Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 52/M-IND/PER/6/2014

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 52/M-IND/PER/6/2014

TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK ANORGANIK MAJEMUK SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan
pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk, jenis Pupuk
NPK Padat (SNI 2803:2012) yang diberlakukan secara
wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
08/M—IND/PER/2/2014, dan sesuai dengan ketentuan
Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 86/M—IND/PER/9/2009
tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri,
perlu menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan
Menteri ini untuk melaksanakan sertifikasi dan
pengujian mutu Pupuk Anorganik Majemuk, jenis
Pupuk NPK Padat (SNI 2803:2012);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga
Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk
Anorganik Majemuk Secara Wajib;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan
‘Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4’7
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 201 1;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78
Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P
Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 41/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/ M—
IND/ PER/ 9 / 2009 tentang Standar Nasional Indonesia
Bidang Industri;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-
IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 08/M-
IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk
Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK
ANORGANIK MAJEMUK SECARA WAJIB.

Pasal 1

Menunjuk :
a. Lembaga Serti?kasi Produk (LSPro) yang telah
terakreditasi sebagaimana tercantum pada huruf A
Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan
Serti?kasi SNI Pupuk Anorganik Majemuk, jenis Pupuk
NPK Padat (SNI 2803:2012);
b. Lembaga Serti?kasi Produk (LSPro) yang belum
terakreditasi sebagaimana tercantum pada huruf B
Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan
Sertifikasi SNI Pupuk Anorganik Majemuk, jenis Pupuk
NPK Padat (SNI 2803:2012); dan
c. Laboratoriurn Penguji yang belum terakreditasi
sebagaimana tercantum pada huruf C Lampiran
Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian
Pupuk Anorganik Majemuk, jenis Pupuk NPK Padat
(SNI 2803:2012).

Pasal 2
(1) LSPro atau Laboratorium Penguji sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf b atau huruf c, masing-
masing harus memproses akreditasi kepada Komite
Akreditasi Nasional paling lambat 6 (enam) bulan sejak
diundangkan Peraturan Menteri ini dan melaporkan
perkembangan proses akreditasi dimaksud kepada
Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu
Industri Kementerian Perindustrian.
(2) LSPro atau Laboratorium Penguji sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan
sebagai LSPro atau Laboratorium Penguji yang
diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)
untuk ruang lingkup Pupuk Anorganik Majemuk jenis
Pupuk NPK Padat SNI 2803:2012 dalam waktu
selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkan
Peraturan Menteri ini.
(3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) LSPro atau Laboratorium Penguji dimaksud belum
terakreditasi, penunjukannya dinyatakan berakhir.

Pasa13
(1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf c wajib melakukan pengujian atas seluruh
permintaan LSPro sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf
a, huruf b, dan/atau instansi teknis dengan perlakuan
yang sama terhadap antar LSPro dan antar intansi
teknis.
3

(2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku terhadap pengujian untuk:
a. penerbitan SPP’P—SNI Pupuk Anorganik Majemuk,
jenis Pupuk NPK Padat (SNI 2803:2012); dan/atau
b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan SNI Pupuk
Anorganik Majemuk, jenis Pupuk NPK Padat (SNI
2803:2012) secara wajib.

Pasal 4
(1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil
kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur
Jenderal Basis Industri Manufaktur dan Kepala Badan
Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri.

(2) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:
a. kewajiban LSPro untuk menyampaikan:
1. penerbitan SPPT-SNI, pengawasan berkala SPP’F—
SNI dan pencabutan SPP’F—SNI Pupuk Anorganik
Majemuk, jenis Pupuk NPK Padat (SNI 2803:2012)
yang harus disampaikan selambat—lambatnya 7
(tujuh) hari kerja sejak penerbitan;
2. rekapitulasi penerbitan SPP’F—SNI, pengawasan
berkala SPPT-SNI dan pencabutan SPP’P—SNI
Pupuk Anorganik Majemuk, jenis Pupuk NPK
Padat (SNI 2803:2012) dalam kurun waktu 1
(satu) tahun, yang harus disampaikan selambat—
lambatnya pada tanggal 5 Januari tahun
berikutnya; dan
3. perkembangan kompetensi, organisasi serta
akreditasi LSPro; serta
b. kewajiban Laboratorium Penguji untuk
menyampaikan:
1. Sertifikat I-Iasil Uji (SHU) atau hasil uji atas
pengujian Pupuk Anorganik Majemuk, jenis
Pupuk NPK Padat (SNI 2803:2012) yang telah
dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan,
yang harus disampaikan selambat-lambatnya
pada tanggal 5 bulan berikutnya;
2. rekapitulasi Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil
uji atas pengujian Pupuk Anorganik Majemuk,
jenis Pupuk NPK Padat (SNI 2803:2012) yang
telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun, yang harus disampaikan selambat—
lambatnya pada tanggal 5 Januari tahun
berikutnya; dan
4

3. perkembangan kompetensi, organisasi dan
akreditasi Laboratorium Penguji.

(3) Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur
melakukan pembinaan terhadap industri Pupuk
Anorganik Majemuk, jenis Pupuk NPK Padat (SNI
2803:2012) yang tidak memenuhi ketentuan SNI Pupuk
Anorganik Majemuk, jenis Pupuk NPK Padat (SNI
2 803 : 2O 12) Secara Waj ib berdasarkan hasil
pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a angka 1.

Pasal 5
Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu
Industri melakukan monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Pasal 3 dan Pasai 4 serta evaluasi terhadap
kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasai 6
(1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dicabut
penunjukan serti?kasinya.
(2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat
(2), Pasal 3 dan/atau Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf
b, dicabut penunjukan pengujiannya.
(3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2),
dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian
Kesesuaian.

Pasal 7
Pada saat Peraturan Mentori-ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 08/ M-IND/ PER/ 2 / 2013
tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam
Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Pupuk NPK Padat Secara Wajib, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penem-
patannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2014

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
MOHAMAD S. I-IIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN I-IAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 863

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat J enderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
NOMOR
TANGGAL

: 52/M—IND/paR/6/2014
; 20 Juni 2014

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA PUPUK ANORGANIK MAJEMUK JENIS PUPUK NPK PADAT (SNI
2803:2012) SECARA WAJIB.

B.

NO NAMA LEMBAGA ALAMAT
1 LSPro PT. Ceprindo J1. Hybrida PE 10 Kav. 30 Kelapa
Gading Jakarta Utara
Telp. (021) 4532451
Fax. (021) 4532582

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA PUPUK ANORGANIK MAJEMUK JENIS PUPUK NPK PADAT (SNI
2803:2012) SECARA WAJIB.
NO NAMA LEMBAGA ALAMAT
1 LSPro Balai Serti?kasi J1. Cikini IV No. 15 — Jakarta Pusat
Industri (BSI)—Kementerian 10330
Perindustrian Telp. (021) 31925807, 31925808
Fax. (021) 31925806
2 LSPro PPMB-Kementerian J1. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas,
Perdagangan Jakarta Timur 13740
Telp. (021) 8710321, 8710322,
8710323
Fax. (021) 8710478
3 LSPro PT. TUV Nord Perkantoran I-Iijau Arkadia Tower F,
Indonesia Lt. 7, Suite 706
J1. Let. Jend TB. Simatupang Kav. 88
Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 78837338
Fax. (021) 78837338
4 LSPro Baristand Industri J1. Sisingamangaradja No. 24 Medan —
Medan—Kementerian 23217
Perindustrian Telp. (061) 7365379, 7363471,
7362830
Fax. (061) 7362830
5 LSPro Baristand Industri J1. Jagir Wonokromo No.360 Surabaya
Surabaya—Kementerian Telp. (031) 8410054
Perindustrian Fax. (031) 8410488
6 LSPro PT. Sucofindo ICS Graha Sucofindo B1 Floor, J1. Raya
Pasar Minggu KaV 34 Jakarta Selatan
Telp. (021) 7983666
Fax. (021) 7983888
7 LSPro PT. TUV Rheinland Menara Karya Lt. 10, J1. HR Rasuna
Indonesia Said Kav.1—2 Jakarta 12950
Telp. (021) 57944579
Fax. (021) 57944575

L ‘ P t M t ‘P ‘ ‘ RI

amplran era uran
Nomor: 52/Mef?l/p??l/ré‘y?g?an

8 LSPro BPSMB—LT, Balai J1. Gayung Kebonsari Dalam No. 12 A
Pengujian Sertifikasi Mutu Surabaya 60235
Barang dan Lembaga Telp. (031) 8280762, 8280753
Tembakau Surabaya Fax. (031) 8294291
9 LSPro ABI Pro—Kementerian J1. Ir. H. Juanda No. 11 Bogor 16122
Perindustrian Telp. (0251) 8324068, 8323339
Fax. (0251) 8323339
10 LSPro BB’I‘PPI—Kementerian J1. Kimangun Sarkoro No. 6 Semarang —
Perindustrian 50136
Telp. (024) 8316315, 8314312
Fax. (024) 8414811
11 LSPro Borneo, Baristand J1. Budi Utomo N0. 41 Pontianak
Industri Pontianak— Telp. (0561) 884442, 881393
Kementerian Perindustrian Fax. (0561) 881533
12 LSPro Samarinda ETAM, J1. Harmonika No. 3 Samarinda 75123
Kementerian Perindustrian Telp. (0541) 746218, 732274
Fax. (0541) 732274, 745431
13 LSPro Baristand Industri J1. By Pass Soekarno Hatta KM 1,
Bandar Lampung- Rajabasa, Bandar Lampung
Kementerian Perindustrian Telp. (0721) 706353
Fax(0721)771357
14 LSPro Chempack— J1. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar
Kementerian Perindustrian Rebo Jakarta 13069
Telp. (021) 8717438, 8710630
Fax. (021) 8714928
15 LSPro Baristand Industri J1. Cut Nyak Dhien No. 377,
Aceh— Kementerian Lamteumen Timur, Banda Aceh
Perindustrian Telp. (0651) 49714
Fax. @651) 49556
16 LSPro BIPA—Kementerian J1. K01. H. Barlian KM 9 Palembang
Perindustrian Telp. (0711) 342382
Fax. (0711) 342382
17 LSPro Padang—Kementerian J1. Raya LIK No. 23 U1u gadut, Padang
Perindustrian 25164
Telp. (0751) 72201
Fax. (0751) 71320
18 LSPro BBIHP Makassar- J1. Prof. Dr. H. Abdurahman Basalamah
Kementerian Perindustrian No. 28 Makassar
Telp. (0411) 441207, 434700
Fax. (0411) 441135
19 LSPro Riau—Disperindag J1. Dr. Sutomo No. 108 Pekanbaru,
Pemerintah Provinsi Riau Riau
Telp. (0761) 21325
Fax. (0761) 22173
20 LSPro Puslitkoka CCQC J1. PB. Sudirman N0. 90 — Jember,
Jawa Timur
Telp. (0331) 757130
Fax. (0331) 757131

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 52mr~II®/PER/6_/2014

C. LABORATORIUM PENGUJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
PUPUK ANORGANIK MAJEMUK JENIS PUPUK NPK PADAT (SNI 2803:2012)
SECARA WAJIB.
NO NAMA LEMBAGA ALAMAT
1 Laboratorium Penguji Balai Ir. H. Juanda 11, Bogor 16122
Besar Industri Agro (BBIA)— Te1p. (0251) 8324068, 8323339
Kementerian Perindustrian Fax. (0251) 8323339
2 Laboratorium Penguji Balai Jl. Balai Kimia No.1, Pekayon Pasar
Besar Kimia dan Kemasan Rebo, Jakarta Timur
(BBKK)—Kementerian Te1p. (021) 8717438, 8710630
Perindustrian Fax. (021) 8714928
3 Laboratorium Penguji PT. J1. Arteri T01 Cibitung No. 1, Cibitung
Sucofindo-Laboratorium Te1p. (021) 88321 176
Cibitung Fax. (021) 88321166
4 Laboratorium Penguji Balai J1. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta
Pengujian Mutu Barang 13740
(BPMB)-Kementerian Te1p.(02 1) 8710321—23
Perdagangan Fax. (021) 8710478
5 Laboratorium Penguji J 1. Kapt. A. Rival No. 92 Palembang
Baristand Industri Te1p. (0711) 350080
Palembang-Kementerian Fax. (0711) 350080, 360123
Perindustrian
6 Laboratorium Penguji PT. J1. Jend. Gatot Subroto Km. 5,5 No.
Sucofindo—Laboratorium 105, Medan Sumut 20122
Medan Te1p. (061) 8451880 (hunting)
Fax. (061) 8452568, 8475054, 845980
7 Laboratorium Penguji PT. J 1. Raya Kaligawe — Genuk Km. 8,
Sucofindo-Laboratorium Semarang 501 18
Semarang Te1p. (024) 3516616
Fax. (024) 3540085
8 Laboratorium Penguji J1. Imam Bonjol No. 9A Pontianak,
PT. Sucofindo Cabang Kalimantan Barat
Pontianak Te1p. (0561) 733334
Fax. (0561) 736319
9 Laboratorium Penguji PT. J1. Jend. Ahmad Yani No. 315,
Sucofindo-Laboratorium Surabaya
Surabaya Te1p. (031) 8470547
Fax. (031) 8470563
10 Laboratorium Penguji PT. J 1. J end. Sudirman N0. 774, Palembang
Suco?ndo-Laboratorium 30129 .
Palembang Te1p. (0711) 312990
Fax. (0711)311978
1 1 Laboratorium Penguji J 1. Panglima Batur Barat No. 2,
Baristand Industri Banjarbaru 7071 1
Banjarbaru-Kementerian Te1p. (051 1) 47721 15, 4774861,
Perindustrian Fax. (0511) 4772461
12 Laboratorium Penguji J1. Harmonika N0. 3 Samarinda 75123
Baristand Industri Te1p. (0541) 746218, 732274
Samarinda—Kementerian Fax. (0541) 732274, 745431
Perindustrian

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 52/M-IND/PER/6/2014

13 Laboratorium Penguji Balai J1. Prof. Dr. H. Abdurahman Basalamah
Besar Industri Hasil No. 28 Makassar
Perkebunan Telp. (0411) 441207, 434700
(BBIHP) -Kementerian Fax. (0411) 441135
Perindustrian
14 Laboratorium Penguji J 1. Gayung Kebonsari Dalam 12 A
BPSMB—LT, Balai Pengujian Surabaya 60235
Sertifikasi Mutu Barang dan Telp. (031) 8280762
Lembaga Tembakau Fax. (031) 8280762
Surabaya
15 Laboratorium Penguji UPI‘D J1. Letjen Suprapto No. 29 Telanaipura,
Balai Pengujian dan J ambi
Sertifikasi Mutu Barang Telp. (0741) 60822
(BPSMB) Jambi Fax. (0741) 62627
16 Laboratorium Penguji PI‘. J1. Mayor Zen, Komplek PI‘. Pusri
Pupuk Sriwidjaja Palembang Palembang 301 18
Telp. (0711) 712222
Fax. (0711) 712111
17 Laboratorium Penguji Balai J1. Ki Mangunsarkoro No.6, Semarang
Besar Teknologi Pencegahan Telp. (024) 8316315
Pencemaran Industri Fax. (024) 8316315, 8314312, 8310216
(BBTPPI) —Kementerian
Perindustrian
18 Laboratorium Penguji J1. Sisingamangaradja No. 24 Medan —
Baristand Industri Medan – 23217
Kementerian Perindustrian Telp. (061) 7365379, 7363471,
7362830
Fax. (061) 7362830
19 Laboratorium Penguji J1. Raya LIK No. 23 Ulu Gadut Padang
Baristand Industri Padang — 25164
Kementerian Perindustrian Telp. (0751) 72201
Fax. (0751) 71320
20 Laboratorium Penguji Pusat J1. PB Sudirman No. 90 Jember 68118
Penelitian Kopi dan Kakao Telp. (0331) 757130, 757132
Indonesia Fax. (0331) 757131
21 Laboratorium Penguji J1. Dr. Sutomo No. 108, Kotak Pos 1127
Pengujian dan Sertifikasi Telp. (0761) 21325
Mutu Barang Provinsi Riau Fax. (0761) 22173
22 Laboratorium Penguji Pusat J1. Bridgen Katamso No. 51, Kampung
Penelitian KeIapa Sawit
(PPKS)

Baru, Medan 20158
Telp. (061) 7862477
Fax. (061) 7862488

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMAD S. HIDAYAT

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *