Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 82/M-IND/PER/9/2015

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 82/M—IND/‘PER/9/2015
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam rangka keamanan, kesehatan, dan
keselamatan konsumen atas penggunaan semen,
menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan
meningkatkan daya saing industri semen, perlu mengatur
pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara
wajib terhadap produk semen;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia Semen Secara Wajib;

Mengingat

Undang—Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
Undang—Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4661p
Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 382 1);

Undang—Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia N omor 5492);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5584b
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang—
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
Peraturan Presiden N omor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang
Komite Akreditasi N asional;
Keputusan Presiden Nomor 121/ P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P
Tahun 2015;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/
PER/ 9 / 2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang
Industri;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/ M-IND/
PER / 10 / 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;
Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional
Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;
15. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3
Tahun 2013 tentang Pedoman Standardisasi Nasional
Noti?kasi dan Penyelisikan Dalam Kerangka Pelaksanaan
Agreement on Technical Barrier to Trade – World Trade
Organization (TBT — WTO);

MEMUTUSKAN:PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 82/M—IND/‘PER/9/2015
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Serti?kat Produk Penggunaan Tanda SNI Semen, yang
selanjutnya disingkat SPPT—SNI Semen, adalah serti?kat
yang dikeluarkan oleh Lembaga Serti?kasi Produk kepada
produsen yang mampu memproduksi Semen sesuai
dengan persyaratan SNI.
Lembaga Serti?kasi Produk, yang selanjutnya disingkat
LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan
serti?kasi produk.
Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan
kegiatan pengujian terhadap contoh Semen sesuai metode
uji SNI.
Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang memproduksi,
mengimpor, dan/atau mengedarkan Semen.
Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat
SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka
penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO
9001:2008 atau revisinya.
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, yang
selanjutnya disingkat LSSMM, adalah lembaga yang
melakukan kegiatan serti?kasi SMM.
Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat
KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan
bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian
kesesuaian.

– 4 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 82/M-IND/PER/9/2015

Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau
secara khusus yang dilakukan oleh LSPro terhadap
produsen/perusahaan yang telah memperoleh SPPT-SNI
atas konsistensi penerapan SNI.
Petugas Pengawas Standar barang dan/atau jasa di
Pabrik, yang selanjutnya disingkat PPSP, adalah Pegawai
Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk
melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi
produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang
SNInya telah diberlakukan secara wajib.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perindustrian.
Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur
Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian
Perindustrian.
Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.
Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina
industri Semen pada Direktorat J enderal Pembina
Industri, Kementerian Perindustrian.
Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di
provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Perindustrian.
Dinas Kabupaten/ Kota adalah satuan kerja perangkat
daerah di kabupaten/kota yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

Pasal 2
Memberlakukan SNI Semen secara wajib untuk jenis produk,
nomor SNI, dan nomor Pos Tarif/ Harmonize System (HS) Code
dengan uraian sebagai berikut:

– 5 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 82/M—IND/PER/9/203.5

No. J enis Produk Nomor SNI HS Code
1. Semen Portland 15—0129-2004 2523.21.00.00
Putih
2. Semen Portland 0302:2014 EX. 2523.29.90.00
Pozoland
3. Semen Portland 2049:2015 EX. 2523.29.10.00
(selain portland Ex. 2523.29.90.00
putih, portland
pozoland,
portland campur
dan semen
masonry)
4. Semen Portland 15-3500—2004 EX. 2523.29.90.00
Campur (mixed
cement)
5. Semen Masonry 15-3758—2004 EX.2523.29.90.00

6. Semen Portland 7064:2014 EX. 2523.90.00.00
Komposit

Pasal 3
Pelaku Usaha wajib menerapkan SNI dengan:
a. memiliki SPPT-SNI Semen; dan
b. membubuhkan tanda SNI pada kemasan Semen di tempat
yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang dengan cara
penandaan tetap (permanent printing).

Pasal 4
(1) Pemberlakuan SNI Semen secara wajib dikecualikan bagi:
a. Semen asal impor dengan spesi?kasi teknis yang
berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2;
b. Semen asal impor dengan jenis produk, nomor SNI,
dan HS Code di luar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2; dan
C. Semen dengan jenis produk, nomor SNI, dan nomor
Pos Tarif/ HS Code sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, apabila digunakan untuk:

– 6 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 82/M—LND/PER/9/2015

1. contoh uji dalam rangka permohonan/penerbitan
SPPT-SNI; atau
2. keperluan khusus.
Pelaku Usaha yang mengimpor Semen untuk digunakan
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b wajib melaporkan kegiatan impor secara
tertulis kepada Direktur Pembina Industri.
Laporan kegiatan impor sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan pada setiap kali importasi.

Pasal 5
Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan SPPT-
SNI Semen kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN
sesuai ruang lingkup SNI Semen dan ditunjuk oleh
Menteri.
Penerbitan SPPT—SNI Semen dilakukan melalui sistem
serti?kasi Tipe 5, yaitu:
a. pengujian kesesuaian mutu produk terhadap Semen
sesuai dengan ketentuan SNI Semen; dan
b. audit proses produksi dan audit penerapan SMM SNI
ISO 9001:2008 atau revisinya.
Pengujian kesesuaian mutu produk sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
a. Laboratorium Uji dalam negeri yang telah diakreditasi
oleh KAN dengan ruang lingkup SNI Semen dan
ditunjuk oleh Menteri; atau
b. Laboratorium Uji Iuar negeri yang telah diakreditasi
oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Uji
berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan
(Mutual Recognition Agreement/ MRA) dengan KAN
{seperti International Laboratory Accreditation
Cooperation (ILAC) atau The Asia Pacific Laboratory
Accreditation Cooperation (APLAC)], dan negara tempat
Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral
atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan
Pemerintah Republik Indonesia dan ditunjuk oleh
Menteri.
Audit proses produksi dan audit penerapan SMM
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
a. berdasarkan surat pernyataan diri atas penerapan
SMM sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya; atau

– 7 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 82/M-r-DlD/PER/9/2.015

b. terhadap serti?kat penerapan SMM sesuai SNI ISO
9001:2008 atau revisinya dari LSSMM yang telah
diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Semen
atau badan akreditasi yang telah menandatangani
perjanjian saling pengakuan (Multilateral Recognition
Arrangement/ MLA) dengan KAN.
Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang telah
diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Semen
belum tersedia atau jumlahnya belum mencukupi
kebutuhan, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau
Laboratorium Uji yang kompetensinya telah dievaluasi
oleh BPPI.
LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib telah
diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI
Semen dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung
sejak tanggal penunjukan.

Pasal 6
Dalam menerbitkan SPPT—SNI Semen, LSPro wajib
mencantumkan paling sedikit informasi sebagai berikut:
a. nama dan alamat produsen;
.0‘alamat pabrik;
c. nama penanggung jawab;
d. merek;
e. nama dan alamat importir/ perusahaan perwakilan;
f. nomor dan judul SNI; dan
g. jenis produk.
Dalam 1 (satu) SPPT-SNI Semen yang diterbitkan hanya
dapat dicantumkan 1 (satu) nama dan alamat produsen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan 1 (satu)
nama dan alamat importir/perusahaan perwakilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 7
LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
wajib melaporkan keputusan penerbitan, penolakan,
penangguhan, dan pencabutan SPPT-SNI Semen kepada
Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI
dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung
sejak tanggal keputusan diterbitkan.

– 8 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 82/M—IND/PER/9/2015

LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab atas pelaksanaan surveilan penerapan
pemberlakuan SNI Semen secara wajib dari SPPT—SNI
yang diterbitkan.
Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 8
Pelaku Usaha yang telah memperoleh SPPT-SNI Semen
wajib menyampaikan:
a. laporan realisasi produksi Semen secara berkala setiap
6 (enam) bulan bagi produsen dalam negeri; atau
b. laporan realisasi impor Semen secara berkala setiap 6
(enam) bulan bagi importir dari produsen luar negeri;
kepada Direktur Pembina Industri dalam waktu paling
lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal SPPT—SNI
Semen diterbitkan.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
paling sedikit informasi sebagai berikut:
a. identitas produsen/ importir;
b. jumlah;
C. jenis Semen dan nomor Pos Tarif/ HS Code;
01. negara asal impor, bagi importir;
e. alamat gudang penyimpanan Semen, bagi importir;
dan
f. bukti kesesuaian penerapan SNI.

Pasal 9
Pelaku Usaha dilarang memproduksi, mengimpor, dan/atau
mengedarkan Semen yang tidak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

(1)

(2)

Pasal 10
Semen hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan
Pasal 3 dilarang beredar di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Semen hasil produksi dalam negeri yang telah beredar
dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dan Pasal 3 wajib ditarik dari peredaran
dan dimusnahkan oleh produsen Semen.

– 9 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor ; 82/1V1—-IND/PER/9/2015

Semen asal impor yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3
dilarang masuk daerah pabean Indonesia.
Semen asal impor yang telah berada di dalam daerah
pabean Indonesia dan tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 wajib
diekspor kembali atau dimusnahkan oleh importir Semen.
Tata cara penarikan Semen dari peredaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan tata cara ekspor kembali atau
pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang—undangan.

Pasal 11
Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan
pemberlakuan SNI Semen secara wajib sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan oleh
Direktur J enderal Pembina Industri.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling sedikit melalui:
a. sosialisasi;
b. konsultasi; dan
c. bimbingan teknis.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi yang
dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun; dan
b. melalui post audit terhadap Semen hasil produksi
dalam negeri dan asal impor yang beredar di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri
menugaskan PPSP.
Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri dapat
berkoordinasi dengan instansi terkait, Dinas Provinsi,
dan/ atau Dinas Kabupaten/ Kota.
BPPI melaksanakan pembinaan terhadap LSPro dan
Laboratorium Uji dalam rangka penerapan pemberlakuan
SNI Semen secara wajib.

— 10 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 82/M—IND/PFR/9/2015

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
post audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina
Industri.

Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis dan
Petunjuk Pengawasan penerapan pemberlakuan SNI Semen
secara wajib diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal
Pembina Industri.

Pasal 13
(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi pidana sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian.
(2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) disertai dengan pencabutan SPPT-SNI Semen.
(3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), Pasal 8, dan
Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan dapat disertai dengan pencabutan SPPT—SNI Semen.
(4) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6),
Pasal 6, dan Pasal 7 dikenai sanksi administratif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang—undangan.
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diberikan oleh Kepala BPPI.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. SPPT-SNI Semen yang telah diterbitkan berdasarkan SNI
15—0302-2004/Amd 1:2010, SNI 15—2049-2004, dan SNI
15—7064-2004 wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri ini dalam waktu paling lambat 6 (enam)
bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diberlakukan;
dan
b. Semen yang telah diproduksi berdasarkan SNI 15-0302-
2004/Amd 1:2010, SNI 15—2049—2004, dan SNI 15-7064—
2004, masih dapat beredar atau diperdagangkan untuk
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak
Peraturan Menteri ini diberlakukan.

– 1 1 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 82/ M—IND/ PER/9/20 15

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M—IND/
PER/ 2/ 2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Semen Secara Wajib sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
67/ M-IND/ PER/8/ 2014, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku; dan
b. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 18/ M—IND/ PER/ 2 / 2012 tentang
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Semen
Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 67/ M-IND/ PER/ 8/ 2014
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang
baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 16
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd .
SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1454
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro HUkum dan Organisasi

PRAYONO

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *