Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 37/M-IND/PER/3/2015

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37/M- IND/PER/3/2015
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
KOMPOR GAS TEKANAN RENDAH J ENIS DUA DAN TIGA TUNGKU
DENGAN SISTEM PEMANTIK SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan dan
keselamatan pengguna, meningkatkan daya saing
industri dalam negeri, dan penerapan pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia (SNI) kompor gas tekanan
rendah jenis dua dan tiga tungku dengan sistem
pemantik secara wajib, perlu mengatur pemberlakuan
SNI secara wajib terhadap produk dimaksud;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia Kompor Gas Tekanan Rendah Jenis
Dua dan Tiga Tungku Dengan Sistem Pemantik Secara
Wajib;

Mnegingat:
1.Undang~Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2.Undang—Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
3.Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4661b
4.Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
5.Undang—Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);
5.Undangn-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5584b
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
8.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
9.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
10.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014;
11.Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang
Komite Akreditasi Nasional;
12.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/ M-IND /
PER/ 9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang
Industri;
13.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/ M—IND/
PER/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/ M-DAG/
PER/11/2013 tentang Kewajiban Peneantuman Label
Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
10/M-DAG/PER/1/2014;
11.Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1.
Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional
Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;
12.Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3
Tahun 2013 tentang Pedoman Standardisasi Nasional
Noti?kasi dan Penyelisikan Dalam Kerangka Pelaksanaan
Agreement on Technical Barrier to Trade – World Trade
Organization (TB’I‘ — WTO);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOMPOR
GAS TEKANAN RENDAH JENIS DUA DAN TIGA TUNGKU
DENGAN SISTEM PEMANTIK SECARA WAJIB.

Pasal 1
Dalarn Peraturan Mentori ini yang dimaksud dengan:
1. Kornpor Gas Tekanan Rendah Jenis Dua dan Tiga Tungku
dengan Sistern Pernantik, yang selanjutnya disebut
Kompor Gas, adalah Kompor Gas berbahan bakar LPG
atau LNG / NG yang memiliki dua atau tiga dudukan (grid)
beserta akscsorisnya (pcmanggang/ grill dan/atau tungku
elemen listrik), dengan sistem pemantik mekanik atau
elektrik yang aliran gasnya hanya melewati 1 (satu)
saluran masuk (inlet) dan selang sorta regulator tekanan
rendah (low pressure) yang terpisah dari tabung LPG atau
LNG /NG atau instalasi gas lainnya untuk pemakaian
rumah tangga (domestic use).
Produscn Kompor Gas adalah perusahaan yang minimal
melakukan proscs pressing/forming, machining,
pelapisan tahan karat khusus yang bcrbahan baku Baja
lembaran Canai Dingin, assembling dan melakukan
kcgiatan pengendalian mutu (Quality Control), dan
pengujian pada produk kompor.
Pclaku Usaha adalah Produscn Kompor Gas dan importir
Kompor Gas.
Scrti?kat Produk Penggunaan Tanda SNI Kornpor Gas,
yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI, adalah sertifikat
yang dikcluarkan oleh Lcmbaga Sertifikasi Produk kepada
produsen yang mampu memproduksi kompor gas
tekanan rendah jenis dua dan tiga tungku dcngan sistcm
pcrnantik scsuai pcrsyaratan SNI 7469:2013.

10.

11.

12.

13.

— 4 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 37/M-IND/PER/3/2015

Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI adalah surat yang
dikeluarkan oleh Direktur Pembina Industri kepada
pemohon SPPT—SNI yang menerangkan bahwa
permohonan SPPT—SNI secara teknis telah memenuhi
persyaratan untuk ditindaklanjuti pada proses sertifikasi
SNI.
Pertimbangan Teknis adalah surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri
yang menerangkan bahwa kompor gas tekanan rendah
jenis dua dan tiga tungku dengan sistem pemantik tidak
wajib mengikuti ketentuan SNI karena alasan tertentu,
keperluan khusus, dan/atau memiliki standar yang
berbeda dengan SNI.
Lembaga Serti?kasi Produk, yang selanjutnya disingkat
LSPro, adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh KAN
dan/atau ditunjuk Menteri untuk melakukan kegiatan
serti?kasi produk penggunaan tanda SNI.
Laboratorium Uji adalah laboratorium yang telah
diakreditasi oleh KAN dan/atau ditunjuk Menteri untuk
melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh kompor
gas tekanan rendah jenis dua dan tiga tungku dengan
sistem pemantik sesuai dengan spesi?kasi dan metode uji
SNI.
Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat
KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan
bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian
kesesuaian.
Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat
SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka
penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO
9001:2008 atau revisinya.
Lembaga Serti?kasi Sistem Manajemen Mutu, yang
selanjutnya disingkat LSSMM, adalah lembaga yang telah
diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi negara lain
yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan atau
Multilateral Recognition Arrangement (MLA) dengan KAN
untuk melakukan kegiatan serti?kasi SMM.
Pengawasan adalah mekanisme pemeriksaan Produsen
dan Pelaku Usaha atas penerapan ketentuan/peraturan
pemberlakuan SNI secara wajib yang meliputi kegiatan
produksi, mutu produk, dan/atau peredaran hasil
produksi.
Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau
secara khusus yang dilakukan oleh LSPro kepada
Produsen/Pelaku Usaha yang telah memperoleh SPPT—
SNI atas konsistensi penerapan SNI.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

– 5 ~— Peraturan Menteri Perindustrian R1
Nomor : 37/M-IND/PER/3/2015

Petugas Pengawas Standar barang dan/atau jasa di
Pabrik, yang selanjutnya disingkat PPSP, adalah Pegawai
Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk
melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi
produkSi dan di luar lokasi produksi yang SNI-nya telah
diberlakukan secara wajib.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian.
Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur
Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian
Perindustrian.
Kepala BPKIMI adalah Kepala Badan Pengkajian
Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Kementerian
Perindustrian.
Direktur Pembina Industri adalah direktur yang membina
industri material dasar.
Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di
tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perindustrian.
Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat
daerah di tingkat kabupaten / kota yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Perindustrian.
Pasal 2
Memberlakukan SNI Kompor Gas secara wajib dengan nomor
SNI 7469:2013 untuk jenis produk dengan nomor Pos
Tarif/ HS Code sebagai berikut:
Jenis Produk

Nomor SNI Pos tarif / HS
Kompor Gas tekanan 7469:2013 Ex. 7321.11.00.00
rendah jenis dua dan
tiga
sistem pemantik

tungku dengan

Pasal 3
Pelaku Usaha wajib menerapkan SNI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dengan:
a. memilikiSPP’T—SNI;dan
b. membubuhkan tanda SNI pada produk dan kemasan
produk di tempat yang mudah dibaca dengan cara
penandaan yang tidak mudah hilang.

Pasa14
Pemberlakuan SNI Kornpor Gas secara wajib tidak berlaku
pada Kompor Gas yang memiliki nomor Pos Tarif/HS
Code sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, apabila:
a. memiliki SNI tersendiri dan/ atau jenis, spesifikasi
teknis yang berbeda dengan SNI 7469:2013; atau
b. digunakan untuk keperluan khusus, yaitu:
1. sebagai barang contoh untuk keperluan riset dan
pengembangan produk dengan jumlah paling
banyak 10 (sepuluh) buah per jenis;
2. sebagai barang contoh untuk pameran dengan
jumlah paling banyak 10 (sepuluh) buah per jenis;
atau
3. contoh uji SPPT—SNI.
Impor Kompor Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib menggunakan Pertimbangan Teknis.
Pasal 5
Kompor Gas dapat diproduksi secara full manufacturing
atau sebagian, dengan menggunakan komponen di luar
hasil produk sendiri kecuali untuk badan Kompor Gas
(outsourcing).
Impor komponen Kompor Gas yang sudah dapat
diproduksi di dalam negeri harus melalui Pertimbangan
Teknis.
Komponen Kompor Gas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dengan nomor HS Ex. 7321.90.20.00 terdiri dari:
a. pemantik/ katup tekanan rendah;
.0‘grid;
burner;
. kepala burner;
dudukan burner;
cerobong burner;
pipa saluran;
b‘qorhnmo . tombol;
H. . kaki kompor; dan
j. badan kompor.
Impor komponen untuk produksi Kornpor Gas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dilakukan oleh Importir Produsen Kompor Gas atau
importir yang tercantum dalam SPPT-SNI.

Pasal 6
Komponen Kompor Gas yang dapat diimpor oleh importir
yang tercantum dalam SPPT—SNI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (4) terbatas hanya untuk keperluan
layanan purna jual Kompor Gas impor dengan jumlah
paling banyak 2% (dua perseratus) dari jumlah Kompor
Gas yang diimpor.
Impor komponen Kompor Gas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilakukan bersamaan dengan impor
Kompor Gas.

Pasal?
Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) diterbitkan oleh Direktur
Jenderal Pembina Industri berdasarkan permohonan dari
perusahaan.
Direktur Jenderal Pembina Industri dapat melimpahkan
penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Direktur Pembina Industri.
Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan
bermaterai dan bukti yang menyatakan bahwa Kompor
Gas yang diimpor sudah sesuai dengan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
Direktur Jenderal Pembina Industri dapat menugaskan
Direktur Pembina Industri atau berkoordinasi dengan
instansi terkait untuk memastikan kebenaran dan
keaslian surat pernyataan dan bukti sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan
persyaratan penerbitan Pertimbangan Teknis diatur
dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.
Pasal 8
Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan SPP’I‘u
SNI kepada LSPro dan harus dilengkapi dengan Surat
Keterangan Konsultasi SPP’F—SNI.
Penerbitan SPPT—SNI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui sistem serti?kasi Tips 5, yaitu:
a. pengujian kesesuaian mutu Kompor Gas sesuai
dengan ketentuan SNI sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 2; dan
b. audit proses produksi dan audit penerapan SMM SNI
ISO 9001—2008 atau revisinya.

(3) Pengujian kesesuaian mutu Kornpor Gas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
a. Laboratoriurn Uji dalam negeri; atau
b. Laboratorium Uji luar negeri yang telah diakreditasi
oleh lernbaga akreditasi di tempat Laboratorium Uji
berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan
(Mutual Recognition of Agreement/MRA) dengan KAN
dan negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki
perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi
teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia
dan/atau ditunjuk oleh Menteri.
(4) Audit penerapan SMM sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dilakukan berdasarkan sertifikat SMM sesuai
SNI ISO 9001:2008 atau revisinya dari LSSMM yang telah
diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi yang telah
menandatangani perjanjian saling pengakuan (Multilateral
Recognition of Arrangement/ MLA) dengan KAN.
(5) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang telah
diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Kornpor
Gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 belum tersedia
atau belum mencukupi kebutuhan, Menteri dapat
menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang
kornpetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI.
(6) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib telah
diakreditasi oleh KAN dalam waktu paling lambat 2 (dua)
tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.
Pasalg
LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib
menerbitkan SPPT-SNI dengan mencantumkan paling sedikit
informasi tentang:
a. nama dan alamat perusahaan;
b. alarnat pabrik;
nama penanggung jawab perusahaan;
merek;
nama dan alarnat importir (untuk Produsen luar negeri);
nomor dan judul SNI; dan
(tarmac-.0 j enis Kornpor Gas.
Pasa110
(l) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
wajib melaporkan keputusan penerbitan, penundaan,
penolakan, dan pelimpahan SPPT—SNI kepada Direktur
Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPKIMI dalam
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal
keputusan diterbitkan.

LSPro yang menerbitkan SPPT—SNI bertanggung jawab
atas pelaksanaan surveilan penggunaan tanda SNI dari
SPPT-SNI yang diterbitkan.
LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan
Pasal 1 1
Pelaku Usaha yang telah memiliki SPP’T—SNI wajib
menyampaikan:
a. laporan realisasi produksi bagi Produsen Kompor Gas
dalam negeri; dan
b. laporan realisasi impor Kornpor Gas bagi importir dari
Produsen Kompor Gas luar negeri;
kepada Direktur Jenderal Pembina Industri setiap 6
(enam) bulan terhitung sejak tanggal SPPT-SNI
diterbitkan.
Dalam laporan realisasi impor Kompor Gas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilengkapi dengan
Surat Pendaftaran Barang (SPB) dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perdagangan.
Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi
administratif, berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghapusan nama importir dalam SPP’T—SNI;
dan/atau
c. pencabutan SPPT-SNI.
Pasal 12
Kompor Gas hasil produksi dalam negeri dan yang berasal
dari impor wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan
Menteri ini.

(1)

Pasal 13
Kornpor Gas hasil produksi dalam negeri yang:
a. tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri
ini, dilarang beredar di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia; dan
b. telah beredar dan tidak memenuhi ketentuan dalam
Peraturan Menteri ini, harus ditarik dari peredaran
oleh Produsen Kompor Gas.

Kompor Gas asal impor yang:
a. telah berada di dalam daerah pabean Indonesia dan
tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri
ini, wajib diekspor kembali atau dimusnahkan oleh
Pelaku Usaha; dan
b. telah beredar dan tidak memenuhi ketentuan dalam
Peraturan Menteri ini, wajib ditarik dari peredaran
oleh Pelaku Usaha paling lama 18 (delapan belas)
bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
Pasal 14
Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pemberlakuan SNI Kompor Gas secara wajib sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan oleh
Direktur Jenderal Pembina Industri.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling sedikit melalui:
a. sosialisasi;
b. konsultasi; dan
c. bimbingan teknis.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap Kompor Gas mulai dari produksi
sampai dengan pasca produksi yang dilaksanakan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri dapat
menugaskan PPSP.
Dalam menugaskan PPSP untuk melakukan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal
Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Kepala
Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/ Kota.
BPKIMI melakukan pembinaan terhadap LSPro dan
Laboratorium Uji dalam rangka pelaksanaan
pemberlakuan SNI Kompor Gas secara wajib.
Pasal 15
Ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Kornpor Gas Secara Wajib
diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 16
Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd .

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 494

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *