010 tentang Organisasi dan ‘I‘ata Kerja
Kementerian Perindustrian;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/ M—DAG/
PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label
Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 10/M—DAG/PER/1/2014;
14. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor
1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional
Nomor 301 Tahun 201 1 tentang Pedoman
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara
Wajib;
15. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor
3 Tahun 2013 tentang Pedoman Standardisasi Nasional
Notifikasi dan Penyelisikan Dalam Kerangka
Pelaksanaan Agreement on Technical Barrier to Trade –
World Trade Organization (TBT – WTO);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81/14- I-ND/PER/9/2015
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
KERAMIK SECARA WAJIB

– 3 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 81/M- IND/PER/9/2015

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI, yang
selanjutnya disingkat SPPT—SNI, adalah serti?kat yang
dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada
produsen yang mampu memproduksi Keramik
Tableware, Kloset duduk dan/ atau Ubin Keramik sesuai
dengan persyaratan SNI.
2. Lembaga Serti?kasi Produk, yang selanjutnya disingkat
LSPro, adalah lembaga melakukan kegiatan sertifikasi
produk sesuai persyaratan SN 1.
3. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan
kegiatan pengujian terhadap contoh Keramik
Tableware, Kloset duduk dan/ atau Ubin Keramik sesuai
metode uji SNI.
4. Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat
SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka
penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO
9001:2008 atau revisinya/ sistem manajemen lain yang
diakui.
5. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, yang
selanjutnya disingkat LSSMM, adalah lembaga yang
telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi
negara lain yang telah melakukan perjanjian saling
pengakuan atau Multilateral Recognition Arrangement
(MLA) dengan KAN untuk melakukan kegiatan
serti?kasi SMM.
6. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat
KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan
bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga
penilaian kesesuaian.
7. Survailen adalah pengecekan secara berkala dan/atau
secara khusus oleh LSPro atas konsistensi penerapan
SPPT—SNI terhadap perusahaan/produsen yang telah
memperoleh SPPT—SNI.
8. Petugas Pengawas Standar barang dan/atau jasa di
Pabrik, yang selanjutnya disingkat PPSP, adalah
Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang
ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang
dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi
kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan
secara wajib.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perindustrian.
10. Direktur/Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah
Direktur/ Direktorat Jenderal Industri Kimia Tekstil dan
Aneka Kementerian Perindustrian.
11. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang
membina industri Keramik Tableware, Kloset duduk
dan Ubin Keramik pada Direktorat Jenderal Industri
Kimia Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian.

12.

13.

14.

– 4 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 81/M— IND/PER/g/ZOIS

BPPI adalah badan yang mempunyai tugas
menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di
bidang perindustrian.
Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di
tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perindustrian.
Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat
daerah di tingkat kabupaten/kota yang menyeleng—
garakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

Pasal 2
Memberlakukan secara wajib:
a. Standar Nasional Indonesia (SNI) Keramik Tableware
dengan nomor SNI, jenis produk dan nomor Pos
Tarif/ Harmonize System (HS) Code sebagai berikut:

No. Jenis Keramik No. No. HS
SNI/SNI
ISO
1. Tableware SNI Ex 691 1.10.00.00;
7275:2008 Ex 6912.00.00.00.

b. Standar Nasional Indonesia (SNI) Kloset duduk
nomor SNI 03—0797-2006 dan nomor Pos Tarif
/ Harmonize System (HS) Code Ex 6910.10.00.00; dan
c. Standar Nasional Indonesia (SNI) Ubin Keramik
dengan nomor SNI dan nomor Pos Tarif/ Harmonize
System (HS) Code sebagai berikut:

No. Jenis Produk No. SNI No. HS
1. Ubin Keramik SNI ISO EX. 6907.10.10.00;
3006:2010 EX 6907.10.90.00;
EX 6907.90.10.00;
Ex 6907.90.90.00;
Ex 6908.10.10.00;
Ex 6908.10.90.00;
EX 6908.901 1.00;
Ex 6908.90.19.00;
Ex690890.91.00;dan
EX 690890.99.00.

— 5 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 81/M- IND/per/9/2015

(2) Pemberlakuan SNI Keramik Tableware, SNI Kloset
duduk dan Ubin Keramikl secara wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Keramik
Tableware,Kloset duduk dan Ubin Keramik hasil
produksi dalam negeri dan impor yang beredar di
daerah pabean Indonesia.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi Keramik Tableware, Kloset duduk
dan Ubin Keramik yang memiliki Nomor Pos
Tarif/ Harmonize System (HS) Code yang sama dengan
produk dimaksud yang:
a. memiliki spesi?kasi yang berbeda dengan ruang
lingkup SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
dan/atau
b. digunakan sebagai:
1. contoh uji dalam rangka permohonan SPPT—SNI;
2 contoh uji untuk penelitian dan pengernbangan;
3. contoh barang dalam pameran; dan/ atau
4 barang ekspor yang diimpor kembali.

Pasal 3
Perusahaan yang mengimpor Keramik Tableware, Kloset
duduk dan/atau Ubin Keramik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) wajib menyampaikan laporan seeara
tertulis setiap importasi produk dimaksud kepada Direktur
Pembina Industri.

Pasal 4
Perusahaan yang memproduksi dan mengirnpor Keramik
Tableware, Kloset duduk dan/atau Ubin Kermik wajib
menerapkan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) dengan:
a. memiliki SPPT—SNI sesuai ketentuan; dan
b. membubuhkan tanda SNI pada setiap produk dan
kemasan Keramik Tableware, Kloset duduk dan Ubin
Keramik di tempat yang mudah dibaca dengan cara
penandaan yang tidak mudah hilang.

Pasal 5
(1) Setiap kemasan Keramik Tableware, Kloset duduk dan
Ubin Keramik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) wajib dicantumkan kode produksi yang
menunjukan tanggal, bulan, dan tahun produksi di
tempat yang mudah dibaca dengan cara penandaan
yang tidak mudah hilang.

– 6 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 81/M— IND/PER/9/2015

(2) Kode produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan salah satu obyek pengawasan kesesuaian
kualitas produk atas pelaksanaan SNI sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 ayat (1) secara wajib.

Pasal 6
Keramik Tableware, Kloset duduk dan Ubin Keramik hasil
produksi dalam negeri dan yang berasal dari impor wajib
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pasal 4, dan Pasal 5.

Pasal 7
(1) Perusahaan yang memproduksi dan mengimpor produk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan
permohonan penerbitan SPPT—SNI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diajukan kepada
LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang
lingkup SNI Keramik Tableware, SNI Kloset duduk dan
SNI Ubin Keramik serta ditunjuk oleh Menteri.
(2) Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui sistem serti?kasi Tipe 5, yaitu:
a. pengujian kesesuaian mutu produk terhadap
Keramik Tableware, Kloset duduk dan Ubin Keramik
sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
b. audit proses produksi dan audit penerapan SMM SNI
ISO 9001:2008 / revisinya atau sistem manajemen
mutu lain yang diakui.
(3) Pengujian kesesuaian mutu produk sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
a. Laboratorium Uji dalam negeri yang telah
diakreditasi KAN dengan ruang lingkup SNI Keramik
Tableware, Kloset duduk dan Ubin Keramik serta
ditunjuk oleh Menteri; atau
b. Laboratorium Uji luar negeri yang telah diakreditasi
oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Uji
berada yang mempunyai perjanjian saling
pengakuan (Mutual Recognition Agreement/MRA)
dengan KAN dan negara tempat Laboratorium Uji
berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral
di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah
Republik Indonesia dan ditunjuk oleh Menteri.
(4) Audit proses produksi dan penerapan SMM
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan
terhadap:
a. surat pernyataan diri atas penerapan SMM SNI ISO
9001:2008 / revisinya atau sistem manajeman lain
yang diakui; atau

– 7 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 81/M- IND/PER/ 9/2015

b. serti?kat penerapan SMM sesuai SMM SNI ISO
9001:2008/revisinya atau sistem manajemen lain
yang diterbitkan oleh LSSMM yang telah diakreditasi
oleh KAN atau badan akreditasi yang telah
menandatangani perjanjian saling pengakuan
(Multilateral Recognition Arrangement/MLA) dengan
KAN.
(5) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang telah
diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) belum
tersedia atau belum mencukupi kebutuhan, Menteri
dapat menunjuk LSPro dan/ atau Laboratorium Uji yang
kompetensinya telah dievaluasi oleh BPPI.
(6) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
telah diakreditasi oleh KAN dalam waktu paling lama 2
(dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

Pasal 8
LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam
menerbitkan SPPT-SNI wajib mencantumkan paling sedikit
informasi mengenai:
nama dan alamat perusahaan;
alamat pabrik;
merek;
nama dan alamat importir/ perusahaan perwakilan;
nomor dan judul SNI;
naaap‘a kelompok jenis produk (kategori, bentuk, dan dimensi);
dan
g. parameter SNI yang dipenuhi.

Pasal 9
(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
wajib melaporkan keputusan penerbitan, penolakan,
penangguhan, dan pencabutan SPPT—SNI kepada
Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI
dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak tanggal keputusan diterbitkan.
(2) LSPro yang menerbitkan SPPT—SNI bertanggung jawab
atas pelaksanaan survailen penggunaan tanda SNI dari
SPPT—SNI yang diterbitkan.

Pasal 10
(1) Perusahaan yang telah memperoleh SPPT-SNI wajib
menyampaikan:

– 8 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 81/M” IND/PER/9/2015

a. laporan realisasi produksi secara tertulis bagi
produsen Keramik Tableware, Kloset duduk dan
Ubin Keramik dalam negeri; atau
b. laporan realisasi impor secara tertulis bagi impotir
dari produsen Keramik Tableware, Kloset duduk dan
Ubin Keramik luar negeri;
kepada Direktur Pembina Industri dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal
SPPT—SNI diterbitkan.
(2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
paling sedikit informasi sebagai berikut:
a. identitas produsen dan/atau importir;
b. jenis keramak;
c. jumlah keramik;
d. negara asal bagi importir;
e. alamat gudang penyimpanan keramik; dan
f. bukti kesesuaian penerapan SNI.

Pasal 1 1
(1) Direktorat Pembina Industri melakukan post-audit
terhadap:
a. penerapan SNI Keramik tableware, Klosset duduk
dan Ubin Kermik yang diproduksi di Indonesia
dan/atau yang diimpor setelah produk dimaksud
beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia; dan
b. Keramik Tableware, Kloset duduk dan Ubin Keramik
yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3).
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai post—audit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 12
(l) Keramik Tableware, Kloset duduk dan Ubin Keramik
hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal
4, dan Pasal 5, dilarang beredar di daerah pabean
Indonesia.
(2) Keramik Tableware, Kloset Duduk dan Ubin Keramik
hasil produksi dalam negeri yang telah beredar di
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5, wajib ditarik dari
peredaran oleh pelaku usaha.

— 9 .’ Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 81/M— IND/PER/9/2015

(3) Tata cara penarikan Keramik Tableware, Kloset Duduk,
dan Ubin Keramik dari peredaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang—undangan.

Pasal 13

Keramik Tableware, Kloset duduk dan Ubin Keramik asal
impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 dan telah
berada di dalam daerah pabean Indonesia wajib diekspor
kembali oleh pelaku usaha.

Pasal 14

(l) Direktur J enderal Pembina Industri melakukan:
a. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
penerapan pemberlakuan SNI Keramik Tableware,
SNI Kloset duduk, dan SNI Ubin Keramik secara
wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
Pasal 4, dan ketentuan Pasal 5; dan
b. pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (4) dan Pasal 3.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dilakukan paling sedikit melalui:
a. sosialisasi;
b. konsultasi; dan
c. bimbingan teknis.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dilakukan di lokasi produksi dan di luar lokasi
produksi yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam l (satu) tahun oleh PPSP.
(4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat
berkoordinasi dengan instansi terkait, Dinas Provinsi
dan/ atau Dinas Kabupaten/ Kota.
(5) BPPI melaksanakan pembinaan terhadap LSPro dan
Laboratorium Uji dalam rangka penerapan SNI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l).

Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis dan
Petunjuk Pengawasan penerapan pemberlakuan SNI
Keramik Tableware, SNI Kloset duduk dan SNI Ubin
Keramik secara wajib diatur dengan Peraturan Direktur
J enderal Pembina Industri.

— 10 — Peraturan Menteri Perindustrian R1
Nomor 81 /M— IND/PER/ 9/2015

Pasal 16
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 10, Pasal 12 ayat (2),
dan/atau Pasal 13 dikenai sanksi adminstratif sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian.

Pasal 17
(1) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(6), Pasal 8 dan Pasal 9 dikenai sanksi adminstratif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—
undangan.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan oleh Kepala BPPI.

Pasal 18
(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud Pasal 4, Pasal 5 dan/atau Pasal 6 dikenai
sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
(2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diikuti dengan pencabutan SPP’P-SNI.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. SPP’P—SNI yang telah diterbitkan sebelum Peraturan
Menteri ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan
masa berlaku SPPT—SNI berakhir;
b. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari:
1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 82/ M—IND/
PER / 8 / 2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Keramik Tableware Secara Wajib;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 83/ M-IND/
PER/ 8 / 2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia Kloset duduk Secara Wajib; dan
3. Peraturan Menteri Perindustian Nomor 84/ M-IND/
PER/ 8 / 2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia Ubin Keramik Secara Wajib;
dinyatakan masih berlaku dengan ketentuan tidak
bertentangan atau belum diganti dengan peraturan
perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri ini;
dan

– 1 1 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 81/M-IND/PER/9/2015

c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 82/ M—IN D /
PER / 8 / 2012, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
83/ M—IND / PER / 8 / 20 12 , dan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 84/ M—IND / PER / 8 / 2012 dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20
Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 huruf b disesuaikan dan ditetapkan paling lama 3 (tiga)
bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd .

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1453

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindu strian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *