Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 83/ M-IND/PER/9/2015

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 83/M—IND/PER/9/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
54 /M—IND /PER/6 /2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA KACA UN’I‘UK BANGUNAN — BLOK KACA SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
pemberlakuan SNI secara wajib Kaca Untuk Bangunan –
Blok Kaca, memberikan kepastian hukum bagi iklim
investasi, dan meningkatkan daya saing industri Kaca
Untuk Bangunan – Blok Kaca, perlu mengubah ketentuan
mengenai pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI)
Kaca Untuk Bangunan – Blok Kaca secara wajib
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 54/ M—IND / PER / 6 / 2O 1 5;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 54 / M~IND / PER/ 6/ 2015
tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kaca
Untuk Bangunan – Blok Kaca Secara Wajib;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79 / P
Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/
PER/ 6/ 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia Kaca Untuk Bangunan — Blok Kaca Secara
Wajib;

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN:
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 83/M—IND/PER/9/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
54 /M—IND /PER/6 /2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA KACA UN’I‘UK BANGUNAN — BLOK KACA SECARA WAJIB

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 54/M—IND/PER/6/2015 tentang Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia Kaca Untuk Bangunan – Blok
Kaca Secara Wajib diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan angka 9 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1
menjadi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Serti?kat Produk Penggunaan Tanda SNI Kaca Untuk
Bangunan – Blok Kaca, yang selanjutnya disingkat
SPP’F-SNI, adalah serti?kat yang dikeluarkan oleh
Lembaga Serti?kasi Produk kepada produsen yang
mampu memproduksi Kaca Untuk Bangunan – Blok
Kaca sesuai dengan persyaratan SNI Kaca Untuk
Bangunan — Blok Kaca – Spesi?kasi dan Metode Uji.
2. Lembaga Serti?kasi Produk, yang selanjutnya
disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan
kegiatan serti?kasi produk.
3. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan
kegiatan pengujian terhadap contoh Kaca Untuk
Bangunan — Blok Kaca sesuai metode uji SNI.
4. Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat
SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka
penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO
9001:2008 atau revisinya.

– 3 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 83/Ivi—Ex1D/PER/9/20’15

Lembaga Serti?kasi Sistem Manajemen Mutu, yang
selanjutnya disingkat LSSMM, adalah lembaga yang
telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi
negara lain yang telah melakukan perjanjian saling
pengakuan atau Multilateral Recognition Arrangement
(MLA) dengan KAN untuk melakukan kegiatan
serti?kasi SMM.
Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat
KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan
bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga
penilaian kesesuaian.
Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau
secara khusus yang dilakukan oleh LSPro terhadap
perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-
SNI atas konsistensi penerapan SNI.
Petugas Pengawas Standar barang dan/atau jasa di
Pabrik, yang selanjutnya disebut PPSP, adalah Pegawai
Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan
untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa
di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi
yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.
Dihapus.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur
Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka,
Kementerian Perindustrian.
Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.
Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang
melaksanakan pembinaan terhadap Industri Kaca
Untuk Bangunan — Blok Kaca pada Direktorat J enderal
Pembina Industri.
Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah
di tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perindustrian.
Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat
daerah di tingkat Kabupaten / Kota yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Perindustrian.
. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 menjadi sebagai berikut:

– 4 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor ; 83/M—IND/PER/9/‘2015

Pasal 6
Pemberlakuan SNI Kaca Untuk Bangunan – Blok Kaca
— Spesi?kasi dan Metoda Uji secara wajib tidak berlaku
bagi:
a. Kaca Untuk Bangunan — Blok Kaca asal impor
dengan jenis produk dan nomor pos
tarif/ Harmonize System (HS) Code di luar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
b. Kaca untuk Bangunan — Blok Kaca yang memiliki
nomor Pos Tarif/ HS Code sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1), apabila digunakan sebagai:
1. contoh uji dalam rangka SPPT-SNI;
2. contoh uji untuk penelitian dan pengembangan;
3. barang contoh dalam pameran; atau
4 . barang ekspor yang diimpor kembali.
Dihapus.
Dihapus.
Dihapus.
Dihapus.
Dihapus.
. Di antara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu)
Pasal, yakni Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A
Perusahaan yang mengimpor Kaca Untuk Bangunan —
Blok Kaca untuk digunakan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b
wajib melaporkan kegiatan impor secara tertulis
kepada Direktur Pembina Industri.
Laporan kegiatan impor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan dalam setiap kali importasi.
. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9
menjadi sebagai berikut:

Pasal 9
LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
wajib melaporkan keputusan penerbitan, penolakan,
penangguhan, dan pencabutan SPPT-SNI kepada
Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI
dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak tanggal keputusan diterbitkan.
LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI bertanggung jawab
atas pelaksanaan surveilan penggunaan tanda SNI
dari SPP’T-SNI yang diterbitkan.

– 5 – Peraturan Menteri Perindustrian R1
Nomor : 83/M—1‘ND/’PER/9/’2′[l115

5. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
6. Di antara ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1
(satu) Pasal, yakni Pasal 10A, yang berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10A
Perusahaan yang telah memperoleh SPPT-SNI wajib
menyampaikan:
a. laporan realisasi produksi secara tertulis setiap 6
(enam) bulan bagi produsen Kaca Untuk Bangunan
— Blok Kaca dalam negeri; atau
b. laporan realisasi impor secara tertulis setiap 6
(enam) bulan bagi importir dari produsen Kaca
Untuk Bangunan – Blok Kaca luar negeri;
kepada Direktur Pembina Industri dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal
SPPT—SNI diterbitkan.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
paling sedikit informasi sebagai berikut:
a. identitas produsen dan/atau importir;
jenis Kaca Untuk Bangunan – Blok Kaca;
jumlah Kaca Untuk Bangunan – Blok Kaca;
. negara asal impor, bagi importir;
9&9? alamat gudang penyimpanan Kaca Untuk
Bangunan — Blok Kaca; dan
f. bukti kesesuaian penerapan SNI.
7. Ketentuan Pasal 14 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 14
Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pemberlakuan SNI Kaca Untuk Bangunan – Blok Kaca
secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) dan Pasal 3 dilakukan oleh Direktur Jenderal
Pembina Industri.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling sedikit melalui:
a. sosialisasi;
b. konsultasi; dan
c. bimbingan teknis.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

– 6 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor ; 83/M—IND/PER/9/2015

a. di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi yang
dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun; dan
b. melalui post audit terhadap penerapan
pemberlakuan SNI ISO 21690:2013 secara wajib
pada Kaca Untuk Bangunan – Blok Kaca hasil
produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang
beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
(4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pembina
Industri menugaskan PPSP.
(5) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pembina
Industri dapat berkoordinasi dengan instansi terkait,
Dinas Provinsi, dan/ atau Dinas Kabupaten/ Kota.
(6) BPPI melaksanakan pembinaan terhadap LSPro dan
Laboratorium Uji dalam rangka penerapan SNI ISO
21690:2013.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara post audit
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur
dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.
8. Di antara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16
disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 16
menjadi sebagai berikut:
Pasal 16
(1) Produsen dan/atau importir Kaca Untuk Bangunan –
Blok Kaca yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 10A,
dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian.
(1a) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disertai dengan pencabutan SPPT-SN I.
(2) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(6), Pasal 8, dan Pasal 9 dikenai sanksi administratif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—
undangan.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diberikan oleh Kepala BPPI.
9. Ketentuan Pasal 17 diubah sebagai berikut:

– 7 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 83/ M-IND/PER/9/20 15

Pasal 17
Ketentuan mengenai pemberlakuan SNI Kaca Untuk
Bangunan — Blok Kaca — Spesi?kasi dan Metoda Uji secara
wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mulai
berlaku pada tanggal 9 J anuari 2016.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
RAPUBLIK INDONESIA,

ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1455

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
tKementerian Perindu strian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *