Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 39/M- IND/PER/3/2015

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 39/M- IND/PER/3/2015
TENTANG
PENILAIAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN UNIT PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka evaluasi dan pengawasan
keterbukaan informasi serta peningkatan pelayanan
informasi publik pada Unit Pelayanan Teknis dan Unit
Pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian,
perlu dilakukan penilaian keterbukaan informasi publik
pada Unit Pelayanan Teknis dan Unit Pendidikan
dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Penilaian Keterbukaan
Informasi Publik Pada Unit Pelaksana Teknis dan Unit
Pendidikan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

Mengingat:
Undang—Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038;
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara;
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135
Tahun 2014;
Keputusan Presiden Nomor 121 /P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M—IND/
PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/ M-IND/
PER/ 7/ 2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi
Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
9. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 351/ M-IND/
Kep/ 7 / 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Perindustrian;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PENILAIAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN UNIT PENDIDIKAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIA PERINDUSTRIAN.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan
tanda—tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan,
baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat
dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam
berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
secara elektronik maupun non elektronik.
2. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh
badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan serta informasi lain
yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang
selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang
bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
informasi di lingkungan Kementerian Perindustrian
yang terdiri dari PPID Pusat dan PPID Daerah.
4. PPID Daerah adalah adalah pengemban fungsi pengelola
informasi dan/atau dokumentasi pada Unit Pelaksana
Teknis atau Unit Pendidikan yang telah ditetapkan
berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis
atau Unit Pendidikan yang bersangkutan.
5. Unit Pelaksana Teknis adalah balai besar, balai riset
dan standardisasi industri, balai pendidikan dan
pelatihan industri, Balai Pengembangan Industri
Persepatuan Indonesia, dan Balai Serti?kasi Industri
yang berada di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 39/M- IND/PER/3/2015
6. Unit Pendidikan adalah sekolah menengah kejuruan
dan perguruan tinggi yang berada di lingkungan
Kernenterian Perindustrian.

Pasal 2
Penilaian keterbukaan Informasi Publik pada Unit
Pelaksana Teknis dan Unit Pendidikan di lingkungan
Kementerian Perindustrian dilakukan dengan tujuan:
a. mengetahui tingkat kepatuhan Unit Pelaksana Teknis
dan Unit Pendidikan di lingkungan Kementerian
Perindustrian dalarn mengimplementasikan ketentuan
dalam Undang—Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
b. memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Unit
Pelaksana Teknis dan Unit Pendidikan di lingkungan
Kernenterian Perindustrian terbaik yang telah berhasil
mengelola Informasi Publik; dan
c. memotivasi Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pendidikan
di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk
meningkatkan pengelolaan Informasi Publik.
Pasal 3
Penilaian keterbukaan Informasi Publik pada Unit
Pelaksana Teknis dan Unit Pendidikan di lingkungan
Kernenterian Perindustrian berdasarkan kriteria:
a. pengelolaan informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala;
b. pengelolaan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
dan
C. pengelolaan informasi serta merta.

Pasal 4
(1) Penilaian keterbukaan Informasi Publik pada Unit
Pelaksana Teknis dan Unit Pendidikan di lingkungan
Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun.
(2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan tahap dan bobot penilaian:
a. Tahap I, dengan bobot 60% (enam puluh per
seratus) melalui pengisian kuesioner penilaian
madiri dan verifikasi website; dan
b. Tahap II, dengan bobot 40% (empat puluh per
seratus) melalui visitasi.
(3) Kuesioner penilaian mandiri dan veri?kasi website
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a masing—
masing memiliki bobot:
a. kuesioner penilaian mandiri memiliki bobot 25%
(dua puluh lima per seratus) dari 60% (enam puluh
per seratus); dan

b. veri?kasi website memiliki bobot 75% (tujuh puluh
lima per seratus) dari 60% (enam puluh per
seratus).
(4) Visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit
Pendidikan yang memiliki bobot yang cukup untuk
masuk dalam peringkat sepuluh terbaik atau Unit
Pelaksana Teknis dan Unit Pendidikan yang memiliki
nilai minimum per kategori berdasarkan penilaian
pada tahap kesatu.
Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
Pasal 6
(1) Pelaksanaan penilaian keterbukaan Informasi Publik
pada Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pendidikan di
lingkungan Kementerian Perindustrian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Tim Penilai.
(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas pengarah, tim pertimbangan, dan tim
teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2015

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

disampaikan kepada:
Sekretaris J enderal Kementerian Perindustrian;
Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri;
Kepala Pusat Komunikasi Publik;
Sekretaris Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri;
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri;
Yang Bersangkutan;
Pertinggal.

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR ; 39/M—IND/PER/3/2015
TANGGAL ; 31 Maret 2015

PEDOMAN PENILAIAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN UNIT PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Penilaian Keterbukaan Informasi Pada Unit Pelaksana Teknis dan Unit
Pendidikan di Lingkungan Kementerian Perindustrian ini didasarkan pada
mekanisme penilaian keterbukaan informasi yang telah dilaksanakan oleh
Komisi Informasi Pusat dengan sebelumnya telah disesuaikan berdasarkan
kebutuhan dan kondisi Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pendidikan di
Lingkungan Kementerian Perindustrian.
A. Kriteria Penilaian
Penilaian didasarkan pada kriteria:
1. Pengelolaan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala;
2. Pengelolaan informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
3. Pengelolaan informasi serta merta.
B. Instrumen Penilaian
Instrumen yang digunakan untuk membantu proses penilaian adalah
kuesioner dengan materi yang didasarkan pada penilaian Komisi
Informasi Pusat. Kuisioner yang digunakan untuk masing—masing
tahapan adalah sama hanya mekanisme pengisian yang berbeda.
C. Tahapan dan Pembobotan Penilaian
1. Tahap I (bobot 60%), terdiri atas:
a. Kuesioner Penilaian MandirI (bobot 25%)
Kuesioner dibuat berdasar Standar Layanan Informasi Publik
dalam UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi. PPID Daerah dalam
hal ini sebagai responden mengisi sendiri kuesioner yang sudah
disiapkan. Kuesioner Penilaian Mandiri mengandalkan kejujuran
PPID Daerah untuk menilai kondisi internalnya. Data Kuesioner
Penilaian Mandiri digunakan sebagai informasi awal kondisi Unit
Pelaksana Teknis dan Unit Pendidikan yang bersangkutan,

Lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 39/M— IND/PER/3/2015
sekaligus sebagai alat kendali untuk melakukan penilaian tahap
berikutnya.
b. Veri?kasi Website (bobot 75%)
Kuisioner ini diisi oleh Tim Teknis untuk melakukan veri?kasi data
melalui pemeriksaan dan pembuktian terhadap data dan informasi
yang ada di website masing—masing satker berdasarkan keterangan
responden berupa Link atau URL yang tertera pada kuesioner
penilaian mandiri yang telah dituliskan oleh responden.
2. Tahap II (bobot 40%)
Tahap II dilakukan melalui Visitasi ke nominasi Unit Pelaksana Teknis
dan Unit Pendidikan yang memiliki bobot yang cukup untuk masuk
dalam peringkat sepuluh terbaik atau satker yang memiliki nilai
minimum per kategori berdasarkan penilaian pada tahap satu.
Tahapan ini dilakukan melalui wawancara dan pembuktian secara
langsung dokumen-dokumen atau informasi dalam berbagai
format/kemasan berdasarkan keterangan yang diisi oleh responden
satker. Kuesioner diisi oleh Tim Teknis pada saat Visitasi. Kuesioner
tidak hanya untuk menggali data kuantitatif, tapi juga data kualitatif
yang bisa dinarasikan secara singkat oleh visitator. Visitasi ditekankan
untuk melihat bukti—bukti materiil informasi yang masuk kategori
tersedia setiap saat. Visitasi juga untuk melihat suasana tempat
layanan informasi, pelayanan permohonan informasi, serta inovasi-
inovasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pendidikan.
D. Penetapan Hasil
Pemenang merupakan Unit Pelaksana Teknis atau Unit Pendidikan yang
mendapatkan nilai Keterbukaan Informasi Publik tertinggi yang
didapatkan dari penjumlahan penilaian tahap I dan II, dengan
menetapkan hasil sebagai berikut:
1. Peringkat I bagi Unit Pelaksana Teknis atau Unit Pendidikan yang
memperoleh nilai tertinggi pertama;
2. Peringkat II bagi Unit Pelaksana Teknis atau Unit Pendidikan yang
memperoleh nilai tertinggi kedua; dan
3. Peringkat III bagi Unit Pelaksana Teknis atau Unit Pendidikan yang
memperoleh nilai tertinggi ketiga.
Apabila setelah penghitungan terdapat Unit Pelaksana Teknis dan Unit
Pendidikan yang memiliki nilai yang sama, maka penentuan pemenang
-2-

Lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 39/M-IND/PER/3/2015
didasarkan pada pertimbangan dan masukan dari Pengarah dan Tim
Pertimbangan terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pendidikan yang
memiliki nilai yang sama. Pemenang akan mendapatkan apresiasi
berupa penghargaan keterbukaan pengelolaan informasi publik.
Penetapan pemenang sifatnya mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
oleh peserta lain, mengingat hasil penilaian akan dilakukan secara
terbuka dan transparan.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat J enderal
Kementerian Perindustrian
KepalaBu‘oI-Iukum dan Organisasi

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 39/M-IND/PER/3/2015
TANGGAL : 31 Maret 2015

1.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN UNIT PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN

Pengarah

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Sekretaris Jenderal

2. Tim Pertimbangan

3.

Ketua
Anggota

Tim Teknis
Ketua
Anggota

Kepala Pusat Komunikasi Publik
1. Sekretaris BPKIMI; dan
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Industri.

Ni Nyoman Ambareny
1. Ghita Morinda Agus;
2. Bimo Arianto Pinandito;
3. Tya Tirtasari;
4. Bagus Herry; dan
5 . Imron Nurachman.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *