Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 81/M-IND/PER/10/2014

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 81/M-IND/PER/10/2014
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 41 /M-IND/PER/6/2008 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN
TANDA DAFTAR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberian Izin
Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar
Industri oleh instansi penerbit izin, perlu menyempurnakan
ketentuan Peraturan Menteri dimaksud;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian
tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 / M—
IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian
Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

Mengingat:

1.Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
3.Undang —- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3596);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/ P Tahun 2009
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 —-
2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 41/ P Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M—IND/PER/6/2008
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri,
Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/ M—
IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN:
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 41/M—
IND/PER/6/2008 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA
DAF‘TAR INDUSTRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian
Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri diubah
sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, menjadi sebagai berikut:
Pasal 17
(1) Permohonan Persetujuan Prinsip diajukan dengan
menggunakan Formulir Model Pm—I dan melampirkan dokumen
sebagai berikut:

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 81/M-IND/PER/10/2014

a. copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya,
khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas
akte tersebut teIah disahakan oleh Mentori Hukurn dan
HAM; dan
b. dokurnen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, menjadi sebagai berikut:
Pasal 25
(1) Permohonan TDI sebagairnana dimaksud dalam Pasal 24
diajukan kepada Pejabajc sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 16
ayat (1) huruf a dengan mengisi Formulir Model Pdf. I-IK.
3. Ketentuan PasaI 44 diubah, menjadi sebagai berikut:
Pasal 44
Pelaksanaan pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI tidak
dikenakan biaya daIam bentuk apapun.
Pasal II
Peraturan Mentori ini muIai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penernpatannya dalarn Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2014
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMAD S. HIDAYAT
Diundangkan di Jakarta
pada tanggaI 7 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd .
AMIR SYAMSUDDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1500

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *