Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 35/M – IND/PER/5/2014

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 35/M—IND/PER/5/2014
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
BAJA BATANGAN UNTUK KEPERLUAN UMUM (BjKU) SECARA WAJIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

8.. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri
nasional dan menjamin mutu hasil industri, melindungi
konsumen terhadap jaminan mutu produk sesuai
standar serta menciptakan persaingan usaha yang sehat
dan adil, perlu memberlakuan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Baja Batangan Untuk Keperluan Umum
(BjKU) secara wajib;
bahwa berdasarkan’ pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia Baja Batangan Untuk Keperluan
Umum (BjKU) Secara Wajib;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
Undang—Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4661);
‘ Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran N egara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
91 Tahun 2011;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 92 Tahun 201 1;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78
Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi N asional;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/ P
Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu II Periode 2009 -— 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 8 / P Tahun 2014;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/ M-
DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman
Label pada Barang sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-
DAG/PER/5/2010;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/ M-
IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia
Bidang Industri;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/ M-
IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;
Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor
1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standarisasi Nasional
Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA
BATANGAN UNTUK KEPERLUAN UMUM (BjKU) SECARA
WAJIB.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang
selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat yang
dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)
kepada produsen yang dinyatakan mampu
memproduksi Baja Batangan Untuk Keperluan Umum
(BjKU) sesuai dengan persyaratan SNI.
Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) adalah lembaga
yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian untuk
melakukan kegiatan Serti?kasi Produk Penggunaan
Tanda SNI Baja Batangan Untuk Keperluan Umum
(BjKU).
Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang
ditunjuk oleh Menteri Perindustrian untuk melakukan
kegiatan pengujian terhadap jenis Baja Batangan Untuk
Keperluan Umum (BjKU), sesuai persyaratan SNI.
Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut
KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di
bawah dan bertanggung jawab Iangsung kepada Presiden
dengan tugas menetapkan sistem akreditasi dan
serti?kasi serta berwenang untuk mengakreditasi
lembaga dan laboratorium penguji untuk melakukan
kegiatan sertifikasi.

Surat Keterangan Konsultasi SPPT—SNI adalah surat
Direktur Pembina Industri yang ditujukan kepada LSPro
dan Perusahaan pemohon berdasarkan permohonan
SPPT—SNI yang menerangkan bahwa perusahaan
pemohon SPPT—SNI secara teknis telah memenuhi
persyaratan untuk ditindaklanjuti pada proses sertifikasi
produk.
Pertimbangan Teknis adalah surat yang dikeluarkan oleh
Direktur Jenderal Pembina Industri yang menetapkan
bahwa produk yang memiliki kesamaan nomor
Harmonized System (HS) dinyatakan tidak Wajib
mengikuti ketentuan SNI wajib karena alasan tertentu,
keperluan khusus dan/atau memiliki standar yang
berbeda dengan SNI.
Surveilan adalah pengecekan (audit) secara berkala
dan/atau secara khusus terhadap perusahaan/produsen
yang telah memperoleh SPPT—SNI atas konsistensi
penerapan SPPT-SNI, yang dilakukan oleh LSPro.
Pengawasan merupakan mekanisme pemeriksaan
terhadap perusahaan / produsen atas pemenuhan
ketentuan pemberlakuan SNI wajib yang meliputi
kegiatan produksi dan/ atau peredaran produk.
Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya
disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau
daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan
barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar
lokasi kegiatan produksi yang SNI—nya telah diberlakukan
secara wajib.
Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian.
Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur
Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian
Perindustrian.
Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina
industri Baja Batangan Untuk Keperluan Umum (BjKU)
pada Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur,
Kementerian Perindustrian.
BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan
Mutu Industri, Kementerian Perindustrian.

Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perindustrian.
Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di tingkat
Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perindustrian.

Pasa12
Memberlakukan SNI 7614—2010 (Baja Batangan Untuk
Keperluan Umum / BjKU) dengan nomor Pos Tarif/HS
code 7214.99.90.90
Baja Batangan Untuk Keperluan Umum (BjKU)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan baja
bukan paduan (baja karbon) berbentuk batang,
berpenampang bulat dengan permukaan polos yang
dihasilkan dari proses canai panas atau canai panas
ulang dan digunakan bukan untuk keperluan konstruksi
penulangan beton.

Pasal 3
Pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, tidak berlaku bagi Baja Batangan yang
memiliki kesamaan nomor HS dengan nomor HS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila
berdasarkan:
a. sifat teknis merupakan produk sejenis yang memiliki
standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi
dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan SNI
7614-2010;
b. keperluan khusus merupakan:
1) hibah dari negara asing dan bukan merupakan
pinjaman (loan);
2) barang contoh untuk keperluan riset dan
pengembangan produk;
3) barang contoh untuk pameran;
4) contoh uji SPPT—SNI;
5) Baja Batangan Untuk Keperluan Umum (BjKU)
yang digunakan untuk keperluan bahan baku
produk tujuan ekspor keluar wilayah Indonesia.
(2) Impor produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan huruf b wajib melalui Pertimbangan Teknis dari
Direktur J enderal Pembina Industri.

Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) sekurang—kurangnya memuat informasi sebagai
berikut:
a. kegunaan;
b. jumlah produk yang akan diimpor;
c. spesifikasi produk; dan
d. kapasitas dan rencana produksi perusahaan.
Dalam menerbitkan Pertimbangan Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal Pembina
Industri dapat melimpahkan kewenangan dimaksud
kepada Direktur Pembina Industri.
Ketentuan lebih lanjut tentang produk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), persyaratan dan tata cara
penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal
Pembina Industri.

Pasal 4
Perusahaan yang memproduksi BjKU sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (l) wajib menerapkan SNI dengan:
a.
b.

memiliki SPPT—SNI BjKU; dan
membubuhkan tanda SNI pada setiap produk dengan
cara penandaan yang tidak mudah hilang.

Pasal 5
Permohonan Penerbitan SPPT—SNI BjKU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditujukan kepada LSPro
yang telah terakreditasi KAN dan ditunjuk oleh Menteri
dengan ruang lingkup SNI BjKU.
Permohonan Penerbitan SPPT—SNI BjKU sebagaimana
dimaksud pada- ayat (1) harus dilengkapi Surat
Keterangan Konsultasi SPPT—SNI dari Direktur Pembina
Industri.
Penerbitan SPPT-SNI BjKU sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui sertifikasi Sistem 5,
yaitu:
a. audit proses produksi dan audit penerapan Sistem
‘Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau revisinya;
dan
b. pengujian kesesuaian mutu BjKU sesuai dengan
persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2.
Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
dilaksanakan oleh :
a. Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri
dengan ruang lingkup BjKU dan; atau
6

b. Laboratorium di luar negeri yang telah terakreditasi
oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium
Penguji dimaksud berada yang mempunyai perjanjian
saling pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement
(MRA)) dengan KAN (seperti International Laboratory
Accreditation (ILAC) atau The Asia Pacific Laboratory
Accreditation Cooperation (APLAC)), dan negara
dimaksud memiliki perjanjian bilateral atau
multilateral di bidang regulasi teknis dengan
Pemerintah Republik Indonesia dan ditunjuk oleh
Menteri.
Audit proses produksi dan audit penerapan Sistem
Manajemen Mutu SNI sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a berdasarkan fasilitas proses produksi dan
kepemilikan Serti?kat ISO 9001:2008 atau revisinya dari
Lembaga Serti?kasi Sistem Manajemen Mutu yang telah
terakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi Sistem
Manajemen Mutu yang telah menandatangani Perjanjian
Saling Pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement
(MLA)) dengan KAN.
Apabila LSPro dan/atau Laboratorium penguji yang
terakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI
BjKU belum mencukupi kebutuhan, Menteri dapat
menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang
kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI.
LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 2 (dua)
tahun sejak penunjukkan harus telah diakreditasi KAN.

Pasal 6

Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan permohonan
perusahaan pemohon.
Permohonan surat Pertimbangan Teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib dilengkapi dengan
surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan
bahwa produk telah memenuhi kriteria sebagaimana
dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan disertai dengan bukti
pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoodinasi
dengan para pihak terkait untuk memastikan kebenaran
permohonan Pertimbangan Teknis dan kebenaran
dokumen. –

(4) Dalam hal pembuktian kebenaran pemenuhan
persyaratan pertimbangan teknis Direktur Jenderal
Pembina Industri dapat melakukan pemeriksaan dan
penelitian pemenuhan persyaratan dimaksud.
(5) Untuk berkoordinasi dengan pihak terkait dan
melakukan pemeriksaan dan penelitian pemenuhan
persyaratan Penerbitan Surat Pertimbangan Teknis
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4),
Direktur Jenderal Pembina Industri dapat melimpahkan
kewenangannya kepada Direktur Pembina Industri.

Pasal 7
BjKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari
produksi dalam negeri/impor yang beredar di dalam negeri,
wajib memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4.

Pasal 8
SPPT-SNI BjKU yang diterbitkan oleh LSPro minimal memuat
informasi :
Nama dan alamat produsen;
Penanggungjawab produsen;
N omor SNI;
Penamaan produk;
Ukuran diameter; dan
Nama dan alamat perusahaan perwakilan atau nama
importir.

Pasal 9
(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib
melaporkan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri
dan Kepala BPKIMI tentang keputusan penerbitan,
penundaan, penolakan, dan pelimpahan SPPT-SNI
selambat—lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan
keputusan dimaksud.
(2) LSPro penerbit SPPT—SNI BjKU bertanggung jawab atas
pelaksanaan surveilan penerapan SPPT—SNI yang
diterbitkan.

Pasal 10
(1) Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri ini setiap BjKU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 baik yang berasal
dari hasil produksi dalam negeri dan/atau impor yang
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dilarang beredar di
wilayah Indonesia.
8

Setiap BjKU yang telah beredar di wilayah Indonesia
namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, sejak
diberlakukannya Peraturan Menteri ini telah selesai
ditarik dari peredaran oIeh produsen dan/atau importir
yang bersangkutan.

Pasal 11
Sejak Peraturan Menteri ini berlaku, BjKU asal impor
yang masuk daerah pabean Indonesia wajib memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
dan huruf b dibuktikan dengan foto copi SPPT—SNI yang
telah dilegalisir oleh LSPro penerbit sebagai kelengkapan
dokumen kepabeanan.
BjKU impor yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah berada di
dalam Kawasan Pabean Indonesia wajib di re—ekspor atau
dimusnahkan sesuai peraturan perundangan yang
berlaku.

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dilakukan oIeh Direktorat J enderal Pembina Industri.
Dalam pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Direktur Jenderal Pembina Industri dapat
menugaskan PPSP dan/ atau petugas yang berkompeten.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan terhadap produk mulai dari proses
produksi sampai pasca produksi dalam jangka waktu
sekurang—kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi
dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas Kabupaten/Kota
atau instansi terkait dalam penugasan PPSP untuk
pengawasan.
BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga
Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Bj KU.
Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), BPKIMI dapat memberikan teguran tertulis
dan sanksi kepada LSPro yang tidak menyampaikan
laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sesuai
dengan peraturan perundang—undangan.

Pasal 13
Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan petunjuk
teknis dan petunjuk pengawasan penerapan SNI BjKU.
Pasal 14
Pelaku usaha, LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan
Menteri ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 15
Pelaku usaha yang telah memiliki SPPT-SNI BjKU sebelum
Peraturan Menteri ini diberlakukan, harus menyesuaikan
SPPT—SNI dimaksud dengan ketentuan dalam Peraturan
Menteri ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak
diberlakukannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 16
Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak
tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2014
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMAD S. HIDAYAT
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 692
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *