Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 122/M-IND/PER/12/2014

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 122/M~IND/PER/12/2014
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERIZINAN BIDANG INDUSTRI
DALAM RANGKA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI-IA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberian Izin
Usaha lndustri yang telah didelegasikan kepada Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Perindustrian N omor 147/ M—
IND/ PER / 10/ 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 16/M—IND/PER/2/2010 tentang
Pendelegasian Kewenangan Pemberian lzin Usaha lndustri, Izin
Perluasan, Izin Usaha Kawasan lndustri, dan Izin Perluasan
Kawasan Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu
menyempurnakan ketentuan dalam Peraturan Menteri dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu monetapkan Peraturan Menteri Perindustrian
tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan Bidang
Industri dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada
Kepala Badan Koordinasi Penanaman. Modal;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 25 TahLin 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor
4724L ‘ ‘
Undang — Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
(Lembaran’ Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,
Tambahan Lembaran‘ N egara Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587?
Peraturan Pernerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha
Industri (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3596);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan
Industri (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .
Nomor 4987);
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara sebagairnana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun
2014;
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kernenterian Negara sebagairnana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 14 Tahun 2014;
Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian
dan Pengawasan Minurnan Beralkohol;
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Penetapan Menteri Kabinet Kerja
Periode Tahun 2014-2019;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri,
Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2009
tentang Jenis Industri yang Mengolah dan Menghasilkan Bahan
Beracun dan Berbahaya (B3) dan J enis Industri Teknologi Tinggi
yang Strategis;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/ M-
IND/PER/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kernenterian Perindustrian;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011
tentang Penetapan Jenis—Jenis Industri dalam Pembinaan
Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian
Perindustrian;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PEMBERIAN PERIZINAN BIDANG INDUSTRI DALAM
RANGKA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA KEPALA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pejabat Penghubung adalah pejabat Kementerian Perindustrian
yang ditunjuk sebagai penghubung (liaison of?cerj untuk
membantu proses pemberian pertimbangan teknis dan pemenuhan
ketentuan yang ditetapkan dalam penyelesaian perizinan di bidang
perindustrian.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian.
Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat
BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang
bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal yang dipimpin oleh
seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Mendelegasikan kewenangan untuk dan atas nama Menteri kepada
Kepala BKPM untuk:
a. menerbitkan Izin Usaha Industri dan/atau Izin Perluasan
sebagai berikut:
industri minuman beralkohol;
2. industri kertas berharga;
3. industri senjata dan amunisi;
4. industri yang mengolah dan menghasilkan Bahan Beracun
dan Berbahaya (B3) dan industri teknologi tinggi yang
strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Menteri Nomor 71 /M—IND/PER/7/2009
dan/ atau perubahannya;
5. industri yang lokasinya lintas provinsi; dan
industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala
nasional.
b. menerbitkan perubahan/penggantian Izin Usaha Industri
dan/atau Izin Perluasan bagi jenis industri sebagaimana
dimaksud pada huruf a;
C. menerbitkan Izin Usaha Kawasan Industri atau Izin Perluasan
Kawasan Industri yang lokasinya lintas provinsi;
d. menerbitkan Izin Usaha Industri dan/ atau Izin Perluasan bagi
jenis industri yang merupakan penanaman modal asing dan
penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal
dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang
dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
e. menerbitkan perubahan/penggantian Izin Usaha lndustri
dan/atau Izin Perluasan bagi jenis industri sebagaimana
dimaksud pada huruf d.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. persetujuan pindah lokasi; atau
b. persetujuan perubahan nama, alamat dan/atau penanggung
jawab perusahaan.

(3) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi lzin
Usaha lndustri atau Izin Perluasan yang hilang/ rusak.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1), Kepala BKPM memperhatikan:
a. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang ditetapkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014
tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha
yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
dan/ atau perubahannya; dan
c. Kapasitas Nasional Terpasang (KNT) Industri dalam negeri, aspek
kelestarian fungsi lingkungan hidup, konsumsi energi, kualitas
produk, penggunaan bahan baku dan pemilihan teknologi.

Pasal 4
Kepala BKPM dapat meminta pertimbangan teknis terhadap
pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan
pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada
Mentori melalui Pejabat Penghubung.

Pasal 5

(1) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam
melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Direktur Jenderal
Pembina Industri yang terkait.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan
pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan
tugas Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 6

Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
diselenggarakan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai
peraturan perundang—undangan.

Pasal 7

Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam:
a. Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dilakukan
berdasarkan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/ M-IND /PER/ 6/ 2008
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri,
Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dan/ atau perubahannya;
dan
b. Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan ketentuan dan tata
cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor OS/M—IND/PER/ 12/2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin
Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri
dan/ atau perubahannya.

Pasal 8

(1) Kepala BKPM dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 7
menyampaikan:
a. tembusan izin usaha yang diterbitkan kepada Menteri u.p.
Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan dan
Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian;
b. laporan izin usaha lengkap sekurang-kurangnya sekali dalam 6
(enam) bulan paling lambat bulan Oktober tahun yang
bersangkutan dan bulan April tahun berikutnya kepada
Menteri; dan
C. soft COpy laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b
disampaikan kepada kepada Sekretaris Jenderal Kementerian
Perindustrian melalui Pusat Data dan Informasi Kementerian
Perindustrian.
(2) Laporan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sekurang—kurangnya memuat informasi mengenai:
a. Klasi?kasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
b. komoditi;
C. negara investor;
d. jumlah pabrik/ proyek;
e. nilai investasi;
keterangan lokasi pada tingkat provinsi;
g. keterangan lokasi pada tingkat kabupaten/ kota;
h. jumlah tenaga kerja, dengan klasifikasi sebagai berikut:
r—I- tenaga kerja WNA/WNI;
j. tenaga kerja laki—laki/perempuan; dan
k. tenaga kerja yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten/Kota
yang bersangkutan dan yang berdomisili di luar
Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.

Pasal 9

Dalam keadaan yang mendesak untuk penetapan kebijakan
pembangunan industri, Menteri dapat meminta laporan secara
langsung kepada perusahaan industri atau perusahaan kawasan
industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Tanda Daftar Industri
dan/atau perubahannya atas jenis industri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang telah diterbitkan
sebelum diberlakukan Peraturan Menteri ini dinyatakan berlaku
berdasarkan Peraturan Menteri ini;
Izin Usaha Kawasan Industri dan/atau Izin Perluasan Kawasan
Industri atas kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf C yang telah diterbitkan sebelum
diberlakukan Peraturan Menteri ini dinyatakan berlaku
berdasarkan Peraturan Menteri ini;
Permohonan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan/atau
perubahannya bagi jenis industri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf a yang sedang dalam proses penyelesaian
dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini; dan
Permohonan Izin Usaha Kawasan Industri, Izin Perluasan
Kawasan Industri bagi kawasan industri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf C yang sedang dalam proses
penyelesaian dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
ini.

Pasal 1 1

Dengan diberlakukan Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 147/M—IND/PER/ 10/2009 tentang
Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan Bidang Industri
dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perindustrian N omor 16/ M-
IND / PER /2/ 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2014
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1911

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *