Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 45/M—IND/PER/6/2014

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 45/M—IND/PER/6/2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
95/M-IND/PER/10/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN
KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) UBIN KERAMIK SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.1.bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Ubin Keramik yang diberlakukan secara
wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
84/M-IND/PER/8/20l2, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan telah dilakukan
evaluasi ter-hadap Lembaga Penilaian Kesesuaian
terkait yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 95/M-IND/PER/10/2012;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/ M—IND/
PER/ 10/ 2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian
Kesesuaian Dalam’ Rangka Pemberlakuan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ubin
Keramik Secara Wajib;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95 /M-
IND /PER/ 10/2012 tentang Penunjukan Lembaga
Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ubin
– Keramik Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERINDUSTRIAN NOMOR 95/M-IND/PER/10/2012
TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN
KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
UBIN KERAMIK SECARA WAJIB.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 95/M—IND/PER/ 10/2012 tentang
Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka
Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Ubin Keramik Secara Wajib diubah sebagai
berikut:
1. Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan
Laboratoriurn Penguji sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf b yang dicantumkan dalam Lampiran
Peraturan Menteri dimaksud diubah menjadi
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan
Menteriini.

2. mengubah ketentuan Pasal 4 rnenjadi sebagai berikut:
Pasal 4
(1)LSPro dan Laboratoriurn Penguji sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 1 harus melaporkan hasil
kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur
Jenderal Basis Industri Manufaktur dan Kepala
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu
Industri.
(2) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:
a. kewajiban LSPro untuk menyampaikan:
1. penerbitan SPPT—SNI, pengawasan berkala
SPPT-SNI dan pencabutan SPPT-SNI Ubin
Keramik, yang harus disampaikan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak
penerbitan;
2. rekapitulasi penerbitan SPPT-SNI, peng—
awasan berkala SPPT-SNI dan pencabutan
SPPT-SNI Ubin Keramik dalam kurun waktu
1 (satu) tahun, yang harus disampaikan
selambat—lambatnya pada tanggal 5 Januari
tahun berikutnya; dan
8. perkembangan kompetensi, organisasi serta
akreditasi LSPro; serta
b. kewajiban Laboratorium Pen guji untuk
menyampaikan:
1. serti?kat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas
pengujian Ubin Keramik yang telah
dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan,
yang harus disampaikan selambat-lambatnya
pada tanggal 5 bulan berikutnya;
2. rekapitulasi Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau
hasil uji atas pengujian Ubin Keramik yang
telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun, yang harus disampaikan selambat—
lambatnya pada tanggal 5 J anuari tahun
berikutnya; dan
3. perkembangan kompetensi, organisasi dan
akreditasi Laboratorium Penguji.
(3) Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur
melakukan pembinaan terhadap industri Ubin
Keramik yang tidak memenuhi ketentuan SNI Ubin
Keramik secara wajib berdasarkan hasil
pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a angka 1.

3. mengubah ketentuan Pasal 5 menjadi sebagai berikut:
Pasal 5
Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu
Industri melakukan monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta evaluasi
terhadap kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang
ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

4. mengubah ketentuan Pasal 6 menjadi sebagai berikut:
Pasal 6
(1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan/atau ayat (2)
huruf a, dicabut penunjukan serti?kasinya.
(2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dicabut
penunj ukan penguj iannya.
(3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau
ayat (2), dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga
Penilaian Kesesuaian.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penem—
patannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2014
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 731

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
NOMOR : 45/M-IND/PER/6/2014
TANGGAL : 2 Juni 2014

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA (SNI) UBIN KERAMIK — DEFINISI, KLASIFIKASI, KARAKTERISTIK
DAN PENANDAAN (SNI ISO 13006:2010) SECARA WAJIB
NO NAMA LEMBAGA ALAMAT
1 LSPro PT. Ceprindo J1. Hybrida PE 10 Kav. 30 Kelapa
Gading Jakarta Utara
Telp. (021) 4532451
Fax. (021) 4532582

LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
UBIN KERAMIK — DEFINISI, KLASIFIKASI, KARAKTERISTIK DAN PENANDAAN
(SNI ISO 13006:2010) SECARA WAJIB
NO NAMA LEMBAGA ALAMAT
1 Laboratorium Penguji Balai J1. Jend. Ahmad Yani No. 392
Besar Keramik (BBK) — Bandung 40272
Kementerian Perindustrian Telp. (022) 7206221, 7207115
Fax. (022) 7205322

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA (SNI) UBIN KERAMIK — DEFINISI, KLASIFIKASI, KARAKTERISTIK
DAN PENANDAAN (SNI ISO 13006:2010) SECARA WAJIB

NO NAMA LEMBAGA KETERANGAN
1 LSPro CENCERA – J1. Jend Ahmad Yani No.392 Bandung
Kementerian Perindustrian 40272
Telp. (022) 7206296, 7206221
Fax. (022) 7205322
2 LSPro PT. SUCOFINDO SBU Graha Sucofindo Bl Floor, J1. Raya
SICS Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780
Telp. (021) 7983666
Fax. (021) 7987015
3 LSPro PT. TUV NORD Perkantoran Hijau Arkadia Tower F,
Indonesia Lt. 7, Suite 706, J1. Let. Jend TB.
Simatupang Kav. 88 Jakarta Selatan
12520
Telp. (021) 78837338
Fax. (021) 78837338
4 LSPro Balai Sertifikasi J1. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat
Industri (BSI) — Kementerian Telp. (021) 31925807, 31925808
Perindustrian Fax. (021) 31925806

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 45/M-IND/PER/6/2014

D. LABORATORIUM PENGUJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
UBIN KERAMIK —— DEFINISI, KLASIFIKASI, KARAKTERISTIK DAN PENANDAAN
(SNI ISO 13006:2010) SECARA WAJIB

NO NAMA LEMBAGA ALAMAT
1 Laboratorium Penguji Unit J1. Letjen Suprapto Kav. 3, Cempaka
Industri Bahan dan Barang Putih, Jakarta
Teknik (BQT) Jakarta — Dinas Telp. (021) 4209179
Perindustrian dan Energi Fax. (021) 42881790
Provinsi DKI Jakarta

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd .
MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *