Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 06/M-IND/PER/2/2013

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 06/M-IND/PER/2/2013
TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
KATUP TABUNG BAJA LPG SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a.bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan
pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Katup Tabung Baja LPG yang
diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 09/M-IND/PER/1/2012, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang—undangan
telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian
Kesesuaian terkait, yang ditunjuk dengan Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 87/ M—IND/ PER/ 8/ 2012;
b.bahwa sesuai dengan hasil evaluasi, perlu menunjuk
dan menetapkan Lembaga Serti?kasi Produk- dan
Laboratorium Penguji sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Menteri ini sebagai Lembaga
Penilaian Kesesuaian yang melaksanakan serti?kasi
dan pengujian mutu Katup Tabung Baja LPG;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang
Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam
Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar
Nasional Indonesia (SNI) Katup Tabung Baja LPG Secara
Wajib;

Mengingat:
1.Undang—Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan
Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78
Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/ P
Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 59/ P Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86 / M-IND/
PER/ 9 / 2009 tentang Standar Nasional Indonesia
Bidang Industri;
8.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105 / M-IND/
PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;
9.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 09/ M-IND/
PER/ 1/ 2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Terhadap Katup Tabung Baja LPG
Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KATUP TABUNG
BAJA LPG SECARA WAJIB.

Pasal 1

Menunjuk :
a. Lembaga Serti?kasi Produk (LSPro) yang telah
terakreditasi sebagaimana tercanturn pada huruf A
Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan
Serti?kasi SNI Katup Tabung Baja LPG; dan
b. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi
sebagaimana tercantum pada huruf B Lampiran
Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian
Katup Tabung Baja LPG.

Pasal 2

(1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf b wajib melakukan pengujian atas
seluruh permintaan LSPro sebagaimana dimaksud
dalam Pasal I huruf a dan/atau instansi teknis dengan
perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar
instansi teknis.
(2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku terhadap pengujian untuk:
a. penerbitan SPP’T-SNI Katup Tabung Baja LPG; dan/
atau
b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan SN I Katup
Tabung Baja LPG Secara Wajib.

Pasal 3

LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja serti?kasi
dan pengujian kepada Direktur Jenderal Industri
Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi dan Kepala Badan
Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri.

Pasal 4

Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu
Industri melakukan monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dan evaluasi terhadap kinerja LSPro dan
Laboratoriurn Penguji yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 5
( 1) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dicabut
penunjukan pengujiannya.
(2) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan
dalam rapat panel evaluasi.

Pasal 6
Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 87 / M—IND/ PER/ 8/ 2012
tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalarn
Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional
(SNI) Katup Tabung Baja LPG Secara Wajib, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penem-
patannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2013
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 269
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
NOMOR:06/M—IND/PER/2/2013
TANGGAL: 11 Februari 2013

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA (SNI) KATUP TABUNG BAJA LPG (SNI 1591:2008) SECARA WAJIB.
NO NAMA LEMBAGA ALAMAT
1 2 3
1 LSPro LUK, Balai Besar Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220
Teknologi Kekuatan Cisauk, Tangerang 15314
Struktur~ Telp. (021) 7560565,
BPPT Fax. (021) 7560903
2 LSPro Pustan-Kementerian Gedung Kementerian Perindustrian Lt
Perindustrian 21, J1. J end Gatot Subroto Kav 52—53
Jakarta
Telp. (021) 5255509 Pes. 2357, 5265285
Fax. (021) 5265285
3 LSPro PPMB—Kementerian J1. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas, Jakarta
Perdagangan Timur 13740
Telp. (021) 8710321, 8710322, 8710323
Fax. (021) 8710478
4 LSPro B4T~Kementerian J1. Sangkuriang No. 14, Bandung 40135
Perindustrian Telp. (022) 2504088, 2504828
Fax. (022) 2502027
5 LSPro TUV Nord Indonesia— Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, Lt.
PT. TUV Nord Indonesia 7, Suite 706, J1. Let. Jend TB.
Simatupang Kav. 88 Jakarta Selatan
12520
Telp. (021) 78837338
Fax. (021) 78837338
6 LSPro Metal Industries J1. Sangkuriang No. 12, Bandung 40135
Development Center (MIDC)— Telp. (021) 2503171
Kementerian Perindustrian Fax. (021) 2503978
7 LSPro Baristand Industri J1. J agir Wonokromo No.360 Surabaya
Surabaya—Kementerian Telp. (031) 8410054
Perindustrian Fax. (031) 8410488
B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
KATUP TABUNG BAJA LPG (SNI 1591:2008) SECARA WAJIB.
NO NAMA LEMBAGA ALAMAT
1 2 3
1 Laboratorium Penguji Balai
Besar Bahan dan Barang
Teknik (B4T)-Kementerian
Perindustrian

J1. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135
Telp. (022) 2504828, 2507626 pes. 123
Fax. (022) 2504828, 2507626 pes. 123

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *