Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 19/M – IND/PER/4/2014

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 19/M- IND/PER/4/2 014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 63 /M—IND /PER/ 12 /2o 13 TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
ASAM SULFAT TEKNIS SECARA WAJIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerapan
SNI Asam Sulfat Teknis secara wajib sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63 /M-
IND / PER/ 12/ 2013 dan menjamin ketersediaan bahan
baku industri perlu mengubah Peraturan Menteri
dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 63/ M-IND/ PER/12/2013
tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI)
Asam Sulfat Teknis Secara Wajib;

Mengingat :
1. Undang—Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor’ 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63 / M—
IND/PER/ 12/2013 tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia (SNI) Asam Sulfat Teknis Secara
Wajib;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PER
UBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 63/M-IND/PER/12/2013 TENTANG PEMBER
LAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) ASAM
SULFAT TEKNIS SECARA WAJIB.

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor; lg/M— IND/PER/4/2014

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 63 / M-IND / PER / 12/2013 tentang Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia (SNI) Asam Sulfat Teknis Seeara
Wajib diubah sebagai berikut:
1. mengubah ketentuan Pasal 6 menjadi sebagai berikut:

Pasal 6
Asam Sulfat Teknis dengan Nomor Pos Tarif/ HS Code
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang
digunakan sebagai:
a. contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT—SNI;
b. contoh uji dalam rangka penelitian dan
pengembangan industri; atau
c. bahan baku pupuk nasional;
tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana di—
maksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.
Importasi Asam Sulfat Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Surat
Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina
Industri.
2. mengubah ketentuan Pasal 12 menjadi sebagai berikut

Pasal 12
Asam Sulfat Teknis impor yang akan memasuki
Daerah Pabean Indonesia harus memenuhi:
a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dan Pasal 4; dan
b. bagi Asam Sulfat Teknis impor yang
menggunakan sertifikasi Sistem/Tipe 5 wajib
diuji kembali oleh Laboratorium Penguji yang
ditunjuk Menteri pada saat kedatangan di
pelabuhan untuk parameter SNI 0030:2011
mengenai:
1. kadar Asam Sulfat;
2. kadar Besi; dan
3. kekeruhan.
Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dituangkan dalam Serti?kat/Laporan
Hasil Uji.
Pengujian sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan guna memastikan bahwa kualitas
Asam Sulfat Teknis impor tidak berkurang karena:
2

a. faktor kondisi cuaca;
b. pengernasan dalam perjalanan jarak jauh; dan
C. waktu yang lama.
(4) Asarn Sulfat Teknis impor yang tidak memenuhi
ketentuan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1):
a. dilarang masuk Daerah Pabean Indonesia; dan
b. wajib di ekspor kernbali atau dimusnahkan oleh
importir.
(5) Asam Sulfat Teknis impor yang telah memiliki SPPT—
SNI harus didaftarkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang—undangan.

Pasal II
Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalarn Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2014
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 531

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *