Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 19/M-IND/PER/2/2015

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : l9/M—IND/PER/2/2015
TENTANG
PENGENDALIAN GRATI FIKASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas Pegawai
Negeri Sipil dan mencegah terjadinya korupsi, kolusi
dan nepotisme di lingkungan Kementerian
Perindustrian, perlu dilakukan upaya pengendalian
grati?kasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Pengendalian Gratifikasi
di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

Mengingat:
1. Undang—Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2.Undang—Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
3.Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
serta susunan Organisasi, ’I‘ugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135
Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan
Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014;
8. Keputusan Presiden Nomor 121 /P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Penetapan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014—2019;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/ M-IND/
PER / 10 / 20 10 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Aparatur Kementerian Perindustrian yang selanjutnya
disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan, yang bekerja di
lingkungan Kementerian Perindustrian.
2. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni
meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang,
diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-Cuma dan fasilitas lainnya,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang—
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Pelapor adalah Pegawai yang menyampaikan laporan
atas penolakan, penerimaan, atau pemberian
Gratifikasi.
4. Pihak lain adalah perseorangan dan/atau institusi baik
internal maupun eksternal Kementerian Perindustrian
yang memberi uang/barang/jasa sehubungan dengan
penolakan, penerimaan, atau pemberian Grati?kasi.
5. Unit Pengendalian Grati?kasi yang selanjutnya
disingkat UPG adalah unit adhoc di lingkungan
Kementerian Perindustrian yang melaksanakan
pengendalian Gratifikasi;
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian.
BAB II
PENCEGAHAN GRATIFIKASI

Pasal 2
Setiap Grati?kasi yang diterima oleh Pegawai dalam
bentuk uang, barang, dan atau jasa yang berhubungan
dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan
kewajiban atau tugasnya dalam tugas kedinasan atau di
luar tugas kedinasan wajib dilaporkan.
Pasal 3
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dikecualikan terhadap:
a. terkait dengan tugas kedinasan, meliputi:
1. pemberian pihak ketiga berupa seminar kits,
serti?kat, plakat / Cinderamata, dan bentuk
hidangan/sajian/jamuan seperti makanan dan
minuman yang berlaku umum dalam kegiatan resmi
kedinasan seperti rapat, seminar, workshop,
konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis; dan
2. pemberian pihak ketiga yang berupa kompensasi
yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti
honorarium, transportasi, akomodasi, dan
pembiayaan lainnya sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang—undangan
mengenai standar biaya yang berlaku di instansi
penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan
ganda, tidak terdapat kon?ik kepentingan, atau
tidak melanggar ketentuan yang berlaku di
Kementerian Perindsutrian;
b. terkait dengan tugas di luar kedinasan, meliputi:
1. pemberian karena hubungan keluarga sedarah
dalam garis keturunan lurus atau dalam garis
keturunan ke samping sepanjang tidak mempunyai
kon?ik kepentingan dengan penerima grati?kasi;

– 4 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : l9/M-IND/PER/2/2015
2. pemberian pihak lain terkait dengan acara
pernikahan, keagamaan, upacara adat, kelahiran,
aqiqah, baptis, dan khitanan, dengan batas nilai
paling tinggi Rp.1.000.000,— (satu juta rupiah) per
pemberian per orang;
3. pemberian terkait dengan musibah atau bencana
yang dialami oleh Pegawai atau
bapak/ ibu/ mertua/ suami / istri / anak dari Pegawai
dengan batasan nili keseluruhan paling tinggi
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per
orang;
4. pemberian hadiah antar sesama pegawai dalam
rangka pisah sambut, pensiun, dan promosi jabatan
yang tidak dalam bentuk uang paling tinggi
Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian
per orang;
5. hadiah langsung/ door prize/undian, diskon/rabat,
voucher, point reward, atau cinderamata/ souvenir,
yang berlaku secara umum;
6. prestasi akademis atau non akademis
(kejuaraan/perlombaan/ kompetisi) yang diikuti
dengan biaya sendiri;
7. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
8. keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi
atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara
umum; dan/ atau
9. Penerimaan lainnya yang diperoleh dari pihak yang
tidak mempunyai kon?ik kepentingan dengan
penerima grati?kasi, dan tidak berhubungan dengan
jabatan, serta tidak berlawanan dengan kewajiban
atau tugasnya.

Pasal 4
Pegawai yang menolak penerimaan Grati?kasi, wajib
melaporkan kepada UPG untuk menghindari adanya
resiko yang melekat di kemudian hari terhadap para
pihak.
BAB III
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Pasal 5

(1) Pengendalian grati?kasi di lingkungan Kementerian
Perindustrian dilaksanakan oleh Menteri.
(2) Dalam melakukan pengendalian Grati?kasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
membentuk UPG.

– 5 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : l9/M—IND/9ER/2/.20.15
Pasal 6

(1) UPG terdiri atas:
a.
b.
C.
d

Pengarah;
Pembina;
Ketua merangkap anggota; dan
Anggota.
(2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mempunyai fungsi pengarahan kepada UPG untuk
melaksanakan proses pengendalian grati?kasi yang
e?sien, efektif dan akuntabel.
(3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
mempunyai fungsi pembinaan kepada para pegawai di
lingkungan unit kerjanya dalam rangka pengendalian
grati?kasi melalui keteladanan, penyampaian pesan
integritas dan nilai etika secara berkala, dan penerapan
pengawasan atasan langsung dalam rangka upaya
mencegah dan menolak penerimaan sehubungan
dengan grati?kasi, serta membangun komitmen untuk
melaporkan grati?kasi.
(4) Ketua dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf (3 dan d mempunyai fungsi:
a. penerimaan laporan grati?kasi, pemilahan kategori
grati?kasi, dan fasilitasi penerusan laporan
grati?kasi ke KPK;
penyampaian surat keputusan Pimpinan KPK
tentang penetapan status grati?kasi kepada
penerima dan/atau pelapor serta penyimpanan
bukti penyetoran uang yang diterima dari grati?kasi
apabila diputuskan oleh KPK menjadi milik Negara;
diseminasi / sosialisasi kebij akan Kementerian
Perindustrian terkait dengan pengendalian
grati?kasi kepada Pegawai, mitra kerja, pihak ketiga,
para pemangku kepentingan, dan masyarakat pada
umumnya bersama dengan Agen Perubahan
Kementerian Perindustrian;
penyampaian laporan kinerja pengelolaan
pengendalian grati?kasi kepada Menteri;
evaluasi atas efektivitas dari kebijakan terkait
pengendalian grati?kasi di lingkungan Kementerian;
dan
Koordinasi dengan Komisi Pemberantas Korupsi
(KPK)
(5) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

— 6 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 19/M—mD/PER/2/2015
BAB IV
MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI
Pasal 7
(1) Pegawai melaporkan secara tertulis penerimaan
Grati?kasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
melalui UPG.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara manual atau melalui media
elektronik dengan mengisi formulir laporan grati?kasi
sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II
Peraturan Menteri ini.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh)
hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan
Grati?kasi.

Pasal 8
(1) Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 14 wajib dicatat
dan dilakukan reviu oleh UPG.
(2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. reviu atas kelengkapan laporan grati?kasi; dan
b. reviu atas isi laporan grati?kasi.
(3) Apabila diperlukan UPG dapat meminta keterangan
kepada pihak pelapor terkait kelengkapan laporan.
Pasal 9
(1) UPG memfasilitasi penerusan laporan Grati?kasi
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk
ditetapkan satus grati?kasinya.
(2) UPG meneruskan laporan Grati?kasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Komisi Pemberantasan
Korupsi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak tanggal laporan grati?kasi diterima.
Pasal 10
Hasil status grati?kasi yang telah ditetapkan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi disampaikan kepada pelapor pada
kesempatan pertama oeh UPG.
Pasal 1 1
Apabila Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan
status kepemilikan grati?kasi menjadi milik Negara,
pelapor wajib menyerahkan Grati?kasi melalui UPG atau
secara langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

— 7 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 19/M-IND/PER/2/2015

Pasal 12
(1) UPG wajib menyelenggarakan pendokumentasian
seluruh proses pengendalian gratifikasi secara lengkap
dalam bentuk hard copy maupun soft copy, mulai dari
pelaporan gratifikasi hingga tindak lanjut hasil
penetapan status grati?kasi.
(2) UPG melaporkan kinta pengendalian grati?kasi
kepada Menteri sekurang—kurangnya 1 (satu) tahun
sekali clan ditembuskan kepada KPK.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasa113
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 5 Februari 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada :
1. Para Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Para Kepala UP’I‘ di lingkungan Kementerian Perindustrian;
3. Pertinggal.
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretarlat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 19/M—IND/PER/2/2015
TANGGAL : 5 Februari 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

KEMENTERIAN/ UNIT PUSAT/ UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

A. UPG KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Pengarah : Menteri Perindustrin
Pembina : Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian
Perindustrian
Ketua : Sekretaris Inspektur J enderal
Wakil Ketua : …………….
Sekretaris : …………….
Anggota : 1. ………….
2. ………….
3. ………….
4. ………….

MENTERI PERINDUSTRIAN,

ttd.

SALEH HUSIN
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretarlat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/M—IND/PER/2/2015
TANGGAL 5 Februari 2015

LAPO RAN GRATIF‘IKASI

PENGIRIM Kepada Yth.
NAMA : ……………………… KPK/ UPG Kemenperin/ UPG
Pusat/ UPG UPT
ALAMAT : ……………………… J1 ……………………………………………..

A Identitas Pelapor I H H

. _

V ‘ V I

1. Nama Lengkap

A ‘ I

2. Tempat 85 Tanggal : NIK : …………………………….
Lahir
3. Jabatan /G010ngan / Pa
ngkat
Unit Kerja
Alamat Kantor

6. Alamat Rumah

Alamat Email
Telepon/ HP : a. Rumah :
b. Kantor :

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 19/M—IND/PER/2/2015

B. Data Penerimaan Grati?kasi.-—
Jenis Penerimaan Harga/Nilai Kode Peristiwa Tempat dan
Kodel) UraianQ) N omoinal / Taksir Penerimaan 4) Tanggal
an3) Penerimaan 5)

Lainnya :

C. Data Pemberi Grati?kasi
Nama 5)
Pekerjaan dan J abatan
Alamat/Tlp/ Faxs/Emai

1

Hubungan dengan
pemeberi7)
D. Alasan Clan Kronologi
Alasan Pemberian8) :

Kronologi Pemberian 9) :

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 19/M—-IND/PER/2/2015

Dokumen yang
dilampirkanlol :

E] Tidak ada D

Ada,

yaitu

Catatan Tambahan (bila perlu) 111 :

Laporan grati?kasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila
ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada UPG
Kemenperin/UPG Pusat/UPG UPT Secara tidak benar, maka saya
bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia
memberikan keterangan lebih lanjut.

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 19/M-IND/PER/2/2015

PANDUAN PENGISIAN
1) Diisi dengan kode penerimaan :
a) Uang;
b) Barang;
c) Rabat (diskon);
d) Komisi
e) Pinjaman tanpa bunga;
t) Tiket Perjalanan;
g) Fasilitas Penginapan;
h) Perjalanan Wisata;
i) Pengobatan Cuma-Cuma;
j) Fasilitas Lainnya.
2) Diisi uraian jenis penerimaan (bentuk, merk, tahun pembuatan, warna,
£111).
3) Diisi nilai nominal / taksiran nilai grati?kasi yang diterima (harga
brosur/ internet/ perkiraan sendiri sesuai harga pasar / perkiraan
appraisal.
4) Diisi kode peristiwa penerimaan :
a) Terkait pernikahan/keagamaan/acara adat;
b) Terkait mutasi/promosi/pisah sambut;
c) Terkait tugas pelayanan;
d) Terkait tugas non pelayanan;
e) Terkait seminar / workshop / diklat;
f) Tidak tahu;
g) Lainnya (tuliskan pada kolom diatas).
5) Diisi lokasi (lokasi ruangan, gedung, alamat) dan tanggal penerimaan.
6) Diisi nama pemberi gratifikasi (perorangan/kelompOk/badan usaha).
7) Diisi hubungan antara penerima dengan pemberi grati?kasi seperti
mitra kerja/teman/ rekanan/ atasan/bawahan/ saudara/ dll.
8) Diisi alasan pemberian seperti ucapa terima kasih/ penghargaan/
kebiasaaan/ dugaan lainnya.

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 19/M‘IND/PER/2/2015

9) Diisi dengan uraian kronologis penerimaan (runtutan kejadian
penerimaan) .
10) Diisi dengan tanda “V” pada kolom yang sesuai dan sebutkan jika
ada.
11) Diisi dengan catatan khusus seperti permintaan jaminan
perlindungan, waktu clan tempat ketika dihubungi UPG
Kemenperin/Pusat/UPT dan/atau KPK, dan hal khusus lain yang
perlu disampaikan kepada UPG Kemenperin/Pusat/UPT dan/atau
KPK.

MENTERI PERINDUSTRIAN,

ttd.

SALEH HUSINSalinan sesuai dengan aslinya
Sekretarlat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *