Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 82/M-IND/PER/10/2014

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 82/M-IND/PER/lO/2014
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
PENYAMBUNG PIPA BERULIR DARI BESI COR MELEABEL HITAM
SECARA WAJIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa daiam rangka kelancaran pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia (SNI) Penyambung Pipa Berulir Dari
Besi Cor Meleabel Hitam Seoara Wajib, perlu mengatur
kembali pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI)
seoara wajib terhadap produk dimaksud;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia (SNI) Penyambung Pipa Berulir Dari
Besi Cor Meleabel Hitam Seoara Wajib.

Mengingat:

1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2.Undang—Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4661);
3.Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembafan Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
5.Undang—Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lernb‘aran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
8.9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91
Tahun 201 1;
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92
Tahun 201 1;
11.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun
2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P
Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu II Periode 2009 — 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 41/P Tahun 2014;
12.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/ M—
DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman
Label pada Barang sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/ M—
DAG/PER/5/2010;
13.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/ M—
IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia
Bidang Industri;
14.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/ M—
IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;
15.Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pedoman Standarisasi Nasional
Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia Secara Wajib.

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN:
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
PENYAMBUNG PIPA BERULIR DARI BESI COR MELEABEL
HITAM SECARA WAJIB.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Industri penyambung pipa berulir dari besi cor meleabel
hitam adalah industri yang memiliki fasilitas produksi
untuk menghasilkan produk penyambung pipa berulir
dari besi cor meleabel hitam, sebagai berikut :
1) Dapur peleburan (furnace);
2) Cetakan /m01ding;
3) Peralatan perlakuan panas (heat treatment);
4) Mesin pembuat ulir (tapping); dan
5) Peralatan pengendalian mutu minimal berupa alat uji
kekerasan, uji dimensi, uji tekanan air dan uji
kebocoran.

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang
selanjutnya disebut SPPT—SNI adalah Sertifikat yang
dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)
kepada produsen yang dinyatakan mampu
memproduksi Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor
Meleabel Hitam sesuai dengan persyaratan SNI.

Pelaku Usaha adalah pihak yang melakukan kegiatan
produksi, importasi dan / atau mengedarkan
Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam.

Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) adalah lembaga
yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk
Penggunaan Tanda SNI Penyambung Pipa Berulir Dari
Besi Cor Meleabel Hitam.
Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang
melakukan kegiatan pengujian terhadap jenis
Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam,
sesuai persyaratan SNI.
Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut
KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden
dengan tugas menetapkan sistem akreditasi dan
sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi
lembaga dan laboratorium penguji untuk melakukan
kegiatan sertifikasi.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1’7.

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomo r: 82/M- IND/PER/10/2014

Surat Keterangan Konsultasi SPPT—SNI adalah surat
Direktur Pembina Industri yang ditujukan kepada LSPro
dan Perusahaan pemohon berdasarkan permohonan
SPPT—SNI yang menerangkan bahwa perusahaan
pemohon SPPT—SNI secara teknis telah memenuhi
persyaratan untuk ditindaklanjuti pada proses sertifikasi
produk.
Pertimbangan Teknis adalah surat yang dikeluarkan oleh
Direktur Jenderal Pembina industri yang menetapkan
bahwa produk yang memiliki kesamaan nomor
Harmonized System (HS) dinyatakan tidak wajib
mengikuti ketentuan SNI secara wajib karena alasan
tertentu, keperluan khusus dan/atau memiliki standar
yang berbeda dengan SNI.
Surveilan adalah pengecekan (audit) secara berkala
dan/ atau secara khusus terhadap perusahaan/ produsen
yang telah memperoleh SPPT—SNI atas konsistensi
penerapan SPPT—SNI yang dilakukan oleh LSPro.
Pengawasan adalah mekanisme pemeriksaan terhadap
perusahaan/produsen atas pemenuhan ketentuan
pemberlakuan SNI secara wajib yang meliputi kegiatan
produksi dan/ atau peredaran produk.
Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya
disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau
daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan
barang dan atau jasa di lokasi produksi dan di luar
lokasi kegiatan produksi yang SNI—nya telah
diberlakukan secara wajib.
Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian.
Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur
Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian
Perindustrian.
Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang
membina industri Penyambung Pipa Berulir Dari Besi
Cor Meleabel Hitam pada Direktorat Jenderal Basis
Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.
BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Ikiim dan
Mutu Industri, Kementerian Perindustrian.
Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perindustrian.
Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di tingkat
Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perindustrian.

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 82/M- IND/PER/10/2014

Pasal 2
Memberlakukan SNI Penyambung Pipa Berulir Dari Besi
Cor Meleabel Hitam dengan nomor SNI dan nomor Pos
Tarif/ Harmonized System (HS) secara wajib sebagai
berikut:

No Jenis Produk No. SNI No. HS
1. Penyambung Pipa SNI 0139—2008 EX 7307.11.10.00
Berulir Dari Besi EX 7307.11.90.00
Cor Meleabel Hitam EX 7307.19.00.00

Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besi cor
yang dituangkan kedalam cetakan dan melalui proses
perlakuan panas (tempered grafit) sehingga mempunyai
sifat lentur dan kekuatan yang lebih baik dari besi cor
kelabu.

Pasal 3
Pemberlakuan SNI secara wajib terhadap Penyambung
Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam tidak berlaku
bagi Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel
Hitam yang memiliki kesamaan nomor HS dengan nomor
HS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila
berdasarkan:
a. alasan teknis:
Produk besi cor sejenis yang memiliki standar
tersendiri dengan ruang lingkup, klasi?kasi dan/atau
syarat mutu yang berbeda dengan SNI 0139:2008.
b. keperluan khusus:
1) keperluan komponen untuk tujuan ekspor keluar
wilayah Indonesia;
2) hibah dari negara asing dan bukan merupakan
pinjaman (loan);
3) barang contoh untuk riset atau pameran;
4) contoh uji SPP’I‘ SNI;
Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka 1)
hanya dapat diimpor oleh Importir Produsen (1P) produk
tujuan ekspor.
Impor produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, dan huruf b wajib melalui Pertimbangan Teknis dari
Direktur J enderal Pembina Industri.
Ketentuan lebih lanjut tentang produk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), persyaratan dan tata cara
penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dalam Petunjuk Teknis Peraturan
Menteriini.

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor:

82/M-IND/PER/10/ 2014

Pasal 4
Pclaku Usaha yang memproduksi Penyambung Pipa Berulir
Dari Besi Cor Mcleabel Hitam sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) wajib mencrapkan SNI dcngan:
a.

b.

memiliki SPP’F—SNI Penyambung Pipa Berulir Dari Bcsi
Cor Meleabel Hitam; dan
membubuhkan tanda SNI pada setiap kernasan produk
dcngan cara penandaan yang tidak mudah hilang.

Pasal 5
Permohonan Penerbitan SPPT-SNI Penyambung Pipa
Berulir Dari Besi Cor Mcleabel Hitam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditujukan kepada LSPro
yang telah terakrcditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh
Menteri dcngan ruang lingkup SNI Pcnyambung Pipa
Berulir Dari Besi Cor Melcabcl Hitam.
Permohonan Pcnerbitan SPPT—SNI Penyambung Pipa
Bcrulir Dari Besi Cor Melcabel Hitam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilcngkapi Surat
Kctcrangan Konsultasi SPPT—SNI dari Dircktur Pembina
Industri.
Pcnerbitan SPPT—SNI Pcnyambung Pipa Bcrulir Dari Bcsi
Cor Melcabcl Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf a dilaksanakan melalui Sistcm Serti?kasi Tipe 5,
yaitu:
a. audit proscs produksi dan audit pcnerapan Sistem
Manajemcn Mutu SNI ISO 9001:2008 atau revisinya;
dan
b. pcngujian kesesuaian mutu Pcnyambung Pipa Bcrulir
Dari Besi Cor Melcabel Hitam sesuai dengan
persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2.
Pcngujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
dilaksanakan oleh :
a. Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri
dcngan ruang lingkup Pcnyambung Pipa Bcrulir Dari
Bcsi Cor Melcabcl Hitam dan; atau
b. Laboratorium di luar negcri yang tclah terakreditasi
olch lembaga akrcditasi di tempat Laboratorium
Pcnguji dimaksud berada yang mempunyai perjanjian
saling pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement
/MRA) dcngan KAN (scperti International Laboratory
Accreditation (ILAC) atau The Asia Pacific Laboratory
Accreditation COOperation (APLACD, dan negara
dimaksud mcmiliki perjanjian bilateral atau
multilateral di bidang regulasi tcknis dengan
Pcmcrintah Republik Indonesia dan ditunjuk olch
Menteri.

(6)

(4)

(1)

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 82/M- IND/PER/lO/2014

Audit proses produksi dan audit penerapan Sistem
Manajemen Mutu SNI sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a berdasarkan fasilitas proses produksi dan
kepemilikan Sertifikat ISO 9001:2008 atau revisinya dari
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang telah
terakreditasi oleh KAN atau atau lembaga akreditasi
Sistem Manajemen Mutu yang telah menandatangani
Perjanjian Saling Pengakuan (Multilateral Recognition of
Arrangement /MLA) dengan KAN.
Apabila LSPro dan/atau Laboratorium penguji yang
terakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI
Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam
belum mencukupi kebutuhan sertifikasi, Menteri dapat
menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang
kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI.
LSPro dan/ atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 2 (dua)
tahun sejak penunjukkan harus telah diakreditasi KAN.

Pasal 6
Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan permohonan
perusahaan/instansi pemohon.
Permohonan surat Pertimbangan Teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib dilengkapi dengan
surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan
bahwa Penyambung Pipa telah memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan disertai
bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoodinasi
dengan para pihak terkait dalam memastikan kebenaran
permohonan Pertimbangan Teknis yang telah dilengkapi
dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam Peraturan
Direktur Jenderal Pembina Industri.
Dalam hal pembuktian kebenaran pemenuhan
persyaratan pertimbangan teknis Direktur Jenderal
Pembina Industri dapat melakukan pemeriksaan
lapangan dan penelitian pemenuhan persyaratan
dimaksud.
Penerbitan Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Direktur Jenderal
Pembina Industri dapat melimpahkan kewenangannya
kepada Direktur Pembina Industri.

Pasal 7
Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari
produksi dalam negeri atau impor dan beredar di dalam
negeri, wajib memenuhi ketentuan SNI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4.

(2)

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 82/M-IND/PER/10/2014

Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari hibah negara
asing yang bukan merupakan pinjaman (loan), harus
dalam kondisi baru dan memenuhi persyaratan mutu
SNI yang dibuktikan dengan Sertifikat / Laporan Hasil
Uji dari Laboratorium Penguji yang ditunjuk Menteri.

Pasal 8
SPPT—SNI Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor
Meleabel Hitam yang diterbitkan oleh LSPro minimal
memuat informasi :
Nama dan alamat produsen;
Penanggungjawab produsen;
Nomor SNI;
Merck;
Jenis produk;
Kelompok ukuran; dan
Nama dan alamat perusahaan perwakilan produsen
atau nama importir bagi perusahaan yang berasal dari
luar negeri;

minor-LOU?)

SPPT~SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat memuat 1 (satu) Perusahaan perwakilan produsen.
Perusahaan perwakilan produsen atau perusahaan
importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
bukan merupakan produsen dalam negeri.
Perusahaan perwakilan produsen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib hanya memiliki tugas melakukan
kegiatan importasi perusahaan induk.
Perusahaan perwakilan produsen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atau importir bertanggung jawab atas:
a. segala konsekuensi penerapan SNI Penyambung Pipa
Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam; dan
b. importasi Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor
Meleabel Hitam.
SPPT—SNI Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor
Meleabel Hitam hanya dapat diterbitkan untuk 1 (satu)
perusahaan pemohon oleh 1 (satu) LSPro.

Pasal 9
LSPrO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib
melaporkan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri
dan Kepala BPKIMI tentang keputusan penerbitan,
penundaan, penolakan, dan pelimpahan SPPT-SNI
selambat—lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan
keputusan dimaksud.

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 82/M- IND/PER/lO/2014

(2) LSPro penerbit SPPT-SNI Penyambung Pipa Berulir Dari
Besi Cor Meleabel Hitam bertanggung jawab atas SPPT—
SNI yang diterbitkan dan pelaksanaan surveilan
penerapan SPPT—SNI dimaksud .

Pasal 10
Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor
oleh importir yang telah tercantum dalam SPPT-SNI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g.
‘ Pasal 11
Sej ak Peraturan Menteri ini berlaku:
a. setiap Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel
Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 baik yang
berasal dari hasil produksi dalam negeri dan/atau impor
yang tidak memenuhi ketentuan penerapan sertifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang beredar di
wilayah Indonesia; dan
b. setiap Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel
Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari
hibah yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 ayat
(2) dilarang masuk Daerah Pabean Indonesia.
(3. Sejak Peraturan Menteri ini berlaku, pelaku usaha
dilarang memproduksi dan / atau mengimpor
Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak sesuai
ketentuan pemberlakuan SNI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 untuk diedarkan di wilayah Indonesia.

Pasal 12
(1) Sejak Peraturan Menteri ini berlaku, Penyambung Pipa
Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam asal impor yang
masuk daerah pabean Indonesia wajib memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
dan huruf b yang dibuktikan dengan foto COpy SPPT-SNI
yang telah dilegalisir oleh LSPro penerbit sebagai
kelengkapan dokurnen kepabeanan.
(2) Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam
irnpor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan telah berada di dalam
Kawasan Pabean Indonesia wajib di re—ekspor atau
dimusnahkan oleh Pelaku Usaha sesuai peraturan
perundangan.

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 82/M- IND/PER/ 10/2014

Pasal 13
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri.
(2) Dalam pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Direktur Jenderal Pembina Industri dapat
menugaskan PPSP dan/ atau petugas yang berkompeten.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan terhadap produk mulai dari proses
produksi sampai pasca produksi dalam jangka waktu
sekurang—kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
(4) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat
berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas
Kabupaten/Kota atau instansi terkait dalam penugasan
PPSP untuk pengawasan.
(5) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga
Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI
Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam
terkait.
(6) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), BPKIMI dapat memberikan teguran tertulis
dan sanksi kepada LSPro yang tidak menyampaikan
laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14
Pelaku usaha yang telah memiliki SPPT—SNI Penyambung
Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam sebelum Peraturan
Menteri ini berlaku, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak
Peraturan Menteri berlaku wajib telah menyesuaikan SPPT—
SNI dimaksud sesuai ketentuan dalam Pasal 8 kepada LSPro
penerbit.
Pasal 15
Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 44/ M-IND/PER/ 2/20 12
tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI)
Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 16
Peraturan pelaksanaan yang diatur berdasarkan Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 44/M—IND/PER/2/2012
tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI)
Penyambung Pipa Berulir Dari Besi Cor Meleabel Hitam
dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan
dan/ atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

10

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 82/M-IND/PER/10/2014

PasaI 17
Peraturan Menteri ini berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal di
undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2014
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd .
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1501

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *