Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 11/M-IND/PER/3/2014

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : ll/M-IND/PER/3/2014
TENTANG
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN / ATAU PERALATAN
INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI-IA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.bahwa dalam rangka mengembangkan Industri kecil
dan Industri menengah sebagai salah satu industri
prioritas nasional, perlu meningkatkan daya saing
Industri dimaksud melalui program restrukturisasi
mesin dan/atau peralatan Industri kecil dan Industri
menengah melalui pemberian potongan harga dalam
pembelian mesin dan/ atau peralatan;
b.bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/
M—IND/ 2 / 2013 tentang Program Restrukturisasi Mesin
dan/atau peralatan Industri kecil dan Industri
menengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan
sehingga harus diganti dengan peraturan yang baru;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang
Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan
Industri Kecil dan Industri Menengah; ”

Mengingat:
1. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 4400);
4. Undang—Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan
Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Nomor 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
BeIanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423)
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan J angka Menengah Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana teIah beberapa kaIi diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kaIi
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56
Tahun 2013;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana teIah
beberapa kaIi diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
70 Tahun 2012;
11.Keputusan Presiden Nomor 84/ P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode
Tahun 2009—2014 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor
60/13 Tahun 2013;
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat;
13.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M—IND/
PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;
14.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor IS/M—IND/
PER/2/ 2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk
DaIam Negeri, dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
15.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/ M-IND/
PER/7/2011 tentang Jenis—jenis Industri dalam
Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di
lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN / ATAU
PERALATAN IN DUSTRI KECIL DAN INDUSTRI
MENENGAH.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri kecil
dan Industri menengah yang selanjutnya disebut
Restrukturisasi adalah penggantian dan / atau
penambahan mesin dan/atau peralatan produksi
Industri kecil dan Industri menengah yang lebih efisien
dan produktif untuk menghasilkan produk bermutu dan
berdaya saing.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri
Kecil dan Menengah.
Pasal 2
Menteri Perindustrian bertanggung jawab atas kebijakan
dan pelaksanaan program Restrukturisasi dalam rangka
peningkatan daya saing Industri kecil dan Industri
menengah.
PasalS
Kriteria Industri kecil dan Industri menengah sebagaimana
.dimaksud dalam Pasal 2:
a. Industri kecil yaitu industri dengan nilai investasi paling
banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
b. Industri menengah yaitu industri dengan nilai investasi
lebih besar dari Rp. 500.000.000,— (lima ratus juta
rupiah) atau paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh
miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha.

Pasal 4
Program Restrukturisasi diperuntukan bagi perusahaan
Industri kecil dan Industri menengah dengan kelompok
industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor ll/MHIND/PER/S/ZOM
Pasal 5
(1) Program Restrukturisasi dilakukan dalam bentuk
pemberian potongan harga pembelian mesin dan/atau
peralatan industri.
(2) Pemberian potongan harga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya diberikan bagi perusahaan Industri
kecil dan Industri menengah yang:
a. menggunakan mesin dan/atau peralatan dengan
teknologi yang lebih maju dan kondisi baru (bukan
bekas); dan
b. jenis mesin yang digunakan terkait dengan proses
produksi dan peralatan penunjang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknologi yang lebih
maju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
keterkaitan dengan jenis mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Direktur
J enderal.
(4) Pembiayaan Program Restrukturisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA
Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah,
Kementerian Perindustrian sepanjang penganggarannya
mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
Pasal 6
(1) Mekanisme pemberian potongan harga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara
penggantian (reimburse).
(2) Potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
sebesar:
a. 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai pembelian
mesin dan/atau peralatan industri bagi perusahaan
Industri kecil; dan
b. 25% (dua puluh lima persen) dari nilai pembelian
mesin dan/atau peralatan industri bagi perusahaan
Industri menengah.
(3) Dalam hal perusahaan Industri kecil menggunakan
mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri yang
dibuktikan dengan surat pernyataan dari produsen
me sin / peralatan yang diketahui oleh Dinas
Perindustrian setempat, ketentuan potongan harga
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi
45% (empat puluh lima persen).
(4) Dalam hal perusahaan Industri menengah
menggunakan mesin dan/atau peralatan produksi
dalam negeri yang dibuktikan dengan surat pernyataan
dari produsen mesin/peralatan yang diketahui oleh
Dinas Perindustrian setempat, ketentuan potongan
harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
menjadi 35% (tiga puluh lima persen).

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 11/M— IND/PER/3/2014
(5) Besaran potongan harga sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) paling banyak Rp.
500.000.000,— (lima ratus juta rupiah) per perusahaan
per tahun anggaran yang dibuktikan dengan
memberikan bukti—bukti pembelian.
(6) Bukti-bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) paling lambat bertanggal 1 Agustus pada 1
(satu) tahun sebelum tahun APBN yang menjadi
sumber pembiayaan program.
Pasal 7
Potongan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
diberikan terhadap pembelian mesin dan/atau peralatan
yang dilakukan dengan cara:
a. pembelian tunai;
b. kredit perbankan (cash loan dan non cash);
c. kredit Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB);
dan/atau
ol. kredit supplier mesin.
Pasal 8
Mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 harus terpasang paling lambat pada tanggal
30 September pada tahun APBN yang menjadi sumber
pembiayaan.
Pas a1 9
Perusahaan yang telah memperoleh keringanan
pembiayaan melalui program Restrukturisasi, wajib
menyampaikan laporan kemajuan pemanfaatan mesin
dan/atau peralatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama 3
(tiga) tahun kepada Direktur Jenderal.
Pasal 10
(1) Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran
wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan Program Restrukturisasi dalam bentuk
laporan keuangan.
(2) Tata oara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengaou kepada Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Pasal 1 1
Direktur Jenderal wajib melaporkan penggunaan
anggaran, peneapaian tujuan dan sasaran program secara
tepat guna dan tepat sasaran kepada Menteri
Perindustrian setiap 6 (enam) bulan sekali.

Peraturan Menteri Perindustrian R1
Nomor 11/M- IND/PER/3/2014
Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal
1 1 diatur dengan Peraturan Direktur J enderal.
Pasal 13
(1) Direktur Jenderal membentuk Tim Pengarah, Tenaga
Ahli, dan Tim Teknis untuk mengawal agar program
Restrukturisasi berjalan optimal dan tepat sasaran.
(2) Tim Pengarah, Tenaga Ahli, dan Tim Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan
pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian,
instansi teknis terkait, dan praktisi.
Pasal 14
Perusahaan penerima program Restrukturisasi dilarang:
a. memberikan keterangan palsu, dokumen palsu atau
melakukan penipuan; dan
b. mengalihkan kepemilikan/memindahtangankan mesin
dan/atau peralatan industri kepada pihak lain tanpa
persetujuan dari Kementerian Perindustrian selama
kurun waktu 3 (tiga) tahun.
Pasal 15
(1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi tidak dapat
mengikuti program Restrukturisasi pada Kementerian
Perindustrian untuk tahun—tahun berikutnya.
(2) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi berupa:
a. wajib mengembalikan potongan harga yang telah
diterima kepada Kas Negara; dan/ atau
b. tidak dapat mengikuti program Restrukturisasi
pada Kementerian Perindustrian untuk tahun—
tahun berikutnya.
Pasal 16
Ketentuan 16bih lanjut mengenai pelaksanaan program
Restrukturisasi diatur dengan Peraturan Direktur
Jenderal.
Pasal 17
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua peraturan
perundang—undangan yang merupakan pelaksanaan dari
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 / M-IND/
PER/ 2 / 2013 tentang Program Restrukturisasi Mesin/
Peralatan Industri Kecil dan Menengah dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 11/M—IND/PER/3/2014

Pasal 18
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 13/M—IND/PER/2/2013
tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri
Kecil dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasa119
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2014
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd .
MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd .
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 316

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TANGGAL

5 11/M—IND/PER/3/2014
; 10 Maret 2014

KELOMPOK INDUSTRI PENERIMA RESTRUKTURISASI MESIN DAN / ATAU
PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Golongan Pokok Industri Kelornpok Industri
10 Industri Makanan 10291

10299

10330

10391
10392
10710
10731
10761
10793

10794

Industri Penggaraman / Pengeringan
Biota Air Lainnya
Industri Pengolahan dan Pengawetan
Lainnya Untuk Biota Air Lainnya
Industri Pengolahan Sari Buah dan
Sayuran
Industri Tempe Kedelai
Industri Tahu Kedelai
Industri Produk Roti dan Kue
Industri Kakao
Industri Pengolahan Kopi dan Teh
Industri Makanan dari Kedele dan
Kacang-kacangan Lainnya Bukan
Kecap, Tempe dan Tahu
Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan
Sejenisnya

11 Industri Minuman 11040
11050

Industri Minuman Ringan
Industri Air Minum dan Air Mineral

13 Industri Tekstil 13112
13121

13122
13131
13132

Industri Pemintalan Benang
Industri Petenunan (bukan
Pertenunan Karung Goni dan Karung
Lainnya)
Industri Kain Tenun Ikat
Industri Penyempurnaan Benang
Industri Penyernpurnaan Kain

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomorf11/M- IND/PER/3/2014

13133
13134
13911
13912
13921

13922
13923
13924

13930
13942
13991
13993

13995
13997

Industri Pencetakan Kain
Industri Batik
Industri Kain Rajutan
Industri Kain Sularnan / Bordir
Industri Barang J adi Tekstil untuk
Keperluan Rumah Tangga
Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman
Industri Bantal dan Sejenisnya
Industri Barang Jadi Rajutan dan
Sulaman
Industri Karpet dan Permadani
Industri Barang Dari Tali
Industri Kain Pita (Narrow Fabric)
Industri Non Woven (Bukan
Tenunan)
Industri Karung Goni
Industri Kapuk

14 Industri Pakaian J adi 14111

14112

14120

14131

14132

14301
14302

14303

Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari
Tekstil
Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari
Kulit
Penjahitan dan Pembuatan Pakaian
Sesuai Pesanan
Industri Perlengkapan Pakaian Dari
Tekstil
Industri Perlengkapan Pakaian Dari
Kulit
Industri Pakaian J adi Rajutan
Industri Pakaian Jadi
Sulaman / Bordir
Industri Pakaian Jadi Kaos Kaki dan
Sejenisnya

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor ll/M- I’D/PER/3/2014

15 Industri Kulit, Barang 15111 Industri Pengawetan Kulit
dari Kulit, dan Alas Kaki
15112 Industri Penyamakan Kulit
15113 Industri Pencelupan Kulit Bulu
15114 Industri Kulit Buatan/ Imitasi
15121 Industri Barang Dari Kulit dan Kulit
Buatan Untuk Keperluan Pribadi
15122 Industri Barang Dari Kulit dan Kulit
Buatan Untuk Keperluan
Teknik/ Industri
15123 Industri Barang Dari Kulit dan Kulit
Buatan Untuk Keperluan Hewan
15129 Industri Barang Dari Kulit dan Kulit
Buatan Untuk Keperluan Lainnya
15201 Industri Alas Kaki Untuk Keperluan
Sehari—hari
15202 Industri Sepatu Olahraga
15203 Industri Sepatu Teknik
Lapangan / Keperluan Industri
15209 Industri Alas Kaki Lainnya
16 Industri Kayu, Barang 16291 Industri Barang Anyaman Dari Rotan
Dari Kayu dan Gabus dan Bambu
(Tidak Termasuk
Furnitur) dan Barang
Anyaman Dari Bambu,
Rotan, dan Sejenisnya
16292 Industri Barang Anyaman Dari
Tanaman Bukan Rotan dan Bambu
16293 Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu
Bukan Mebeller
20 Indusri Bahan Kimia 20232 Industri Bahan Kosmetik dan
dan Barang Dari Bahan Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi
Kimia
20294 Industri Minyak Atsiri
21 Industri Farmasi, 21021 Industri Simplisia (Bahan Obat
PI‘OdUk Obat Kimia, dan Tradisional)
Obat Tradisional
21022 Industri Produk Obat Tradisional

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor ll/M—IND/PER/3/2014

22 Industri Karet, Barang 22191 Industri Barang Dari Karet Untuk
Dari Karet, dan Plastik Keperluan Rumah Tangga
22192 Industri Barang Dari Karet Untuk
Keperluan Industri
25 Industri Barang Logam, 25910 Industri Penempaan, Pengepresan,
Bukan Mesin dan Pencetakan dan Pembentukan
Peralatannya Logam; Metalurgi Bubuk
25920 Jasa Industri Untuk Berbagai
Pengerjaan Khusus Logam dan
Barang dari Logam
25931 Industri Alat Potong dan Perkakas
Tangan untuk Pertanian
25932 Industri Alat Potong dan Perkakas
Tangan untuk Pertukangan
25933 Industri Alat Potong dan Perkakas
Tangan yang dipergunakan dalam
Rumah Tangga
25995 Industri Lampu dari Logam
25999 Industri Barang Logam Lainnya YTDL
28 Industri Mesin dan 28140 Industri Bearing, Roda Gigi dan
Perlengkapan Elemen Penggerak Mesin
28210 Industri Mesin Pertanian dan
Kehutanan
28221 Industri Mesin dan Perkakas Mesin
Untuk Pengerjaan Logam
29 Industri Kendaraan 29300 Industri Suku Cadang dan Aksesori
Bermotor, Trailer, dan Kendaraan Bermotor Roda Empat
Semi Trailer Atau Lebih
30 Industri Alat Angkut 301 11 Industri Kapal dan Perahu
Lainnya
30113 Industri Peralatan, Perlengkapan dan
Bagian Kapal
30921 Industri Sepeda dan Kursi Roda
Termasuk Becak
30922 Industri Perlengkapan Sepeda dan
Kursi Roda Termasuk Becak

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 11 /M-IND/PER/3/2014

30990 Industri Alat Angkutan lainnya YDTL
31 Industri Furnitur 31001 Industri Furnitur dari Kayu
31002 Industri Furnitur dari Rotan dan
atau Bambu
32 Industri Pengolahan 321 1 1 Industri Permata
Lainnya
321 12 Industri Barang Perhiasan dari
Logam Mulia untuk Keperluan
Pribadi
321 15 Industri Perhiasan Mutiara

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *