Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 91/M-IND/PER/10/2015

Menteri Perindustrian Republik Indonesia
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91/M—IND/PER/10/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 18 /M—
IND / PER/ 3 / 2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN
KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN
MAKANAN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan
yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 35/ M-IND/ PER/ 3/ 2011 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 59/M-IND/PER/7/2015, telah dilakukan evaluasi
terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait yang
ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
18/M-IND/PER/3/2013;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 18/M—IND/ PER/3/ 20 13;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dam huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 18/M-IND/PER/3/2013
tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam
Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar NasionaI
Indonesia Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara
Wajib;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4. Keputusan Presiden Nomor 121 /P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode 2014 — 2019;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M—IND/
PER/ 3/ 2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian
Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan
Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu Sebagai Bahan
Makanan Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 18/M-IND/PER/3/2013 TENTANG PENUNJUKAN
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN
SECARA WAJIB.

Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 18/M-IND/PER/3/2013 tentang Penunjukan Lembaga
Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu
Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi berbunyi
sebagai berikut:

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomorzgl/M- IND/PER/10/2015

Pasal 1

Penunjukan:
a. Lembaga Serti?kasi Produk (LSPro) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagaimana
tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 18/ M-IND/ PER/3/2013 diubah
dengan menambah 5 (lima) LSPro yang telah
terakreditasi sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam huruf A dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;
Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf b sebagaimana tercantum dalam huruf B
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
18/M—IND/PER/3/20l3 diubah dengan menambah 2
(dua) Laboratorium Uji yang telah terakreditasi sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf B dalam
Lampiran Peraturan Menteri ini;
Lembaga Serti?kasi Produk (LSPro) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf C sebagaimana
tercantum dalam huruf C Lampiran Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 18/M—IND/PER/3/2013 dicabut;
dan
Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf d sebagaimana tercantum dalam huruf D
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
18/M—IND/PER/3/2013 dicabut.

2. Ketentuan Pasal 2 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 5
Direktorat Jenderal Industri Agro melakukan
pembinaan terhadap Industri Tepung Terigu Sebagai
Bahan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan SNI
Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib
melalui pengawasan berkala atas penerapan SNI
Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan.
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
a. kinerja LSPro dan Laboratorium Uji yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; dan

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 91/M-IND/PER/10/2015

b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dan laporan hasil kinerja serti?kasi
dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3.

4. Diantara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 disisipi 1
(satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga menjadi berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 6
LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a,
dicabut penunjukan serti?kasinya.
Laboratorium Uji yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4
ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dicabut penunjukan
pengujiannya.
Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian
Kesesuaian.

5. Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu)
Pasal, yakni Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 6A
LSPro yang tidak ditunjuk oleh Peraturan Menteri ini
harus mengalihkan SPPT—SNI Tepung Terigu sebagai
Bahan Makanan yang telah diterbitkan kepada LSPro
yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Peraturan Menteri
1n1.
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
melakukan koordinasi pengalihan SPP’F—SNI Tepung
Terigu sebagai Bahan Makanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan
sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini.
SPPT-SNI Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan yang
telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan jangka
waktu SPPT-SNI Tepung Terigu sebagai Bahan
Makanan berakhir.

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 91/M—IND/PER/ 10/2015

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2O 15
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1560

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TANGGAL

A. LEMBAGA SERTIF‘IKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN (SNI 3751:2009)
SECARA WAJIB.

NO NAMA LEMBAGA ALAMAT

1 LSPro No. 1 s.d. No. 11 Tetap

12

LSPro BBTPPI –
Kementerian Perindustrian

J1. Kimangunsarkoro No. 6 Semarang —
50136
Telp. (024) 8316315, 8314312
Fax. (024) 8414811

13

LSPro BBIHP Makassar –
Kementerian Perindustrian

J1. Prof. Dr. H. Abdurrahman Basalamah
No. 28 Makassar
Telp. (0411) 441207, 434700
Fax. (0411) 441135

14

LSPro Baristand Industri
Surabaya – Kementerian
Perindustrian

J1. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya
Telp. (031) 8410054
Fax. (031) 8410488

15 LSPro Puslitkoka CCQC

J1. PB. Sudirman No. 90 Jember 68118
Telp. (0331) 487278, 485864, 757130,
757132
Fax. (0331) 757131, 487735

16

LSPro PT. Integrita Global
Serti?kasi

J1. Taman Tekno Widya, BSD Tangerang
— Banten
Telp. (021) 29313344
Fax. (021) 29313355

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 91/M—IND/PER/ 10/2015

B. LABORATORIUM UJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN (SNI 3751:2009) SECARA
WAJIB.

NO NAMA LEMBAGA ALAMAT
1 Laboratorium Uji N0. 1 s.d.

No. 1 1 Tetap
. .. J1. Budi Utomo N0. 41 Pontianak 78243,
Laboratorlum U_]1 .
12 Baristand Industri Kahmantan Barat
Pontianak Telp. (0561) 881533, 884442
Fax. (0561) 881533
Cilandak Commercial Estate Blok H No.
13 Laboratorium Uji PT_ SGS 108C J1. Cilandak KKO, Jakarta 12560
Indonesia Telp. (021) 78 18 1 1 1
Fax. (021) 7807919

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *