Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 46/M-IND/PER/6/2014

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 46/M-IND/PER/6/2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 94/M—IND/PER/ 10/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA
PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

KLOSET DUDUK SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.1.bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Kloset Duduk yang diberlakukan secara
wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
83/M—IND/PER/8/2012, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang—undangan telah dilakukan
evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait
yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 94/M—IND/PER/ 10/2012;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 94/M—IND/
PER/ 10/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian
Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kloset
Duduk Secara Wajib;

Mengingat :

Undang—Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 94/M—
IND/PER/lO/ 2012 tentang Penunjukan Lembaga
Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kloset
Duduk Seoara Wajib;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERINDUSTRIAN NOMOR 94/M—IND/PER/lO/2012
TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN
KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
KLOSET DUDUK SECARA WAJIB.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 94/M-IND/PER/ 10/2012 tentang
Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka
Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Kloset Duduk Secara Wajib diubah sebagai
berikut:
l. Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan
Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam
Pasal l huruf b yang dicantumkan dalam Lampiran
Peraturan Menteri dimaksud diubah menjadi
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan
Menteriini.

2. mengubah ketentuan Pasal 4 menjadi sebagai berikut:
Pasal 4
(1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil
kinerja serti?kasi dan pengujian kepada Direktur
Jenderal Basis Industri Manufaktur dan Kepala
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklirn dan Mutu
Industri.
(2) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:
a. kewajiban LSPro untuk menyampaikan:
1. penerbitan SPP’F-SNI, pengawasan berkala
SPPT-SNI dan pencabutan SPP’F-SNI Kloset
Duduk, yang harus disampaikan selambat—
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak
penerbitan;
2. rekapitulasi penerbitan SPPT-SNI, peng—
awasan berkala SPPT-SNI dan pencabutan
SPPT-SNI Kloset Duduk dalam kurun waktu
1 (satu) tahun, yang harus disampaikan
selambat-lambatnya pada tanggal 5 Januari
tahun berikutnya; dan
3. perkembangan kompetensi, organisasi serta
akreditasi LSPro; serta
b. kewajiban Laboratorium Penguji untuk
menyampaikan:
1. serti?kat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas
pengujian Kloset Duduk yang telah dilakukan
dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, yang
harus disampaikan selambat-lambatnya pada
tanggal 5 bulan berikutnya;
2. rekapitulasi Serti?kat Hasil Uji (SHU) atau
hasil uji atas pengujian Kloset Duduk yang
telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun, yang harus disampaikan selambat-
lambatnya pada tanggal 5 Januari tahun
berikutnya; dan
3. perkembangan kompetensi, organisasi dan
akreditasi Laboratorium Penguji.
(3) Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur
melakukan pembinaan terhadap industri Kloset
Duduk yang tidak memenuhi ketentuan SNI Kloset
Duduk secara wajib berdasarkan hasil pengawasan
berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a angka 1.

3. mengubah ketentuan Pasal 5 menjadi sebagai berikut:
Pasal 5
Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu
Industri melakukan monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta evaluasi
terhadap kinerja LSPro dan Laboratorium Pengujiyang
ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

4. mengubah ketentuan Pasal 6 menjadi sebagai berikut:
Pasal 6
(1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan/atau ayat (2)
huruf a, dicabut penunjukan serti?kasinya.
(2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dicabut
penunjukan pengujiannya.
(3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau
ayat (2), dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga
Penilaian Kesesuaian.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penem—
patannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2014
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd .
MOHAMAD S. I-IIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O 14 NOMOR 732

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
NOMOR : 46/M-IND/PER/6/2014
TANGGAL : 2 Juni 2014

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA (SNI) KLOSET DUDUK (SNI 03—0797—2006) SECARA WAJIB

NO NAMA LEMBAGA ALAMAT
1 LSPro PT. Ceprindo J1. Hybrida PE 10 Kav. 30 Kelapa
Gading Jakarta Utara
Telp. (021) 4532451
Fax. [021) 4532582

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
KLOSET DUDUK (SNI 03—0797-2006) SECARA WAJIB
NO NAMA LEMBAGA ALAMAT
1 Laboratorium Penguji Balai J1. Jend. Ahmad Yani N0. 392
Besar Keramik (BBK) —— Bandung 40272
Kementerian Perindustrian Telp. (022) 7206221, 7207115
Fax. (022) 7205322

C. LEMBAGA SERTIF‘IKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA (SNI) KLOSET DUDUK (SNI 03—0797—2006) SECARA WAJIB
NO NAMA LEMBAGA KETERANGAN
1 LSPro CENCERA – J1. Jend Ahmad Yani No.392 Bandung
Kementerian Perindustrian 40272
Telp. (022) 7206296, 7206221
Fax. (022J 7205322
2 LSPro PT. SUCOFINDO SBU Graha Sucofindo B1 Floor, J1. Raya
SICS Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780
Telp. (021) 7983666
Fax. (021) 7987015
3 LSPro PT. TUV NORD Perkantoran Hijau Arkadia Tower F,
Indonesia Lt. 7, Suite 706, J1. Let. Jend TB.
Simatupang Kav. 88 Jakarta Selatan
12520
Telp. (021) 78837338
Fax. (023 78837338

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 46/ M-IND/PER/ 6/20 14

D. LABORATORIUM PENGUJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
KLOSET DUDUK (SNI 03—0797—2006) SECARA WAJIB

NO NAMA LEMBAGA ALAMAT
1 Laboratorium Penguji Unit J1. Letjen Suprapto Kav. 3, Cempaka
Industri Bahan dan Barang Putih, Jakarta
Teknik (B2T) Jakarta — Dinas Telp. (021) 4209179
Perindustrian dan Energi Fax. (021) 42881790
Provinsi DKI Jakarta

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *