Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 50/M-IND/PER/6/2O14

Menteri Perindustrian Republik Indonesia
PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 50/M-IND/PER/6/2O14
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
CERMIN KACA LEMBARAN BERLAPIS ALUMINIUM DAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA (SNI) CERMIN KACA LEMBARAN BERLAPIS PERAK
SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu hasil
industri Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium
dan Cermin Kaca Lembaran}, Berlapis Perak,
melindungi konsumen serta menciptakan persaingan
usaha yang ,sehat dan adil, perlu mengatur
pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI)
Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan
Standar Nasional Indonesia (SNI) Cermin Kaca
Lembaran Berlapis Perak sec-ara wajib;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud _dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan ‘ Menteri Perindustrian tentang
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI)
Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan
Standar Nasional Indonesia (SNI) Cermin Kaca
Le’mbaran Berlapis Perak Secara Wajib;

Mengingat :

1. Undang—Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia)‘ (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang—Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang—Undang Nomor 17 Tahun
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
,Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang—Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000
tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 201 1;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 92 Tahun 2011;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78
Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P
Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet
Indonesia Bersatu II Periode 2009 —— 2014
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 8/P Tahun 2014;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/ M—
IND / PER / 9 / 2009 tentang Standar Nasional
Indonesia Bidang Industri;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/ M-
IND / PER/ 10/ 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perindustrian;
14. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Nomor 1 Tahun 201 1 tentang Pedoman
Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia Secara Wajib;
15. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Nomor 3 tahun 2012 tentang Pedoman Standardisasi
Nasional tentang Notifikasi dan Penyelisikan Dalam
Kerangka Pelaksanaan Agreement on Technical
Barriers to Trade – World Trade Organization (TBT—
WTO).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
(SNI) CERMIN KACA LEMBARAN BERLAPIS ALUMINIUM
DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) CERMIN
KACA LEMBARAN BERLAPIS PERAK SECARA WAJIB.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Serti?kat Produk Penggunaan Tanda SNI yang
selanjutnya disebut SPP’F-SNI adalah Sertifikat
Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan
oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen
yang mampu memproduksi Cermin Kaca Lembaran
sesuai persyaratan SNI Cermin Kaca Lembaran
Berlapis Aluminium atau SNI Cermin Kaca Lembaran
Berlapis Perak.
2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya
disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan
kegiatan sertifikasi produk.
3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang
melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh
barang sesuai metode uji SNI.
4. Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah rangkaian
kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu
menurut Sistem Manajemen Mutu SNI ISO
9001:2008 atau revisinya.
5. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu
(LSSMM) adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh
KAN atau badan akreditasi negara lain yang telah
melakukan Perjanjian Saling Pengakuan atau

Multilateral Recognition Arrangement (MLA) dengan
KAN untuk melakukan kegiatan Serti?kasi SMM.
Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut
KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di
bawah clan bertanggung jawab Iangsung kepada
Presiden dengan tugas menetapkan sistem akreditasi
dan serti?kasi serta berwenang untuk
mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk
melakukan kegiatan sertifikasi.
Surveilan adalah pengecekan secara berkala
dan / atau secara khusus terhadap
perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-
SNI atas konsistensi penerapan SPPT-SNI, yang
dilakukan oleh LSPro.
Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya
disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat
atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan
pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi
dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNInya
telah diberlakukan secara wajib.
Surat Pertimbangan Teknis adalah surat keterangan
yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pembina
Industri yang menerangkan bahwa cermin kaca
lembaran dalam Iingkup Nomor Pos Tarif (HS Code)
yang terkena pemberlakuan SNI Cermin Kaca
Lembaran Berlapis Aluminium atau SNI Cermin Kaca
Lembaran Berlapis Perak secara wajib tidak
diberlakukan ketentuan dimaksud berdasarkan
alasan yang ditetapkan.
Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah
Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur,
Kementerian Perindustrian.
Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur
Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian
Perindustrian.
BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim
dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian.
Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang
menyelengarakan urusan pemerintahan bidang
perindustrian.
Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di tingkat
Kabupaten/Kota yang menyelengarakan urusan
pemerintahan bidang perindustrian.

Pasal 2
(1) Memberlakukan secara wajib:
a. SNI Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium

(SNI 15-4756-1998) terhadap Cermin Kaca
Lembaran Berlapis Aluminium dengan Nomor
Pos Tarif (HS Code):
1. EX 7009.91.00.00; dan
2. Ex 7009.92.00.00.
b. SNI Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak (SNI
ISO 25537:2011) terhadap Cermin Kaca
Lembaran Berlapis Perak dengan Nomor Pos
Tarif (HS Code):
1. Ex 7009.91.00.00; dan
2. Ex 7009.92.00.00.
(2) Persyaratan Cermin Kaca Berlapis Perak
sebagaimana yang tercantum dalam SNI 15-4756-
1998 dinyatakan tidak berlaku.
(3) Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan cermin kaca lembaran yang diproduksi
melalui proses pelapisan Aluminium pada kaca
pengambangan yang dianil (didinginkan secara
perlahan-lahan).
(4) Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan cermin
kaca lembaran yang diproduksi melalui proses
pelapisan Perak pada kaca pengambangan yang
dianil (didinginkan secara perlahan-lahan).
(5) Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan
Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. cermin kaca lembaran berbingkai atau tidak
berbingkai; dan
b. bukan kaca spion.

Pasal 3
Perusahaan yang memproduksi Cermin Kaca Lembaran
Berlapis Aluminium atau Cermin Kaca Lembaran
Berlapis Perak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
wajib menerapkan SNI dengan :
a. memiliki:
1. SPPT SNI Cermin Kaca Lembaran Berlapis
Aluminium sesuai dengan ketentuan SNI 15-
4756-1998; dan/atau
5

2. SPPT SNI Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak
sesuai dengan ketentuan SNI ISO 2553712011;
membubuhkan tanda SNI pada setiap Cermin Kaca
Lembaran Berlapis Aluminium dan/atau Cermin
Kaca Lembaran Berlapis Perak di tempat yang
mudah dibaca dan dengan cara penandaan yang
tidak mudah hilang.

Pasal4
Pada kemasan Cermin Kaca Lembaran Berlapis
Aluminium dan/atau Cermin Kaca Lembaran
Berlapis Perak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 wajib dicantumkan kode produksi yang
menunjukkan tanggal, bulan dan tahun produksi di
tempat yang mudah dibaca dengan cara
penandaan yang tidak mudah hilang.
Bulan dan tahun produksi / kode produksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
salah satu objek pengawasan kesesuaian kualitas
produk atas pelaksanaan SNI Cermin Kaca
Lembaran Berlapis Aluminium atau Cermin Kaca
Lembaran Berlapis Perak.

Pasal 5
Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan Cermin
Kaca Lembaran Berlapis Perak hasil produksi dalam
negeri maupun yang berasal dari impor wajib memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan
Pasal 4.

(1)

Pasal 6
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dan Pasal 4 dikecualikan pada Cermin Kaca
Lembaran Berlapis Aluminium dan Cermin Kaca
Lembaran Berlapis Perak yang memiliki nomor POS
Tarif (HS Code) yang sama dengan HS Code
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang
merupakan:
a. contoh uji dalam rangka SPPT—SNI Cermin Kaca
Lembaran Berlapis Aluminium atau Cermin Kaca
Lembaran Berlapis Perak;
b. contoh uji untuk penelitian dan pengembangan
(Research and Development);
C. barang contoh dalam pameran; atau
6

d. barang ekspor yang diimpor kembali.
Impor Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium
dan/atau Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki
Surat Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal
Pembina Industri.

Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sekurang—kurangnya memuat informasi
sebagai berikut:
a. identitas perusahaan / lembaga pemohon;
b. kegunaan;
c. kapasitas produksi dan rencana produksi
perusahaan (bagi produsen);
d. jumlah produk yang akan diimpor (bagi barang
impor);
e. spesifikasiproduk.
Pemberian Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan
permohonan perusahaan industri / lembaga yang
d?engkapt
a. bukti yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
b. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang
menyatakan bahwa Cermin Kaca Lembaran
Berlapis Aluminium dan/atau Cermin Kaca
Lembaran Berlapis Perak yang diimpor memiliki
kesamaan Nomor Pos Tarif (HS Code) dengan
Nomor Pos Tarif (HS Code) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan digunakan
sebagat
1. contoh uji dalam rangka SPPT—SNI Cermin
Kaca Lembaran Berlapis Aluminium atau
Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak;
2. contoh uji untuk penelitian dan
pengembangan (Research and Development);
3. barang contoh dalam pameran; atau
4. barang ekspor yang diimpor kembali.
Dalam menerbitkan Surat Pertimbangan Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur
Jenderal Pembina Industri dapat melimpahkan
kewenangannya kepada Direktur Pembina Industri.

(6) Ketentuan dan persyaratan pemberian Surat
Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Direktur J enderal Pembina Industri.
Pasal 7
(1) Permohonan Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditujukan kepada
LSPro yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh
Menteri sesuai ruang lingkup:
a. SNI Cermin Kaca Lembaran Berlapis
Aluminium;atau
b. SNI Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak.
(2) Penerbitan SPPT—SNI sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a , melalui serti?kasi Tipe 5 yaitu:
a. pengujian kesesuaian mutu produk terhadap
Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan
Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak sesuai
dengan ketentuan dalam SNI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
b. audit proses produksi dan audit penerapan
Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001—2008
atau revisinya.
(3) Pengujian Cermin Kaca Lembaran Berlapis
Aluminium dan Cermin Kaca Lembaran Berlapis
Perak dalam rangka penerbitan SPPT—SNI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
sertifikasi ulang, surveilan oleh LSPro dan
pengawasan oleh PPSP dilakukan oleh:
a. Laboratorium Penguji dalam negeri yang telah
diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SN I
15—4756—1998 dan/atau SNI ISO 25537:2011
dan ditunjuk oleh Menteri; atau
b. Laboratorium Penguji di luar negeri yang telah
terakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat
Laboratorium Penguji dimaksud berada yang
mempunyai perjanjian saling pengakuan
(Mutual Recognition of Arrangement (MRA))
dengan KAN (seperti International Laboratory
Accreditation (ILAC) atau The Asia Pacific
Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)),
dan negara dimaksud memiliki perjanjian
bilateral atau multilateral di bidang regulasi
teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia
dan ditunjuk oleh Menteri.

(4) Penerapan Sistem Manajemen Mutu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan
berdasarkan:
c. Surat pernyataan diri atas penerapan Sistem
Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 9001:2008
atau revisinya; atau
d. Serti?kat penerapan Sistem Manajemen Mutu
sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya dari
Lembaga Serti?kasi Sistem Manajemen Mutu
yang telah terakreditasi oleh KAN atau Badan
Akreditasi yang telah menandatangani
Perjanjian Saling Pengakuan (Multilateral
Recognition of Arrangement (MLA)) dengan KAN.
(5) Apabila LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang
terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI
Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium
dan/atau Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak,
belum tersedia atau belum mencukupi kebutuhan,
Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau
Laboratorium Penguji yang kompetensinya telah
dievaluasi oleh BPKIMI.
(6) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang
ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukan harus
telah diakreditasi KAN.
Pasal 8
LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib
menerbitkan SPPT-SNI Cermin Kaca Lembaran Berlapis
Aluminium dan/atau Cermin Kaca Lembaran Berlapis
Perak dengan mencantumkan minimal informasi:
a. nama dan alamat perusahaan;
alamat pabrik;
nama penanggung jawab;
merek;
nama dan alamat importir / perusahaan perwakilan;
nomor dan judul SNI; dan
qoryoapo‘ jenis produk.
Pasal 9
(l) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib
melaporkan keputusan penerbitan, penolakan,
penangguhan dan pencabutan SPPT—SNI Cermin
Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan/atau
Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak selambat
Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan
9
keputusan dimaksud kepada Direktur Jenderal
Pembina lndustri dan Kepala BPKIMI.
LSPro yang menerbitkan SPPT—SNI Cermin Kaca
Lembaran Berlapis Aluminium dan/atau Cermin
Kaca Lembaran Berlapis Perak bertanggung jawab
atas pelaksanaan surveilan penggunaan tanda SNI
dari SPPT—SNI yang diterbitkan.
Pasal 10
Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan
Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak yang berasal –
dari impor dan telah memiliki SPPT—SNI wajib
didaftarkan tipenya pada Direktorat Pembina
Industri.
Pendaftaran Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan salah satu persyaratan untuk
mendapatkan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) dari
Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.
Pasal 1 1
Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan
Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dari hasil produksi dalam
negeri yang diproduksi sejak Peraturan Menteri ini
berlaku dan tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4
dilarang beredar di wilayah Indonesia.
Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan
Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak dari produksi
dalam negeri yang diproduksi sejak Peraturan
Menteri ini berlaku dan telah beredar di pasar
namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 harus ditarik
dari peredaran oleh produsen yang bersangkutan.
Tata cara penarikan produk dari peredaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 12
Sejak Peraturan Menteri ini berlaku Cermin Kaca
Lembaran Berlapis Aluminium dan Cermin Kaca
Lembaran Berlapis Perak impor yang:

tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilarang masuk Daerah
Pabean Indonesia; atau
telah berada di dalam Kawasan Pabean dan tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dan Pasal 4 wajib di re—ekspor atau
dimusnahkan oleh importir.

Pasal 13’
Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
penerapan SNI Cermin Kaca Lembaran Berlapis
Aluminium dan Cermin Kaca Lembaran Berlapis
Perak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan di lokasi produksi dan di luar lokasi
produksi yang dilaksanakan sekurang—kurangnya 1
(satu) kali dalam setahun oleh PPSP dengan
bekerjasama dan/atau berkoordinasi dengan
instansi terkait.
Dalam melakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal Pembina
Industri dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi
dan/atau Dinas Kabupaten/Kota atau instansi
terkait.
BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap LSPro
dan Laboratorium Penguji dalam rangka penerapan
SNI Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan
SNI Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak.
Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), BPKIMI dapat memberikan
teguran tertulis dan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang—undangan kepada LSPro dan
Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini.
Pasal 14
Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan
Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pengawasan Penerapan
Peraturan Menteri ini.

PasaI 15
Pelaku usaha, LSPro dan/atau Laboratoriurn Penguji
yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan daIam
Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
PasaI 16
Peraturan Menteri ini mulai berIaku 6 (enam) buIan
sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2014
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd .
MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 817

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *