Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 76/M-IND/PER/9/2014

Menteri Perindustrian- Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76/M—IND/PER/9/2014
TENTANG
INDUSTRI CAKRAM OPTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa terhadap ciptaan yang menggunakan sarana produksi
berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram Optik, perlu
diatur mengenai perizinan, persyaratan produksi, pengadaan
sarana produksi, serta pelaporan dan pengawasan Cakram,
Optik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana PrOduksi Berteknologi
Tinggi Untuk Cakram Optik; »
bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan
Industri Cakram Optik, perlu mengatur ketentuan mengenai
Industri Cakram Optik; ‘
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Industri Cakram Optik;

Mengingat:

Undang—Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4220?
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5492b
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin
Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 25, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3596);
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana
Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4425b
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tim
Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan
Intelektual;
Keputusan Presiden Nomor 84/ P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun
2009 – 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 54/ P Tahun 2014;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 1 / M—
IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda
Daftar Industri;
Keputusan Menteri Perindustrian N omor 147 / M—
IND / PER/ 10 / 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan
Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha dan
Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Rangka Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepada Kepala Badan Koordinasi
Penanaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 16/M—IND/PER/2/2010;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor – 11/M—
DAG / PER/ 3 / 2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan
Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong dan Cakram Optik
Isi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 35/M-DAG/ PER/ 5/ 20 12;
Peraturan Menteri Perindustrian N omor 105/ M—
IND / PER / 10 / 20 10 tentang Organisasi dan Tata Ke rj a
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/ M—
IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam
Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan
Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN:

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG INDUSTRI
CAKRAM OPTIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Industri Cakram Optik adalah kegiatan usaha industri di
bidang Cakram Optik yang meliputi pembuatan peralatan
cetak (stamped, Cakram Optik Isi, dan/atau Cakram Optik
Kosong.
Izin Usaha Industri Cakram Optik, yang selanjutnya disebut
IUI Cakram Optik, adalah izin yang diperlukan bagi setiap
pendirian Perusahaan Industri Cakram Optik baru maupun
setiap perluasannya.
Perusahaan Industri Cakram Optik adalah perusahaan yang
melakukan kegiatan di bidang usaha Industri Cakram Optik
yang berkedudukan di Indonesia.
Cakram Optik adalah media rekam berbentuk cakram yang
dapat diisi atau berisi data dan/atau informasi berupa suara,
musik, ?lm, atau data dan/atau informasi lainnya yang dapat
dibaca dengan mekanisme teknologi pemindaian (scanning)
secara optik menggunakan sumber sinar yang intensitasnya
tinggi seperti laser.
Cakram Optik Isi adalah cakram optik yang berisi data baik
musik, software, maupun film atau lainnya yang merupakan
hasil akhir proses produksi teknologi tinggi.
Cakram Optik Kosong adalah cakram optik yang belum diisi
data hasil akhir proses produksi.

Kode Produksi adalah source identi?cation code (SID) yang
terdiri dari kode stamper dan kode cetakan (mould) yang harus
tertera pada Cakram Optik Isi.
Sarana Produksi adalah segala bentuk media yang digunakan
dalam proses produksi Cakram Optik Isi dan/atau Cakram
Optik Kosong yang meliputi mesin, peralatan, stamper, dan
Bahan Baku.
Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi,
atau barang jadi yang dapat diolah dan digunakan dalam
proses produksi stamper, Cakram Optik Isi dan/atau Cakram
Optik Kosong.
Mesin dan Peralatan adalah mesin dan peralatan yang
digunakan dalam proses produksi stamper, Cakram Optik Isi
dan/ atau Cakram Optik Kosong.
Pelaporan adalah kegiatan penyusunan laporan seluruh
kegiatan Perusahaan Industri Cakram Optik yang
disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Pengawasan adalah tindakan penilaian / pemantauan,
monitoring, pengendalian, dan evaluasi setiap kegiatan yang
dilakukan pada Industri Cakram Optik.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Basis Industri
Manufaktur.

Pasal 2
Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
a.
Produksi Cakram Optik;
Sarana Produksi Cakram Optik;
Pengadaan Sarana Produksi Cakram Optik;
Pelaporan;
Pengawasan; dan
Sanksi Administratif.

BAB II
PRODUKSI CAKRAM OPTIK

Pasal 3
Setiap Perusahaan Industri Cakram Optik wajib memiliki IUI
Cakram Optik.
IUI Cakram Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Menteri.
Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian IUI
Cakram Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 4
Perusahaan Industri ‘ Cakram Optik wajib melakukan
pendaftaran/registrasi Mesin dan Peralatan produksi Cakram
Optik kepada Menteri (Lq. Direktur Jenderal.
Direktur J enderal menerbitkan surat legalisasi
pendaftaran/registrasi Mesin dan Peralatan produksi Cakram
Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5
Perusahaan Industri Cakram Optik wajib memiliki Kode
Produksi yang telah diakreditasi secara internasional oleh
International Federation’ of Phonographic Industry (IFPI).
Kode Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6
Perusahaan Industri Cakram Optik yang telah memiliki IUI
Cakram Optik wajib memasang papan nama yang paling
sedikit memuat:
a. nama perusahaan;
b. alamat lengkap;
c. jenis usaha; dan
d. nomor IUI Cakram Optik.
Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dipasang di setiap lokasi perusahaan dengan penempatan
yang mudah terbaca.

Pasal 7
Perusahaan Industri Cakram Optik yang akan melakukan
pengalihan hak Mesin dan Peralatan produksi Cakram Optik
wajib melakukan pelaporan kepada Menteri C.q. Direktur
Jenderal.
Pengalihan hak Mesin dan Peralatan produksi Cakram Optik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui:
a. jual beli;
b. sewa menyewa;
hibah; waris;
e. wasiat; atau
f. perjanjian
sesuai dengan peraturan perundang—undangan.
Pengalihan hak Mesin dan Peralatan produksi Cakram Optik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan
untuk proses produksi Cakram Optik.
Dalam hal Mesin dan Peralatan produksi Cakram Optik dalam
kondisi tidak bisa digunakan lagi, dapat dialihkan kepada
pihak lain bukan untuk tujuan proses produksi Cakram
Optik.
Perusahaan Industri Cakram Optik yang melakukan
pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(3), wajib mengembalikan surat legalisasi pendaftaran/
registrasi Mesin dan Peralatan produksi Cakram Optik dan
Kode Produksi kepada Direktur Jenderal.
Perusahaan Industri Cakram Optik yang menerima
pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(3), wajib: ‘
a. memperbaharui surat legalisasi pendaftaran/registrasi
Mesin dan Peralatan produksi Cakram Optik kepada
Direktur Jenderal;
b. memperbaharui kode produksi pada cetakan (mould)
dan/ atau stamper, dan
c. memperbaharui IUI Cakram Optik kepada Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal.

BAB III
SARANA PRODUKSI CAKRAM OPI‘IK

Pasal 8
Sarana produksi Cakram Optik meliputi:
a.
b.
C.

(1)

Mesin;
Pcralatan; dan
Bahan Baku.

Pasal 9
Bahan Baku untuk produksi Cakram Optik berupa
polycarbonate Optical grade dcngan indcks arus cair Iebih
besar dari atau sama dengan 25 gram / 10 menit.
Polycarbonate Optical grade sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikcmas dengan berat bersih paling sedikit 500 kg.

Pasal 10
Mcsin dan Peralatan produksi Cakram Optik terdiri dari:
a.
mesin stamper/ mastering dan peralatan Iainnya yang
digunakan dalam proscs produksi Cakram Optik;
. mcsin injeksi (injection moulding), mcsin untuk menyatukan
lapisan Cakram Optik (bonding machine), mesin PC Dryer, mesin
cctak (printing machine); dan
Mesin dan Peralatan lainnya yang digunakan dalam proscs
pcmbuatan stamper/ master dan produk j adi Cakram Optik.

Pasal 1 1

Cakram Optik meliputi:
a. Cakram Optik Isi; dan
b. Cakram Optik Kosong.
Cakram Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tcrdiri
dari: ’
a. cakram padat (Compact Disc/ CD);
b. audio digital cakram padat (Compact Disc Digital Audio/
CD—DA); »

– 8 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 76/M- IND/PER/9/2014

C. memori hanya baca cakram padat (Compact Disc Read Only
Memory/ CD-ROM) ;
d. cakram padat bisa rekam (Compact Disc Recordable/ CD-R);
e. cakram padat bisa tulis ulang (Compact Disc Re Writeable/
CD-R W);
f. cakram padat sekali tulis (Compact Disc Write Once/CD—
W0);
g. cakram video digital serbaguna (Digital Video/ Versatile
Disc/ DVD);
h. cakram Video digital memori hanya baca (Digital Video Disc—
Read Only Memory/DVD—ROM);
i. cakram video digital memori akses acak (DIGITAL VIDEO
DISC—RANDOM ACCESS MEMORY/ D VD-RAM) ;
j. cakram video digital bisa tulis ulang (Digital Video Disc Re-
Writeable/DVD-RW); .
k. cakram laser (Laser Disc/LD);
l. cakram mini (Mini Disc/ MD);
m. cakram padat video (Video Compact Disc/ VCD);
n. cakram video china (China Video Disc/ CVD);
o. cakram padat video super (Super Video Compact
Disc/SVCD);
p. cakram padat interaktif (Compact Disc Interactiue/ CD1);
q. foto cakram padat (Compact Disc Photo/ CDP);
r. cakram digital serbaguna bisa rekam (Digital Versatile Disc
Recordable/ DVD-R);
s. cakram padat audio super (Super Audio Compact
Disc/SACD);
t. Blue—Ray Disc; dan
u. jenis Cakram Optik lainnya berdasarkan kemajuan
teknologi.

Pasal 12
Perusahaan Industri Cakram Optik yang melakukan
perbanyakan/replikasi wajib menyimpan paling sedikit 1 (satu)
keping contoh Cakram Optik hasil perbanyakan/ replikasi.

BAB IV
PENGADAAN SARANA PRODUKSI CAKRAM OPTIK

Pasal 13
Pengadaan sarana produksi Cakram Optik berUpa Mesin,
Peralatan, dan Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 dapat dilakukan dari barang produksi dalam negeri
atau impor.
Pengadaan sarana produksi Cakram Optik melalui impor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
apabila:
a. barang belum diproduksi di dalam negeri;
b. barang produksi dalam negeri tidak memenuhi persyaratan
teknis; dan/atau
c. jumlah/volume barang produksi dalam negeri tidak
mencukupi kebutuhan.

Pasal 14
Sarana produksi Cakram Optik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah
ditetapkan sebagai Importir Terdaftar Cakram Optik.
Importir Terdaftar Cakram Optik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar
Negeri Kementerian Perdagangan c.q. Direktur Impor.
Penetapan sebagai Importir Terdaftar Cakram Optik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
a. rekomendasi Direktur Jenderal untuk importasi Bahan
Baku dan Cakram Optik Kosong;
b. rekomendasi Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis
Teknologi Tinggi ‘Kementerian Perindustrian untuk
importasi Mesin dan Peralatan produksi Cakram Optik;
dan
C. rekomendasi Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk
importasi Cakram Optik Isi.
Dalam hal pengajuan rekomendasi sebagai Importir Terdaftar
Cakram Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis dengan
melampirkan paling sedikit dokumen sebagai berikut:

a. fotok0pi izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang
berwenang sesuai dengan peraturan perundang—undangan;
b. fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
d. fotokOpi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
(5) Penetapan sebagai Importir Terdaftar Cakram Optik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka
waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 15
Nomor Pos Tarif/ HS untuk importasi sarana produksi Cakram
Optik sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14 ayat (3) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 16
(1) Perusahaan Industri Cakram Optik wajib menyampaikan
laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali dari seluruh kegiatan
usaha, yang meliputi:
a. informasi umum Perusahaan Industri Cakram Optik;
b. pembelian dan penggunaan Bahan Baku Cakram Optik;
c. pembelian dan penggunaan stamper, Mesin dan Peralatan
Cakrarn Optik;
d. produksi dan penjualan; dan
e. persediaan.
(2) Laporan sebagaimana ‘dimaksud pada ayat (1) disampaikan
paling lambat pada bulan April minggu kedua, bulan Juli
minggu kedua, bulan Oktober minggu kedua, dan bulan
Januari minggu kedua.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal,
Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi
Tinggi Kementerian Perindustrian, dan Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

(4) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.

Pasal 17
Dokurnen yang terkait dengan pelaporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 wajib disimpan oleh Perusahaan Industri Cakram
Optik paling sedikit untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
laporan disampaikan guna keperluan pemeriksaan.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 18
(1) Pengawasan terhadap dokumen Cakram Optik meliputi:
a. IUI Cakram Optik,_ penggunaan Hak Cipta, lisensi dan
tanda lulus sensor. untuk Cakram Optik Isi, dan Kode
Produksi;
b. penggunaan Mesin dan Peralatan Cakram Optik dan/atau
stamper,
c. pembelian, penggunaan, dan persediaan Bahan Baku;
d. kegiatan produksi/penjualan/pemesanan Cakram Optik
dan / atau stamper;
e. persediaan barang jadi Cakram Optik dan/ atau stamper‘,
f. kegiatan ekspor dan impor Bahan Baku, Cakrarn Optik Isi
dan/atau Cakram Optik Kosong; dan
g. pelaporan periodik Perusahaan Industri Cakram Optik.
(2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan dengan:
a. pengawasan pada seluruh Mesin dan Peralatan produksi
Cakram Optik; dan
b. memberikan pengamanan sementara dan tanda pada
mesin Cakram Optik dan/atau stamper yang tidak
digunakan/tidak diproduksi (idle) selama 2 (dua) bulan.
(3) Tanda pengamanan sementara pada mesin Cakram Optik
dan/atau stamper sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b, dapat dibuka kembali setelah ada permohonan dari
perusahaan dengan melampirkan bukti order/pesanan.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit setiap 3
(tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 19
Pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 dilakukan oleh Tim Monitoring.
Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Direktur J enderal q.q. Mentori.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20
Perusahaan Industri Cakram Optik yang melanggar ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi administratif.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a. surat peringatan;
b. pembekuan surat legalisasi pendaftaran/registrasi Mesin
dan Peralatan, Kode Produksi, dan IUI Cakrarn Optik;
dan/atau
C. pencabutan surat legalisasi pendaftaran/registrasi Mesin
dan Peralatan, Kode Produksi, dan IUI Cakram Optik.
Pemberian surat peringatan serta pembekuan dan
pencabutan surat legalisasi pendaftaran/registrasi Mesin dan
Peralatan, dan Kode Produksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan cara
memberikan tanda pembekuan pada Mesin dan Peralatan.
Pembekuan dan pencabutan IUI Cakram Optik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan oleh
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan
rekomendasi Direktur Jenderal q.q. Mentori.

Pasal 21
Penolakan terhadap pemeriksaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 18 dikenai sanksi
administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a. pembekuan surat legalisasi pendaftaran/registrasi Mesin
dan Peralatan, Kode Produksi, dan IUI Cakram Optik;
dan/atau
b. pencabutan surat legalisasi pendaftaran/registrasi Mesin
dan Peralatan, Kode Produksi, dan IUI Cakram Optik.
(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak mengurangi pengenaan sanksi pidana sesuai
peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN—LAIN

Pasal 22
(1) Cakram Optik Kosong produksi dalam negeri dan/atau impor
harus memiliki merek dagang perusahaan.
(2) Terhadap Cakram Optik Kosong sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Perusahaan Industri Cakram Optik Kosong harus
melaporkan produksi dan merek dagang perusahaan setiap 3
(tiga) bulan.

Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut me‘ngenai Industri Cakrarn Optik akan
diatur dengan Peraturan Direktur J enderal.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Nomor 648 / MPP/ Kep/ 10 / 2004
tentang Pelaporan dan Pengawasan Perusahaan Industri Cakrarn
Optik (Optical Disc), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2014
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd .

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1320

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian

LAMPIRANI PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :76/M-IND/PER/9/2014
TANGGAL :15 September 2014

JENIS MESIN DAN PERALATAN
MESIN, BAHAN BAKU, CAKRAM OP’I‘IK KOSONG DAN CAKRAM OPTIK ISI

A. MESIN DAN PERALATAN MESIN

No. Uraian Barang Pos Tarif/ HS
Peralatan pemindah cakram optik (Loading and
Un—Loading) berupa conveyor belt

ex. 8428.33.90.00

Peralatan yang digunakan untuk membuat pola
di atas suatu wadah cakram optik melalui cairan
pewarna dengan cara offset atau screen

ex. 8443.19.00.00

Mesin cetak injeksi untuk mencetak Cakram optik
dari polikarbonat

ex. 8477.10.39.00

Mesin untuk membuat 1apisan (metalizer) pada
cakram optik dengan bahan Alumunium (A1)
atau Tembaga (Cu) sehingga memantulkan
cahaya, merupakan bagian dari mesin cetak
injeksi untuk mencetak cakram optik dari
polikarbonat

ex. 8477.90.39.00

Peralatan untuk menyatukan lapisan—lapisan
cakram optik (bonding), merupakan bagian dari
mesin cetak injeksi untuk mencetak cakram optik
dari polikarbonat

ex. 8477.90.39.00

Cetakan-cetakan (mould) berbahan logam untuk
cetakan bahan karet atau plastik, tipe injeksi
atau kompresi yang digunakan untuk cakram
optik

8480.71.90.10

Peralatan cetak (stamper) berbahan logam untuk
bahan karet atau plastik, selain tipe injeksi atau
kompresi yang digunakan untuk cakram optic

ex. 8480.79.90.00

Lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 76/M- IND/PER/9/2014
-2-‘

8. Peralatan yang digunakan untuk membuat
master yang terdiri dari Laser Beam Recorder
(LBR), pemrosesan sinyal untuk alat perekam
dengan menggunakan laser, dan electroforming
yang dipergunakan khusus dalam proses
produksi cakram optik

9010.50.90.00

B. BAHAN BAKU

No. Uraian Barang Pos Tarif/ HS
1. Polikarbonat: Optical grade dengan laju alir
massa (Melt Flow Rate) _>_ 25 gr / 10 menit dan 3907.40.00.10
dalam kemasan dengan berat bersih tidak kurang
dari 500 Kg

C. CAKRAM OPTIK KOSONG DAN CAKRAM OPTIK ISI

No. Uraian Barang Pos Tarif/ HS
1 Media optik tidak terekam dari jenis yang cocok
8523.41.10.00
untuk penggunaan komputer
2 Media optik tidak terekam: selain dari jenis yang
8523.41.90.00
cocok untuk penggunaan komputer
3 Media optik terekam, disk untuk sistem
pembacaan laser: dari jenis yang digunakan untuk 8523.49.11.00
reproduksi fenomena selain suara atau gambar
4 Media optik terekam, disk untuk sistem
pembacaan laser: dari jenis yang digunakan hanya
untuk reproduksi suara: disk pendidikan, disk 8523.49.12.00
teknis, disk pengetahuan, disk sejarah atau disk
budaya ‘
5 Media optik terekam, disk untuk sistem
pembacaan laser: dari jenis yang digunakan hanya
untuk reproduksi suara: selain disk pendidikan,
disk teknis, disk pengetahuan, disk sejarah atau
disk budaya 8523.49.13.00

Lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomorz76/M— IND/PER/9/2014
-3-‘

Media Optik terekam, disk untuk sistem
pembacaan laser: dari jenis yang digunakan hanya
untuk reproduksi suara dari jenis yang digunakan
untuk mereproduksi bentuk, data, suara dan
gambar, direkam dalam bentuk biner yang dibaca
oleh mesin, dan dapat dimanipulasi atau
memberikan interaktivitas terhadap pemakai,
dengan menggunakan mesin pengolah datai
otomatis; media penyimpanan format proprietary
(terekam)

8523.49.14.00

Media optik terekam: Disk untuk sistem
pembacaan laser, selain dari jenis yang digunakan
untuk reproduksi fenomena selain suara atau
gambar, selain dari jenis yang digunakan hanya
untuk reproduksi suara: selain dari jenis yang
digunakan untuk mereproduksi bentuk, data,
surara dan gambar, direkam dalam bentuk biner
yang dibaca oleh mesin, dan dapat dimanipulasi
atau memberikan interaktivitas terhadap pemakai,
dengan menggunakan mesin pengolah data
otomatis; media penyimpanan format proprietary
(terekam): film sinematogra? selain ?lm berita, ?lm
perjalanan, film teknis, ?lm ilmu pengetahuan,
dan film dokumenter lainnya

8523.49.19.10

Media optik terekam: Disk untuk sistem
pembacaan laser, selain dari jenis yang digunakan
untuk reproduksi fenomena selain suara atau
gambar, selain dari jenis yang digunakan hanya
untuk reproduksi suara: selain dari jenis yang
digunakan untuk mereproduksi bentuk, data,
suara dan gambar, direkam dalam bentuk biner
yang dibaca oleh mesin, dan dapat dimanipulasi
atau memberikan interaktivitas terhadap pemakai,
dengan menggunakan mesin pengolah data
otomatis; media penyimpanan format proprietary
(terekam): selain ?lm sinematogra? selain film
berita, film perjalanan, film teknis, film ilmu
pengetahuan, dan film dokumenter lainnya

8523.49.19.90

Media optik terekam, selain Disk untuk sistem
pembacaan laser: Dari jenis yang digunakan
untuk reproduksi fenomena selain suara atau
gambar 8523.49.91.00

Lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 76/M—IND/PER/9/2014
-4-

10 Media optik terekam, selain Disk untuk sistem
pembacaan laser: Dari jenis yang digunakan
hanya untuk reproduksi suara

8523.49.92.00

11 Media optik terekam, selain Disk untuk sistem
pembacaan laser: dari jenis yang digunakan untuk
mereproduksi bentuk, data, suara dan gambar,
direkam dalam bentuk biner yang dibaca oleh
mesin, dan dapat dimanipulasi atau memberikan
interaktivitas terhadap pemakai, dengan
menggunakan mesin pengolah data otomatis;
media penyimpanan format propietary (terekam)

8523.49.93.00

12 Media optik terekam, selain Disk untuk sistem
pembacaan laser: selain dari jenis yang digunakan
untuk reproduksi fenomena selain suara atau
gambar, selain dari jenis yang digunakan hanya
untuk reproduksi suara, selain dari jenis yang
digunakan untuk mereproduksi bentuk, data,
suara dan gambar, direkam dalam bentuk biner
yang dibaca oleh mesin, dan dapat dimanipulasi
atau memberikan inter—aktivitas terhadap
pemakai, dengan menggunakan mesin pengolah
data otomatis; media penyimpanan format
proprietary (terekam)

eX. 8523.49.99.00

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian

LAMPIRAN H PERATURAN MENTERI
INDONESIA

PERINDUSTRIAN

NOMOR : 76/M-IND/PER/9/2014
TANGGAL 3 15 September 2014

REPUBLIK

BENTUK DAN FORMAT LAPORAN PERUSAHAAN INDUSTRI CAKRAM OPTIK

A. INFORMASI UMUM PERUSAHAAN INDUSTRI CAKRAM OPTIK

5.

10.

11.
12.

PT …….

Nama Perusahaan

Status Perusahaan

Alamat Perusahaan

Alamat/ Lokasi Masing—
Masing Sarana Produksi
Email / Website / Telp / Fax
NPWP
Pimpinan Perusahaan

Perizinan
Kode Produksi (IFPI Code)
Nilai Investasi
Jumlah Tenaga Kerja
Contact Person

kota, tanggal

Pimpinan / Penanggung Jawab

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 76/M- IND/PER/9/2014
-2-

B. LAPORAN PEN GGUNAAN MESIN/ PERALATANINDUSTRI CAKRAM OPTIK

TRIWULAN KE TAHUN

BULAN BULAN BULAN TRIWULAN

URAIAN SATUAN
Asal mesin/ DN/ LN*
peralatan*
Merck mesin/
peralatan
Sewa/ milik sendiri*
Importir
Kapasitas Keping/ pcs
J enis Produk
Jumlah mesin Buah
Jumlah mesin Buah
Stamper
Nomor mesin
Kode Produksi
Jumlah cetakan / Buah
mould
Nomor mould

*coret yang tidak perlu

kota, tanggal

Pimpinan/ Penanggung J awab

Lampiran II

-3-

C. LAPORAN BAHAN BAKU CAKRAM OPTIK

uuuuuuuuuuu

TRIWULAN KE TAHUN

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 76/M- IND/PER/9/2014

URAIAN SATUAN BULAN BULAN

‘ BULAN TRIWULAN

1. Pembelian
bahan baku
volume
nilai Rupiah
(Rp)
berat
kemasan
jumlah
kemasan

sack

logo / merek
supplier
nama
produsen
negara asal
Certi?cate of
Analysis
(lampirkan)
2. Penggunaan
bahan baku
volume kg/ ton
3. Persediaan
bahan baku
volume kg / ton

kota, tanggal
PT. …………………………………
Pimpinan/ Penanggung J awab

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI

-4-

D. LAPORAN PRODUKSI CAKRAM OPTIK

TRIWULAN KE TAHUN
URAIAN SATUAN BULAN BULAN BULAN TRIWULAN
1. Produksi’c
– Film kg
VCD/DVD**
judul
volume keping/ pcs
nilai Rupiah
(Rpl
— Lagu
volume keping / pcs
nilai Rupiah
(Rm
— CD-R
volume keping/ pcs
nilai Rupiah
(R11)
— DVD-R
volume keping / pcs
nilai Rupiah
(Rp)
— 1ain—lain*** kg/ ton
volume keping / pcs
njlai Rupiah
(Rm
2. Produk gagal
— ?lm keping/pcs
– lagu keping/pcs
— lain—lain*** keping/pcs
* Diisi sesuai dengan bidang usaha atau jenis industri (stamper, Cakram Optik
isi, dan Cakram Optik Kosong)
** Judul ?lm dan judul album dilampirkan
*** antara lain: so?ware, CD-ROM, CD Company Pro?le, e—book, Blue—Ray, dll.
kota, tanggal
PT. ………………………………….
Pimpinan / Penanggung J awab

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor:76/M- IND/PER/9/2014

E. LAPORAN PEMASARAN CAKRAM OPTIK/YANG DISERAHKAN KE
PELANGGAN

PT. ………………………………..
TRIWULAN KE TAHUN
URAIAN SATUAN BULAN BULAN BULAN TRIWULAN
Dalam Negeri
– Film VCD / DVD* keping
– Lagu keping
CD / VCD / DVD*
– CD—R keping
– DVD—R keping
— Lain-lain“ keping
Ekspor
– Film VCD / DVD* keping
– Lagu » keping
CD / VCD / DVD*
— CD-R keping
– DVD-R keping
– Lain-lain“ keping
* Judul Film dan Judul Album dilampirkan
** Antara lain: software, CD-ROM, CD Company Pro?le, e—book, Blue-Ray, c111
Keterangan; Lampirkan daftar alamat pemesan dan judul pesanan stamper,
cakram Optik Isidan cakram optik kosong.

kota, tanggal

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 76/M—IND/PER/9/20l4
_ 6 _

F. LAPORAN PERSEDIAAN BARANG JADI CAKRAM OPTIK

PT. ………………………………..
TRIWULAN KE TAHUN
URAIAN SATUAN BULAN BULAN
1. Persediaan Awal
— CD / VCD/ DVD keping
– CD—R/ DVD—R keping
2. Persediaan
Akhir
– CD / VCD / DVD keping
– CD—R/ DVD—R keping

kota, tanggal
PT. ………………………………..
Pimpinan / Penanggung J awab

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *