Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 32/M-IND/PER/3/2015

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 32/M-IND/PER/3/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
119 / M—IND / PER / 12/ 2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN
KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI
ELEKTRONIKA SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional
Indonesia (SNI) terhadap 3 (tiga) produk industri
Elektronika yang diberlakukan secara wajib dengan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84 / M-
IND/ PER/ 8/ 2010 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 / M—
IND/ PER/ 2 / 2012, perlu dilakukan evaluasi terhadap
Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait yang ditunjuk
dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 119 / M-
IND/PER/12/2012;
b. bahwa berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 119/M-IND/PER/12/2012;
C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
1 19 / M-IND / PER / 12 / 20 12 tentang Penunjukan
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka
Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional
Indonesia (SNI) terhadap 3 (tiga) produk industri
Elektronika Secara Wajib;

Mengingat :
1. Undang—Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Keputusan Presiden Nomor 121/ P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode 2O 14 —— 2019;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 119/ M-
IND / PER/ 12 / 2O 12 tentang Penunjukan dan
Pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam
Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar
Nasional Indonesia terhadap 3 (tiga) produk industri
Elektronika Seoara Wajib;

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN:
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERINDUSTRIAN NOMOR 119/M-IND/PER/ 12/2012
TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN
KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA
SECARA WAJIB.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 119/M-IND/PER/ 12 / 2012 tentang
Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka
Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Terhadap 3 (tiga) Produk Industri
Elektronika Seeara Wajib diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1

Menunj uk :
a. Lembaga Serti?kasi Produk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf a sebagaimana tercantum dalam
huruf A Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 119/M-IND/PER/12/2012, diubah dengan
menambah LSPro PPMB — Kementerian Perdagangan
dan LSPro TUV Rheinland Indonesia untuk produk
Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya — Untuk
Setrika Listrik dan Pompa sehingga menjadi
sebagaimana teroantum dalam huruf A Lampiran
Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Perindustrian RI
N omor: 32/M- IND/PER/3/2015

b. Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf b sebagaimana tercantum dalam huruf B
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
119/M-IND/PER/12/ 2012, diubah dengan menambah
Laboratorium Uji TUV Rheinland Indonesia untuk
produk Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya —
Untuk Setrika Listrik dan Pompa sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran
Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah dengan menambah 2 (dua)
ayat yakni ayat (1) dan ayat (2), sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 3

(l) LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja
serti?kasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal
Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi dan Kepala
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri.
(2) Laporan hasil kinerja sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:
a. kewajiban LSPro untuk menyampaikan:
1. penerbitan SPPT-SNI, pengawasan berkala SPPT-
SNI, dan pencabutan SPP’I‘ SNI 3 (tiga) Produk
Industri Elektronika, yang harus disampaikan
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal
penerbitan;
2. rekapitulasi penerbitan SPPT-SNI, pengawasan
berkala SPP’P—SNI dan pencabutan SPPT—SNI 3
(tiga) Produk Industri Elektronika dalam kurun
waktu l (satu) tahun, yang hams disampaikan
paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun
berikutnya; dan
3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan
akreditasi LSPro;
b. kewajiban Laboratorium Uji untuk menyampaikan:
1. Serti?kat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas
pengujian 3 (tiga) Produk Industri Elektronika
yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu)
bulan, yang harus disampaikan paling lambat
pada tanggal 5 bulan berikutnya;

Peraturan Menteri Perindu strian RI
Nomor: 32/M— IND/PER/3/2015

2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian 3
(tiga) Produk Industri Elektronika yang telah
dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun,
yang harus disampaikan paling lambat pada
tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan
3. perkembangan kompetensi, organisasi dan
akreditasi Laboratorium Uji.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah dengan menambah 2 (dua)
ayat yakni ayat (1) dan ayat (2), sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 4
(1) Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
melakukan:
a. evaluasi terhadap kinerja LSPro dan Laboratorium
Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1; dan
b. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
(2) Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis
Teknologi Tinggi melakukan pembinaan terhadap
industri 3 (tiga) Produk Industri Elektronika yang tidak
memenuhi ketentuan SNI terhadap 3 (tiga) Produk
Industri Elektronika Secara Wajib berdasarkan hasil
pengawasan berkala sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 1.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah dengan menambahkan 1
(satu) ayat diantara ayat (1) dan ayat (2) yakni ayat (1a),
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau ayat (2)
huruf a, dicabut penunjukan serti?kasinya.
(1a)Laborat0rium Uji yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
dan/atau ayat (2) huruf b, dicabut penunjukan
pengujiannya.
(2) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat
(2), dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga
Penilaian Kesesuaian.

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 32/M—IND/PER/3/20 15

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita N egara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd .

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 419
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TANGGAL

I 32/M-IND/PER/3/2015
I 17 Maret 2015

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA (SNI) 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA SECARA
WAJIB.
I NO NAMA LEMBAGA JENIS PRODUK SNI PRODUK
1 LSPro No. l s.d. No. 4 Tetap Tetap
5 LSPro PPMB — – Peranti Listrik Rumah — SNI O4—
Kementerian
Perdagangan
J1. Raya Bogor, Km.
26, Ciracas, Jakarta
Timur 13740
Telp. (021) 8710321,
8710322, 8710323
Fax. (021) 8710478

Tangga dan Sejenisnya —
Keselamatan — Bagian 2—
3: Persyaratan Khusus
Untuk Setrika Listrik
– Peranti Listrik Rumah
Tangga dan Sejenisnya ~—
Keselamatan — Bagian 2-
41: Persyaratan Khusus
Untuk Pompa

6292.2.3I2003

— SNI 04-
6292.2.41:2003

6 LSPro TUV Rheinland
Indonesia — PT. TUV
Rheinland Indonesia
Menara Karya Lt. 10,
J1. HR Rasuna Said
Blok X-5, Kav. 1—2
Jakarta 12950
Telp. (021) 57944579
Fax. (021) 57944575

J

– Peranti Listrik Rumah
Tangga dan Sejenisnya —
Keselamatan — Bagian 2-
3: Persyaratan Khusus
Untuk Setrika Listrik
— Peranti Listrik Rumah
Tangga dan Sejenisnya —
Keselamatan — Bagian 2—
41: Persyaratan Khusus
Untuk Pompa

— SNI 04—
6292.2.3:2003

“SNI 04—
6292.2.41:2003

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 32 / M-IND/PER/3/20 1 5

B. LABORATORIUM UJ I YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA SECARA WAJIB.
NO NAMA LEMBAGA JENIS PRODUK SNI PRODUK
1 Lab Uji N0. 1 s.d. Tetap Tetap
N0. 6
7 Laboratorium Uji — Peranti Listrik Rumah — SNI O4—
TUV Rheinland Tangga dan Sejenisnya —— 6292.2.322003
Indonesia — PT. TUV Keselamatan — Bagian 2—3:
Rheinland Indonesia Persyaratan Khusus
Untuk Setrika Listrik
Infinia Park Blok B
92-93 — Peranti Listrik Rumah — SNI 04-
JL Dr. Sahardjo No.
£22331aiignSEjgglsigi/lai

6292.2.4lz2003

45 Jakarta 12850 41: Persyaratan g

Khusus

Telp. (021) 83795571 Untuk pompa
Fax. (021) 83795572

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *