Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 137/M-IND/PER/12/2012

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR137/M-IND/PER/12/2012
TENTANG
PETA PANDUAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI INTI INDUSTRI KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
huruf b Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008
tentang Kebijakan Industri Nasional, Pemerintah Kota
Makassar telah menyusun peta panduan
pengembangan kompetensi inti industri Kota Makassar;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta
panduan pengembangan kompetensi inti industri
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang
Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri
Kota Makassar;

Mengingat:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik –
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan
Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Industri Nasional;
10.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
11.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 2011;
12.Keputusan Presiden Nomor 84 / P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode
Tahun 2009-2014 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 59 / P Tahun 201 1;
13.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 118/M-IND/
PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map)
Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Buah;
14.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 97/M—IND/
PER/8/2010 tentang Peta Panduan (Road Map)
Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Sulawesi
Selatan;
15.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/
PER/ 10 / 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;
16.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/
PER/7/2011 tentang Jenis~Jenis Industri Dalam
Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di
Lingkungan Kementerian Perindustrian;
MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA
PAN DUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI IN DUSTRI
KOTA MAKASSAR.

Pasal 1
(1) Menetapkan peta panduan pengembangan kompetensi
inti industri Kota Makassar sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
(2) Peta panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan dokumen perencanaan pengembangan
industri Kota Makassar yang memuat sasaran,
strategi, dan rencana aksi pengembangan kompetensi
inti industri Kota Makassar.
Pasal 2
(1) Industri pengolahan buah markisa merupakan
kompetensi inti industri Kota Makassar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1.
(2) Industri pengolahan buah markisa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Klasi?kasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yaitu industri
pengolahan sari buah dan sayuran (KBLI 10330).

Pasal 3
Peta panduan pengembangan kompetensi inti industri
Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
menjadi:
a. pedoman operasional bagi Aparatur Pemerintah Kota
Makassar dalam menunjang pelaksanaan program
pengembangan kompetensi inti industri secara
komplementer dan sinergik;
b. pedoman pengembangan kompetensi inti industri bagi
pelaku Industri pengolahan buah markisa dan/atau
institusi terkait;
c. pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaan
kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di pusat
dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota);
d. acuan dalam penyusunan rencana strategis dan
rencana kerja tahunan Kota Makassar; dan
e. informasi dalam menggalang dukungan sosial-politis
dan kontrol sosial atas pelaksanaan kebijakan
pengembangan kompetensi inti industri.

Pasal 4
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peta panduan
pengembangan kompetensi inti industri Kota Makassar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan
oleh Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan
Industri.
Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur
Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dapat
berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait.
Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan
Industri menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi
kepada Menteri Perindustrian sekurang-kurangnya
sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2012
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd .
MOHAMAD S. HIDAYAT

SALINAN Peraturan Menteri ini
disampaikan kepada :
Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perindustrian;
Gubernur Sulawesi Selatan;
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
Walikota Makassar;
Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian;
Pertinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 137/M-IND/PER/12/2012
TANGGAL : 27 DESEMBER 2013

II
III
IV

PETA PANDUAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI
KOTA MAKASSAR

PENDAHULUAN
SASARAN
STRATEGI
KERANGKA PENGEMBANGAN
RENCANA AKSI

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 137/M—IND/PER/12/2012
PETA PANDUAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI INTI INDUSTRI KOTA MAKASSAR

I PENDAHULUAN
Berdasarkan pertimbangan hasil analisa terhadap kondisi dan potensi
ekonomi daerah dan potensi pengembangan 5 (lima) tahun ke depan serta
keterkaitannya dengan industri penunjang, industri terkait dan industri
di kabupaten dan provinsi lain, Kota Makassar menentukan industri
pengolahan buah markisa sebagai kompetensi inti industrinya.
Dalam rangka mengembangkan kompetensi inti industri tersebut,
disusun Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kota
Makassar, yang memaparkan sasaran pengembangan yang ingin dicapai,
strategi, dan rencana aksinya.

II SASARAN
Sasaran pengembangan industri pengolahan buah markisa terdiri atas:
a. Sasaran jangka menengah (2013 -— 2017) yaitu terbentuknya industri
pengolahan buah markisa yang mandiri dan terpadu dengan daya
saing yang tinggi.
b. Sasaran jangka panjang (2013 — 2025) yaitu terbentuknya industri
pengolahan buah markisa untuk kebutuhan farmasi dan kosmetik.

III STRATEGI
Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka
ditempuh strategi sebagai berikut:
a. peningkatan keterampilan SDM pelaku usaha markisa dalam rangka
peningkatan hasil produksi, kualitas, dan variasi/jenis produk
markisa;
b. penguatan kelembagaan;
penumbuhan wirausaha baru; dan
d. pengembangan j aringan pemasaran produk markisa di dalam maupun
di luar negeri.

IV KERANGKA PENGEMBANGAN
Kerangka pengembangan kompetensi inti industri Kota Makassar
sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Industri Inti Industri Penunjang Industri Terkait
Industri pengolahan buah Indusri iia, Industri Kemasan Industri Makanan dan
markisa Minuman, Industri farmasi,
Industri kosmetik
Sasaran Jangka Menengah Sasaran Jangka Panjang
(2013-2017) (2013- 2025)
terbentuknya industri pengolahan buah terbentuknya industri pengolahan buah
markisa yang mandiri dan terpadu dengan markisa untuk kebutuhan farmasi dan
daya saing yang tinggi. kosmetik

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 137/M—IND/PER/12/2012

Strategi
a. peningkatan ketrampilan SDM pelaku usaha markisa dalam rangka peningkatan
hasil produksi, kualitas, dan variasi/jenis produk markisa;
b. penguatan kelembagaan;
penumbuhan wirausaha baru; dan
.pengembangan jaringan pemasaran produk markisa di dalam maupun di luar
negerl.

no

Unsur PenunjanL
Teknologi SDM
a. Inisiasi: Pengembangan diversi?kasi Meningkatkan kapasitas SDM pengolahan sirup
produk makanan dan minuman markisa; markisa.
b. Pengembangan Cepat (2013-2017):
Modifikasi dan pengembangan teknologi
pengolahan; dan
c. Tahap Matang (2013-2025): Modifikasi dan
pengembangan teknologi untuk
kebutuhan farmasi dan kosmetik.
Infrastruktur
Pasar Kerjasama litbang dan laboratorium standarisasi
a. Meningkatkan e?siensi dan rantai mutu seperti Label, Merk, Standar mutu, SNI,
pemasaran dalam negeri; LM/DM, CL/ CM, Sertifikasi halal, NSN
b. Meningkatkan akses dan kemampuan
penetrasi ekspor; dan
c. Meningkatkan promosi ekspor dan
fasilitasi perdagangan.
Lokasi : Kota Makassar

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 137/M—IND/PER/ 1 2/201 2

V RENCANA AKSI
Rencana aksi dalam rangka pengembangan kompetensi inti industri Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam matriks
sebagaj berikut:
PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN
NO RENCANA AKSI
PUSAT DAERAH DUNIA USAHA LAIN-LAIN 2013 2014 2015 2016 2017
1. Memberikan diklat pembuatan Kemenperin Dinas Perindag dan PM
selai dan jeli Balai Besar Kota Makassar
Industri Agro ,,,,,
2. Memberikan diklat kepada para Kemenperin Dinas Perindag dan PM
IKM tentang pembuatan berbagai Kota Makassar
jenis ice cream
3. Memberikan diklat manajemen Kemenperin Dinas Perindag dan PM
usaha pengelolaan KUB Kota Makassar ,,,,,
4. Mengikutsertakan produk olahan Kemenperin – Dinas Perindag dan PM
sirup dalam pameran tingkat Kota Makassar
lokal, regional dan nasional – Dinas Koperasi dan
UKM Kota Makassar
– P3ED Provinsi
5. Memberikan diklat pemasaran Kemenperin Dinas Koperasi dan UKM
produk
6. Memberikan diklat tentang Kemenperin Dinas Perindag dan PM
penanganan limbah Kota Makassar {:i;
7. Memberikan diklat manajemen Kemenperin Dinas Perindag dan PM
usaha pengelolaan Kota Makassar

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *