Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 56/M-IND/PER/6/2014

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 56/M—IND/PER/6/2014

TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
DALAM RAN GKA PEMBERLAKUAN DAN PEN GAWASAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA (SNI) ASAM SULFAT TEKNIS SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI-IA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

a.1.bahwa dalarn rangka kelancaran pelaksanaan
pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Asam Sulfat Teknis yang diberlakukan
secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 63/M-IND/PER/12/2013 sebagaimana telah
diubah dengan Nomor 19/M—IND/PER/4/2014, dan
sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12
ayat (3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/ M-
IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia
Bidang Industri, perlu menunjuk Lembaga Penilaian
Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan sertifikasi
dan pengujian mutu Asam Sulfat Teknis;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga
Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Asam
Sulfat Teknis Secara Wajib;

Mengingat :

Undang—Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);
. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
‘Standardisasi Nasional (Lembaran N egara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78
Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi N asional;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 /P
Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 41/P Tahun 2014;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/ M-
IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia
Bidang Industri;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/ M-
IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-
IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia (SNI) Asam Sulfat Teknis Secara
Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 19/M—IND/PER/4/2014;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) ASAM SULFAT
TEKNIS SECARA WAJIB.

Pasal 1

Menunjuk:
a. Lembaga Serti?kasi Produk (LSPro) yang telah
terakreditasi sebagaimana tercantum pada huruf A
Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan
Serti?kasi SNI Asam Sulfat Teknis;
b. Lembaga Serti?kasi Produk (LSPro) yang belum
terakreditasi sebagaimana tercantum pada huruf B
Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan
Serti?kasi SNI Asam Sulfat Teknis; dan
c. Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi
sebagaimana tercantum pada huruf C Lampiran
Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian
Asam Sulfat Teknis.

Pasal 2
(1) LSPro atau Laboratorium Penguji sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf b atau huruf c, masing-
masing harus memproses akreditasi kepada Komite
Akreditasi Nasional paling lambat 6 (enam) bulan sejak
diundangkan Peraturan Menteri ini dan melaporkan
perkembangan proses akreditasi dimaksud kepada
Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu
Industri Kementerian Perindustrian.
(2) LSPro atau Laboratorium Penguji sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan
sebagai LSPro atau Laboratorium Penguji yang
diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)
untuk ruang lingkup Asam Sulfat Teknis SNI
0030:2011 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua)
tahun sejak diundangkan Peraturan Menteri ini.
(3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) LSPro atau Laboratorium Penguji dimaksud belum
terakreditasi, penunjukannya dinyatakan berakhir.
3

Pasal 3
(1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf c wajib melakukan pengujian atas seluruh
permintaan LSPro sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf
a, huruf b, dan/atau instansi teknis dengan perlakuan
yang sama terhadap antar LSPro dan antar intansi
teknis.

(2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku terhadap pengujian untuk:
a. penerbitan SPPT—SNI Asam Sulfat Teknis; dan/atau
b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan SNI Asam
Sulfat Teknis secara wajib.

Pasal 4

(1)LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil
kinerja serti?kasi dan pengujian kepada Direktur
Jenderal Basis Industri Manufaktur dan Kepala Badan
Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri.
(2) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:
a. kewajiban LSPro untuk menyampaikan:
1. penerbitan SPPT—SNI, pengawasan berkala SPPT—
SNI dan pencabutan SPPT—SNI Asam Sulfat
Teknis, yang harus disampaikan selambat—
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan;
2. rekapitulasi penerbitan SPPT—SNI, pengawasan
berkala SPPT-SNI dan pencabutan SPPT—SNI
Asam Sulfat Teknis dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun, yang harus disampaikan selambat—
lambatnya pada tanggal 5 Januari tahun
berikutnya; dan
3. perkembangan kompetensi, organisasi serta
akreditasi LSPro; serta
b. kewajiban Laboratorium Penguji untuk
menyampaikan:
1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas
pengujian Asam Sulfat Teknis yang telah
dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan,
yang harus disampaikan selambat—lambatnya
pada tanggal 5 bulan berikutnya;
2. rekapitulasi Serti?kat Hasil Uji (SHU) atau hasil
uji atas pengujian Asam Sulfat Teknis yang telah
dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun,
yang hams disampaikan selambat—lambatnya
pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan
3. perkembangan kompetensi, organisasi dan
akreditasi Laboratorium Penguji.
(3) Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur
melakukan pembinaan terhadap industri Asam Sulfat
Teknis yang tidak memenuhi ketentuan SNI Asam
Sulfat Teknis Secara Wajib berdasarkan hasil
pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a angka 1.

Pasal 5
Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu
Industri melakukan monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 serta evaluasi terhadap
kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 6
( 1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dicabut
penunjukan serti?kasinya.

(2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat
(2), Pasal 3 dan/atau Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf
b, dicabut penunjukan pengujiannya.

(3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2),
dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian
Kesesuaian.

Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penem-
patannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2014

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 867

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

LAMPIRAN

NOMOR
TANGGAL

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
56/M—IND/PER/6/2014
20 Juni 2014

A. LEMBAGA SERTIF‘IKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA ASAM SULFAT TEKNIS (SNI 0030:2011) SECARA WAJIB.

NO NAMA LEM BAGA ALAMAT
1 LSPro ChemPack-
Kementerian Perindustrian

J1. Ba1ai Kimia No.1 Pekayon, Pasar
Rebo, Jakarta 13069
Te1p. (021) 8717438, 8710630
Fax. (021) 8714928

B. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA ASAM SULFAT TEKNIS (SNI 0030:2011) SECARA WAJIB.

NO NAMA LEMBAGA ALAMAT
1 LSPro Baristand Industri J1. Jagir Wonokromo No.360 Surabaya
Surabaya-Kementerian Telp. (031) 8410054
Perindustrian Fax. (031) 8410488
2 LSPrO Sucofindo ICS, PT. Graha Sucofindo B1 F100r, J1. Raya
Sucofindo Pasar Minggu Kav 34 Jakarta Selatan
Telp. (021) 7983666
Fax. (021) 7983888
3 LSPro TUV Nord Indonesia- Perkantoran Hijau Arkadia Tower F,
PI‘. TUV Nord Indonesia Lt. 7, Suite 706
J1. Let. Jend TB. Simatupang Kav. 88
Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 78837338
Fax. (021) 78837338
4 LSPro BBTPPI Semarang- J1. Kimangun Sarkoro N0. 6 Semarang
Kementerian Perindustrian 50136
Telp. (024) 8316315, 8314312
Fax. (024) 8414811
5 LSPrO BPSMB-LT, Balai J1. Gayung Kebonsari DaIam No. 12 A
Pengujian Sertifikasi Mutu Surabaya – 60235
Barang dan Lembaga Telp. (031) 8280762, 8280753
Tembakau Surabaya Fax. (031) 8294291
6 LSPro PaPICS BBPK — J1. Raya Dayeuhkolot No. 132 Bandung
Kementerian Perindustrian Telp. (022) 5202980
Fax. (022) 5202871
7 LSPro Balai Sertifikasi J 1. Cikini IV No. 15 — Jakarta Pusat
Industri (BSI)-Kementerian 10330
Perindustrian Telp. (021) 31925807, 31925808
Fax. (021) 31925806

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 56/M-IND/PER/6/2014

C. LABORATORIUM PENGUJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
ASAM SULFAT TEKNIS (SNI 0030:2011) SECARA WAJIB.

NO NAMA LEMBAGA ALAMAT
1 Laboratoriurn Penguji Balai J1. Balai Kimia No.1 Pekayon, Pasar
Besar Kimia Kemasan Rebo, Jakarta 13069
(BBKK) — Kernenterian Telp. (021) 8717438
Perindustrian Fax. (021) 8714928
2 Laboratorium Penguji PT. J 1. Arteri T01 Cibitung N0. 1, Cibitung
Suco?ndo-Laboratorium Telp. (021) 88321 176
Cibitung Fax. (021) 88321166
3 Laboratoriurn Penguji Balai J1. Ki Mangunsarkoro N0. 6, Semarang
Besar Teknologi Pencegahan Telp. (024) 8316315
Pencernaran Industri Fax. (024) 8316315, 8314312, 8310216
(BBTPPI) — Kementerian
Perindustrian
4 Laboratoriurn Penguji J1. Sisingamangaraja N0. 24, Medan
Baristand Industri Medan — Telp. (061) 7363471, 7365379
Kernenterian Perindustrian Fax. (061) 7362830
5 Laboratoriurn Penguji PT. J 1. Jend. Ahmad Yani No. 315,
Sucofindo-Laboratorium Surabaya
Surabaya Telp. (031) 8470547
Fax. (031) 8470563
6 Laboratorium Penguji Balai J1. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta
Penguji Mutu Barang (BPMB) 13740
— Kernenterian Perdagangan Telp. (021) 8710321-23
Fax. (021) 8710478
7 Laboratoriurn Penguji J1. Gayung Kebonsari Dalarn 12 A
BPSMB—LT, Balai Pengujian Surabaya 60235
Serti?kasi Mutu Barang dan Telp. (031) 8280762
Lembaga Ternbakau Fax. (031) 8280762
Surabaya

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *