Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 26/M – IND/PER/4/2014

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 26/M— IND/PER/4/2014
TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA

PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA (SNI) KARET PERAPAT (RUBBER SEAL)
PADA KATUP TABUNG LPG SECARA WAJIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
: a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan
pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Karet Perapat (Rubber Seal) pada Katup
Tabung LPG yang diberlakukan secara wajib dengan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-
IND / PER/ 6/ 2012, sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga
Penilaian Kesesuaian terkait yang ditunjuk dengan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 96/M-
IND / PER/ 10/ 2012 dan Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 3/M-IND/PER/ 1/2013;
. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk dan
menetapkan Lembaga Serti?kasi Produk dan
Laboratorium Penguji sebagairnana tercanturn dalam
Lampiran Peraturan Menteri ini sebagai Lembaga
Penilaian Kesesuaian yang melaksanakan serti?kasi dan
pengujian rnutu Karet Perapat (Rubber Seal) pada Katup
Tabung LPG;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan
Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan
Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka
Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Karet Perapat (Rubber Seal) pada Katup
Tabung LPG Secara Wajib;

Mengingat :
.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91
Tahun 20 1 1;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 20 1 1;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun
2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/ P
Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 8 / P Tahun 2014;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/ M-
IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia
Bidang Industri;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/ M—
IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/ M-
IND / PER/ 6/ 2012 tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia (SNI) Karet Perapat (Rubber Seal) pada
Katup Tabung LPG Secara Wajib;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA (SNI) KARET PERAPAT (RUBBER
SEAL) PADA KATUP TABUNG LPG SECARA WAJIB.

Pasal 1

Menunjuk :
a. Lembaga Serti?kasi Produk (LSPro) yang telah
terakreditasi sebagaimana tercantum pada huruf A
Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan
Serti?kasi SNI Karet Perapat (Rubber Seal) pada Katup
Tabung LPG;
b. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi
sebagaimana tercantum pada huruf B Lampiran
Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian
Karet Perapat (Rubber Seal) pada Katup Tabung LPG;
c. Lembaga Serti?kasi Produk (LSPro) yang belum
terakreditasi sebagaimana tercantum pada huruf C
Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan
Serti?kasi SNI Karet Perapat (Rubber Seal) pada Katup
Tabung LPG; dan
d. Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi
sebagaimana tercantum pada huruf D Lampiran
Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian
Karet Perapat (Rubber Seal) pada Katup Tabung LPG.
Pasal 2
(1) LSPro atau Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf c atau huruf d harus memenuhi
persyaratan sebagai LSPro atau Laboratorium Penguji
yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)
untuk ruang lingkup Karet Perapat (Rubber Seal) pada
Katup Tabung LPG SNI 7655:2010 dalam waktu
selambat-lambatnya tanggal 19 Desember 2014.
(2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) LSPro atau Laboratorium Penguji dimaksud belum
terakreditasi, penunjukannya dinyatakan berakhir.
Pasal 3
(1) Laboratoriurn Penguji sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf b dan huruf d wajib melakukan pengujian
atas seluruh permintaan LSPro sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 1 huruf a, huruf c, dan/atau instansi teknis
dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan
antar instansi teknis.
(2) Kewajiban pengujian sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) berlaku terhadap pengujian untuk:
a. penerbitan SPPT-SNI Karet Perapat (Rubber Seal) pada
Katup Tabung LPG; dan/ atau
b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan SNI Karet
Perapat (Rubber Seal) pada Katup Tabung LPG secara
wajib.
Pasal 4
(1) LSPro dan Laboratoriurn Penguji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja serti?kasi
dan pengujian kepada Direktur Jenderal Basis Industri
Manufaktur dan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan,
Iklirn dan Mutu Industri.
(2) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:
a. kewajiban LSPro untuk menyampaikan:
1.

3.

penerbitan SPPT SNI, pengawasan berkala SPPT
SNI dan pencabutan SPPT SNI Karet Perapat
(Rubber Seal) pada Katup Tabung LPG, yang harus
disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
kerja sejak penerbitan;
.rekapitulasi penerbitan SPPT—SNI, pengawasan
berkala SPPT-SNI dan pencabutan SPPT—SNI Karet
Perapat (Rubber Seal) pada Katup Tabung LPG
dalarn kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus
disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 5
Januari tahun berikutnya; dan
perkembangan kompetensi, organisasi serta
akreditasi LSPro; serta
b. kewajiban Laboratoriurn Penguji untuk
menyampaikan:
1. serti?kat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas
pengujian Karet Perapat (Rubber Seal) pada Katup
Tabung LPG yang telah dilakukan dalarn kurun
waktu 1 (satu) bulan, yang harus disampaikan
selarnbat—lambatnya pada tanggal 5 bulan
berikutnya;
2. rekapitulasi Serti?kat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji
atas pengujian Karet Perapat (Rubber Seal) pada
Katup Tabung LPG yang telah dilakukan dalam
kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus
disampaikan selambat~1ambatnya pada tanggal 5
J anuari tahun berikutnya; dan
3. perkembangan kompetensi, organisasi dan
akreditasi Laboratorium Penguji.
(3) Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur
melakukan pembinaan terhadap industri Karet Perapat
yang tidak memenuhi ketentuan SNI Karet Perapat
(Rubber Seal) pada Katup Tabung LPG Secara Wajib
berdasarkan hasil pengawasan berkala sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1.

Pasal 5
Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu
Industri melakukan monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta evaluasi
terhadap kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang
ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
Pasal 6
(1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat (1) dan/ atau ayat (2) huruf a,
dicabut penunjukan serti?kasinya.
(2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan/atau
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dicabut penunjukan
pengujiannya.
(3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2),
dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian
Kesesuaian.
Pasal 7
Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 96/ M—IND/PER/10/2012
tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam
Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Karet Perapat (Rubber Seal) Pada Katup
Tabung LPG Secara Wajib dan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 3/ M—IND/ PER/1/20l3 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
96/M—IND/PER/10/20l2, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 8
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penem-
patannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2014
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd .

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 548
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
NOMOR
TANGGAL

: 26/M—1ND/PER/4/2014
: 21 April 2014

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA (SNI) KARET PERAPAT (RUBBER SEAL) PADA KATUP TABUNG
LPG (SNI 7655:2010) SECARA WAJIB
NO NAMA LEMBAGA ALAMAT
2 3
1 LSPro PT. TUV NORD Perkantoran Hijau Arkadia Tower F,
Indonesia Lt. 7, Suite 706
J1. J end. Jend. TB. Simatupang Kav. 88
Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 78837338
Fax. (021) 78837338
2 LSPro LUK, Balai Besar Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220,
Teknologi Kekuatan Struktur B2TKS Serpong, Tangerang 15314
(B2TKS)-BPPT Telp. (021) 7560565, 7560930
Fax. (021) 7560903
3 LSPro Jogja Product J1. Sokonandi No. 9 Yogyakarta 55166
Assurance (JPA)—Kementerian Telp. (0274) 553639
Perindustrian Fax. (0274) 553639

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
KARET PERAPAT (RUBBER SEAL) PADA KATUP TABUN G LPG (SNI 7655:2010)
SECARA WAJIB
NO NAMA LEMBAGA ALAMAT
1 2 3
1 Laboratorium Penguji Balai
Besar Bahan dan Barang
Teknik (B4T)-Kementerian
Perindustrian

J1. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135
Telp. (022) 2504828, 2507626 pes. 123
Fax. (022) 2504828, 2507626 pes. 123

Laboratorium Penguji Pusat
Penelitian Karet

J1. Salak No.1 Bogor 16151
Telp. (0251) 8319817, 8357937
Fax. (0251) 8324047

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 26/M—IND/PER/4/2014

-2-
C. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA (SNI) KARET PERAPAT (RUBBER SEAL) PADA KATUP TABUNG
LPG (SNI 7655:2010) SECARA WAJIB
NO NAMA LEMBAGA ALAMAT
1 2 3
1 LSPro PPMB-Kementerian J1. Raya Bogor KM 26, Ciracas
Perdagangan Jakarta 13740
Telp. (021) 87706835
Fax. (021) 87704262
2 LSPrO Balai Sertifikasi J1. Cikini IV N 0. 15 Jakarta Pusat
Industri (BSI)—Kementeriar1 10330
Perindustrian Telp. (021) 31925807, 31925808
Fax. (021) 31925806
3 LSPro B4T—Kementerian J1. Sangkuriang No. 14, Bandung
Perindustrian 40135
Telp. (022) 2504088, 2504828
Fax. (022) 2502027
4 LSPro PT. SUCOFINDO SBU Graha Sucofindo B1 Floor
SICS J1. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta
12780
Telp. (021) 7983666
Fax. (021) 7987015
D. LABORATORIUM PENGUJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
KARET PERAPAT (RUBBER SEAL) PADA KATUP TABUNG LPG (SNI 7655:2010)
SECARA WAJIB
NO NAMA LEMBAGA ALAMAT
1 2 3
1 Laboratorium Penguji Balai
Besar Kulit, Karet dan Plastik
(BBKKP)-Kementerian
Perindustrian

J1. Sokonandi No. 9 Yogyakarta 55166
Telp. (0274) 512929
Fax. (0274) 563655

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMAD S. HIDAYAT
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *