Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 75/M-IND/PER/9/2014

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 75/M—IND/PER/9/2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian
Perindustrian sebagairnana dimaksud dalam Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
Tahun 2012 tentang Petunjuk – Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20
Tahun 2013, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan
evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di
lingkungan Kementerian Perindustrian;
b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 151/
M-IND/PER/ 12/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan
Kementerian Perindustrian sudah tidak sesuai dengan
perubahan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dam huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perindustrian tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta
susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014;
5. Kaputusan Presiden Nomor 84 / P Tahun 2009
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 54 / P Tahun 2014;
6. Kaputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/ 135 / M.PAN / 9 / 2004 tentang Pedoman Umum
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/ M—IND /
PER/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/ M—IND /
PER/12/ 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung—
jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara
periodik.

— 3 — Peraturan Menteri Perindu strian RI
Nomor: 7 5/MaIND/PER/9/2 014

2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan kinerja
tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu
instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis
instansi.
3. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis
mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan
pengenalan permasalahan serta pemberian solusi—solusi
atas permasalahan yang ditemukan.
4. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE
adalah laporan Tim Penilai Kementerian Perindustrian
yang menyajikan informasi pelaksanaan sistem AKIP dan
evaluasi atas kinerja unit kerja yang dievaluasi sehingga
diperoleh data sebagai bahan perbaikan.
Pasal 2
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam
melakukan Evaluasi AKIP unit organisasi di lingkungan
Kementerian Perindustrian.
Pasal 3
(1)Pe1aksanaan Evaluasi AKIP unit kerja eselon I di
lingkungan Kementerian Perindustrian dikoordinasikan
oleh Inspektur J enderal.
(2) Dalam melaksanakan Evaluasi AKIP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Inspektur Jenderal membentuk
Tim Penilai yang keanggotaannya dapat melibatkan unit
kerja eselon I lainnya.
Pasal 4
(1) Pelaksanaan Evaluasi AKIP unit kerja eselon 11 di
lingkungan Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan
Badan dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat
Jenderal/ Inspektorat J enderal / Badan yang bersangkutan.
(2) Dalam melaksanakan Evaluasi AKIP sebagairnana
dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Direktorat
Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan membentuk Tim
Penilai yang keanggotaannya melibatkan Inspektorat
Jenderal dan Biro Perencanaan.
Pasal 5
(1) Pelaksanaan Evaluasi AKIP unit kerja eselon 11 di
lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian
Perindustrian, Pusdiklat Industri, Pusdatin, dan Pusat
Komunikasi Publik dikoordinasikan oleh Biro
Perencanaan.
(2) Dalam melaksanakan Evaluasi AKIP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Biro Perencanaan membentuk
Tim Penilai yang keanggotaannya melibatkan Inspektorat
Jenderal.

– 4 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 75/M—IND/PER/9/2014

Pasal 6
(1) Pelaksanaan Evaluasi AKIP Unit Pelaksana Teknis (UPT)
dan unit pendidikan di lingkungan Kementerian
Perindustrian dikoordinasikan oleh unit pembina yang
bersangkutan.
(2) Dalam melaksanakan Evaluasi AKIP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) unit pembina membentuk Tim
Penilai yang keanggotaannya melibatkan Inspektorat
Jenderal dan Biro Perencanaan.
Pasal 7
Evaluasi AKJP dilaksanakan sesuai dengan petunjuk
pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinta instansi
pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian
sebagaimana tercanturn dalarn Lampiran Peraturan Menteri
1n1.
Pasal 8
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 151 /M-IND/PER/12/ 2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinta
di Lingkungan Kementerian Perindustrian dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 9
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya Ditetapkan di Jakarta
Sekretariat Jenderal pada tanggal : 1 O S ep t ember 2 O 1 4
Kementerian Perindustrian
rip—“1.“:– MENTERI PERINDUSTRIAN

v..- – . ukum dan Organisasi

REPUBLIK INDONESIA,

_—\

ttd .
‘ XYONO MOHAMAD S. HIDAYAT

SALINAN Peraturan Menteri ini

PWNP‘P‘PP’P?‘

disampaikan kepada:
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
Wakil Menteri Perindustrian;
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
Inspektur J enderal Kementerian Perindustrian;
Para Direktur J enderal di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri;
Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
Pertinggal.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 75/M—IND/PER/9/2014
TANGGAL : 10 September 2014

PETUNJUK PELAKSANAAN
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
BAB I PENDAHULUAN
. UMUM
MAKSUD DAN TUJUAN
RUAN G LINGKUP EVALUASI
. SISTEMATIKA
BAB II EVALUASI SECARA UMUM
2.1. STRATEGI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2.2. TAHAPAN EVALUASI
2.3. METODOLOGI EVALUASI
2.4. TEKNIK EVALUASI
2.5. KERTAS KERJA EVALUASI
2.6. PELAKSANAAN DAN JADWAL EVALUASI
BAB III EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. UMUM
3.2. EVALUASI ATAS KOMPONEN AKUNTABILITAS KINERJA
3.3. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN
BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI
4.1. UMUM
4.2. FORMAT DAN ISI LI-IE
4.3. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL EVALUASI
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN
I. LEMBAR KRITERIA EVALUASI (LKE) AKUNTABILITAS KINERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. TEMPLATE KERTAS KERJA EVALUASI (KKE) AKUNTABILITAS KINERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan asljnya
Sekreteriat Jenderal.

ttd .

MOHAMAD S. HIDAYAT

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75/M-IND/PER/9/2014

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. UMUM
a. Perbaikan tata kelola dan sistem manajemen merupakan agenda penting
dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah.
Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan
akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil
(outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP).
b. Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Perindustrian
merupakan bagian dari siklus manajemen instansi pemerintah. Oleh sebab
itu pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan
bagian inherent dengan SAKIP haruslah dilaksanakan dengan sebaik—
baiknya.
C. Kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melihat
sampai sejauhmana suatu instansi pemerintah melaksanakan dan
memperlihatkan kinerja organisasinya, serta sekaligus untuk mendorong
adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah dengan melakukan
pemeringkatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Dengan adanya pemeringkatan ini diharapkan dapat mendorong instansi
pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah untuk secara konsisten
dapat meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dalam rangka mewujudkan
pencapaian kinerja hasil organisasinya sesuai yang diamanahkan dalam
RPJMN/RPJMD. Selaras dengan kebijakan tersebut, untuk mendukung
pencapaian peningkatan akuntabilitas kinerja, Kementerian Perindustrian
perlu melaksanakan evaluasi secara internal terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian.
d. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian
Perindustrian yang merupakan bagian inheren dengan SAKIP, haruslah
dilakukan dengan sebaik—baiknya. Untuk itu diperlukan adanya petunjuk
pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di
lingkungan Kementerian Perindustrian bagi Tim Penilai.
e. Petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di
lingkungan Kementerian Perindustrian ini, disusun seiring dan selaras

-1-

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75/M—IND/PER/9/20l4

dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam pedoman
umum evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang ditetapkan oleh
MENPAN dengan Surat Keputusan Menteri Negara PAN Nomor
KEP/ 135 /M.PAN /9 / 2004 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
(AKIP) di lingkungan Kementerian Perindustrian ini dimaksudkan untuk:
a. Memberikan panduan bagi Tim Penilai dalam:
1) memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
2) memahami strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam
evaluasi;
3) menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses
evaluasi; dan
4) menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan memahami mekanisme
pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas
kinerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.
Sedangkan tujuan evaluasi AKIP di lingkungan Kementerian Perindustrian ini
adalah sebagai berikut:
8..
b.

Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
Menilai akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan Kementerian
Perindustrian
Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan
akuntabilitas unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

1.3. RUANG LINGKUP EVALUASI
a. Ruang lingkup evaluasi meliputi:
1) Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Perindustrian
meliputi evaluasi atas penerapan SAKIP dan pencapaian kinerja unit

-2-

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75/M-IND/PER/9/2014

kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.
2) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi unit kerja di lingkungan
Kementerian Perindustrian.
b. Entitas akuntabilitas yang dievaluasi adalah:
1)

2)

3)

Seluruh unit kerja unit eselon I di lingkungan Kementerian
Perindustrian.
Seluruh unit kerja unit eselon II di lingkungan Kementerian
Perindustrian.
Seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan unit pendidikan di lingkungan
Kementerian Perindustrian.

1 .4. SISTEMATIKA
Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian terdiri atas 5 (lima) BAB,
yaitu:
BAB I.
BAB II.

PEN DAHULUAN
EVALUASI SECARA UMUM
BAB III. EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA
BAB IV. PELAPORAN HASIL EVALUASI
BAB V. PENUTUP
LAMPIRAN—LAMPIRAN

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75/M-IND/PER/9/2014

BAB II
EVALUASI SECARA UMUM

2.1. STRATEGI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja di Lingkungan Kementerian
Perindustrian difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan
manajemen berbasis kinerja (SAKIP) dan peningkatan kinerja unit kerja
dalarn rangka mewujudkan Kernenterian Perindustrian yang berorientasi
pada hasil (result oriented government).
Strategi yang dijalankan menggunakan prinsip: (i) partisipasi dan
coevaluation dengan pihak yang dievaluasi. Keterlibatan pihak yang
dievaluasi pada proses evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan
efektivitas evaluasi; (ii) proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan
pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen
utama SAKIP.

2. 2. TAHAPAN EVALUASI
Tahapan evaluasi yang dilakukan meliputi:
a. Evaluasi akuntabilitas kinerja unit eselon 11 di lingkungan Kementerian
Perindustrian.
Evaluasi akuntabilitas kinerja UPT dan Unit Pendidikan di lingkungan
Kementerian Perindustrian.
Evaluasi akuntabilitas kinerja unit eselon I di lingkungan Kementerian
Perindustrian.
Penyusunan pemeringkatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di
lingkungan Kementerian Perindustrian.
Pelaporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian
Perindustrian.

2.3. METODOLOGI EVALUASI
Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi AKIP di lingkungan
Kementerian Perindustrian dengan menggunakan teknik “criteria referrenced
survey” yaitu menilai secara bertahap langkah demi langkah (step by step
assessment) setiap kornponen dan menilai secara keseluruhan (overall
assessment) dengan kriteria evaluasi dari masing—masing komponen yang telah
-4-

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75/M-IND/PER/9/2014

ditetapkan sebelumnya. Penentuan kriteria evaluasi sebagaimana tertuang
dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) akuntabilitas kinerja, ditentukan
berdasarkan kepada:
a. Kebenaran normatif apa yang seharusnya dilakukan menurut pedoman
penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
b. Kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-buku
petunjuk mengenai SAKIP.
Dalam menilai apakah suatu unit kerja telah memenuhi suatu kriteria, harus
didasarkan pada fakta obyektif dan profesional judgement dari Tim Penilai dan
supervisor.

2.4. TEKNIK EVALUASI
Teknik evaluasi merupakan cara/alat/metode yang digunakan untuk
pengumpulan dan analisis data. Berbagai teknik evaluasi dapat dipilih untuk
digunakan dalam evaluasi ini, namun pada akhirnya apapun teknik yang
digunakan hams dapat mendukung penggunaan metode evaluasi yang telah
ditetapkan, sehingga mampu menjawab tujuan dilakukannya evaluasi ini.
Berbagai teknik pengumpulan data antara lain: kuesioner, wawancara,
observasi, studi dokumentasi atau kombinasi beberapa teknik tersebut.
Sedangkan teknik analisis data antara lain: telaahan sederhana, berbagai
analisis dan pengukuran, metode statistik, pembandingan, analisis logika
program dan sebagainya.

2.5. KERTAS KERJA EVALUASI
Penyusunan dokumentasi mengenai langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu
dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta—fakta dapat ditelusuri
kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE).
Setiap langkah Tim Penilai yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik
evaluasi diharapkan didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE).
Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti
untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan diskripsi fakta ini ditulis
mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan, pembandingan,
pengukuran, dan penyusunan argumentasi), sampai pada simpulannya.

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75/M—IND/PER/9/2014

2.6. PELAKSANAAN DAN JADWAL EVALUASI
a. Pelaksanaan evaluasi AKIP unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian
Perindustrian dikoordinasikan oleh Inspektur J enderal.
Dalam melaksanakan evaluasi AKIP eselon I di lingkungan Kementerian
Perindustrian, Inspektur Jenderal membentuk Tim Penilai yang
keanggotaannya dapat melibatkan unit eselon I lainnya.
Pelaksanaan evaluasi AKIP unit kerja eselon 11 di lingkungan Direktorat
Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan dikoordinasikan oleh Sekretaris
Direktorat J enderal / Inspektorat J enderal / Badan yang bersangkutan.
Pelaksanaan evaluasi AKIP unit kerja eselon 11 di lingkungan Sekretariat
Jenderal Kementerian Perindustrian, Pusdiklat Industri, Pusdatin, dan
Pusat Komunikasi Publik dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan.
Dalam melaksanakan evaluasi AKIP, Sekretaris Direktorat
Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan membentuk Tim Penilai yang
keanggotaannya melibatkan InSpektorat J enderal dan Biro Perencanaan.
Dalam melaksanakan evaluasi AKIP, Biro Perencanaan membentuk Tim
Penilai yang keanggotaannya melibatkan Inspektorat J enderal.
Pelaksanaan evaluasi AKIP Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan unit
pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian dikoordinasikan oleh
unit pembina yang bersangkutan.
Dalam melaksanakan evaluasi AKIP Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan unit
pendidikan, unit pembina membentuk Tim Penilai yang keanggotaannya
melibatkan Inspektorat J enderal dan Biro Perencanaan.
Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Unit kerja Unit Eselon I disusun oleh
Tim Penilai paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap Unit kerja Unit Eselon II, Pusdiklat
Industri, Pusdatin, dan Pusat Komunikasi Publik disusun oleh Tim Penilai
paling lambat bulan April tahun berjalan.
Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan
unit pendidikan disusun oleh Tim Penilai paling lambat bulan Mei tahun
berj alan.

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75/M-IND/PER/9/2014

BAB III
EVALUASI AKUNTABILITAS KIN ERJA

3. 1. UMUM
Beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi AKIP tidak dapat
dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah-langkah kerja
tersebut terdiri dari:
a. Evaluasi atas komponen akuntabilitas kinerja; dan
b. Penilaian dan penyimpulan.

3.2. EVALUASI ATAS KOMPONEN AKUNTABILITAS KIN ERJA
a. Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang ada dalam Lembar
Kriteria Evaluasi (LKE) dengan memperhatikan hasil evaluasi akuntabilitas
kinerja tahun sebelumnya. Isu-isu penting yang diungkap Inelalui evaluasi
akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:
1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)

Unit kerja dalam menyusun perencanaan kinerja benar-benar telah
berfokus pada hasil/ outcome.
Pembangunan sistem pengumpulan dan pengukuran data kinerja.
Pengungkapan informasi pencapaian kinerja unit kerja dalam LAKIP.
Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan program unit
kerja.
Keterkaitan diantara komponen-komponen perencanaan kinerja dengan
penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta
pelaporannya.
Capaian kinerja utama dari masing—masing unit kerja.
Tingkat akuntabilitas kinerja unit kerja.
Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil
evaluasi yang belum ditindaklanjuti.
b. Evaluasi AKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen
kinerja (SAKIP) yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,
pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja.

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75/M—IND/PER/9/2014

c. Evaluasi penerapan manajemen kinerja (SAKIP) juga meliputi penerapan
kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan Indikator Kinerja
Utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.
d. Evaluasi pencapaian kinerja organisasi tidak hanya difokuskan pada
pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen LAKIP, tetapi juga dari
sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja unit kerja
bersangkutan.
e. Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) beserta penjelasannya dan template LKE
untuk evaluasi akuntabilitas unit kerja di lingkungan Kementerian
Perindustrian sebagaimana terlampir.

3.3. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN
a. Evaluasi AKIP unit kerja harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta
objektif unit kerja dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian
kinerja sesuai dengan kriteria masing—masing komponen dalam LKE.
b. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:
1) Dalam penilaian, terdapat tiga variabel yaitu: (i) komponen, (ii) sub-
komponen, dan (iii) kriteria.
2) Setiap komponen dan sub—komponen penilaian diberikan alokasi nilai
sebagai berikut:
No Komponen” Bobotf; ,.

I

Sub-Komponen p
1 Perencanaan 35 % a. Rencana Strategis 12,50/0, meliputi:
Kinerja Pemenuhan Renstra, Kualitas
Renstra, dan Implementasi Renstra
b. Perencanaan Kinerja Tahunan
22,50/0, meliputi: Pemenuhan
Perencanaan Kinerja Tahunan,
Kualitas Perencanaan Kinerja
Tahunan, dan Implementasi
Perencanaan Kinerja Tahunan
2 Pengukuran 2O 0/0 a. Pemenuhan Pengukuran 4%,
Kinerja b. Kualitas Pengukuran 10%,
c. Implementasi Pengukuran 6%
3 Pelaporan 15 0/o a. Pemenuhan pelaporan 3%,
Kinerja b. Kualitas Penyajian informasi kinerja
8%,
.0Pemanfaatan informasi kinerja 4%

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75/M—IND/PER/9/2014
NO Kompo’nen’ Bobot ’ s?bKompone?;
4 Evaluasi 10 % a. Pernenuhan evaluasi 2%,
Kinerja b. Kualitas evaluasi 5%,
C. Pemanfaatan hasil evaluasi 3%
5 Capaian 2O % a. Kinerja yang dilaporkan (output) 5%,
Kinerja b. Kinerja yang dilaporkan (outcome)
5%,
C. Kinerja lainnya 10%
Total 100 %

Penilaian terhadap komponen nomor 1 sampai 4 terkait dengan
penerapan SAKIP pada unit kerja di lingkungan Kementerian
Perindustrian, sedangkan komponen nomor 5 terkait dengan
pencapaian kinerja baik yang telah tertuang dalam dokumen LAKIP
maupun dalam dokumen lainnya. Sub komponen 5 a dan b, penilaian
didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam LAKIP
maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja (PK).
Penilaian terhadap sub komponen 5 c dilakukan didasarkan pada
penilaian pihak lain diluar unit kerja bersangkutan, seperti penilaian
kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian cq. Biro
Kepegawaian dan lainnya.
Penilaian atas komponen dan sub komponen, terbagi atas bobot
sebagai berikut:
No, ‘ Komp Onen . Bobot Bobot Sub ‘ . ,3 Bobot Sub. Bobot Sub

I

Komponen ’ Komponen ; Komponen LKOmponen

‘ ‘

Unit’ _ _ Unit
. .. g g -. _ ESelOn I ‘ ; ESCIOH ‘II
1. Perencanaan 35 0/0 12,50/0 6,250/0 6,250/0
Kinerja 225% 11,25% 11,25%
2. Pengukuran 20 0/0 40/0 20/0 20/0
Kinerj a 10% 5% 5%
6% 3% 3%
3 . Pelaporan 15 0/0 30/0 1,50/0 1,50/0
I?nerj a 80%) 40/0 40/0
4% 2% 2%
4. Evaluasi 10 % 2% 2%
Kinerj a 5% 5%
3% 3%
5. Capaian 20 0/0 50/0 2.50/0 2.50/0
Kinerja 50/0 2.50/0 2.50/0
10% 50/0 50/0
Total 100% 100% 55% 45%

4)

7)

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75/M-IND/PER/9/2014

Setiap sub—komponen akan dibagi ke dalam beberapa pertanyaan sebagai
kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan
dijawab dengan ya/tidak atau a/ b/ c/ d/ e. Jawaban ya/tidak diberikan
untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai
dengan pemenuhan kriteria. Jawaban a/b/c/d/ e diberikan untuk
pertanyaan—pertanyaan yang membutuhkan “judgement” dari Tim
Penilai dan biasanya terkait dengan kualitas suatu sub komponen
tertentu.
Setiap jawabannya “Ya” akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban
“Tidak” maka akan diberikan nilai 0.
Untuk jawaban a/ b/c/d/ e, penilaian didasarkan pada judgement
evaluator dengan kriteria sebagai berikut:
Jawabalnl_, , , ‘ 5; Kriteitia‘ –

‘0

:i. . ‘ M Nilai
a Memenuhi hampir semua kriteria ‘(lebih dari 1
95% s/d 100%)
b Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih 0.75
dari 80% s/d 95%)
c Memenuhi sebagian kriteria 0.50
(lebih dari 50% s/d 80%)
d Memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari 0.25
10% s/d 50%)
e Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang 0
dari 10%)

Apabila pertanyaan dalam kriteria berhubungan dengan kondisi yang
memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria,
(misal kriteria mengenai kondisi Indikator Kinerja, berhubungan dengan
lebih dari satu indikator kinerja), penilaian “Ya” atau “Tidak” dilakukan
atas masing—masing indikator kinerja.
Dalam memberikan kategori ya atau tidak maupun a/b/c/d/e, Tim
Penilai harus benar—benar menggunakan profesional judgement dengan
mempertimbangkan hal—hal yang mempengaruhi setiap kriteria, yang
didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.
Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan
dilakukan sebagai berikut:

-10-

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75/M-IND/PER/9/2014

a) Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada

b)

C)

setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu
misal: sub-komponen Indikator Kinerja mempunyai alokasi nilai
10% dan memiliki 8 (delapan) buah pertanyaan. Dari 8 (delapan)
pertanyaan tersebut apabila terdapat jawaban “Ya” sebanyak 3 (tiga)
pertanyaan, maka nilai untuk sub—komponen tersebut adalah: (3/ 8)
x 10 = 3,75;
Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan
penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria,
penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata;
Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai
sub—komponen yang ada dengan range nilai antara 0 s.d. 100.
c. Penyimpulan atas hasil reviu terhadap akuntabilitas kinerja unit kerja
dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing—masing
komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan
dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja unit kerja
yang bersangkutan, dengan kategori sebagai berikut:
No :Kateg’ori Nilai Angka – Interpretasi’
1 AA >85 — 100 Memuaskan
2 A >75 — 85 Sangat Baik
3 B >65 — 75 Baik, perlu sedikit perbaikan
4 CC >50 — 65 Cukup Baik (memadai), perlu banyak
perbaikan yang tidak mendasar
5 C >30 — 50 Agak kurang, perlu banyak perbaikan,
termasuk perubahan yang mendasar
6 D 0 – 30 Kurang, perlu banyak perbaikan dan
perubahan yang sangat mendasar

d. Dalam rangka menjaga obyektivitas penilaian maka dilakukan reviu secara
berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari Tim Penilai dengan
pengaturan sebagai berikut:
1) Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing Tim Penilai oleh supervisor
tim untuk setiap hasil evaluasi atas masing—masing unit kerja yang
dievaluasi.
2) Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, sekaligus untuk
menentukan pemeringkatan nilai hasil evaluasi.

-11-

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75/M-IND/PER/9/2014

BAB IV
PELAPORAN HASIL EVALUASI

4. 1. UMUM

Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi AKIP harus menghasilkan
Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Laporan
Hasil Evaluasi ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data
dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja
Evaluasi.
Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja
unit kerja adalah Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). Informasi dalam LKE
ini harus diisi dan diselesaikan setelah langkah—langkah evaluasi
dilaksanakan.
Bagi unit kerja yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi
diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun
sebelumnya, sehingga pembaca laporan dapat memperoleh data yang
diperbandingkan dan dapat mengetahui perbaikan-perbaikan yang telah
dilakukan.
LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan
hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja unit kerja yang
dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi (tentative finding)
dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan
dikomunikasikan kepada pihak unit kerja yang dievaluasi untuk
mendapatkan kon?rmasi ataupun tanggapan secukupnya.
Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan
yang baik, yaitu antara lain:
1) Penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan
kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Akan
tetapi disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau
membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data.
2) Tim Penilai harus berhati—hati dalam menginterpretasikan data hasil
penyimpulan dan menuangkannya dalam laporan.

-12-

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75/M—IND/PER/9/20 14

4.2. FORMAT DAN ISI LHE
Bentuk dari LHE dapat disusun dalam bentuk surat, dengan contoh LHE unit
eselon I / II yang disampaikan oleh pimpinan unit kerja sebagai berikut:

KOP SURAT

Nomor : ………… , ……… 20
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

Yth. Pimpinan Unit Kerja Eselon I / II ……

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah, Instruksi Presiden Nomor
7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinelja Instansi Pemerintah, Surat
Keputusan MENPAN Nomor: KEP—135/M.PAN/ 2004 tentang Pedoman Umum
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen PAN dan
RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20
Tahun 2013, kami sampaikan hal—hal sebagai berikut:
1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja ………………. ,
dengan tujuan:
a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
b. Menilai akuntabilitas kinerja unit kerja.
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan
akuntabilitas unit kerj a.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen
kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan
Kinerj a; Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun …… , merupakan salah
satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen
Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta
dokumen terkait lainnya.
3. Has? evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai
dari 0 s.d. 100. Unit kerja ……….. , memperoleh nilai sebesar …….
4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap
seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di unit kerja …….
. . . dengan rincian sebagai berikut:

-13-

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75/M—IND/PER/9/2014

a. Perencanaan Kinerj a0

f. Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu yang belum ditindak lanjuti

(Dalam poin a s/d e menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut
akuntabilitas unit kerja yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat
mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Unit kerj a).
5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami
merekomendasikan unit kerja ……….. , beserta seluruh jajarannya agar
dilakukan perbaikan sebagai berikut:

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinta unit kerja ……….
Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan
manaj emen kinerja di lingkungan Kementerian Perindustrian

Terima kasih atas perhatian dan kerj asama Saudara.

Jakarta,
Pimpinan Unit Kerja

4.3. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL EVALUASI
a. Inspektur Jenderal menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) unit kerja
eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian kepada pimpinan unit
kerja 6361011 I yang akuntabilitas kinerjanya telah dievaluasi dengan
tembusan kepada Menteri Perindustrian, ikhtisar dari laporan hasil
evaluasi tersebut disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB paling
lambat bulan J uni tahun berjalan.

-14..

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75/ M~IND/PER/9/2O 14

b. Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan menyampaikan
Laporan Hasil Evaluasi (LHE) unit kerja eselon II di lingkungan Direktorat
Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan kepada pimpinan unit kerja eselon II
yang akuntabilitas kinerjanya telah dievaluasi dengan tembusan kepada
pimpinan unit kerja eselon I yang bersangkutan paling lambat bulan April
tahun berj alan.
C. Kepala Biro Perencanaan menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) unit
kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, Pusdiklat Industri,
Pusdatin, dan Pusat Komunikasi Publik kepada pimpinan unit kerja yang
akuntabilitas kinerjanya telah dievaluasi dengan tembusan kepada
Sekretaris J enderal paling lambat bulan April tahun berjalan.
d. Sekretaris Badan atau Kepala Pusdiklat menyampaikan Laporan Hasil
Evaluasi (LHE) Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau unit pendidikan kepada
pimpinan UPT atau unit pendidikan yang akuntabilitas kinerjanya telah
dievaluasi dengan tembusan kepada Kepala Badan atau Sekretaris
J enderal paling lambat bulan Mei tahun berjalan.

-15-

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75/M-IND/PER/9/2014

BABV
PENUTUP

Hal-hal yang perlu diperhatikan,
1. Sebuah evaluasi, termasuk evaluasi Akuntabilitas Kinerja merupakan
bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan
paradigma baru dalam manajemen pemerintahan terutama Inelalui
manajemen kinerja yang berorientasikan hasil.
Untuk dapat mencapai tujuan tersebut di atas, para penyelenggara evaluasi
hendaknya mengembangkan keahlian profesionalnya untuk melakukan
tugas ini. Perkembangan baru di bidang manajemen pemerintahan dan di
bidang audit serta evaluasi hendaknya terus diikuti agar dapat
memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan kinerja unit kerja di
lingkungan Kementerian Perindustrian.
Meskipun telah diusahakan untuk mengatur segala hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan
Kementerian Perindustrian ini, mungkin masih terdapat hal—hal lain yang
belum dicakup dalam pedoman ini. Jika kondisi tersebut terjadi atau
terdapat keraguan terhadap suatu hal dari pedoman ini, maka kepada
pihak—pihak yang terkait diharapkan untuk senantiasa melakukan
komunikasi dengan Inspektorat Jenderal dan/ atau Biro Perencanaan.

-16-

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75/M—IND/PER/9/2014

LAMPIRAN
1. LEMBAR KRITERIA EVALUASI (LKE) AKUNTABILITAS KINERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

KOMPONEN/SUB PENJELASAN
NO. REFERENSI
KOMPONEN UNIT ESELON I UNIT ESELON II
1 2 3 4 5
A. PERENCANAAN KINERJA (35%)
I. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) (12,5°/o)
a. PEMENUHAN RENSTRA (2,5°/o)
1. Dokumen Renstra Unit
Eselon I telah ada

Cukup jelas. Penilaian
ya / tidak

Dokumen Renstra Unit
Eselon II telah ada

Cukup jelas. Penilaian
a/b/c/d/e didasarkan
% Unit Eselon II yang
memiliki Renstra

Dokumen Renstra
telah memuat visi, misi
dan program

Ya, apabila Renstra telah
memuat keseluruhan
subtansi komponen
tersebut, yaitu visi, misi
dan program. ’I‘idak,
apabila Renstra tidak
memuat visi, misi dan
program.

Jawaban ya atau tidak,
mengacu pada
penjelasan di sisi kiri

Dokumen Renstra
telah memuat tujuan

Ya, apabila Renstra telah
memuat tujuan. Tidak,
apabila Renstra tidak
memuat tujuan.

J awaban ya atau tidak,
mengacu pada
penjelasan di sisi kiri

Dokumen Renstra
telah memuat indikator
kjnerj a tujuan

Ya, apabila Renstra telah
memuat indikator kinerja
tujuan. Tidak, apabila
Renstra tidak memuat
indikator kinerja tujuan.

Jawaban ya atau tidak,
mengacu pada
penjelasan di sisi kiri

Dokumen Renstra
telah memuat target
kjnerja jangka
menengah

Ya, apabila Renstra telah
memuat target kinta
jangka menengah. ‘I‘idak,
apabila Renstra tidak
memuat target kinerja
jangka menengah.

Jawaban ya atau tidak,
mengacu pada
penjelasan di sisi kiri

Dokumen Renstra
telah memuat sasaran

Ya, apabila Renstra telah
memuat sasaran. Tidak,
apabila Renstra tidak
memuat sasaran.

Jawaban ya atau tidak,
mengacu pada
penjelasan di sisi kiri

Dokumen Renstra
telah memu at indikator
kinta sasaran

Ya, apabila Renstra telah
memuat indikator kjnerja
sasaran. Tidak, apabila
Renstra tidak memuat
indikator kinerja sasaran.

J awaban ya atau tidak,
mengacu pada
penjelasan di sisi kiri

-17-

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75/M-IND/PER/9/2014

N0. KOMPONEN/ SUB PENJELASAN REFERENSI
KOMPONEN UNIT ESELON I UNIT ESELON II
1 2 3 4 5
9. Dokumen Renstra Cukup jelas. Penilaian Cukup jelas. Penilaian
telah memuat target ya/tidak ya/tidak
tahunan
10. Renstra telah Penilaian a/ b / c / d / e *) Renstra dikatakan
menyajikan IKU didasarkan pada % memanfaatkan IKU jika ‘I‘ujuan
relevansi tujuan dan dan atau sasaran di Renstra dapat
sasaran dengan IKU direpresentasikan dengan
Indikator Utama yang sudah
Jawaban a,b,c,d,e,
diformalkan.
mengacu pada
penjelasan di sisi kiri

*) Kn’teria ini berlaku dengan
asumsi IKU yang djformalkan
telah memenuhi kriteria IKU yang
bajk seperti Spesi?k, Dapat
Diukur dan Relevan dengan
Kinta Utama Organisasi

b. KUALITAS RENSTRA (6,25%)
11. ’I‘ujuan telah Penilaian a/ b / c/ d/ e

Jawaban a,b,c,d,e,

Berorientasi hasil:

berorientasi hasil didasarkan pada %

mengacu pada

– berkualitas outcome atau output
tujuan yang berorientasi . . . . pentjng, bukan proses/kegiatan
penjelasan d1 sisi Ian
hasil – menggambarkan kondisi / output
12. Sasaran telah Penilaian a/ b / c/ d/ e pentjng yang ingin diwujudkan
berorientasi hasil didasarkan pada % Jawaban a,b,c,d,e, – terkait isu strategis organisasi
sasaran yang berorientasi mengacu pada
hasil

penjelasan di sisi kiri
13. Program / kegiatan Penilaian a/ b /c /d /e Program /Kegiatan dikatakan
mempakan cara untuk didasarkan pada % mempakan cara untuk mencapai
mencapai program / kegiatan yang (selaras dengan) tujuan dan
tujuan/ sasaran ada telah selaras dengan sasaran jika memenuhi kriteria
tujuan/sasaran dalam
Jawaban a,b,c,d,e,

sbb:
rencana strategis – Menjadi penyebab terwujudnya
mengacu pada .
penjelasan di sisi kiri tujuan dan sasaran;
— Relevan;
– Memiliki hubungan sebab akibat
(kausalitas)
– Cukup untuk mewujudkan
tujuan dan sasaran dalam Renstra
14. Indikator kinerja Penilaian a/ b /c /d/ e Kriteria indikator ldnelja yang
tujuan telah memenuhi didasarkan pada %
Jawaban a,b,c,d,e,

bajk;
kriteria indikator indikator tujuan dalam SMART
kinelja yang baik Renstra telah memenuhi mengacu pacla . . Spesi?c: Tidak berdwimakna
. . pen] elasan d1 SiSl kll‘i
kntena SMART dan Measureable: Dapat diukur, dapat
Cukup d?dentj?kasi satuan atau
15. Indikator kinerja Penilaian a/ b / c / d/ e parameternya
sasaran telah
memenuhi kriteria
indikator kinerja yang
bajk

didasarkan pada %
indikator sasaran dalam
Renstra yang telah
memenuhi kriteria
SMART dan Cukup

Jawaban a,b,c,d,e,
mengacu pada
penjelasan di sisi kiri

Achievable: Dapat dicapai, relevan
dengan tugas fungsinya
(domainnya) dan dalam kendalinya
(controllable)
Relevance: Terkait langsung
dengan (merepresentasikan) apa
yang akan diukur

-18-

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75/M—IND/PER/9/20 14

NO.

KOMPONEN/SUB
KOMPONEN

PENJELASAN
UNIT ESELON I UNIT ESELON II

REFERENSI

2 3 4 5
Timebound: Mengacu atau
menggambarkan kurun waktu
tertentu
Cukup: Indjkator harus cukup
jumlahnya untuk mewakih’
terwujudnya tujuan yang
dimaksud
16. Target kinta
djtetapkan dengan
baik

Penilaian a/b/c/d/e
didasarkan pada % target
yg ditetapkan berkriteria
baik

Jawaban a,b,c,d,e,
mengacu pada
penjelasan di sisi kjn’

Target yg baik:
— Selaras dengan Renstra;
– Berdasarkan (relevan dengan)
indikator yang SMART;
– Berdasarkan basis data yang
memadai
– Berdasarkan argumen yang logis

17. Dokumen Renstra
telah menetapkan hal—
hal yang seharusnya
ditetapkan (dalam
kontrak kinta/ tugas
fungsi)

Penilaian a/b/c/d/e
didasarkan pada % hal2
yg seharusnya

Jawaban a,b,c,d,e,
mengacu pada
penjelasan di sisi kiri

Yang dimaksud dengan hal—hal yg
seharusnya adalah tujuan,
sasaran, indjkator dan target-
target kinta dalam Renstra telah
mengacu pada:
~— Renstra Kementerian
– kontrak kjnta
– tugas dan fungsi
– core business
– isu strategis yang berkembang
n hubungan kausalitas
– praktik2 terbaik

18. Dokumen Renstra
telah selaras dengan
Dokumen Renstra
atasannya

Penilaian a/b/c/d/e
didasarkan pada %
sasaran yg ditetapkan
telah selaras

Jawaban a,b,c,d,e,
mengacu pada
penjelasan di sisi kiri

Selaras:
– Tujuan dan Sasaran2 yang ada
di Renstra merupakan Tujuan
dan sasaran2 yang akan
diwujudkan dalam Renstra
atasannya;
– Target2 kinta Renstra
merupakan breakdown dari
target2 kinelja dalam Renstra
atasannya;
— Sasaran, indikator dan target
yang ditetapkan dalam Renstra
menjadi penyebab (memiliki
hubungan kausalitas} terwujudnya
tujuan dan sasaran yang ada di
Renstra atasannya
IMPLEMENTASI RENSTRA (3.75%) J awaban tentang Implemetasi
Renstra harus selalu dikaitkan
dengan (dipengaruhi oleh}
kondisi aaban] tentang
Pemenuhan dan Kualitas
Re nstra

-19..

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75/M—IND/PER/9/2014

NO.

KOMPON EN / SUB
KOMPONEN

PENJELASAN
UNIT ESELON I UNIT ESELON II

REFERENSI

2 3 4 5
19. Dokumen Renstra
digunakan sebagai
acuan dalam
penyu sunan dokumen
perencanaan tahunan

Penilaian a/b/c/d/e
didasarkan pada %
sasaran dalam rencana
kinta tahunan telah
selaras dengan Renstra

Jawaban a,b,c,d,e,
mengacu pada
penjelasan di sisi kiri

Dij adikan acuan atau selaras:
– Target2 kinerja dalam ren stra
telah di-breakdown dalam (selaras
dengan) target2 kinerja tahunan
dalam RKT
– Sasaran2 yang ada di renstra
dijadikan sasaran2 yang akan
diwujudkan dalam RKT
– Sasaran, indikator dan target
yang ditetapkan dalam RKT
menj adi penyebab (memiliki
hubungan kausalitas) terwujudnya
tujuan dan sasaran yang ada di
Renstra

20. Dokumen Renstra
digunakan sebagai
acuan dalam
penyusunan Dokumen
Renstra Unit Eselon II

Penilaian a/b/c/d/e
didasarkan pada %
sasaran dalam renstra
unit Veselin II telah
selaras dengan Renstra

Dapat dij adikan acuan:
– Target2 kinerja dalam renstra
telah di-breakdown dalam target2
kinerja dalam Renstra unit kta
– Sasaran2 yang ada di renstra
dijadikan sasaran2 yang akan
diwujudkan dalam Renstra unit
kerja
— Sasaran, indikator dan target
yang ditetapkan dalam Renstra
unit kta menjadi penyebab
(memiliki hubungan kausah’tas)
terwujudnya tujuan dan sasaran
yang ada di Renstra Eselon I

21. Dokumen Renstra
digunakan sebagai
acuan penyusunan
Dokumen Rencana
Kerja dan Anggaran

Penilajan a/b/c/d/e
didasarkan pada %
indikator hasil dalam RKA
telah selaras dengan
Renstra

Jawaban a,b,c,d,e,
mengacu pada
penjelasan di sisi kiri

Dapat dij adikan acuan:
– Target2 kinerja dalam renstra
telah di-breakdown dalam target2
kinexja tahunan dalam RKA
– Sasaran2 yang ada di renstra
dijadikan outcome atau hasil2
program yang akan diwujudkan
dalam RKA
– Sasaran, indikator dan target
yang ditetapkan dalam Renstra
unit kta menjadi penyebab
(mem?jki hubungan kausalitas)
terwujudnya outcome atau hasil2
program yang ada di RKA

22. Target jangka
menengah dalam
Renstra telah
dimonitor
pencapaiannya sampaj
dengan tahun berjalan

a, apabila target JM telah
dimonitor dan memenuhi
seluruh kn’teria;
b, apabila target JM telah
dimonitor, namun belum
seluruh rekomendasi
ditindaklanjuti;
c, apabila target JM telah

J awaban a,b,c,d,e,
mengacu pada
penjelasan di sisi kiri

Monitoring target (kinerja)
mengacu pada kriteria sbb:
– Terdapat breakdown target
kinetja JM ke dalam target2
tahunan dan periodjk yang selaras
dan terukur;
– Terdapat pihak yang
bertanggungiawab untuk

-20-

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75/M-IND/PER/9/2014

NO.

KOMPONEN / SUB
KOMPONEN

PENJ ELASAN
UNIT ESELON I UNIT ESELON II

REFERENSI

2 3 4 5
dimonitor namun tidak
ada reaksi terhadap
rekomendasi yang
diberikan
d; apabila monitoring
target JM dilakukan
secara insidentil, tidak
terjadual, tanpa SOP atau
mekanisme yang jelas;
e, Target JM tidak
dimonitor

melaporkan dan yang memonitor
kinerja secara periodik;
– Terdapat jadual, mekanisme atau
SOP yang jelas tentang mekanisme
monitoring
periodik;

Renstra secara

– Terdapat dokumentasi hasil
monitoring
— Terdapat tindak lanjut atas hasil
monitoring

23. Dokumen telah direviu
secara berkala

a, apabila Renstra telah
direvisi dan hasilnya
menunjukkan kondisi
yang lebih baik (terdapat
inovasi);
b, apabila Renstra tel’ah
direviu secara berkala
dan hasilnya masih
relevan dengan kondisi
saat ini;
c, apabila Renstra telah
direviu, ada upaya
perbaikan namun belum
ada perbaikan yang
signi?kan ;
d, apabila Renstra telah
direviu
e, Tidak ada reviu

Jawaban a,b,c,d,e,
mengacu pada
penjelasan di sisi kiri

II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (22,5%)
PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4,5%)
Dokumen RKT telah
ada

Ya, apabila secara formal
ada dokumen yang berisi
rencana kinelja (bukan
kerja) tahunan

Dokumen RKT Unit
kerja di bawahnya
telah tersedia

Penilaian a/b/c/d/e
didasarkan pada %
Unit Eselon II yang
telah memiliki
dokumen RKT secara
formal

Dokumen RKT disu sun
sebelum mengajukan
anggaran

Penilaian dengan ya/tidak Penilaian a/b/c/d/e
didasarkan pada %
Unit Eselon II yang
telah menyusun
dokumen RKT sebelum
mengajukan anggaran

-21-

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75/M—IND/PER/9/2014

N0. KOMPONEN/SUB PENJELASAN REFERENSI
KOMPONEN UNIT ESELON I UNIT ESELON II
1 2 3 4 5
4. Dokumen RKT telah Ya, apabila rencana
memuat sasaran, kinerja tahunan telah
program, indikator memuat keseluruhan
kinerja sasaran, dan subtansi komponen
target kinerja tahunan tersebut, yaitu sasaran, Jawaban ya atau tidak,
program, indikator dan mengacu pada
target penjelasan di sisi kiri
Tidak , apabila rencana
kinta tahunan tidak
memuat Sasaran,
Indikator dan Target
5. Dokumen PK telah ada Ya, apabila terdapat —~—
dokumen PK yang secara
formal telah
ditandatangani oleh
Pimpinan Organisasi
6. Dokumen PK unit kerja — Penilaian a/ b / c / d / e Dokumen PK yang tersedia
dibawahnya telah ada didasarkan pada % merupakan dokumen PK yang
unit eselon II yang secara formal telah ditandatangani
sudah memiliki PK oleh Pimpinan Organisasi
7. Dokumen PK disusun Ya, apabila terdapat ———
segera setelah dokumen PK disusun
anggaran disetujui segera setelah anggaran
disetujui
8. Dokumen PK telah Ya, apabila PK telah
memuat sasaran, memuat keseluruhan
program, indikator subtansi komponen
kinerja, dan target tersebut, yaitu sasaran, Jawaban ya atau ?dak
jangka pendek program, indikator dan mengacu pada
target penjelasan di sisi kiri
Tidak , apabila PK tidak
memuat Sasaran,
Indikator dan Target
9. PK telah menyajikan Penilaian a / b / c /d /e *) PK dikatakan memanfaatkan
IKU didasarkan pada % IKU jika sasaran di PK dapat
sasaran yang ada di PK
relevan (terkait) dengan
IKU yang telah
diformalkan

Jawaban a,b,c,d,e,
mengacu pada
penjelasan di sisi kiri

direpresentasikan dengan
Indikator Utama yang sudah
diformalkan.
*) Kriteria ini berlaku dengan
asumsi IKU yang diformalkan
telah memenuhi kriteria IKU yang
baik seperti Spesi?k, Dapat
Diukur, Relevan dengan Kinezja
Utama Organisasi dan cukup

-22-

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75/M-IND/PER/9/2014

N0. KOMPONEN/SUB PENJELASAN REFERENSI
KOMPONEN UNIT ESELON’I UNIT ESELON II
1 2 3 4 5
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (1 1,25%)
10. Sasaran telah Penilaian a / b / c / d / e Berorientasi hasil:
berorientasi hasil didasarkan pada % – berkualitas outcome atau output
sasaran yang ada di penting
dokumen perencanaan Jawaban a,b,c,d,e, — bukan proses/kegiatan
kinta tahunan mengacu pada — menggambarkan kondisi atau
(termasuk Penetap[an penjelasan d1 sisi kiri output penting yang ingin
Kinelja/ PK) telah diwujudkan
berorientasi hasil Q terkait dengan isu strategis
organisasi
11. Kegiatan merupakan Penilaian a/ b / c / d / e Kegiatan merupakan cara
cara untuk mencapai didasarkan pada % mencapai sasaran (selaras dan
sasaran kegiatan yang dirancang cukup):
telah selaras dengan ~ Menjadi penyebab terwujudnya
_ . Jawaban a,b,c,d,e, _
sasaran atau kmerja yang tuJuan dan sasaran;
dijnginkan mengacu pada — Relevan;
penjelasan di sisi kiIi
— mem?iki hubungan kausalitas
terwujudnya sasaran
— memenuhi syarat kecukupan
untuk terwujudnya sasaran
12. Indikator kinelja Penilaian a/b/c/d/e
sasaran dan kegiatan didasarkan pada %
telah memenuhi indikator kinerja sasaran
kriteria indikator yang ada di dokumen Jawaban a,b,c,d,e,
kinerja yang baik perencanaan kinta mengacu pada
tahunan (termasuk penjelasan di sisi kiri
Penetapan Kinerja / PK)
memenuhi kriteria
SMART dan cukup
13. Target kinelja Penilaian a/ b/ c/ d / e Target yg baik:
ditetapkan dengan didasarkan pada % arget – Selaras dengan Renstra;
baik yg ditetapkan berkriteria J awaban a,b,c,d,e, — Relevan dengan indikatornya yang
baik mengacu pada SMART;
penjelasan di sisi kiri – Berdasarkan basis data yang
memadai
– Berdasarkan argumen yang logis
14. Dokumen PK telah Penilaian a/ b / c / d / e Selaras:
selaras dengan didasarkan pada % – Sasaran2 yang ada dj PK
Dokumen PK sasaran dalam PK telah merupakan sasaran2 yang akan
atasannya dan
dokumen Renstra

selaras dengan
tujuan/sasaran PK
atasannya dan Renstra

Jawaban a,b,c,d,e,
mengacu pada
penjelasan di sisi kiri

diwujudkan dalam PK atasannya
dan Renstra;
— Target2 kinerja PK merupakan
breakdown dari target2 kjnerja
dalam PK atasannya dan Renstra;
— Sasaran, indikator dan target
yang ditetapkan dalam PK menjadi
penyebab (memiliki hubungan
kausalitas) tenvujudnya tujuan
dan sasaran yang ada di PK
atasannya dan Renstra.

-23-

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75/M-IND/PER/9/2014

N0. KOMPONEN/SUB PENJELASAN REFERENSI
KOMPONEN UNIT ESELON 1 UNIT ESELON II
1 2 3 4 5
15. Dokumen PK telah Penilaian a / b / c / d / e Menetapkan hal—hal yang
menetapkan hal-hal didasarkan pada % seharusnya:
yang seharusnya sasaran dalam PK telah – Sasaran2 yang ada di pK
ditetapkan (dalam menggambarkan hal-hal
merupakan sasaran2 yang akan
kontrak kinerja/tugas yang seharusnya
diwujudkan dalam Renstra;
fungsi) ditetapkan – Sasaran2 yang ada di PK
sesuai/ selaras dengan kontrak
lain yang pernah dibuat
sebelumnya;
– Sasaran2 yang ada di PK
Jawaban a,b,c,d,e, , . .
mengacu pada

men] awab lsu2

strategns dan .
. ‘ permasalahan yang tendentl?kaSI
penjelasan d1 si51 kin‘
saat proses perencanaan;
– Target2 ldnta PK merupakan
breakdown dari target2 ldnelja
dalam Renstra/ RKP;
– Sasaran, indikator dan target
yang ditetapkan dalam PK menjadi
penyebab (memilild hubungan
kausalitas) terwujudnya tujuan
dan sasaran yang ada di
Renstra/RKP
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6,75%) Jawaban tentang Implemetasi
perencanaan kinerja (PK) harus
selalu dikaitkan dengan
(dipengaruhi oleh) kondisi
(jawaban) tentang Pemenuhan
dan Kualitas PK
16. Rencana Aksi atas Ya, apabila Rencana Aksi
Kinta sudah ada (RA) yang dimaksud
merupakan pen]_ Jawaban ya atau tidak,

abaran
lebih lanjut dari target2 mengacu pat-1a. _ _ ‘
kinerja yang ada di

penjelasan d1 3131 km

Penetapan ata (PK)
17 . Target kinta yang a, apabila terdapat bukti Pemanfaatan target ldnerja untuk
dipeljanjikan telah yang cukup bahwa PK mengukur keberhasilan;
digunakan untuk yang ditandatangani – (Capaian) target ldnerja dijadikan
mengukur dijadikan dasar untuk dasar untuk memberikan
keberhasilan mengukur dan penghargaan (reward);
menyimpulkan – (Capaian) target ldnerja dij adikan
keberhasilan maupun
kegagalan serta dijadikan
dasar pemberian reward
and punishment;
b, apabila terdapat bukti
yang cukup bahwa PK
yang ditandatangani
dijadikan dasar untuk
mengukur dan

Jawaban a,b,c,d,e,
mengacu pada
penjelasan di sisi kiri

dasar untuk mem?ih dan memilah
yang berkinerja dengan yang
kurang (tidak) berkinta;
— (Capaian) target kinexja digunakan
sebagai cara untuk menyimpulkan
atau memben’kan predjkat (baik,
cukup, kurang, tercapai, tidak
tercapai, berhasil, gagal, dll) suatu
kondisi atau keadaan

-24-

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75/M-IND/PER/9/2014

N0. KOMPONEN/SUB PENJELASAN REFERENSI
KOMPONEN UNIT ESELON I UNIT ESELON II
1 2 3 4 5
menyimpulkan
keberhasilan maupun
kegagalan;
c, apabila terdapat bukti
yang cukup bahwa PK
yang di— ditandatangani
telah diukur dan hasil
pengukuran telah
diketahui oleh atasan
(pemberi amanah);
d apabila PK yang
ditandatangani telah
d?akukan monitoring
e, apabila terhadap PK
yang ditandatangani tidak
dilakukan pengukuran
atau monitoring
18. Rencana Aksi telah Penilaian a/b/c/d/e
mencantumkan sub didasarkan pada %
kegiatan/komponen rencana aksi kineija yang Jawaban a,b,c,d,e
rinci setiap periode mencantumkan sub mengacu pada
yang akan dilakukan kegiatan/komponen penjelasan di sisi kiri
untuk mencapai
kinelja
19. Rencana Aksi atas a, apabila monitoring Monitoring pencapaian target
Kinta telah dimonitor kinta telah memenuhi periodik dengan kriteria sbb:
pencapaiannya secara seluruh kriteria yang — Capaian target dalam rencana
berkala ditetapkan; aksi secara periodik (minimal
b, apabila monitoring setiap 3 bulan) dipantau
dilakukan sesuai kriteria, kemajuannya;
kecuali penerapan reward – Setiap ada deviasi segera
and punishment; d?akukan analisis dan dicarikan
c, apabila monitoring alternatif solusinya;
dilakukan terbatas pada Jawaban a,b,c,d,e — Terdapat mekanisme yang
penyerahan atau mengacu pada. . memungkjnkan pimpinan untuk
. penjelasan di Sisi kiri . _

pengumpulan has? mengetahui progress kInta yang
pengukuran capaian terbaru (up dated performance)
kinelja; – Terdapat mekanisme dan
d, apabila pengukuran implementasi reward and
capaian kinelja periodik punishment terhadap
tidak lebih dari 80%; keberhasilan atau kegagalan
e, apabila monitoring atau pencapain target kinta
pengukuran capaian
target periodik< 50% 20. Rencana Aksi telah a, apabila pemanfaatan Pemanfaatan rencana aksi dalam dimanfaatkan dalam RA telah memenuhi pengarahan dan pengorganisasian pengarahan dan seluruh kriteria yang Jawaban a,b,c,d,e kegiatan meliputi kriteria sbb: pengorganisasian ditetapkan; mengacu pada - Target2 dalam rencana aksi kegiatan b, apabila pemanfaatan penjelasan di sisi kin' dijadikan dasar (acuan) untuk RA memenuhi iteria yang ditetapkan kecuali (memulai) pelaksanaan setiap kegiatan; -25- Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 75/ M—IND/PER/9/20 14 NO. KOMPONEN/SUB PENJELASAN REFERENSI KOMPONEN UNIT ESELON I UNIT ESELON II 1 2 3 4 5 hal terkait dengan - Target2 kinerja dalam rencana oton‘sasi dan eksekusi aksi dijadikan acuan untuk pelaksanaan atau mengevaluasi capaian output2 penundaan kegiatan; kegiatan; c, apabila pemanfaatan - Target2 kinerja dalam rencana RA terbatas pada aksi dij adikan alasan untuk pelaporan atau memberikan otorisasi dan dokumentasi semata eksekusi diteru skan atau tanpa ada tindakan nyata ditundanya suatu kegiatan selanjutnya; - Terdapat hubungan yang logis d, apabila capaian RA antara setiap output kegiatan tidak berpengaruh dengan sasaran (outcome) yang terhadap penilaian atau akan dicapai penyimpulan capaian kinta; e, apabila target2 dalam RA yang disusun memiliki keselarasan < 50% dari target2 kineija dalam PK 21- Rencana Aksi atas Penilaian a/ b / c / d/ e Rencana atau Penetapan Kinta Kineija telah mencantumkan target secara periodik atas ldnerja didasarkan pada % target kineija dalam rencana/ penetapan kinerja tahunan telah (dapat) dijabarkan lebih lanjut menjadi target periodik dalam Rencana Aksi (RA) Jawaban a,b,c,d,e, mengacu pada penjelasan di sisi ldri Tahunan harus dapat dimanfaatkan dalam (selaras dengan) Rencana Aksi yang lebih detail. Keselarasan tersebut terwujud jika capaian target RKT/ PK terkait dengan (disebabkan oleh) capaian target2 RA. Atau antara RKT/PK memjliki hubungan kausalitas dengan RA B. PENGUKURAN KINERJA (20%) I. PEMENUHAN PENGU'KURAN (4%] 1. Telah terdapat indikator kinta utama (IKU) sebagai ukuran kinta secara Ya, apabila Unit Eselon I telah memiliki Indikator Kinta Utama (IKU) level Unit Eselon I yang telah IKU ditetapkan dalam suatu keputusan pimpinan sebagaimana diatur dalam PermenPAN No. 9 Tahun 2007. formal ditetapkan secara formal 2. IKU Unit kta di Ya, apabila Unit bawahnya telah Eselon II telah tersedia memih’ki Indikator --- Kinta Utama (IKU) level Unit Eselon I yang telah ditetapkan secara formal 3. Terdapat mekanisme a, apabila mekanisme Jawaban a,b,c,d,e Mekanisme pengumpulan data pengumpulan data kinta pengumpulan data kinta memenuhi seluruh kn'teria yang ditetapkan; mengacu pada penjelasan di sisi ldri yang memadai dengan kn'teria sbb: - Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinta yang up to date; -26- Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 75/M—IND/PER/9/2014 NO. KOMPONEN/SUB PENJELASAN REFERENSI KOMPONEN UNIT ESELON I UNIT ESELON II 1 2 3 4 _ 5 b, apabila mekanisme — Ada kemudahan untuk pengu mpulan data menelusuri sumber datanya yang kinerja memenuhi kriteria valid; yang ditetapkan kecuali ~ Ada kemudahan untuk penanggung jawab yang mengakses data bagi pihak yang jelas; berkepentingan; c, apab?a > 80% capaian

– Terdapat penanggun. awab yang
(realisasi) kinerja dapat Jelas;
. . . , – Jelas waktu deliverynya;
diyaklm vallditas datanya;
— Terd’apat SOP yang jelas jika
d, apabila realisasi data
ttadi kesalahan data
kinerja kurang dapat
diyakjni validitasnya
(validitas sumber data
diragukan)
e, apabila realisasi data
kinerja tidak dapat
diveri?kasi
II. KUALITAS PENGUKURAN (10%)
4. IKU telah dapat diukur Penilaian a/ b / c / d/ e Dapat diukur artinya:
secara obyektif didasarkan pada % IKU – jelas satuan ukurannya;
Jawaban a,b,c,d,e
dapat diukur – formulasi perhitungan dapat
mengacu pada
(measurable) diidenti?kasi
penjelasan di sisi kiri
– cara perhitungannya disepakati
banyak pihak
5. IKU telah Penilaian a/ b / c / d /e Menggambarkan hasil:
menggambarkan hasil didasarkan pada % IKU – berkualitas outcome atau output
yg ditetapkan telah J awaban a,b,c,d,e pentjng
menggambarkan hasil mengacu pada – bukan proses/kegiatan
penjelasan di sisi kiri – menggambarkan kondisi atau
output penting yang ingin
diwujudkan
6. IKU telah relevan Penilaian a / b/c /d / e Relevan:
dengan kondisi yang didasarkan pada % IKU – terkait langsung dengan kinerj a
akan diukur yang ditetapkan terkait (sasaran) utama atau kondisi yang
langsung dengan sasaran akan diukur
atau kondisi yang akan Jawaban a,b,c,d,e — Mewakili (representati? kinerja
diwujudkan mengacu pada (sasaran) utama atau kondisi yang
penjelasan di sisi kiri akan diwujudkan
– IKU mengindikasikan
(mencerminkan) terwujudnya
Kinerja Utama atau sasaran
strategis yang ditetapkan
7. IKU telah cukup untuk Penilaian a/ b/ c/ d / e Cukup artinya:
mengukur kinerj a didasarkan pada % IKU
yang ditetapkan telah
cukup untuk mengukur
atau menggambarkan
sasaran atau kondisi yang
akan diwujudkan

Jawaban a,b,c,d,e
mengacu pada
penjelasan di sisi IdIi

— Representatif (alat ukur yg
mewak?i) untuk mengukur kinerja
yang seharusnya
— Jumlahnya memadai utk
menyimpulkan tercapainya tujuan
atau sasaran atau kinelja utama

-27-

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75/M-IND/PER/9/2014

PENJELASAN –

NO.

KOMPONEN / SUB

‘ REFEREN SI

KOMPONEN UNIT ESELON I UNIT ESELON II
1 2 3 4 5
8. IKU telah diukur Penilaian a/b/c/d/e
realisasinya didasarkan pada % IKU Jawaban a,b,c,d,e
yang ditetapkan telah mengacu pada
djukur realiéasinya dan penjelasan di sisi kiri
dilaporkan dalam LAKIP
9. IKU unit kta telah — Penilajan a/b/c/d/ e Keselarasan IKU:
selaras dengan IKU didasarkan pada % – IKU Unit Kerja merupakan
unit eselon I IKU unit kerja yang breakdown dari IKU atasannya;
selaras dengan IKU – Indikator Kinelja Utama Unit
unit eselon I Kta menjadi penyebab
(kausalitas) terwujudnya tujuan
dan sasaran yang ditetapkan unit
eselon I
10. Indikator kinerja Penilaian a/ b / c/d/e Dapat diukur artinya:
sasaran dapat diukur didasarkan pada % – jelas satuan ukurannya;
secara obyektif indikator . Jawaban a,b,c,d,e . .

kinerJa sasaran – formula51 perhltungan dapat
mengacu pada .. . .
dapat diukur . _ . , . . dudenu?kaSI
penjelasan d1 8181 km ‘ . .

(measurable) – cara perhltungannya d1sepakat1
banyak pihak
1 1. Indikator kinerja Penilaian a/ b / c /d/e Menggambarkan hasil:
sasaran didasarkan pada % – berkuah’tas outcome atau output
menggambarkan hasil indikator kinelja sasaran Jawaban a,b,c,d,e penting
telah menggambarkan mengacu pada – bukan proses/kegiatan
hasil, bukan penjelasan di sisi kirI – menggambarkan kondisi atau
proses/kegiatan output pentjng yang ingin
diwujudkan
l2. Indikator kinta Penilaian a/ b / c/d/e Relevan:
sasaran relevan didasarkan pada “/o – terkait langsung dengan sasaran
dengan sasaran yang indikator sasaran terkait atau kondisi yang akan diukur
akan diukur langsung (relevan) dengan – Mewakili (- 28 -epresentative)
sasaran atau kondisi yang sasaran/kondisi yang akan
_ Jawaban a,b,c,d,e
akan dlwujudkan diwujudkan
mengacu pada
_ . . ‘ . _ – Indikator mengind? 50% dan dapat
dimanfaatkan untuk
mengukur/men?ai
kjnta
e, apabila IKU yang
SMART < 50% - Capaian IKU dijadikan dasar promo si atau kenaikan/penurunan peringkat 20. IKU telah direviu secara berkala a, apabila IKU telah direvisi dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik (inovatif); b, apabila IKU telah direviu secara berkaJa dan has?nya masih relevan dengan kondisi saat ini; c, apabila IKU telah direviu, ada upaya perbaikan namun belum ada perbaikan yang signi?kan ; d, apabila IKU telah direviu e, Tidak ada reviu Jawaban a,b,c,d,e mengacu pada penjelasan di sisi kjn' 21. Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara beljenjang a, apabila pengukuran kinelja sudah dilakukan dengan memenuhi kriteria; b, apabila pengukuran kinerja sudah d?akukan dengan memenuhi kriteria, namun pengukuran tidak sampai ke individu staf; c. apabila pengukuran kinerja sudah dilakukan dengan memenuhi kriteria dan diterapkan hanya kepada tingkat manajerial; d, apabila pengukuran kinezja dilakukan hanya sampai ke eselon II yang menyusun PK dengan syarat tetap ada keterkaitan kinerja mulai dari Kementerian/ LPND Jawaban a,b,c,d,e mengacu pada penjelasan di sisi kiri Pengukuran berjenjang memenuhi kriteria sbb: - Indikator—indikator yang ada sudah SMART dan cukup - terdapat alur penjenjangan kinerja yang jelas mulai dari pimpinan sampai dengan stai~ operasional; - Setiap jenjang atau tingkatan mem?jki indjkator kinerja SMART yang formal - seu'ap jenjang atau tingkatan memiliki target-target terukur - terdapat hubungan kau salitas antara setiap jenj ang atau tjngkatan - Terdapat pengukuran kinerja pada setiap jenj angnya - Has? pengukuran dapat diveri?kasi atau ditelu suri sampai ke sumbernya - Hasil pengukuran berjenjang tersebut sudah divalidasi -30- Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 75/M—IND/PER/9/2014 N0. KOMPONEN] SUB PENJELASAN REFERENSI KOMPONEN UNIT ESELON I UNIT ESELON II 1 2 3 4 5 sampai kepada eselon IInya; e, apabila tidak ada pengukuran kinexja yang berjenjang atau pengukuran kinerja setiap jenj ang tidak menggambarkan relevansi atau tidak ada hubungan kau salitas antara tiap jenjangnya 22. Pengukuran kinexja Pemilihan a, b, c, d, atau Prasyarat: atas Rencana Aksi e didasarkan pada Terdapat pengukuran atau digunakan untuk professional judgement pemantauan kJ'nta secara pengendalian dan evaluator, dengan tetap berkala (minimal semesteran). pemantauan kinerja memperhatikan kriteria digunakan untuk pengendalian secara berkala yang ditetapkan. dan pemantauan, artinya Seb agai ilustrasi: (kriteria): a, apabila pemanfaatan - Hasil pengukuran menjadi dasar bersifat ekstensif dan Jawaban a,b,c,d,e untuk menyimpulkan kemajuan menyeluruh (progress) kinelja b, apabila pemanfaatan mengacu patia. . , . - Hasil pengukuran menjadi dasar bersifat ekstensif namun penjelasan d1 8181 km untuk mengambil tindakan belum menyeluruh (action) dalam rangka mencapai (sebagian) target kjnta yang ditetapkan c, apabila pemanfaatan — Hasil pengukuran menjadi dasar hanya bersifat sebagian untuk menyesuaikan strategi d, apabila kurang untuk mencapai tujuan dan dimanfaatkan sasaran e, apabila tidak ada pemanfaatan 23. Sudah terdapat Penilaian a/b/c/d/e Keselarasan IKU: indikator kinerj a didasarkan pada % - IKU individu merupakan individu yang mengacu individu telah memiliki Jawaban a,b,c,d,e breakdown dari IKU atasannya; pada IKU unit kerja indikator (alat ukur) yang mengacu pada - Indikator Kinta Utama individu organisasi menggambarkan penjelasan di sisi kin' menjadi penyebab (memiliki kjntanya dan selaras hubungan kausalitas) terwujudnya dengan IKU atasannya kinerja utama atasannya 24. Pengukuran kjnta Penilaian a/b/c/d/e individu sudah didasarkan pada % dilaksanakan individu telah diukur Jawaban a’b’c’d’e kintanya berdasarkan ukuran kinelja individu yang telah diformalkan mengacu pada penjelasan di sisi kiri c. PELAPORAN KINERJA (15%) I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%) l. LAKIP telah disusun Cukup jelas. Penilaian dengan ya/tidak -31- Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 75/ M-IND/PER/9/2O 14 KOMPONEN/SUB PENJELASAN REFERENSI KOMPONEN UNIT ESELON I UNIT ESELON II . 2 3 4 5 LAKIP telah Ya, apabila LAKIP disampaikan tepat disampaikan dalam waktu bentuk hard copy dan so? copy LAKIP telah diupload Cukup jelas. Penilaian --- ke dalam website dengan ya/tidak LAKIP Unit Kexja di --- Penilaian a/b/c/ d/e bawahnya telah didasarkan pada % disusun unit eselon II yang telah menyusun LAKIP LAKIP Unit Kta di --- Penilaian a/b/c/d/e bawahnya telah didasarkan pada % disampaikan tepat unit eselon II yang waktu , telah menyampaikan LAKIP dalam bentuk hard copy dan so? copy LAKIP Unit Kta telah --- Penilaian a/b/c/d/e diupload ke dalam didasarkan pada % website LAKIP unit eselon II yang telah diupload ke dalam website LAKIP menyampaikan Penilaian a/ b/ c/ d / e informasi mengenai didasarkan pada % Jawaban a,b,c,d,e pencapaian IKU capaian yang disajikan mengacu pada bersifat kinerja utama penjelasan di sisi 1dri (IKU) KUALITAS PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (8%) LAKIP bukan a, apabila informasi merupakan kompilasi kinexja dalam LAKIP dari Unit Kta di menggambarkan Kint a bawahnya Utama sesuai tingkatnya; b, apabila LAKIP sudah menggambarkan kinexja utama sesuai tingkatnya, namun masih dijumpai informasi yang sifatnya supporting, yang jika tidak disajikanpun tidak Jawaban a,b,c,d,e berpengaruh . . . mengacu pada c, apabila mformam yang . . . . .. penjelasan di s1sik1ri disajikan merupakan gabungan dari kegiatan (output) unit-unit keija dibawahnya yang dianggap penting. d. apabila informasi yang disajikan merupakan gabungan dari sub kegiatan (sub output) unit-unit kta dibawahnya. -32- Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 75/M-IND/PER/9/20l4 N0. KOMPONEN/SUB PENJELASAN REFERENSI KOMPONEN UNIT ESELON I UNIT ESELON II 1 2 3 4 5 e. apabila informasi yang disajikan semata—mata gabungan seluruh kegiatan dan sub kegiatan unit kerja dibawahnya, tanpa membedakan hal-hal yang bersifat strategis atau supporting. 9. LAKIP menyajikan Penilaian a/ b/ c / d/ e informasi mengenai didasarkan pada % kinerja yang telah capaian diperjanjikan bersifat yangdisajikan Jawaban a,b,c,d,e kinerja yang dijanjikan/disepakati mengacu paaa. . . , penjelasan d1 8181 km dalam Penetap an / Perj anj ian Kinerja (PK) 10. LAKIP menyajikan Penilaian a/ b / c / d /e Informasi LAKIP beron'entasi informasi pencapaian didasarkan pada % outcome artinya: sasaran yang sasaran yang - Informasi yang disajikan dalam berorientasi outcome disampaikan dalam LAKIP LAKIP menggambarkan hasil2 beron'entasi outcome (termasuk output2 penting) yang telah dicapai sampai dengan saat Jawaban a,b,c,d,e _ . mengacu pada m1 , , , . _ . . — LAKIP tldak berfokus pada penjelasan (11 8181 km . . . mformas1 tentang keglatan atau proses yang telah dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan — LAKIP tidak berorientasi pada informasi tentang realisasi seluruh anggaran yang telah digunakan 11. LAKIP menyajikan Penilaian a / b/ c / d / e Menyajikan evaluasi dan analisis evaluasi dan analisis didasarkan pada % mengenai capaian kinerja, artinya: mengenai capaian sasaran yang dievaluasi - LAKIP menguraikan hasil kinerja dan dianalisis capaiannya Jawaban a,b,c,d,e evaluasi dan analisis tentang bersifat kinerja (outcome), mengacu pada capaian2 kinerja outcome atau bukan proses penjelasan di sisi kjri output penting, bukan hanya proses atau realisasi kegiatan2 yang ada di dokumen anggaran (DIPA) 12. LAKIP menyajikan a, apabila LAKIP Pembandingan yang memadai, pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan menyajikan seluruh pembandingan seb agaimana yang tercakup dalam kriteria sebagaimana diuraikan di kolom referensi; b, LAKIP menyajikan seluruh pembandingan sebagaimana yang tercakup dalam kriteria sebagaimana diuraikan di kolom referensi, kecuali pembandingan dengan Jawaban a,b,c,d,e mengacu pada penjelasan di sisi kjri mencakup: ~ Target vs Realisasi; — Realisasi tahun bezjalan vs realisasi tahun sebelumnya; — Realisasi sampai dengan tahun berjalan vs target jangka menengah; — Realisasi atau capaian tahun beljalan dibanding standar nasional atau RPJMN -33- Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 75/M—IND/PER/9/2014 NO. KOMPONEN/ SUB KO MPO NEN PENJELASAN UNIT ESELON I UNIT ESELON II REFEREN SI 2 3 4 5 standar nasional; c, apabila LAKIP hanya menyajikan pembandingan Realisasi vs Target dan Kinta tahun berjalan vs kjnerja tahun sebelumnya; d apabila LAKIP hanya menyajikan pembandingan Realisasi vs Target; e, apabila tidak ada pembandingan data kjnelja (capaian sasaran) — Realisasi atau capaian organisasi/ instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas 13. LAKIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinelja a, apabila LAKIP mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan sasaran atau terdapat informasi keuangan yang dapat mengidenti?kasman jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu (cost per outcome); b, apabila LAKIP menyajikan informasi keuangan yang mengaitkan realisasi keuangan dengan hasil program yang menggambarkan kjnelja utama c, apabila LAKIP hanya menyajikan informasi keuangan per program; (1. apabila LAKIP hanya menyajikan realisasi keuangan atas setiap kegiatan, tanpa mengaitkan dengan tujuan/ sasaran tertentu e, apabila tidak ada informasi keuangan yang dapat dikaitkan dengan sasaran/ kinelja tertentu Jawaban a,b,c,d,e mengacu pada penjelasan di $131 1011' -34- Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 75/M—IND/PER/9/2014 KO MPONEN / SUB PENJELASAN NO. REFERENSI KOMPONEN UNIT ESELON 1 UNIT ESELON II 1 2 3 4 5 l4. Informasi kinerja Penilaian a/b/ c/ d/ e Dapat diandalkan dengan kn'teria: dalam LAKIP dapat didasarkan pada % - datanya valid diandalkan realisasi kinerja dapat - dapat ditelusuri ke sumber Jawaban a,b,c,d,e diandalkan datanya mengacu pada . _ . ' . _ . - dlperoleh darl sumber yang penjelasan di SlSl k1r1 kompeten - dapat diveri?kasi - konsisten III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4%) Jawaban tentang pemanfaatan informasi kinerja hams selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi ?awaban) tentang Pemenuhan Pelaporan dan Penyajian Informasi Kinerja 15. Informasi yang Pemilihan a, b, c, d, atau Telah digunakan dalam perbaikan disajikan telah e didasarkan pada perencanaan, artlnya: digunakan dalam professional judgement LAKIP yang disusun sampai perbaikan evaluator, dengan tetap dengan saat ini telah berdampak perencanaan memperhatikan kn'teria kepada perbaikan perencanaan, yang ditetapkan. baik perencanaan jangka Sebagai ilustrasi: menengah, tahunan maupun a, apabila pemanfaatan dalam penetapan atau perjanjian bersifat ekstensif dan kinerja yang disusun. Jawaban a,b,c,d,e menyeluruh . mengacu pada b, apablla pemanfaatan . . _ penjelasan di s1si kiri bCI'Slfat ekstens?’ namun belum menyeluruh (sebagian) c, apabila pemanfaatan hanya bersifat sebagian d, apabila kurang dimanfaatkan e, apabila tidak ada pemanfaatan 16. Informasi yang Pemilihan a, b, c, d, atau Telah digunakan untuk menilai disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan organisasi e didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan tetap memperhatikan kriteria yang ditetapkan. Sebagai ilu strasi: a, apabila pemanfaatan bersifat ekstensif dan menyeluruh b, apabila pemanfaatan bersifat ekstensif namun belum menyeluruh (sebagian) c, apabila pemanfaatan hanya bersifat sebagian Jawaban a,b,c,d,e mengacu pada penjelasan di sisi kiri dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan, artinya: informasi yang disajikan dalam LAKIP telah mengakibatkan perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan dan dapat menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur -35- Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian R1 Nomor 75/M—IND/PER/9/2014 NO. KOMPONEN [SUB PENJELASAN REFERENSI KOMPONEN UNIT ESELON I UNIT ESELON II 1 2 3 4 5 d, apabila kurang dimanfaatkan e, apabila tidak ada pemanfaatan 17. Informasi yang Pemilihan a, b, c, d, atau Telah digunakan untuk disajikan telah e didasarkan professional peningkatan kinta, artinya: digunakan untuk judgement evaluator, informasi dalam LAKIP ( termasuk peningkatan kinta dengan memperhatikan LAKIP tahun sebelumnya) benar- kriteria yang ditetapkan. benar telah digunakan untuk Sebagai ilu strasi: perbaikan capaian kinerja a, apabila pemanfaatan organisasi yang lebih balk periode bersifat ekstensif dan berikutnya menyeluruh Jawaban a,b,c,d,e b, apabila pemanfaatan mengacu pada bersifat ekstensif namun penjelasan di SiSi kiri belum menyeluruh (sebagian) c, apabila pemanfaatan hanya bersifat sebagian d, apabila kurang dimanfaatkan e, apabila tidak ada pemanfaatan 18. Informasi yang Pemilihan a, b, c, d, atau Telah digunakan untuk penilaian disajikan teIah e didasarkan professional kinta, artinya: informasi capaian digunakan untuk judgement evaluator, kinerja yang disajikan dalam penilaian kinexja dengan memperhatikan LAKIP dij adikan dasar untuk kriteria yang ditetapkan. Sebagai ilu strasi: a, apabila pemanfaatan bersifat ekstensif dan menyeluruh b, apabila pemanfaatan bersifat ekstensif namun belum menyeluruh (sebagian) c, apabila pemanfaatan hanya bersifat sebagian d, apabila kurang dimanfaatkan e, apabila tidak ada pemanfaatan Jawaban a,b,c,d,e mengacu pada penjelasan d1' sisi kiri menilai dan menyimpulkan kinta serta dijadikan dasar reward dan punishment D. EVALUASI KINERJA (10%) I. PEMENUHAN EVALUASI (2%) 1. Evaluasi akuntabih'tas kjnexja atas unit kerja telah dilakukan Ya, apabila Unit Eselon I telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Unit Eselon II ~36- Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 75/M-IND/PER/9/2014 NO. KOMPON EN / SUB KOMPONEN PENJ ELASAN UNIT ESELON I UNIT ESELON II REFERENSI 2 3 4 Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak—pihak yang berkepentingan a, apabila hasil evaluasi telah disampaikan / dibahas dengan pihak yang dievaluasi dan ttadi kesepakatan dengan pihak yang terkait langsung dengan temuan hasil evaluasi, untuk menjndaklanjutj rekomendasi hasil evaluasi. Kesepakatan tsb secara formal menj elaskan siapa dan kapan batas waktu rekomendasi akan ditjndaklanjuti; b. apabila hasil evaluasi telah disampaikan / dibahas dengan pihak yang dievaluasi, namun belum ada kesepakatan mengenai tindak lanjutnya; c. apabila hasil evaluasi telah disampaikan / dibahas dengan pihak yang dievaluasi d. apabila basil evaluasi disampaikan, tanpa ada pembahasan pendahuluan dengan pihak yang dievaluasi e, apabila hasil evaluasi tidak dikomunikasikan atau pihak yang dievaluasi tidak menerima hasil evaluasi Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya Ya, apabila terdapat pemantauan kemajuan kinexja dan hambatan yang ekstensif dan memenuhi kriteria sebagajmana disebutkan pada kolom referensi; Tidak, apabila pemantauan hanya melalui pertemuan- Pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dan hambatannya, artinya: - mengidenti?kasikan, mencatat, mencari tahu, mengadministrasikan kemajuan (progress) kinerja; - menj awab / menyimpulkan posisi (pre stasi / capaian) kinta terakhir; -37- Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 75/M—IND/PER/9/20 14 N0. KOMPONEN/SUB PENJELASAN REFERENSI KOMPONEN UNIT ESELON I UNIT ESELON II 1 2 3 4 5 pertemuan yang tidak -mengambi1 langkah yang terdokumentasi; diperlukan untuk mengatasi hambatan pencapaian kinerja; - melaporkan hasil pemantauan tersebut kep ada pimpinan 4. Evaluasi kegiatan telah Ya, apabila seluruh Kegiatan telah dievaluasi: dilakukan kegiatan telah dievaluasi - Terdapat informasi tentang dan mampu menjawab capaian hasil2 kegiatan; seluruh kn'teria - Terdapat simpulan keberhasilan sebagajmana ditetapkan; atau ketidakberhasilan kegiatan; Ti(1 ak, apabila evaluasi — Terdapat analisis dan simpulan kegiatan hanya ___ tentang kondisi sebelum dan menginformasikan sesudah dilaksanakannya suatu pelaksanaan kegiatannya, kegiatan; tanpa menginformasikan - Terdapat ukuran yang memadai atau menyimpulkan tentang keberhasilan kegiatan keberhasilan atau kegagalan kegiatan 5. Evaluasi atas Ya, apabila evalu asi RA Rencana atau Agenda telah pelaksanaan Rencana memenuhi kriteria dievaluasi, dengan kriteria: AkSi telah dilakukan sebagaimana yang - Terdapat informasi tentang disebutkan capaian hasil-hasil rencana atau agenda; - Terdapat simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana --- atau agenda; - Terdapat analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda; - Terdapat ukuran yang memadai tentang keberhasilan rencana atau agenda II. KUALITAS EVALUASI [5%) 6. Pelaksanaan evaluasi a. apabila telah dilakukan telah disupervisi dengan baik melalui pembahasan- pembahasan yang reguler dan bertahap kegiatan supervisi dan terdapat dokumentasi komunikasi yang reguler (teratur) b. apabila telah dilakukan kegiatan supewisi, namun belum terdokumentasi c. terdapat supervisi namun tidak reguler d. supewisi sangat minimal e. tidak disupexvisi -38.. Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 75/M—IND/PER/9/20l4 K0MP0NEN I SUB PENJELASAN REFERENSI KOMPONEN UNIT ESELON I UNIT ESELON II Evaluasi dilaksanakan a. apabila evaluasi telah oleh SDM yang dilakukan SDM terlatih berkompeten dan kompeten dibidangnya dan hasil atau simpulannya tidak mem?iki perbedaan signi?kan dengan hasil evaluasi eksternal serta dapat ditindaklanjuti b, apabila evaluasi dilakukan SDM terlatih dan kompeten dibidangnya, namun tidak ada informasi yang memadai atas tindak lanjut rekomendasi yang (pemah) disarankan; c, apabila evaluasi dilakukan Aoleh pihak yang sudah pernah dilatih dan simpulan hasil evaluasi umumnya menggambarkan keadaan evaluatan d, apabila evaluasi dilakukan oleh pihak yang sudah pernah dilatih, namun hasil evaluasi masih perlu banyak perbajkan yang mendasar e. apabila evaluasi dilakukan pihak yang tidak kompeten dan simpulan hasil evaluasi tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya Hasil evaluasi a. apabila simpulan hasil akuntabilitas kinerja evaluasi mencerminkan menggambarkan tingkat akuntabilitas unit akuntabilitas kinerja kexja terhadap kinerja, yang djevaluasi atau outcome / output penting. Bukan sekedar simpulan atas ___ pelaksanaan kexj a (kegiatan) semata, dan simpulan tersebut disepakati baik evaluator internal maupun external; -39- Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 75/M-IND/PER/9/2014 NO. KOMPONEN/ SUB KOMPONEN PENJELASAN UNIT ESELON I UNIT ESELON II REFERENSI 2 3 4 b. apabila simpulan hasil evaluasi mencerminkan tingkat akuntabilitas unit kerja terhadap kinta atau outcome atau output penting, bukan sekedar simpulan atas pelaksanaan kerja (kegiatan) semata. Terdapat kesepakatan (diantara evaluator) terhadap minimal 70% dari simpulan tersebut; c. apabila simpulan hasil evaluasi mencerminkan tingkat akuntabilitas unit kerja terhadap kinta atau outcome atau output penting dan minimal 60% dari simpulan tersebut dapat diveri?kasi kebenarannya d, apabila evaluator merasa yakin simpulan yang diberikan menggambarkan kondisi yang sebenarnya e. apabila simpulan hasil evaluasi tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Hasil evaluasi akuntabilitas kinta memberikan penilaian atas akuntabilitas kinetja masing—masing unit kerja Pen?aian a/b/c/d/e didasarkan pada % unit 1(t a telah dievaluasi dan disimpulkan akuntabilitas kinetj anya 10. Evaluasi akuntabilitas kinerja telah memberikan rekomendasi- rekomendasi perbaikan manajemen kinetja yang dapat dilaksanakan Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada °/o hasil evaluasi telah disertai rekomendasi dan rekomendasi tsb disetujui untuk dilaksanakan 11. Evaluasi kegiatan dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan kegiatan a. apabila terdapat simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan kegiatan yang djevaluasi dan terdapat bukti yang cukup rekomendasi telah (akan) di?ndaklanju? -40- Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 75 /M-IND /PER/9 /2014 NO. KOMPONEN / SUB KOMPONEN PENJELASAN UNIT ESELON I UNIT ESELON II REFERENSI 2 3 4 b. apabila terdapat simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan kegiatan yang dievaluasi c. apabila evaluasi kegiatan telah dilaksanakan namun belum menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan kegiatan (karena ukuran keberhasilan kegiatan masih belum jelas) d. apabila evaluasi telah dilakukan sebatas pelaksanaan kegiatan serta penyerapan anggaran. e. belum dilakukan evalu asi kegiatan 12. Evaluasi kegiatan telah memben'kan rekomendasi— rekomendasi perbaikan perencanaan kinelja yang dapat dilaksanakan a, apabila evaluasi kegiatan telah disertai rekomendasi yg terkait dengan perencanaan kinelja dan rekomendasi tersebut telah (disetujui untuk) dilaksanakan b, apabila evaluasi kegiatan telah disertai rekomendasi yg terkait dengan perencanaan kinelja dan 80 persen rekomendasi tersebut disetujui untuk dilaksanakan c. apabila evaluasi kegiatan telah disertai rekomendasi yang terkait dengan perencanaan kinelja dan 60 persen rekomendasi tersebut disetujui untuk dilaksanakan; d, apabila evaluasi kegiatan telah disertai rekomendasi yang terkait dengan perencanaan kinelja dan rekomendasi yang telah (disetujui untuk) dilaksanakan -41- Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 75/M—IND/PER/9/2014 NO. KOMPONEN / SUB KOMPONEN PENJELASAN UNIT ESELON I UNIT ESELON II REFERENSI 2 3 4 tidak lebih dari 50 persen e, apabila evaluasi kegiatan tidak disertai rekomendasi yang terkait dengan perbaikan perencanaan atau rekomendasi terscbut tidak dapat dilaksanakan 13. Evaluasi kegiatan telah memberikan rckomendasi- rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan a, apabila evaluasi kegiatan telah disertai rckomendasi yang terkait dengan pcningkatan . kinelja dan rekomendasi tersebut telah (disetujui untuk) dilaksanakan b, apabila evaluasi kegiatan telah disertai rekomendasi yang terkait dengan peningkatan kinelja dan 80 persen rekomendasi tersebut telah (disetujui untuk) dilaksanakan c. apabila evaluasi kegiatan telah disertai rekomendasi yang terkait dengan peningkatan kinerja dan 60 person rekomendasi tersebut telah (disetujui untuk) dilaksanakan; d, apabila evaluasi kegiatan telah disertai rekomcndasi yg terkait peningkatan kinerja dan rckomcndasi yang disetujui untuk dilaksanakan tidak lebih dari 50 persen e, apabila evaluasi kegiatan tidak disertai rekomcndasi pcrbaikan peningkatan kinetja atau rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan 14. Evaluasi Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinc1ja a, apabila evaluasi atas Rencana Aksi telah dilakukan, dan seluruh rekomendasi evaluasi telah atau sedang ditindaklanjuti; -42- Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 75/M-IND/PER/9/2014 N0. KOMPONEN/SUB PENJELASAN REFERENSI KOMPONEN UNIT ESELON I UNIT ESELON II 1 2 3 4 5 b, apabila evaluasi atas Rencana Aksi telah dilakukan, dan minimal 80% rekomendasi evaluasi telah atau sedang ditindaklanjuti; c, apabila evaluasi atas Rencana Aksi telah dilakukan, dan minimal 60% rekomendasi evaluasi telah atau sedang ditindaklanjuti; d apabila maksimal hanya 40% agenda rencana aksi yang dapat dievaluasi dan dapat ditindaklanj uti e, apabila Rencana Aksi tidak dapat dievaluasi (agenda rencana aksi tidak jelas dan tidak terukur) 15. Evaluasi Rencana Aksi J awaban tergantung telah memberikan professional judgements alternatif perbaikan evaluator, dengan yang dapat mengacu kepada jawaban dilaksanakan nomor 14 III. PEMANFAATAN HASIL EVALUASI [3%) J awaban tentang pemanfaatan evaluasi harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) Pemenuhan Evaluasi dan Kualitas Evaluasi 16. Hasil evaluasi Penilaian a/b/c/d/e akuntabilitas kinerja didasarkan pada % telah ditindaklanjuti rekomendasi yang terkait -—- untuk perbaikan dengan perencanaan perencanaan telah ditindaklanjuti 17. Hasil evaluasi Penilaian a/b/c/d/e akuntabilitas kinerja didasarkan pada % telah ditindaklanjuti rekomendasi yang terkait untuk perbaikan dengan penerapan _-_ penerapan manajemen manajemen kinelja telah kinetja ditindaklanjuti 18. Hasil evaluasi Penilaian a/b/c/d/e akuntabilitas kinerja didasarkan pada % telah ditindaklanjuti capaian kinerja untuk mengukur digunakan untuk keberhasilan unit kta mengukur ___ keberhasilan / kegagalan unit kta (sebagai dasar reward&punishment) -43- NO. Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 75/M-IND/PER/9/2014 KO MPONEN / SUB KOMPO NEN PENJ ELASAN UNIT ESELON I UNIT ESELON II REFERENSI 2 3 4 19. Hasil evaluasi kegiatan telah ditjndaklanjuti untuk perbajkan kinerja a. Jika hasil evaluasi kegiatan telah meningkatkan > 95
persen capaian
keberhasilan kegiatan
b. Jika 80 persen < capaian keberhasilan kegiatan s 95 persen c. Jika 40 persen < capaian keberhasilan kegiatan s 80 persen d. Jika 20 persen < capaian keberhasilan kegiatan s 40 persen e. Jika capaian keberhasilan kegiatan s 20 persen 20. Hasil evaluasi kegiatan telah ditindaldanjuti untuk perbajkan kinerja Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada % peningkatan capaian keberhasilan kegiatan yang merupakan dampak dan' hasil evaluasi kegiatan 21. Hasil evaluasi Rencana Aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah- langkah nyata Penilaian a/b/C/d/e didasarkan pada % rekomendasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti E. CAPAIAN KINERJA (20%) I. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%) kinexja dapat diandalkan capaian memenuhi kriteria; b, apabila informasi capaian telah memenuhi kn‘teria, namun tidak mudah memveri?kasinya; c, apabila sebagian besar informasi capaian sangat diragukan validitasnya Jawaban a,b,c,d,e mengacu pada penjelasan di sisi ldri 1. Target dapat dicapai Penilaian a/ b / c/ d/ e Jawaban a,b,c,d,e didasarkan pada % rata2 mengacu pada capaian kinerja penjelasan di sisi kiri 2. Capaian kinerja lebih Penilaian a/ b / c / d/ e baik dari tahun didasarkan pada % rata2 Jawaban a,b,c,d,e sebelumnya capaian kinelja tahun mengacu pada berjalan melebihi capaian penjelasan di sisi kiri tahun sebelumny'a 3. Informasi mengenai a, apabila informasi Informasi kinexja dapat diandalkan, dengan kriteria sebagai berikut: - Diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid; - Dihasilkan dari sumber2 atau basis data yang dapat dipercaya 0(0mpeten}; - Dapat ditelusuri sumber datanya; - dapat diven'?kasi - up to date -44- Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 75/ M—IND/PER/9/20 14 NO. KOMPONEN / SUB KO MPONEN PENJELASAN UNIT ESELON I UNIT ESELON II REFERENSI 2 3 4 II. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (5%) Target dapat dicapai a, apabila rata2 capaian kinerja > 100 persen;
b, apabila rata2 capaian
kinerja = 100 persen;
c, apabila 80 persen < rata2 capaian kinerja < 100 persen; d, apabila 50 persen < rata2 capaian kinerja < 80 persen e, apabila rata2 capaian kinerja < 50 persen Jawaban a,b,c,d,e mengacu pada penjelasan di sisi kin' Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya a, apabila rata2 capaian kinerja tahun berjalan >
150 persen dibandjng
tahun sebelumnya;
b, apabila 120 persen < rata2 peningkatan kinerja < 150 persen ; c, apabila 80 persen < rata2 peningkatan kinerja < 120 persen; d, apabila 50 persen < rata2 peningkatan kinerja < 80 persen e, apabila rata2 peningkatan kinerja < 50 persen Jawaban a,b,c,d,e mengacu pada penjelasan di sisi kjri Diperoleh dengan melalaui perhitungan sesuai dengan pada Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Capaian Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan a, apabila informasi capaian outcome memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan; b, apabila informasi capaian outcome memenuhi kriteria sebagaimsma yang ditetapkan, namun tidak mudah memven'?kasinya; c, apabila sebagian besar informasi capaian outcome sangat diragukan validitas datanya Jawaban a,b,c,d,e mengacu pada penjelasan di sisi kjri Informasi kinerja dapat diandalkan, dengan kriteria sebagai ben'kut: - Diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid; - Dihasilkan dari sumber2 atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten); - Dapat ditelusuri sumber datanya; - dapat diveri?kasi - up to date III. KINERJA LAINNYA (10%) Kinerja unit kerja Penilaian berdasarkan nilai basil penilaian unit kelja yang d?aksanakan oleh Kementerian Pen'ndustn'an cq. Biro Kepegawaian Jawaban mengacu pada penjelasan di sisi kin' -45- LAM PIRAN 2. TEMPLATE KERTAS KERJA EVALUASII (KKE) AKUNTABILITAS KINERJA DI Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 75/M—IND/PER/9/2014 LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN No. KOMPONEN/SUB KOMPONEN Petun'uk Unit Eselon I Unit Eselon II NilaJi .TOTAL REF Y/T NILAI Y/ T NILAI 1 2 Y/T 3 4 5 _ 6 7 8 A. PERENCANAAN KINERJA (35%) 17,500 17,500 35,000 I. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) (12,5%) 6,250 6,250 12,500 a. PEMENUHAN RENSTRA (2,5%) 1,250 1,250 2,500 1 Dokumen Renstra Unit Eselon I telah ada y 0,286 2 Dokumen Renstra Unit Eselon II telah ada y 0,143 3 Dokumen Renstra telah memuat V181, mlSI dan y 0,429 . program 4 Dokumen Renstra telah memuat tujuan y y 1 y 1 0,429 Dokumen Renstra telah memuat indikator kinelja . ' 5 tujuan y y 1 y 1 0,429 | Dokumen Renstra telah memuat target . . f ' 6 jangka menengah klnelja I y y 1 y 1 0’429 7 Dokumen Renstra telah memuat sasaran y y 1 y 1 0,429 8 Dokumen Renstra telah memuat mdlkator kmelja y y 1 y 1 0,429 sasaran 9 Dokumen Renstra telah memuat target tahunan y y 1 y 1 0,429 I 10 I Renstra telah menyajikan IKU a a 1 a 1 0,429 . _ l b. KUALITAS RENSTRA (6,25%) 3,125 3,125 6,250 11 Tujuan telah berorientasi hasil a a 1 a 1 0,875 . l2 Sasaran telah beron‘entasi hasil a a 1 a 1 0,875 +——~.>— —— –

I Program /kegiatan merupakan cara untuk mencapai
13 . tujuan/sasaran a a 1 a 1 0,875
1’4 Indikator kinelja tujuan telah memenuhi kriteria

indikator kinetja yang bank a a 1 a 1 0’875 ;
Indikator kinetja sasaran telah memenuhi kn’teria

15

indikator kinelja yang baik a a 1 a 1 0’875
16 Target kinelja ditetapkan dengan bajk a a 1 a 1 0,875
Dokumen Renstra’telah menetapléa?seluruh hal __ _
17 yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak a a 1 a 1 0,87 5
ldneljaftut as fun-gsi] _ _
18 Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen

Renstra atasannya a a 1 a 1 0’875
_ _ 1″

c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3,75%) 1,875 1,875 3,750
Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam
19
penyusunan dokumen perencanaan tahunan a a 1 a 1 1’083

-46-

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75/M—IND/PER/9/2014

I

No. KOMPONEN/ SUB KOMPONEN Petun’uk Unit Eselon In Unit Eselon II

N’1aJi – , TOTAL REF

| 1 Y/T NILAI Y/T NILAI
1 2 Y/T 3 4 5 _ 6 7 8
20 Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam a a 1 0 667

penyusunan Dokumen Renstra Unit Eselon II ’ I
21 : Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan , 1 0 3

penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran : d a 1 a 1’ 8
Target j angka menengah dalam Renstra telah If

— —
22 dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun a a 1 a 1 1,083 l
berjalan _ _ J
23 Dokumen Renstra Umt Eselon I telah d1rev1u secara . a a 1 a I 1,083

berkala I

|

.

I

“‘

I

‘ — –
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (225%) F 11,250 I 11,250 22,500 _
_ A- r ‘- 1 –
a. PEIIEENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN 2,250 2,250 4500

(4,5 /o)
1 Dokumen RKT telah ada y y 1 0,333
2 ‘ Dokumen RKT Unit kelja di bawahnya telah tersedia y y 1 0,333

I

3

Dokumen RKT dlsusun sebelum mengajukan
anggaran y y 1 a 1 0,667
‘ : Dokumen RKT telah memuat sasaran, pro—gram,
: 4 . indikator kinerja sasaran, dan target kinerja y a I I a 1 0,667
‘. _ tahunan __ __ _ |
; 5 ; Dokumen PK telah ada y y 1 0,333
I I —
! 6 ‘ Dokumen PK unit dibawahnya telah ada y a 1 0,333

Dokumen PK disusun segera setelah anggaran
l 7 disetujui y y 1 0’333
I ‘ _ I I
8 ‘: Dokumen PK telah memuat sasaran, program, ‘

indikator kinerja, dan target jangka pendek 3’ y 1 y 1 0’6”
, . . _ _
9 PK telah menyajikan IKU I y a 1 a 1 0,667

b. KUALILI‘AS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN 5,625 5,625 11,250

(1 1,25 /0)
10 Sasaran telah berorientasi hasil a a 1 a 1 0,500
11 Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran a a 1 a 1 0,500
Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah
12
memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik a a I a 1 0’500
13 Target kinerja ditetapkan dengan baik a a 1 a 1 0,500

Dokumen PK telah selaras dengan Dokumen PK

14

atasannya dan dokumen Renstra a a 1 a 1 0’500
Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang _ _ – ? ___ – _ —? _ 1%
. 15 seharusnya ditetapkan (dalam kontrak a a 1 a 1 0,500
._ ldneriaJ-“tu; as fun. Si] 1’

I

c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA (6,75%)

.| _ _I ___ 3,375 ‘ 3,375 6,750

_[,_ _ __ _____ _ _
16 Rencana Aksi atas kinerja sudah ada y y 1 ‘ y I 0,500
_ I
I. _
17 Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan |

untuk mengukur keberhasilan . a a 1

Il

a 1 0’500

-47-

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75/M—IND/PER/9/2014

Petun’uk Unit Eselon’i

L

Unit Eselon II – . _ t . ‘
No. KOMPONEN/ SUB KOMPONEN Mali TOTAL REF
. ‘ Y/T NILAI Y/T NILAI _ . _ J

_ _ .. __ ._._ ‘

_ .-.
1 ; _ __ 2 Y/T 3 4 5 6 7 – – 3 ‘
__I_—R:elncana Aksi telahmencantdrn-kan sub

“— – – I!

-P—‘_‘
18 kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan a a 1 a 1 0,500 .
dilakukan untuk menca; ai kinerja !
I 19 Rencana Aksi atas kinelja telah dimonitor a a 1 a 1 0 500 ‘
I pencapaiannya secara berkala

_

20 Rencana Ak31 telah d1manfaatkan dalam a a 1 a 1 0,500

pengarahan dan pengorganlsasnan keglatan
Rencana Aksi atas kinelja telah mencantumkan

21

target secara periodik atas kinerja a a 1 a 1 0’500
B. PENGUKURAN KINERJA (20%] 10,000 10,000 20,000
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (4%] 2,000 2,000 v 4,000
1 Telah terdapat indikator kinelja utama (IKU) sebagai 1 000

ukuran kinelja secara formal y ’
2 IKU Unit kelja di bawahnya telah tersedia y 1,000
3 Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja a 2,000 :

I I

II.

KUALITAS PENGUKURAN.(10%) 5,000 . 5,000. , 10,000 ,_
4 IKU telah dapat diukur secara obyektif a a 1 a 1 ‘ 0,769

1-

5 IKU telah menggambarkan has? a a 1 a 1 0,769

I

” ‘ ‘ 1
6 IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur a a . 1 a 1 0,769
__ — _ 4
7 IKU telah cukup untuk mengukur kinta a a . 1 a 1 0,769

8 IKU telah diukur realisasinya a a 1 a 1 0,769

9 IKU unit kerja telah selaras dengan IKU unit eselon I a a 1 a 1 0,769
I O Indlkator kmelja sasaran dapat dlukur secara a a 1 a 1 0,769

obyektlf
11 Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil a a 1 a : 1 0,769

I

‘ . . . i

Ind1kator kmerja sasaran relevan dengan sasaran

12

yang akan diukur

a a 1 a 1 0,769
13 . Indlkator kmetja sasaran cukup untuk mengukur a a 1 a 1 0,769
sasarannya I
14 Indikator kinetja sasaran telah diukur realisasinya a a 1 | a 1 0,769
Indikator kinetja unit kelja telah selaras dengan E
15 indiaktor kinerja unit eselon I a a 1 a 1 0’769 –
16 Pengumpulan data kinelja dapat diandalkan a a 1 a 1 0,769 j.
Pengumpulan data kinelja atas Rencana Aksi
17 dilakukan secara berkala a a I 1 a 1 0,769
_ llbulananJ-f triwulananf seme_sterj I.

m. _ IMPLEMENTASI PENGUKURAN (6%] 3,000 ”3,000 6,000
18 IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen—dokumen a a 1 a 1 0 857

perencanaan dan penganggaran ’

-48-

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75 /M—IND /PER/9/2014

Petun’uk Unit Eselon I Unit Eselon II

No. KOMPONEN / SUB KOMPONEN

Nil 311 TOTAL REF

Y/ T NILAI Y/ T NILAI
1 2 Y/ T 3 4 5 6 7 8

19 IKU telah dhnanfaatkan untuk penilaian kinerja a a 1 a 1 0,857
_ ! _ _.__
20 IKU telah direviu secara berkala a a : 1 a 1 0,857
f 1’
21 PenguI-ruran kinelja sudah dllakukan secara I a a l 1 a 1 0,857
beqenjang .
22 Penguk’uran kinerja digunakan untuk pengendalian ‘

dan pemantauan kinerja secara berkala a a ‘ 1 a 1 0’85?
23 Sudah terdapat indikajcor klnerja mgimniu yang a a 1 a 1 0,857 l
mengacu pada IKU umt kelja orgamsam -. .
_
l’

24 Pengukuran kinerja individu sudah d?aksanakan a a ‘ 1 a 1 0,857

C. PELAPORAN KINERJA (15%) 7,500 7,500 15,000

I. PEMENUHAN LAPORAN (3%) 1,500 1,500 3,000

1 LAKIP telah disusun y y 1 0,667

2 LAKIP telah disampaikan tepat waktu y y 1 0,667

3 LAKIP telah diupload ke dalam website a y 1 0,667
4 i LAKIP Unit Kelja di bawahnya telah disusun a a 1 0,500
5 LAKIP Umt Keqa d1 bawahnya telah dISampalkan . a a 1 0,500

tepat waktu :
6 LAKIP Umt Iéeqa d1 bawahnya telah dJupload ke a a 1 0,500 .

dalam webs?e :

7

wp

menyajxkan mformam mengena1 pencapalan

a a l a 1 0,857

11. KUALITAS PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (8%) 4,000 4,000 8,000
8 L11KIP bukan merupakan kompllam dan Umt Kelja a a 1 a 1 1,143

d1 bawahnya
9 LAKIP menyajikan informasi mengenai kinerja yang

telah diperjanjikan a a 1 a 1 1, 143
LAKIP menyajikan informasi pencapaian sasaran

10

yang berorientasi outcome 3 a 1 a 1 1’ 143

i

_

LAKIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai

1 1

capaian kinerja

a a

II 1 a 1 1, 143
LAKIP menyajikan pembandingan data kinerja yang _ _
12 memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi a a 1 a 1 1 143

tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang ’
diperlukan _
LAKIP menyajikan informasi keuangan yang terkait

13

dengan pencap’aian kinerja a a 1 a 1 1’ 143
14 Informasi kinerja dalam LAKIP dapat diandalkan a a 1 a I 1 1, 143

-49-

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian R1
Nomor 75 /M—IND /PER/9 /2014

No. KOMPONEN/ SUB KOMPONEN Petun’uk Unit Eselon I _’ Unit Eselon II _

N 1131i Y/T – NILAI Y/ T _ NILAI TOTAL_ REF 1

i

I

1 2 Y/T 3 4 5 6 7 8 ‘
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4%] 2,000. 2,000 4,000

J

I 15

Infonnasi yang disajikan telah digunakan dalam a a 1 a 1 1,000
-Ir II perbalkan perencanaan
i’ Informasi yang disajikan telah digunakan untuk
16 menilai dan memperbajki pelaksanaan program dan a a 1 a 1 1,000
keg ‘atan org-ani sasi _ _

l

17 Informam yang dlsajlkan telah d1gunakan untuk a a 1 a 1 1,000

penmgkatan kmelja
18 IDfOI’IIZIaSI yangodisaiikan telah digunakan untuk a a 1 a 1 1,000

pen?alan kmerja

__ ._ ___- . ,
D. EVALUASI KINERJA (10%] 10,000 0,000 10,000

I. PEMEN’UHAN EVALUASI (2%) 2,000 2,000 !
1 Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja telah .

dilakukan y y 1 0,400
Hasil eyaluasi telah disampaikan dan — _ _ I
2 dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang y y l f
* berke, entin’an _ _ _ ___ _ _#
3 Terdapat. pemantauan mengenau kemajuan y y 1 0,400
pencapalan kmerja beserta hambatannya .
1 _

l

4 Evaluasi kegiatan telah dilakukan y y 1 0,400

I

5 Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah

dilakukan y y 1 0,400
__
|,___

__ _ , __ _ _

II. KUALITAS EVALUASI (5%) 5,000 5,000

Pelaksanaan evaluasi telah disupervisi dengan baik
6 melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan a a 1 1,000
bertahaII _ _____ _ _
I 7 Evalua31 d?akganakan oleh SDM yang a a 1 1,000

berkompetensn
Hasil evaluasi menggambarkan akuntabilitas kinerja

8

yang dievaluasi . a a l 1’000

_— I

Hasil evaluasi akuntabilitas kinelja memberikan
9 penilaian atas akuntabilitas kinerja masing-masing a a 1 1,000 .
I unit ke1’j,a _ _ _ _ l L

Evaluasi telah memberikan rekomendasi— ..
10 rekomendasi perbaikan kinerja yang dapat a a 1 1,000
dilaksanakan _ _ I
11 Evaluasi kegiatan d?aksanakan dalam rangka I

menilai keberhasilan kegiatan a a 1 ”’00
-Evaluasi kegiatan telah nienlberikan rekomendasi-
12 rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang a a 1 1,000 ‘
da; at dilaksanakan _
Evaluasi kegiatan telah memberikan rekomendasi—
I 13 rekomendasi peningkatan perencanaan kinetja yang a a 1 1,000 ‘
: _ da; at dilaksanagian
Evaluasi Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka I ‘
14
mengendahkan’ kinerj a ‘ a a 1 1’000 ‘
15 Evaluasi Rencana Aksi telah memberikan alternatif a 1 1 000

perbaikan yang dapat d?aksanakan . a ’
. _ _L._ _ _ n.

-50-

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 75/M—IND/PER/9/2014

Petunjuk

Unit Eselon I Unit Eselon II
No. KOMPONEN/ SUB KOMPONEN Nilai q- Hf TOTAL REF
I Y/T NILAI Y/ T NILAI _
1 2 ‘ Y/T 3 4 5 _ 6 7 __ 3
III. PEMANFAATAN HASIL EVALUASI [3%) 3,000 0,000
16 Hasil evalu asi akuntabilitas kinerja telah

I

a a 1 000

I

L—

ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan

_ I k
Hasil eQé—Jhasi akuntabih’tas kinerja telah

— — _ _ I
17 ditindaklanjuti untuk perbajkan penerapan a a 1,000
_ _ manajempn kinet’ja _ _ _
Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah
18 ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit a a 1,000
kerja __ _ __ _
19 Has? savanna-$1 k0g1atan telah dmndaklanjuu untuk a a 1,000

perbmkan kmerja
20 Hasil evaluasi Rencana Aksi ditindaklanjuti dalam a a 1 000

bentuk langkah—langkah nyata

21 Has? evalua31 1(eg1‘atan telah dltmdaklanj uu untuk a a 1,000

penmgkatan kmerja
E. PENCAPAIAN SASARAN/ KINERJA (20%) 10,000 10,000 20,000
_—_T

_ .. ______
I. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%) 2,500 2,500 5,000
1 Target dapat dicapai a a 1 a 1 1,667
2 Capaian kinerja lebih bajk dari tahun sebelumnya a a 1 a 1 1,667
3 Informasi mengenai kinelja dapat diandalkan a a 1 a 1 1,667

I

II. . KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (5%) 2,500 2,500 5,000
‘ 4 | Target dapat dicapai a a 1 a 1 1,667
I I _ _ _ _ . . –
I 5 l Capaian kinerja lebih bajk dari tahun sebelumnya a a 1 a 1 1,667
. 6 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan a

l

a 1 a 1 1,667
_ _ __ . r _
m. KINERJA LAINNYA (10%) l
| 5,000 5,000

10,000

‘. _ 1

| i ”

7

I

Kmelja unit kerja a I a ‘ 1 a 1 10,000
. __ _ _ 1 _ _
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA _ _ 55,000 45 .000

l

100 000

!

– 4

Keterangan:
Y 1
T : 0

a 1,00 (lebih dari 95% s/d 100%)
b : 0,75 (lebih dari 80% s/d 95%)
c : 0,50 (lebih dari 50% s/d 80%)

d : 0,25 (lebih dari 10% s/d 50%)
e ° 0,00 (kurang dari 10%)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *