Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 11/M- IND/PER/1/2015

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ll/M- IND/PER/1/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 33/ M-
IND/PER/5/2014 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN
KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PERSYARATAN ZAT WARNA AZO,
KADAR FORMALDEHIDA DAN KADAR LOGAM TEREKTRAKSI PADA KAIN
UNTUK PAKAIAN BAYI SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan
pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar
Formaldehida dan Kadar Logam Terektraksi Pada Kain
Untuk Pakaian Bayi secara wajib sesuai dengan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/ M—
IND/PER/2/2014, perlu dilakukan evaluasi terhadap
Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait yang ditunjuk
sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
33/M—IND/PER/5/2014;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Mentori
Perindustrian Nomor 33/M—IND/PER/ 5/ 20 14;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Monteri Perindustrian tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/ M—
IND/ PER/ 5/ 2014 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian
Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI)
Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan
Kadar Logam Terektraksi Pada Kain Untuk Pakaian Bayi
Secara Wajib;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Koputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode 2014 — 2019;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-
IN D / PER / 5 / 2014 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian
Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI)
Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan
Kadar Logam Terektraksi Pada Kain Untuk Pakaian Bayi
Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 33/M-IND/PER/5/2014 TENTANG PENUNJUKAN
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA (SNI) PERSYARATAN ZAT WARNA AZO, KADAR
FORMALDEHIDA DAN KADAR LOGAM TEREKTRAKSI PADA
KAIN UNTUK PAKAIAN BAYI SECARA WAJIB

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 33/M—IND/PER/5/2014 tentang Penunjukan Lembaga
Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan
Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam
Terektraksi pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib,
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Menunjuk:
a. Lembaga Serti?kasi Produk (LSPrO) yang telah dan
belum terakreditasi sebagaimana tercantum dalam
huruf A Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 33/M—IND/PER/5/2014, diubah dengan
menambah 1 (satu) Lembaga Sertifikasi Produk,
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan
Sertifikasi SNI Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar
Formaldehida dan Kadar Logarn Terektraksi pada Kain
Untuk Pakaian Bayi; dan
b. Laboratorium Penguji yang telah dan belum
terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf B
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
33 / MmIND/ PER/ 5/ 20 1 4, untuk melaksanakan
Pengujian SNI Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar
Formaldehida dan Kadar Logam Terektraksi pada Kain
Untuk Pakaian Bayi.

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: ll/M— IND/PER/l/ZOIS

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2
(1) LSPrO dan Laboratorium Penguji dalam negeri yang
belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1 huruf a dan huruf b harus memproses
akreditasi untuk ruang lingkup yang belum
terakreditasi kepada Komite Akreditasi Nasional
paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal
19 Mei 2014 dan melaporkan perkembangan proses
akreditasi kepada Kepala Badan Pengkajian
Kebijakan, Iklim dan Mutu lndustri Kementerian
Perindustrian.
(2) LSPro atau Laboratorium Penguji dalam negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagai LSPro atau
Laboratorium Penguji yang diakreditasi oleh Komite
Akreditasi Nasional (KAN) untuk ruang lingkup
Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan
Kadar Logam Terektraksi Pada Kain Untuk Pakaian
Bayi SNI 7617:2013 dalam jangka waktu paling lama
2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 19 Mei 2014.
(3) Laboratorium Penguji luar negeri yang belum
terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
huruf b harus terakreditasi untuk metode uji
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun, terhitung sejak
tanggal 19 Mei 2014.
(4) Negara tempat Laboratorium Penguji luar negeri
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf harus
telah memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia
di bidang regulasi teknis paling lama 2 (dua) tahun,
terhitung sejak tanggal 19 Mei 2014.
(5) Penunjukan dinyatakan berakhir apabila:
a. LSPro atau Laboratorium Penguji belum
terakreditasi dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3); dan
b. negara tempat Laboratorium Penguji sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) belum memiliki perjanjian
bilateral dengan Indonesia di bidang regulasi
teknis.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: ll/M—IND/PER/ 1/2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 J anuari 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 J anuari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :11/M—IND/PER/1/2015
TANGGAL : 9 JANUAR12015

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PERSYARATAN ZAT
WARNA AZO, KADAR FORMALDEHIDA DAN KADAR LOGAM TEREKTRAKSI
PADA KAIN UNTUK PAKAIAN BAYI SECARA WAJIB.
NO. NAMA LEMBAGA ALAMAT STATUS AKREDITASI
KAN UNTUK RUANG
LINGKUP SNI
76 17:20 13
1 LSPro Nomor 1 s.d. tetap tetap
7

8 LSPro PT. Integrita J1. Taman Tekno Widya, Telah Terakreditasi
Global Serti?kasi BSD Tangerang — Banten
Telp. (02 1) 293 13344
Fax.(021)29313355

B. LABORATORIUM PENGUJI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PERSYARATAN ZAT
WARNA AZO, KADAR FORMALDEHIDA DAN KADAR LOGAM TEREKTRAKSI
PADA KAIN UNTUK PAKAIAN BAYI SECARA WAJIB.
NO. NAMA LEMBAGA METODE UJI STATUS
AKREDI’I‘ASI
1 Laboratorium Penguji tetap tetap
N0. 1 s.d. N0. 44

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *